Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (Rdtr), Peraturan Zonasi (Pz), Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Klhs) Kawasan Perkotaan Babakancikao

PEMERINTAH       KABUPATEN      PURWAKARTA                    

        DINAS    PEKERJAAN      UMUM      DAN    TATA   RUANG            

               Jalan Purnawarman Barat No. 6A Purwakarta 41112           
                     Email : [email protected]                   

                     URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                            

              PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR)                

                   KAWASAN PERKOTAAN BABAKANCIKAO                        

   •  Lingkup pekerjaan ini meliputi:                                    
 1. Melakukan persiapan kegiatan, antara lain meliputi:                  

    a. Membentuk tim penyusun RDTR dan menyusun rencana kerja            
    b. Menyiapkan kajian awal data sekunder, minimal mencakup kajian terhadap RTRW
      kabupaten, RDTR sebelumnya (jika ada) RPJPD, RPJMD, kebijakan nasional dan
      ketentuan sektoral terkait pemanfaatan ruang;                      
    c. melakukan penetapan delineasi Wilayah Perencanaan (WP) RDTR melalui
      pembahasan FGD di daerah untuk menghasilkan Berita Acara kesepakatan tentang
      delineasi;                                                         
    d. melakukan persiapan teknis pelaksanaan, yang meliputi penyimpulan data awal,
      penyiapan metodologi pendekatan pelaksanaaan pekerjaan, penyiapan rencana kerja

      rinci, dan penyiapan perangkat survey serta mobilisasi peralatan dan personil yang
      dibutuhkan;                                                        
    e. dalam proses persiapan kegiatan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
 2. Melakukan survei untuk pengumpulan data dan informasi, meliputi:     
    a. data primer terdiri atas aspirasi masyarakat, kondisi dan jenis guna lahan atau
      bangunan, intensitas ruang, serta konflik-konflik pemanfaatan ruang (jika ada)
      maupun infrastruktur perkotaan, kondisi fisik dan sosial ekonomi Wilayah
      Perencanaan                                                        

    b. data sekunder yang terdiri atas data wilayah administrasi, data dan informasi
      kependudukan, data dan informasi bidang pertanahan, data dan informasi
      kebencanaan, peta dasar dan peta tematik yang dibutuhkan, serta informasi lainnya
      sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan
      Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara
      Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi
      Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata
      Ruang.                                                             

 3. Pembuatan peta dasar, meliputi:                                      
    a. melakukan koordinasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) terkait penyiapan
      peta dasar dan                                                     
    b. melakukan penyiapan peta dasar, meliputi :                        
       1) Penyediaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) melalui penyiapan permintaan dan
         koordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN);      
       2) Melakukan konsultasi Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam rangka
         pengolahan CSRT sebagaimana dimaksud agar dapat digunakan untuk menyusun
         peta dasar (penetapan sebaran GCP dan ICP, proses orthorektifikasi, dan

         sebagainya);                                                    
       3) Melakukan survey GCP, ICP, dan Toponimi;                       
       4) Melakukan konsultasi kepada BIG dalam rangka pemeriksaan hasil survey GCP,
         ICP, dan Toponimi hingga memperoleh berita acara kesesuaian terkait;
       5) Melakukan proses orthorektifikasi dan uji akurasi;             
       6) Melakukan digitasi unsur peta dasar skala 1:5.000; dan         
       7) Melakukan asistensi/audiensi ke BIG untuk mendapatkan persetujuan peta dasar
         dengan bukti berita acara peta dasar.                           

 4. Melakukan pengolahan data dan analisis, antara lain meliputi:        
    a. Analisis untuk penyusunan RDTR:                                   
       1) Analisis struktur internal WP;                                 
       2) Analisis sistem penggunaan lahan, penguasaan dan pemilikan tanah berdasarkan
         data pertanahan;                                                
       3) Analisis kedudukan dan peran WP dalam wilayah yang lebih luas; 
       4) Analisis sumber daya alam dan fisik atau lingkungan;           
       5) Analisis sosial budaya;                                        

       6) Analisis kependudukan;                                         
       7) Analisis ekonomi dan sektor unggulan;                          
       8) Analisis transportasi atau pergerakan;                         
       9) Analisis sumber daya buatan;                                   
       10) Analisis kondisi lingkungan binaan; dan                       
       11) Analisis kelembagaan                                          
       12) Analisis karakteristik peruntukan zona                        
       13) Analisis jenis dan karakteristik kegiatan yang saat ini berkembang dan mungkin
         akan berkembang di masa mendatang;                              

       14) Analisis kesesuaian kegiatan terhadap peruntukan/zona/sub zona (karakteristik
         kegiatan, fasilitas penunjang dll);                             
       15) Analisis dampak kegiatan terhadap jenis peruntukan/zona/sub zona;
       16) Analisis pertumbuhan dan pertambahan penduduk pada suatu zona;
       17) Analisis gap antara kualitas peruntukan/zona/sub zona yang diharapkan dengan
         kondisi yang terjadi di lapangan (peruntukan saat ini, perizinan yang sudah
         dikeluarkan; status guna lahan, konflik pemanfaatan ruang);     
       18) Analisis karakteristik spesifik lokasi (obyek strategis nasional/provinsi, ruang

         dalam bumi);                                                    
       19) Analisis ketentuan, standar setiap sektor terkait; dan        
       20) Analisis kewenangan dalam perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian
         pemanfaatan ruang.                                              
 5. Merumuskan konsep muatan RDTR yang terintegrasi dengan proses penyusunan KLHS dan
   pembahasan antar sektor yang meliputi alternatif konsep rencana, pemilihan konsep
   rencana, perumusan rencana terpilih menjadi muatan RDTR dan disertai pembahasan
   antar sektor terkait yang dituangkan dalam Berita Acara. Dengan hasil dari kegiatan

   perumusan konsepsi RDTR terdiri atas:                                 
    a. Tujuan penataan WP                                                
    b. Rencana struktur tuang                                            
    c. Rencana pola ruang;                                               
    d. Ketentuan pemanfaatan ruang; dan                                  
    e. Peraturan zonasi                                                  
 6. Menyusun DBPZ dan pelaksanaan uji titik.                             
 7. Menyusun rancangan peraturan kepala daerah tentang RDTR yang terdiri atas Kajian
   Kebijakan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) tentang RDTR dan naskah

   Raperkada tentang RDTR.                                               
 8. Menyelenggarakan kegiatan pembahasan RDTR dan KLHS dalam bentuk Focus Group
   Discussion (FGD) dan Konsultasi Publik (KP) bersama Pemerintah daerah, dengan
   ketentuan sebagai berikut:                                            
    a. Pelaksanaan Konsultasi Publik wajib melibatkan Pemerintah Daerah provinsi dan
      unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten, perguruan tinggi, swasta, asosiasi
      perencana, dan Masyarakat.                                         
    b. Pelaksanaan konsultasi publik bersifat komunikasi dua arah.       

    c. Hasil pembahasan FGD dan KP dituangkan dalam bentuk berita acara. 

 Adapun Rincian dari kegiatan ini yaitu:                                 
  a. FGD I RDTR dan KP I KLHS                                            
     1) FGD I RDTR membahas Penetapan dan kesepakatan delineasi Wilayah Perencanaan

       oleh pemerintah daerah. Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara dan peta
       delineasi yang ditandatangani oleh perwakilan setiap instansi yang hadir dan
       ditetapkan dengan SK Delineasi yang ditantangani oleh Kepala Daerah atau Unit
       Eselon II teknis.                                                 
     2) KP I KLHS dilakukan pada tahap pengumpulan data dan informasi, dengan
       pembahasan Penjaringan dan perumusan isu strategis kewilayahan dan isu
       pembangunan berkelanjutan di Wilayah Perencanaan.                 
  b. FGD II RDTR, membahas Konsepsi RDTR (Rencana Struktur dan Pola Ruang RDTR)

  c. FGD III RDTR, membahas Konsepsi RDTR (Ketentuan Pemanfaatan Ruang, Peraturan
    Zonasi, dan Indikasi Program)                                        
  d. KP I RDTR                                                           
    KP I RDTR, yaitu Konsultasi publik pada tahap penyusunan konsepsi. Dengan agenda
    Penyepakatan konsepsi RDTR, meliputi:                                

     1) tujuan penataan WP;                                              
     2) rencana struktur ruang;                                          
     3) rencana pola ruang;                                              
     4) ketentuan pemanfaatan ruang; dan                                 
     5) peraturan zonasi.                                                
  e. KP II RDTR dan KP II KLHS                                           
     1) KP II RDTR pembahasan Konsultasi Publik pada tahap penyusunan raperkada tentang

       RDTR yaitu membahas naskah raperkada tentang RDTR                 
     2) KP II RDTR KLHS pembahasan rekomendasi KRP dan hasil integrasi KLHS ke dalam
       RDTR dan Ranperkada                                               
 9. Membuat laporan keseluruhan proses kegiatan dan produk yang dihasilkan dalam
   bentuk laporan pendahuluan, laporan antara, dan laporan akhir serta laporan-laporan
   lainnya antara lain laporan pembahasan/diskusi/FGD.                   
 10. Melakukan asistensi secara berkala dengan Pemerintah daerah membahas laporan
   pendahuluan, laporan antara, dan laporan akhir.                       

 11. Menyerahkan materi teknis RDTR, raperkada, dan dokumen KLHS kepada pemerintah
   daerah dengan dituangkan dalam berita acara serah terima.             
•  Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah 240 (dua ratus empat
   puluh) hari kalender.