Core Team Perencanaan Dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Barat

URAIAN  SINGKAT PEKERJAAN                             
                                                                      
  CORE TEAM PERENCANAAN  DAN PENGAWASAN   JALAN NASIONAL              
                PROVINSI KALIMANTAN  BARAT                            
                                                                      
   Layanan Jasa konsultansi ini bertujuan agar pekerjaan perencanaan dan pengawasan
jalan nasional terlaksana sesuai rencana dengan menggunakan standar dan prosedur
yang berlaku serta untuk tercapainya pekerjaan perencanaan yang tepat mutu, tepat
waktu dan tepat biaya. Tujuan khusus proyek ini adalah untuk monitoring, evaluasi dan
memeriksa mutu pelaksanaan perencanaan dan pengawasan teknis serta pekerjaan
perencanaan teknis dengan mencukupi segala persyaratan yang ditetapkan dan
dipertanggung jawabkan guna pelaksanaan pekerjaan jalan, jembatan dan penanganan
longsoran di Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan jasa konsultansi ini harus dilaksanakan di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Ruas Jalan Nasional di Provinsi
Kalimantan Barat yang mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
                                                                      
Rakyat Nomor 1688/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya
Sebagai Jalan Nasional.                                               
   Pekerjaan konsultansi ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN Tahun 2025, melalui
Satuan Kerja (Satker) Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Kalimantan
Barat, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ruang lingkup jasa
konsultansi Core Team Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Kalimantan
Barat mencakup pekerjaan-pekerjaan, antara lain sebagai berikut:      
1. Membantu Satker P2JN Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan perencanaan
   teknis dan pengawasan teknis lainnya (jika diminta);               
                                                                      
2. Membantu Satker P2JN Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan monitoring dan
   evaluasi pelaksanaan perencanaan dan pengawasan teknis serta memeriksa mutu
   perencanaan dan pengawasan;                                        
3. Membantu Satker P2JN Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan tugas-tugas
   lainnya sesuai dengan fungsinya;                                   
4. Melaksanakan koordinasi dengan konsultan manajemen regional pada wilayah Balai
   terkait dan konsultan manajemen pusat.                             
   Ruang lingkup utama pekerjaan proyek ini mencakup kegiatan perencanaan dan
pengawasan. Kegiatan perencanaan adalah melaksanakan perencanaan teknis serta
                                                                      
pengendalian mutu perencanaan. Adapun cakupan kegiatan perencanaan adalah sebagai
berikut:                                                              
1. Perencanaan teknis pembangunan jembatan gantung, lokasi tersebar di Provinsi
   Kalimantan Barat (jika diminta);                                   
2. Perencanaan teknis pembangunan jalan, lokasi tersebar di Provinsi Kalimantan Barat
   (jika diminta);                                                    
3. Perencanaan teknis lainnya, lokasi tersebar di Provinsi Kalimantan Barat (jika diminta);
4. Penyusunan Laporan Program Mutu sesuai dokumen kontrak;            
5. Pengendalian mutu pekerjaan perencanaan sesuai dokumen kontrak;    
6. Membuat laporan teknis (lengkap) pada setiap pekerjaan perencanaan yang
                                                                      
   dilakukan.                                                         
   Kegiatan pengawasan adalah mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan pekerjaan
dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh konsultan supervisi, serta
monitoring dan evaluasi. Adapun cakupan kegiatan pengawasan adalah sebagai berikut:
1. Mempelajari dokumen Program Mutu konsultan supervisi;              
2. Mempelajari dokumen kontrak pekerjaan konstruksi, termasuk SMKK dan Dokumen
   Lingkungan;                                                        
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program mutu konsultan
   supervisi;                                                         
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan pekerjaan dan pengendalian mutu yang
   dilakukan oleh konsultan supervisi;                                
5. Membantu PPK dalam pelaksanaan Pre Construction Meeting (PCM), Mutual check,
   Draft Technical Justification (DTJ), dan Show Cost Meeting (SCM);  
                                                                      
6. Membuat laporan teknis (lengkap) pada setiap pekerjaan pengawasan yang
   dilakukan.