Pemasangan Patok Batas Aset Tanah Bangunan Pengarah Bendungan Rukoh Kabupaten Pidie

A.  Latar Belakang                                                     
                                                                       
    Pengelolaan Barang Milik Negara adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengamanan Fisik
                                                                       
    Bangunan Rumah Negara, Mess dan Tanah serta Peralatan Mesin yang menjadi kewenangan dari
    kegiatan PPK Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan BWS Sumatera I Provinsi Aceh Satuan
                                                                       
    Kerja Pengadaan Tanah Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air Direktorat
    Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk
                                                                       
    mendapatkan Legalitas Bangunan Gedung dan lainnya yang ada di Satuan Kerja Pengadaan Tanah
                                                                       
    Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
    Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan cara adalah Pengamanan Fisik Aset
                                                                       
    Tanah,Penatausahaan Barang Milik Negara serta Pengamanan Hak Atas Bangunan/Aset BMN yang
    menjadi aset-aset Pengadaan Tanah Bendungan BWS Sumatera I Satuan Kerja Pengadaan Tanah,
                                                                       
    serta melakukan Pendampingan Pembuatan Patok Batas terhadap aset dilingkungan Satker
                                                                       
    Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan BWS Sumatera I Provinsi Aceh Direktorat Sistem dan
    Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan
                                                                       
    Umum dan Perumahan Rakyat yang pada akhirnya menjadi tertib Administrasi dan penatausahan
    BMN.                                                               
                                                                       
    Maka dengan adanya Kegiatan Pendampingan Sertifikasi Tanah dan Penatausahaan Barang Milik
                                                                       
    Negara pada Kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan BWS Sumatera I Provinsi Aceh
    Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
                                                                       
    Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sehingga dapat melaksanakan Pengamanan
    Aset Barang Milik Negara khususnya Tanah dan Aset BMN lainnya sehingga dapat ditatausahakan
                                                                       
    dan dikelola dengan baik yang dapat dipertanggung jawabkan.        
                                                                       
    1. Dasar Hukum :                                                   
      Sektor                                                           
                                                                       
      • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/
                                                                       
        Daerah;                                                        
      • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang penatausahaan Barang Milik
                                                                       
        Negara;                                                        
      • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 TAHUN 2023 tentang Standar Biaya Masuk Tahun
                                                                       
        Anggaran 2024;                                                 
                                                                       
      • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 22/PRT/M/2008 tentang Pengamanan dan Perkuatan
        Hak Atas Tanah Departemen Pekerjaan Umum;                      
      • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 02/PRT/M2009 tentang Pedoman Pelaksanaan
        Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN di
                                                                       
        Lingkungan Departemen.PU.                                      
                                                                       
     Pelaksana Tugas                                                   
      • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 34/KPTS/M2015 Tentang
                                                                       
        Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan
                                                                       
        Perumahan Rakyat.                                              
                                                                       
                                                                       
                                                                       
    2. Gambaran Umum :                                                 
       Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22/PRT/MM Tahun 2008 tentang Pengamanan dan
                                                                       
       Perkuatan Hak atas tanah yang meliputi: Pengamanan Administrasi, Pengamanan Fisik dan
                                                                       
       Pengamanan Hukum dan dipertegas berdasarkan peraturan pemerintah No 27 tahun 2014 dalam
       Pasal 33 peraturan yang sama yaitu Barang Milik Negara/Daerah berupa Tanah harus
                                                                       
       disertifikasikan atas Nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemda yang Bersangkutan.
       Melihat kondisi ini Satuan Kerja Pengadaan Tanah terhadap begitu banyak bangunan Bendungan
                                                                       
       dan Aset tanah yang perlu dilakukan Pemasangan Patok terhadapTanah atas Nama Pemerintah
       Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.         
                                                                       
       Oleh karenanya dengan adanya perhatian dari pemerintah khususnya pada kesempatan pertama
                                                                       
       tentu sangat diharapkan untuk dapat melakukan Pemasangan Patok Tanah dan Mengelola
       Barang Milik Negara dengan baik serta mencegah okupasi khususnya tanah negara oleh pihak
                                                                       
       lain.                                                           
                                                                       
B.  MAKSUD DAN TUJUAN KEGAITAN                                         
                                                                       
    Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Proyek Starategis Nasional
    Pembanguan Bendungan Rukoh dan Bangunan Pengarah Bendungan Rukoh. Kegiatan ini bertujuan
                                                                       
    untuk melindungi barang milik negara yang telah dilakukan proses ganti rugi, dengan membuat patok-
                                                                       
    patok batas daerah serta papan peringatan terhadap batas daerah yang telah dibebaskan
                                                                       
C.  PENERIMA MANFAAT                                                   
                                                                       
    Penerima Manfaat dari kegiatan ini adalah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Direktorat Sistem dan
    Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan
                                                                       
    Umum dan Perumahan Rakyat sehingga kedepan akan mendapatkan Patok Batas Tanah juga data
                                                                       
    aset yang tertib administrasi dan tertib hukum                     
D.  RUANG LINGKUP PEKERJAAN                                            
    •  Pekerjaan Persiapan                                             
                                                                       
    •  Pembuatan dan Pemasangan Patok                                  
                                                                       
    •  Melaporkan hasil pelaksanaan/kegiatan                           
                                                                       
E.  LOKASI PEKERJAAN                                                   
                                                                       
    Lokasi pekerjaan ini berada di Desa Panton Beunot dan Blang Rikui, Kecamatan Tiro/ Truseb,
    Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh