Pembangunan Rumdin Kapolsek Bagan Sinembah

PEMERINTAH     KABUPATEN    ROKAN   HILIR                    

  DINAS    PEKERJAAN       UMUM     DAN    P ENATAAN                  

                          RUANG                                       

        JALAN LINTAS BAGANSIAPIAPI BATU 4 BAGAN PUNAK - BAGANSIAPIAPI 

      RENCANA       KERJA     &  SYARAT      ( RKS   )                

                         PROGRAM                                      

              PENATAAN    BANGUNAN   GEDUNG                           

                         KEGIATAN                                     

   PEMBANGUNAN     RUMDIN   KAPOLSEK   BAGAN   SINEMBAH               

                TAHUN    ANGGARAN     2023                            
                           Pasal 1                                    

                     LINGKUP PEKERJAAN                                

Pekerjaan ini harus dilaksanakan oleh Kontraktor / Pemborong meliputi bagian-bagian
pekerjaan yang dinyatakan dalam Gambar Kerja serta Buku Rencana Kerja dan

Syarat- syarat Teknis ini.                                            

1.1. INFORMASI PEKERJAAN                                              

    Uraian singkat mengenai pekerjaan:                                
    Program    : Penataan Bangunan Gedung                             

    Kegiatan   : Pembangunan RUMDIN Kapolsek Bagan Sinembah           

    Lokasi     : Kecamatan Bagan Sinembah                             
    Tahun Anggaran : 2023                                             

1.2. URAIAN PEKERJAAN UMUM.                                           
   I. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONTRUKSI                          

       1. Penyiapan RKK                                               
       2. Sosialisasi, Promosi, dan Pelatihan                         

       3. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri                

   A. PEKERJAAN PERSIAPAN                                             
       • Papan Nama Proyek                                            

       • Sewa Scaffolding 2 Set                                       

   B. PEKERJAAN PLESTERAN DAN WATERPROOFING                           
      3.2.2.2(a) 1 m2 Pekerjaan Plesteran dengan Mortar Jenis PC-PP   

      3.2.2.2(a) Trasraam Tebal 1 cm, dengan mortar tipe M, fc’ = 17,2 MPa (
               Setara 1 PC:2 PP)                                      

       1.      Pemasangan Water Proofing Atap Beton                   

   C. PEKERJAAN ARSITEKTUR                                            

   3.1 PEKERJAAN BESI DAN ALUMINIUM                                   
      A.4.2.1.2.1. Pas. Rangka Metal Furring 1 x 40.20 mm, Modul 60 x 60 cm

      (Plafond)                                                       
   4.5.1 PEKERJAAN PLAFOND                                            

      A.4.5.1.10. Pas. Langit – Langit PVC Tbl. 8 mm                  
      A.4.5.1.10. Pas. List Plafond PVC                               

   D. PEKERJAAN ELEKTRIKAL                                            

      1. Instalasi Penerangan dan Daya                                
      1. Instalasi Titik Lampu Inbow – NYA 2 x 2.25 mm2               

      2. Instalasi Sto Kontak Inbow – NYA 2 x 2.25 mm2                
      3. Pek. Pas. Sakelar Ganda                                      

      4. Pek. Pas. Sakelar Triple                                     
      5. Pek. Pas. Stop Kontak                                        

      6. Pek. Pas. Lampu Ceiling ( Kotak )                            

   E. PEKERJAAN LAIN LAIN                                             
      1. Pembersihan Akhir                                            

                           Pasal 2                                    

                       MEMULAI KERJA                                  

Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah tanggal penunjukan dan perintah kerja
pelaksanaan pekerjaan (SPK), pihak Kontraktor / Pemborong harus sudah memulai

melaksanakan pembangunan fisik secara nyata di lapangan.              
Apabila setelah 1 (satu) minggu Kontraktor / Pemborong yang ditetapkan belum

melaksanakan pembangunan fisik secara nyata di lapangan, maka akan diberlakukan
ketentuan yang telah dibuat oleh Panitia / Owner.                     

                          Pasal 3                                     
       PERATURAN TEKNIS PEMBANGUNAN  YANG DIGUNAKAN                   

1.1. PERSYARATAN PELAKSANAAN.                                         
    Untuk menghindari klaim dari User / Proyek dikemudian hari, maka Kontraktor

    / Pemborong harus betul-betul memperhatikan pelaksanaan pekerjaan struktur
    dengan memperhitungkan “ukuran jadi (finished)” sesuai persyaratan ukuran

    pada gambar kerja dan penjelasan RKS.                             
    Kontraktor / Pemborong wajib melaksanakan semua pekerjaan dengan  

    mengikuti petunjuk dan syarat pekerjaan, peraturan persyaratan pemakaian
    bahan bangunan yang dipergunakan sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-

    Syarat Teknis dan atau petunjuk yang diberikan oleh Konsultan Pengawas.
1.2. STANDAR YANG DIPERGUNAKAN.                                       

    Dalam melaksanakan pekerjaan, kecuali bila ditentukan lain dalam Rencana
    Kerja dan Syarat-Syarat ini, berlaku dan mengikat ketentuan-ketentuan

    dibawah ini termasuk segala perubahan dan tambahannya             
    a. Keppres no. 24 tahun 1995 lengkap dengan lampiran-lampirannya. 

    b. Peraturan Umum tentang Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia atau
       Algemene Voorwarden voor de Uitvoering bij Aaneming vanoenbare Werken

       (AV) 1941.                                                     
    c. Keputusan-keputusan dari Majelis Indonesia untuk Arbritasi Teknik dari

       Dewan Teknik Pembangunan Indonesia.                            
    d. Peraturan Umum dari Dinas Keselamatan Kerja Departemen Tenaga Kerja.

    e. Peraturan Beton Bertulang Indonesia NI - 2 PBI 1971.           
    f. Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia NI - 5 PKKI.               

    g. Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia PPBI 1984.       

    h. Peraturan Muatan Indonesia PMI.                                
    i. Peraturan Umum Bahan Bangunan Indonesia NI - 3 PUBI 1970.      

       Peraturan Umum Listrik Indonesia PUIL 1979 dan Peraturan PLN setempat.
    j. SK. SNI 03 – 2847 – 2002 tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Pada

       Bangunan Gedung.                                               
    k. Peraturan Umum Instalasi Penangkal Petir Indonesia PUIPP.      

    l. Pedoman Plumbing Indonesia PPI 1979.                           
    m. Persyaratan Cat Indonesia NI - 4.                              

    n. Peraturan Kapur Indonesia NI - 7.                              
    o. Peraturan Semen Portland Indonesia NI - 8.                     

    p. Peraturan Bata Merah Sebagai Bahan Bangunan NI - 10.           
    q. Peraturan dan ketentuan lain yang dikeluarkan oleh Dinas/Instansi

       Pemerintah setempat yang bersangkutan dengan masalah bangunan. 
    r. Untuk melaksanakan Pekerjaan ini, berlaku dan mengikat pula :  

    •  Gambar Kerja yang dibuat oleh Konsultan Perencana dan disahkan oleh

       Pemberi Tugas termasuk pula Gambar Detail Pelaksanaan (Shop Drawing)
       yang diselesaikan oleh Kontraktor dan sudah disahkan dan disetujui oleh

       Konsultan Pengawas.                                            
    •  Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).                         

    •  Gambar dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing).     
    •  Berita Acara Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.                  

    •  Surat Keputusan Pemimpin Pelaksana tentang Penunjukan Kontraktor.
    •  Surat Perintah Kerja (SPK).                                    

    •  Jadwal Pelaksanaan (Time Schedule) yang telah disetujui oleh Konsultan
       Pengawas dan Pemberi Tugas.                                    

                          Pasal 4                                     

          LAPORAN  HARIAN, MINGGUAN  DAN BULANAN                      

1.1. Pelaksana lapangan setiap hari harus membuat Laporan Harian mengenai segala
    hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan / pekerjaan, baik

    bersifat teknis maupun administratif.                             
1.2. Dalam pembuatan laporan tersebut, pihak Kontraktor / Pemborong harus

    memberikan data-data yang diperlukan menurut data dan keadaan sebenarnya.
1.3. Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan secara rutin dibuat oleh Pengawas

    Lapangan dari Konsultan Pengawas.                                 
1.4. Laporan-laporan tersebut di atas setiap minggu dan bulannya, harus diserahkan

    kepada Pemimpin Proyek untuk bahan monitoring.                    

                           Pasal 5                                    
                PENJELASAN RKS DAN  GAMBAR                            

1.1. Bila gambar yang menyangkut spesifikasi teknis tidak sesuai dengan Rencana

    Kerja dan Syarat-syarat (RKS), maka yang mengikat / berlaku adalah RKS.
1.2. Harus juga disadari bahwa revisi-revisi pada alignemen, lokasi seksi (bagian)

    dan detail gambar mungkin akan dilakukan didalam waktu pelaksanaan kerja.
    Kontraktor / Pemborong harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan maksud

    gambar dan spesifikasinya, dan tidak boleh mencari keuntungan dari kesalahan
    atau kelalaian dalam gambar atau dari ketidak-sesuaian antara gambar dan

    spesifikasinya. Setiap deviasi dari karakter yang tidak dijelaskan dalam gambar

    dan spesifikasi atau gambar kerja yang mungkin diperlukan oleh keadaan
    darurat konstruksi atau lain-lainnya, akan ditentukan oleh Konsultan Pengawas

    dan disahkan secara tertulis.                                     
1.3. Konsultan Pengawas akan memberikan instruksi berkenaan dengan penafsiran

    yang  semestinya untuk  memenuhi  ketentuan gambar   dan          
    spesifikasinya.Permukaan-permukaan pekerjaan yang sudah selesai harus

    sesuai dengan garis, lapisan bagian dan ukuran yang tercantum dalam gambar,
    kecuali bila ada ketentuan lain dari Konsultan Pengawas.          
1.4. UKURAN.                                                          

    1.4.1. Pada dasarnya semua ukuran yang tertera dalam Gambar Kerja dan
          Gambar Pelengkap meliputi :                                 

          a.  As - as                                                 
          b.  Luar - luar                                             

          c.  Dalam - dalam                                           
          d.  Luar - dalam.                                           

    1.4.2. Khusus ukuran-ukuran dalam Gambar Kerja Arsitektur, pada dasarnya
          adalah ukuran jadi seperti dalam keadaan jadi / selesai ( “finished”).

    1.4.3. Bila ada keraguan mengenai ukuran, Kontraktor / Pemborong wajib
          melaporkan secara tertulis kepada Konsultan Pengawas yang   

          selanjutnya akan memberikan keputusan ukuran mana yang akan 
          dipakai dan dijadikan pegangan.                             

    1.4.4. Bila ukuran sudah tertera dalam gambar atau dapat dihitung, maka

          pengukuran skala tidak boleh dipergunakan kecuali bila sudah disetujui
          oleh Konsultan Pengawas. Setiap deviasi dari gambar karena kondisi

          lapangan yang tak terduga akan ditentukan oleh Konsultan Pengawas
          dan disahkan secara tertulis. Kontraktor / Pemborong tidak dibenarkan

          merubah atau mengganti ukuran- ukuran yang tercantum di dalam
          Gambar Pelaksanaan tanpa sepengetahuan Konsultan Pengawas / 

          Direksi, dan segala akibat yang terjadi adalah tanggung jawab
          Kontraktor / Pemborong baik dari segi biaya maupun waktu.   

1.5. PERBEDAAN GAMBAR.                                                
    1.5.1. Bila suatu gambar tidak cocok dengan gambar yang lain dalam satu

          disiplin kerja, maka gambar yang mempunyai skala yang lebih besar yang
          mengikat (berlaku).                                         

    1.5.2. Bila ada perbedaan antara gambar kerja Arsitektur dengan Sipil /
          Struktur, maka Kontraktor / Pemborong wajib melaporkannya kepada

          Konsultan Pengawas yang akan memutuskannya setelah berkonsultasi

          dengan Konsultan Perencana.                                 
    1.5.3. Mengingat setiap kesalahan maupun ketidak-telitian di dalam

          pelaksanaan satu bagian pekerjaan akan selalu mempengaruhi bagian
          pekerjaan lainnya, maka didalam hal terdapat ketidak-jelasan,

          kesimpang-siuran, perbedaan- perbedaan dan ataupun ketidak- 
          sesuaian dan keragu-raguan diantara setiap Gambar Kerja, Kontraktor /

          Pemborong diwajibkan melaporkan kepada Konsultan Pengawas secara
          tertulis dan selanjutnya diadakan pertemuan dengan Konsultan

          Pengawas / Direksi dan Konsultan Perencana, untuk mendapat  
          keputusan gambar mana yang akan dijadikan pegangan.         

    1.5.4. Ketentuan tersebut di atas tidak dapat dijadikan alasan oleh Kontraktor
          / Pemborong untuk memperpanjang / meng-“klaim” biaya maupun 

          waktu pelaksanaan.                                          
1.6. ISTILAH.                                                         

    Istilah yang digunakan berdasarkan pada masing-masing disiplin adalah
    sebagai berikut :                                                 

    SD : Site Development, mencakup hal-hal yang berhubungan dengan dinding
        beton, batu kali penahan tanah, pengerasan di luar bangunan,  

        penanaman rumput, pohon peneduh, perdu dan lain-lainnya.      
    SR : Struktur, mencakup hal-hal yang berhubungan dengan perhitungan

        konstruksi, bahan konstruksi utama dan spesifikasinya, dimensioning

        kolom, balok dan tebal lantai.                                
    AR : Arsitektur, mencakup hal-hal yang berhubungan dengan perencanaan dan

        perancangan bangunan secara menyeluruh dari semua disiplin-disiplin kerja
        yang ada baik teknis maupun estetika.                         

    M : Mekanikal, yang ada hubungannya dengan sistim air bersih-air kotor-
        drainase, sistim pemadam kebakaran, sistim instalasi diesel-generator set

        dan sistim pengkondisian udara (AC).                          
    EL : Elektrikal, yang ada hubungannya dengan sistim penyediaan daya listrik

        dan penerangan.                                               
1.7. SHOP DRAWING.                                                    

    1.7.1. Shop drawing merupakan gambar detail pelaksanaan di lapangan yang
          harus dibuat oleh Kontraktor / Pemborong berdasarkan gambar 

          Dokumen Kontrak yang telah disesuaikan dengan keadaan lapangan.
    1.7.2. Kontraktor / Pemborong wajib membuat shop drawing untuk detail

          khusus yang belum tercakup lengkap dalam Gambar Kerja / Dokumen

          Kontrak maupun yang diminta oleh Konsultan Pengawas.        
    1.7.3. Dalam shop drawing ini harus jelas dicantumkan dan digambarkan

          semua data yang diperlukan termasuk pengajuan contoh dari semua
          bahan, keterangan produk, cara pemasangan dan atau          

          spesifikasi/persyaratan khusus sesuai dengan spesifikasi pabrik yang
          belum tercakup secara lengkap di dalam Gambar Kerja / Dokumen

          Kontrak maupun di dalam Buku ini.                           
    1.7.4. Kontraktor / Pemborong wajib mengajukan shop drawing tersebut

          kepada Konsultan Pengawas untuk mendapat persetujuan tertulis dari
          Konsultan Pengawas / Direksi.                               

    1.7.5. Semua gambar yang dipersiapkan oleh Kontraktor / Pemborong dan
          diajukan kepada Konsultan Pengawas untuk diminta persetujuannya

          harus sesuain dengan format standar dari proyek dan harus digambar
          pada kertas kalkir yang dapat direproduksi.                 

1.8. PERUBAHAN, PENAMBAHAN, PENGURANGAN PEKERJAAN DAN PEMBUATAN “AS   
    BUILT DRAWING“.                                                   

    1.8.1. Tata cara pelaksanaan dan penilaian perubahan, penambahan dan
          pengurangan pekerjaan disesuaikan dengan Dokumen Kontrak.   

    1.8.2. Setelah pekerjaan selesai dan diserah-terimakan, Kontraktor /
          Pemborong berkewajiban membuat gambar-gambar yang memuat    

          seluruh perubahan, dan sesuai dengan kenyataan yang telah   

          dikerjakan / dibangun oleh Kontraktor / Pemborong ( As Built Drawing
          ). Biaya untuk penggambaran “As Built Drawing”, sepenuhnya menjadi

          tanggungan Kontraktor / Pemborong.                          

                          Pasal 6                                     
          TANGGUNG  JAWAB KONTRAKTOR  / PEMBORONG                     

1.1. Kontraktor / Pemborong harus bertanggung-jawab penuh atas kualitas

    pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam RKS dan Gambar Kerja.
1.2. Kehadiran Konsultan Pengawas selaku wakil Pemberi Tugas untuk melihat,

    mengawasi, menegur atau memberi nasehat tidak mengurangi tanggung jawab
    penuh tersebut di atas.                                           

1.3. Kontraktor / Pemborong bertanggung-jawab atas kerusakan lingkungan yang
    timbul akibat pelaksanaan pekerjaan. Kontraktor / Pemborong berkewajiban

    memperbaiki kerusakan tersebut dengan biaya Kontraktor / Pemborong sendiri.

1.4. Bilamana terjadi gangguan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan,
    maka Kontraktor / Pemborong berkewajiban memberikan saran-saran   

    perbaikan kepada Pemberi Tugas melalui Konsultan Pengawas. Apabila hal ini
    tidak dilakukan, Kontraktor / Pemborong bertanggung jawab atas segala

    kerusakan yang timbul.                                            
1.5. Kontraktor / Pemborong bertanggung jawab atas keselamatan tenaga kerja

    yang dikerahkan dalam pelaksanaan pekerjaan.                      
1.6. Segala biaya yang timbul akibat kelalaian Kontraktor / Pemborong dalam

    melaksanakan pekerjaan menjadi tanggung jawab Kontraktor / Pemborong.
1.7. Selama pembangunan belangsung, Kontraktor / Pemborong harus menjaga

    keamanan bahan / material, barang milik proyek, milik Konsultan Pengawas dan
    milik Pihak Ketiga yang ada di lapangan, maupun bangunan yang     

    dilaksanakannya sampai tahap serah terima. Bila terjadi kehilangan bahan-
    bahan bangunan yang telah disetujui, baik yang telah dipasang maupun yang

    belum, adalah tanggung jawab Kontraktor / Pemborong dan tidak akan
    diperhitungkan dalam biaya Pekerjaan Tambah.                      

1.8. Apabila terjadi kebakaran, Kontraktor / Pemborong bertanggung jawab atas
    akibatnya, baik yang berupa barang-barang maupun keselamatan jiwa.

1.9. Apabila pekerjaan telah selesai, Kontraktor / Pemborong harus segera
    mengangkut bahan bongkaran dan sisa-sisa bahan bangunan yang sudah tidak

    dipergunakan lagi keluar lokasi pekerjaan. Segala pembiayaannya menjadi

    tanggung jawab Kontraktor / Pemborong.                            

                          Pasal 7                                     
            KETENTUAN DAN  SYARAT BAHAN – BAHAN                       

1.1. Sepanjang tidak ada ketetapan lain dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat

    (RKS) ini maupun dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, bahan-bahan yang
    akan dipergunakan maupun syarat-syarat pelaksanaan harus memenuhi syarat-

    syarat yang tercantum dalam A.V. 1941 dan Persyaratan Umum Bahan  
    Bangunan Indonesia (PUBI Tahun 1982), Standar Industri Indonesia (SII) untuk

    bahan termaksud, serta ketentuan-ketentuan dan syarat bahan-bahan lainnya
    yang berlaku di Indonesia. Seluruh barang material yang dibutuhkan dalam

    menyelesaikan pekerjaan, seperti material, peralatan dan alat lainnya, harus
    dalam kondisi baru dan dengan kualitas terbaik untuk tujuan yang dimaksudkan.

1.2. MERK PEMBUATAN BAHAN / MATERIAL & KOMPONEN JADI.                 

   1.2.1. Kecuali bila ditentukan lain dalam Dokumen Kontrak, semua merk
         pembuatan atau merk dagang dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat

         Teknis ini dimaksudkan sebagai dasar perbandingan kualitas / setara dan
         tidak diartikan sebagai sesuatu yang mengikat. Setiap keterangan

         mengenai peralatan, material barang atau proses, dalam bentuk nama
         dagang, buatan atau nomor katalog harus dianggap sebagai penentu

         standar atau kualitas dan tidak boleh ditafsirkan sebagai upaya
         membatasi persaingan, dan Kontraktor / Pemborong harus dengan

         sendirinya menggunakan peralatan, material, barang atau proses, yang
         atas penilaian Konsultan Pengawas dan Konsultan Perencana, sesuai

         dengan keterangan itu. Seluruh material paten itu harus dipergunakan
         sesuai dengan instruksi pabrik yang membuatnya.              

   1.2.2. Bahan / material dan komponen jadi yang dipasang / dipakai, harus
         sesuai dengan yang tercantum dalam Gambar Kerja dan RKS, memenuhi

         standar spesifikasi bahan tersebut, mengikuti peraturan persyaratan
         bahan bangunan yang berlaku.                                 

   1.2.3. Apabila dianggap perlu, Konsultan Pengawas berhak untuk menunjuk
         tenaga ahli yang diajukan / ditunjuk oleh pabrik dan atau supplier yang

         bersangkutan tersebut sebagai Pelaksana. Dalam hal ini, Kontraktor /
         Pemborong tidak berhak mengajukan klaim sebagai pekerjaan tambah.

   1.2.4. Disyaratkan dalam satu merk pembuatan atau merk dagang hanya

         diperkenankan untuk setiap jenis bahan yang boleh dipakai dalam
         pekerjaan ini.                                               

   1.2.5. Penggunaan bahan produk lain yang setaraf dengan apa yang   
         dipersyaratkan harus disertai test dari Laboratorium lokal / dalam negeri

         baik kualitas, ketahan serta kekuatannya dan harus disetujui oleh
         Konsultan Pengawas secara tertulis dan diketahui oleh Konsultan

         Perencana. Apabila diperlukan biaya untuk test laboratorium, maka biaya
         tersebut harus ditanggung oleh Kontraktor / Pemborong tanpa dapat

         mengajukan sebagai biaya pekerjaan tambah.                   
1.3. Kontraktor / Pemborong terlebih dahulu harus memberikan contoh-contoh

     semua bahan-bahan yang diperlukan untuk bangunan tersebut kepada 
     Konsultan Pengawas / Direksi dan Konsultan Perencana untuk mendapatkan

     persetujuan secara tertulis sebelum semua bahan-bahan tersebut didatangkan
     / dipakai. Contoh bahan tersebut yang harus diserahkan kepada Konsultan

     Pengawas / Direksi dan Konsultan Perencana adalah sebanyak 4 (empat) buah

     dari satu bahan yang ditentukan untuk menetapkan “standard of appearance”
     dan disimpan di ruang Direksi. Paling lambat waktu penyerahan contoh bahan

     adalah 2 (dua) minggu sebelum jadwal pelaksanaan.                
1.4. Keputusan bahan, jenis, warna, tekstur dan produk yang dipilih, akan di-

     informasikan kepada Kontraktor / Pemborong selama tidak lebih dari 7 (tujuh)
     hari kalender setelah penyerahan contoh bahan tersebut.          
1.5. PENYIMPANAN MATERIAL                                             

     Penyimpanan dan pemeliharaan bahan harus sesuai persyaratan pabrik yang
     bersangkutan dan atau sesuai dengan spesifikasi bahan tersebut.  

   1.5.1. Penempatan bahan-bahan material diatur dengan pertimbangan yang
         matang agar tidak mengganggu kelancaran pekerjaan serta sirkulasi /

         akses pekerja. Bahan material disusun dengan metoda yang baik dengan
         cara FIFO (first in first out), sehingga tidak ada bahan material yang

         tersimpan terlalu lama dalam gudang / stock material.        
   1.5.2. Material harus disimpan sedemikian rupa untuk menjaga kualitas dan

         kesesuaian untuk pekerjaan. Material harus diletakkan di atas
         permukaan yang bersih, keras dan bila diminta harus ditutupi. Material

         harus disimpan sedemikian rupa agar memudahkan pemeriksaan. Benda-
         benda milik pribadi tidak boleh dipergunakan untuk penyimpanan tanpa

         ijin tertulis dari pemiliknya.                               

   1.5.3. Tempat penyimpanan barang harus dibersihkan (clearing) dan diratakan
         (levelling) menurut petunjuk Konsultan Pengawas.             

   1.5.4. Bagian tengah tempat penyimpanan barang harus ditinggikan dan miring
         kesamping sesuai dengan ketentuan, sehingga memberikan drainase /

         pemasukan dari kandungan air / cairan yang berlebihan. Material harus
         disusun sedemikian rupa sehingga tidak menyebabkan pemisahan bahan

         (segregation), agar timbunan tidak berbentuk kerucut, dan menjaga
         gradasi serta mengatur kadar air. Penyimpanan agregat kasar harus

         ditimbun dan diangkat / dibongkar lapis demi lapis dengan tebal lapisan
         tidak lebih dari 1 (satu) meter. Tinggi tempat penyimpanan tidak lebih

         dari 5 (lima) meter.                                         

                           Pasal 8                                    

                  PEMERIKSAAN BAHAN-BAHAN                             

1.1. Bahan-bahan yang didatangkan / dipakai harus sesuai dengan contoh-contoh

     yang telah disetujui Konsultan Pengawas seperti yang diatur dalam Pasal 12 di
     atas.                                                            

1.2. bahan-bahan yang tidak memenuhi syarat-syarat atau kualitas jelek yang
     dinyatakan afkir / ditolak oleh Konsultan Pengawas, harus segera dikeluarkan

     dari lokasi bangunan / proyek selambat-lambatnya dalam tempo 3 x 24 jam
     dan tidak boleh dipergunakan.                                    

1.3. Apabila sesudah bahan-bahan tersebut dinyatakan ditolak oleh Konsultan
     Pengawas / Konsultan Perencana dan ternyata masih dipergunakan oleh

     Pelaksana, maka Konsultan Pengawas / Konsultan Perencana berhak  
     memerintahkan pembongkaran kembali kepada Kontraktor / Pemborong, yang

     mana segala kerugian yang diakibatkan oleh pembongkaran tersebut menjadi
     tanggungan Kontraktor / Pemborong sepenuhnya. Disamping itu pihak

     Kontraktor / Pemborong tetap dikenakan denda sebesar 1 o/ (satu per mil)
                                                oo                    
     dari harga borongan.                                             
1.4. Jika terdapat perselisihan dalam pelaksanaan tentang pemeriksaan kualitas
     dari bahan-bahan tersebut, maka Kontraktor / Pemborong harus menguji dan

     memeriksakannya ke laboratorium Balai Penelitian Bahan pemerintah untuk
     diuji dan hasil pengujian tersebut disampaikan secara tertulis kepada

     Konsultan Pengawas / Direksi / Konsultan Perencana. Segala biaya pemeriksaan
     ditanggung oleh Kontraktor / Pemborong.                          

1.5. Sebelum ada kepastian dari laboratorium di atas tentang baik atau tidaknya

     kualitas dari bahan-bahan tersebut, Pelaksana tidak diperkenankan
     melanjutkan pekerjaan- pekerjaan yang menggunakan bahan-bahan tersebut

     di atas.                                                         
1.6. Bila diminta oleh Konsultan Pengawas, Kontraktor / Pemborong harus

     memberikan penjelasan lengkap tertulis mengenai tempat asal diperolehnya
     material dan tempat pekerjaan yang akan dilaksanakan.            

                           Pasal 9                                    

                PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN                           

1.1. IJIN MEMASUKI TEMPAT KERJA.                                      
     1.1.1. Pekerjaan atau bagian pekerjaan yang telah dilaksanakan Kontraktor /

          Pemborong, tetapi karena bahan / material ataupun komponen jadi
          maupun mutu pekerjaannya sendiri ditolak oleh Konsultan Pengawas /

          Direksi, harus segera dihentikan dan selanjutnya dibongkar atas biaya

          Kontraktor / Pemborong dalam waktu yang ditetapkan oleh Konsultan
          Pengawas / Direksi.                                         

     1.1.1. Tidak ada pekerjaan yang boleh ditutupi atau menjadi tidak terlihat
          sebelum mendapatkan persetujuan Konsultan Pengawas, dan     

          Kontraktor / Pemborong harus memberikan kesempatan sepenuhnya
          kepada Petugas / Ahli dari Konsultan Pengawas untuk memeriksa dan

          mengukur pekerjaan yang akan ditutup dan tidak terlihat.    
     1.1.2. Kontraktor / Pemborong harus melaporkan kepada Konsultan  

          Pengawas kapan setiap pekerjaan sudah siap atau diperkirakan akan
          siap diperiksa dan Konsultan Pengawas tidak boleh menunda waktu

          pemeriksaan, kecuali apabila Konsultan Pengawas memberikan  
          petunjuk tertulis kepada Kontraktor / Pemborong apa yang harus

          dilakukan.                                                  
     1.1.3. Bila permohonan pemeriksaan pekerjaan itu dalam waktu 2 x 24 jam

          (dihitung dari waktu diterimanya Surat Permohonan Pemeriksaan, tidak
          terhitung hari libur / hari raya) tidak dipenuhi / ditanggapi oleh

          Konsultan Pengawas, maka Kontraktor / Pemborong dapat meneruskan
          pekerjaannya dan bagian yang seharusnya diperiksa dianggap telah

          disetujui oleh Konsultan Pengawas / Direksi.                
     1.1.4. Bila Kontraktor / Pemborong melalaikan perintah, Konsultan Pengawas

          / Direksi berhak menyuruh membongkar bagian pekerjaan sebagian

          atau seluruhnya untuk diperbaiki.                           
     1.1.5. Biaya pembongkaran dan pemasangan / perbaikan kembali menjadi

          tanggungan Kontraktor / Pemborong, tidak dapat di-klaim sebagai
          biaya pekerjaan tambah maupun alasan untuk perpanjangan waktu

          pelaksanaan.                                                

  1.2. KEMAJUAN PEKERJAAN                                             
     1.2.1. Seluruh bahan, peralatan konstruksi dan tenaga kerja yang harus

          disediakan oleh Kontraktor / Pemborong demikian pula metode / cara
          pelaksanaan pekerjaan harus diselenggarakan sedemikian rupa,

          sehingga diterima oleh Konsultan Pengawas.                  
     1.2.2. Apabila laju kemajuan pekerjaan atau bagian pekerjaan pada suatu

          waktu menurut penilaian Konsultan Pengawas telah terlambat, untuk
          menjamin penyelesaian pada waktu yang telah ditentukan atau pada

          waktu yang diperpanjang, maka Konsultan Pengawas harus      

          memberikan petunjuk secara tertulis langkah-langkah yang perlu
          diambil guna melancarkan laju pekerjaan sehingga pekerjaan dapat

          diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan.              

1.3. PERINTAH UNTUK PELAKSANAAN.                                      
     Bila Kontraktor / Pemborong atau petugas lapangannya tidak berada di tempat

     kerja dimana Konsultan Pengawas bermaksud untu memberikan petunjuk atau
     perintah, maka petunjuk atau perintah itu harus dipatuhi dan dilaksanakan

     oleh semua petugas pelaksana atau petugas yang ditunjuk oleh Kontraktor /
     Pemborong untuk menangani pekerjaan itu.                         

1.4. TOLERANSI.                                                       
     Seluruh pekerjaan yang dilaksanakan dalam Kontrak ini harus dikerjakan

     sesuai dengan toleransi yang diberikan dalam spesifikasi dan toleransi lainnya
     yang ditetapkan pada bagian lainnya.                             

                          Pasal 10                                    

    SISTEM MANAJEMEN  DAN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)               

1.1. Kontraktor diwajibkan menyediakan obat-obatan menurut syarat-syarat

     Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) yang selalu dalam keadaan siap
     digunakan di lapangan untuk mengatasi segala kemungkinan musibah bagi semua

     petugas dan pekerja di lapangan.                                 
1.2. Kontraktor wajib menyediakan Alat Pelindung Diri ( APD ) Seperti Rompi

     Keselamatan ,Helm Safety, Sarung Tangan, Pelindung Mata, Sepatu Safety.
1.3. Kontraktor wajib memasang spanduk & banner untuk informasi keselamatan

     kontruksi.                                                       
1.4. Segala hal yang menyangkut jaminan sosial dan keselamatan para pekerja wajib

     diberikan oleh Kontraktor sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

                          Pasal 11                                    

                    PEKERJAAN PERSIAPAN                               

1.1. Pek. Pasang Papan Nama Proyek                                    
     Pemasangan Papan Nama Proyek harus di dahulukan pemasangannya sebelum

     awal kerja atau sebelum Mutual Check Awal ( MC 0 ).              
     Peralatan Scaffolding sebanyak 2 set di datangkan di lokasi kerja bersamaan

     dengan pekerjaan mobilisasi.                                     

                          Pasal 12                                    

          PEKERJAAN PLESTERAN DAN WATERPROOFING                       

  1 m2 Pekerjaan Plesteran dengan Mortar Jenis PC-PP                  
     1.1.1. Pekerjaan Trasraam tebal 1 cm, dengan mortar tipe M, fc’ = 17,2MPa

          (Setara 1 PC : 2 PP)                                        
          Pekerjaan trasraam ini dilaksanakan untuk pelapis atap beton dan dag

          beton dengan komposisi campuran setara 1 PC : 2 PP.         
     1.1.2. Pekerjaan Pemasangan Water Proofing Atap Beton            

          Lingkup Pekerjaan Yang termasuk pekerjaan ini adalah penyediaan tenaga
          kerja, bahan–bahan ,peralatan dan alat bantu lainnya termasuk

          pengangkutannya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan ini
          sesuai dengan yang dinyatakan dalam Gambar , memenuhi uraian syarat

          dibawah ini . Bagian yang harus di waterproofing ini, mencakup seluruh
          bagian Atap Beton , Dag Beton dan / atau seperti tercantum dalam Gambar

          Kerja.                                                      
          Persyaratan Bahan-bahan                                     

          Persyaratan Standar Mutu Bahan. Standar dari bahan dan prosedur yang

          ditentukan oleh Pabrik dan standar-standar lainnya seperti : NI-3 ,ASTM
          828 , ASTME, TAPP I 803 dan 407. Kontraktor tidak dibenarkan merubah

          standar dengan cara apapun tanpa ijin dari Direksi / Konsultan Pengawas.
          Bahan. Untuk lapisan kedap air digunakan bahan pelapis kedap air setara

          Merguss Supershield, Sika atau bahan lainnya yang setaraf dan
          memenuhi persyaratan.                                       

                          Pasal 13                                    

                   PEKERJAAN ARSITEKTUR                               

  3.1 PEKERJAN BESI DAN ALUMINIUM                                     
     1.1.1. Pekerjaan Pasangan Metal Furring 1 x 40.20 mm, Modul 60 x 60 cm

        (Plafond)                                                     

  3.2 PEKERJAN PLAFOND                                                
     1.1.2. Pekerjaan Pas. Langit langit PVC Tbl. 8 mm                

     1.1.3. Pekerjaan Pas. List Plafond PVC                           
     1. Persyaratan Bahan Bahan Plafond terdiri antara lain PVC Plafond dengan

       ketebalan 8 mm, rangka furing dan list profil plafon pvc. Bahan plafond
       tersebuharus datar produksi/merk akan ditentukan kemudian, standart

       smkualitas baik, ukuran sesuai dengan gambar detail, tidak lengkung tidak
       cacat/pecah/retak pada sudutnya dan sisi-sislnya saling tegak lurus.

     2. Pelaksanaan                                                   

       a. Rangka plafond dibuat dari besi Furing dengan ukuran 60 x 60 cm.
       b. Apabila diperlukan pemotongan, maka harus dllakukan untuk memperoleh
         hasil yang baik, lurus, siku, rata dan halus sesuaidengan ukuran yang

         dibutuhkan.                                                  
       c. Bahan plafond dipasang dengan menggunakan paku sekrup yang jumlahnya

         sesuai untuk itu. Hasil pemasangan harus rapirata, waterpass dan tidak
         bergelombang, naad/siar antar masing-masing unit harus membentuk garis

         lurus, sama lebar dan berpotongan tegak lurus serta paku sekrup yang
         terlihat harus dibenamkan pada lembar plafond tetapi tidak menimbulkan

         cacat/rusak.                                                 

                          Pasal 14                                    

                    PEKERJAAN ELEKTRIKAL                              

1. Kabel Daya Tegangan Rendah.                                        

a. Kabel daya. tegangan rendah yang dipakal adalah berdasarkan ukuran dan type yang
sesuai dengan gambar. Kabel daya tegangan rendah ini harus sesual standar SIl atau

standar PLN.                                                          

b. Sebelum dan sesudah dipasang, kabel TR harus ditest dengan pengujian-penguiian
sebagai berikut:                                                      

  1) Test insulasi                                                    

  2) Test kontinuitas                                                 
  3) Test tahanan pentanahan                                          

2. Panel Tegangan Rendah.                                             

a. Umum                                                               
Type panel adalah tertutup (metal enclosed), wall mounting, lengkap dengan semua

komponen komponen pasangan dalam panel sesuai gambar rencana.         
b. Accessories                                                        

Bus bar, terminal terminal, isolator switch dan perlengkapan lainnya harus sesuai SNI dan
dipasang di dalam panel dengan kuat dan tidak boleh ada bagian yang bergetar.

3. Penerangan dan Stop Kontak                                         

• Lampu dan armaturenya harus sesuai dengan dimaksudkan, seperti pada gambar.
• Semua armature lampu vang terbuat dari metal harus mempunval terminal pentanahan

(grounding).                                                          
• Pasang titik lampu NYA 2 x 2.5 mm2                                  

• Pasang titik stop kontak Inbow NYA 2 x 2.5 mm2                      
• Titik stop kontak NYA                                               

• Lampu Ceiling (Kotak) 20 Watt                                       
• Lampu LED Strip Lamp (Warm White Colour)                            

• Panel lengkap                                                       
• Pasang kemball panel dan meteran lengkap                            

4. Saklar Dinding                                                     

Saklar seri merk Broker/setara                                        

5. Kabel Instalasi                                                    
Kabel instalasi penerangan dan instalasi stop kontak harus sesuai dengan standar PLN,

kabel inti dari tembaga dengan insulasi PVC, satu inti atau lebih (NYA/NYM).

Kode warna insulasi kabel harus menglkuti ketentuan PUIL sebagai berikut:

• Fasa 1 merah                                                        

• Fasa 2 kuning                                                       
• Fasa. 3 hitam                                                       

• Netral biru                                                         
• Tanah (ground) hijau kuning                                         

• Merek kabel Kabelindo, Kabel metal, Supreme / standar PLN           

6. Pipa Instalasi Pelindung Kabel                                     
Adalah pipa PVC kelas AW, elbow, socket, Junction box, clamp dan accessories lainnya

harus sesual yang satu dengan lainnya, yaitu tidak kurang dari ¾”. Pipa fleksible harus
dipasang untuk melindungi kabel antara kotak sambung (Junction box) dan amature

lampu. Sedangkan pipa untuk instalasi penerangan dan. stop kontak menggunakan pipa

PVC.                                                                  

7. Lain lain                                                          
Pengetesan                                                            

a. Pemborong pekerjaan instalasi ini harus melakukan semua. testing dan pengukuran
pengukuran yang dianggap perlu untuk memeriksa/mengetahui apakah seluruh instalasi

telah dapat berfungsi dengan balk dan memenuhl semua persyaratan.     
b. Semua tenaga, bahan dan perlengkapannya yang perlu untuk testing tersebut

merupakan tanggung jawab Pemborong. Termasuk peralatan khusus yang perlu untuk
testing dari seluruh sistim ini, seperti dianjurkan oleb pabrik, harus disediakan Pemborong.

c. Semua pengetesan dan atau. pengukuran tersebut harus disaksikan oleh team
pelaksana. pembangunan.                                               

                          Pasal 15                                    

                    PEKERJAAN LAIN LAIN                               

 1.1 Pekerjaan Pembersihan Akhir dan pada semua pekerjaan yang termasuk dalam

     Lingkup Pekerjaan seperti tercantum di Gambar Kerja dan terurai dalam Buku
     RKS ini dari semua barang atau bahan bangunan lainnya yang dinyatakan tidak

     digunakan lagi setelah pekerjaan selesai menjadi tanggung jawab Kontraktor
     bersangkutan.                                                    

 1.2 Semua bekas bongkaran bangunan eksisting, pohon, dan sebagainya, harus

     dikeluarkan dari area/site konstruksi.                           

 1.3 Selama pembangunan berlangsung, Kontraktor harus menjaga keamanan
     bahan/material, barang maupun bangunan yang dilaksanakannya sampai tahap

     serah terima.                                                    

 Hal–hal yang timbul pada pelaksanaan yang memerlukan penyelesaian di lapangan

 akan dibicarakan dan diatur oleh Konsultan Pengawas dan Kontraktor, bila diperlukan
 akan dibicarakan bersama Konsultan Perencana.                        

 Sebelum penyerahan pertama, Kontraktor wajib meneliti semua bagian pekerjaan

 yang belum sempurna, dan harus diperbaiki, semua ruangan harus bersih dipel,
 halaman harus ditata rapi dan semua barang yang tidak berguna harus disingkirkan

 dari proyek.                                                         

 Selama pemeliharaan, pemborong wajib merawat, mengamankan, dan memperbaiki
 segala cacat yang timbul sehingga sebelum penyerahan kedua dilaksanakan pekerjaan

 benar-benar telah sempurna.                                          
 Segala sesuatu yang belum tercantum dalam RKS ini dan pada penjelasan ternyata

 diperlukan akan dicantumkan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan.       

                                  Bagansiapiapi, ....... Mei 2023     

                                       Disusun Oleh ;                 
                               KUASA PENGGUNA ANGGARAN                
                                       SELAKU PPK                     

                               EDWIN FREDI SYAHRIZAL, S.Pd            

                                  NIP. 19850118 201001 1 006