Rehabilitasi Kantor Kodim 0321 Rokan Hilir

PEMERINTAH     KABUPATEN    ROKAN   HILIR                     

DINAS    PEKERJAAN       UMUM     DAN    P ENATAAN     RUANG              

           JALAN LINTAS BAGANSIAPIAPI BATU 4 BAGAN PUNAK - BAGANSIAPIAPI  

         RENCANA       KERJA     &  SYARAT      ( RKS   )                 

                            PROGRAM                                       

        PENATAAN   BANGUNAN    GEDUNG   DAN  LINGKUNGAN                   

                            KEGIATAN                                      

        REHABILITASI   KANTOR   KODIM  0321  ROKAN   HILIR                

                    TAHUN   ANGGARAN      2023                            
                              Pasal 1                                     

                        LINGKUP PEKERJAAN                                 

  Pekerjaan ini harus dilaksanakan oleh Kontraktor / Pemborong meliputi bagian-bagian
  pekerjaan yang dinyatakan dalam Gambar Kerja serta Buku Rencana Kerja dan Syarat-

  syarat Teknis ini.                                                      

  1.1. INFORMASI PEKERJAAN                                                

      Uraian singkat mengenai pekerjaan :                                 
      Program     : Penataan Bangunan Gedung dan Ligkungan                

      Kegiatan    : Rehabilitasi Kantor Kodim 0321 Rokan Hilir            

      Lokasi      : Bangko                                                
      Thn. Anggaran : 2023                                                

  1.2. URAIAN PEKERJAAN UMUM.                                             

      Rehabilitasi Kantor Kodim 0321 Rokan Hilir. Termasuk dalam pekerjaan ini adalah :

     I. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONTRUKSI                            

         1. Penyiapan RKK                                                 
         2. Sosialisasi, Promosi, dan Pelatihan                           

         3. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri                  

     A. PEKERJAAN PERSIAPAN                                               
         • Papan Nama Proyek                                              

         • Sewa Scaffolding 2 Set                                         

     B. PEKERJAAN PLESTERAN DAN WATERPROOFING                             
        3.2.2.2(a) 1 m2 Pekerjaan Plesteran dengan Mortar Jenis PC-PP     

        3.2.2.2(a) Trasraam Tebal 1 cm, dengan mortar tipe M, fc’ = 17,2 MPa ( Setara
                 1 PC:2 PP)                                               

         1.      Pemasangan Water Proofing Atap Beton                     

     C. PEKERJAAN ARSITEKTUR                                              

     3.1 PEKERJAAN BESI DAN ALUMINIUM                                     
        A.4.2.1.2.1. Pas. Rangka Metal Furring 1 x 40.20 mm, Modul 60 x 60 cm
        (Plafond)                                                         

     4.5.1 PEKERJAAN PLAFOND                                              
        A.4.5.1.10. Pas. Langit – Langit PVC Tbl. 8 mm                    

        A.4.5.1.10. Pas. List Plafond PVC                                 

     D. PEKERJAAN ELEKTRIKAL                                              
        1. Instalasi Penerangan dan Daya                                  

        1. Instalasi Titik Lampu Inbow – NYA 2 x 2.25 mm2                 
        2. Instalasi Sto Kontak Inbow – NYA 2 x 2.25 mm2                  

        3. Pek. Pas. Sakelar Ganda                                        
        4. Pek. Pas. Sakelar Triple                                       

        5. Pek. Pas. Stop Kontak                                          
        6. Pek. Pas. Lampu Ceiling ( Kotak )                              

     F. PEKERJAAN LAIN LAIN                                               
        1. Pembersihan Akhir                                              

                              Pasal 2                                     
                          MEMULAI KERJA                                   

  Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah tanggal penunjukan dan perintah kerja

  pelaksanaan pekerjaan (SPK), pihak Kontraktor / Pemborong harus sudah memulai
  melaksanakan pembangunan fisik secara nyata di lapangan.                

  Apabila setelah 1 (satu) minggu Kontraktor / Pemborong yang ditetapkan belum

  melaksanakan pembangunan fisik secara nyata di lapangan, maka akan diberlakukan
  ketentuan yang telah dibuat oleh Panitia / Owner.                       

                              Pasal 3                                     

          PERATURAN TEKNIS PEMBANGUNAN  YANG DIGUNAKAN                    

  1.1. PERSYARATAN PELAKSANAAN.                                           

      Untuk menghindari klaim dari User / Proyek dikemudian hari, maka Kontraktor /
      Pemborong harus betul-betul memperhatikan pelaksanaan pekerjaan struktur

      dengan memperhitungkan “ukuran jadi (finished)” sesuai persyaratan ukuran pada
      gambar kerja dan penjelasan RKS.                                    

      Kontraktor / Pemborong wajib melaksanakan semua pekerjaan dengan mengikuti
      petunjuk dan syarat pekerjaan, peraturan persyaratan pemakaian bahan bangunan

      yang dipergunakan sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Teknis dan atau
      petunjuk yang diberikan oleh Konsultan Pengawas.                    

  1.2. STANDAR YANG DIPERGUNAKAN.                                         
      Dalam melaksanakan pekerjaan, kecuali bila ditentukan lain dalam Rencana Kerja

      dan Syarat-Syarat ini, berlaku dan mengikat ketentuan-ketentuan dibawah ini
      termasuk segala perubahan dan tambahannya                           

      a. Keppres no. 24 tahun 1995 lengkap dengan lampiran-lampirannya.   
      b. Peraturan Umum tentang Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia atau Algemene

         Voorwarden voor de Uitvoering bij Aaneming vanoenbare Werken (AV) 1941.
      c. Keputusan-keputusan dari Majelis Indonesia untuk Arbritasi Teknik dari Dewan

         Teknik Pembangunan Indonesia.                                    

      d. Peraturan Umum dari Dinas Keselamatan Kerja Departemen Tenaga Kerja.
      e. Peraturan Beton Bertulang Indonesia NI - 2 PBI 1971.             

      f. Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia NI - 5 PKKI.                 
      g. Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia PPBI 1984.         

      h. Peraturan Muatan Indonesia PMI.                                  
      i. Peraturan Umum Bahan Bangunan Indonesia NI - 3 PUBI 1970.        

         Peraturan Umum Listrik Indonesia PUIL 1979 dan Peraturan PLN setempat.
      j. SK. SNI 03 – 2847 – 2002 tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Pada

         Bangunan Gedung.                                                 
      k. Peraturan Umum Instalasi Penangkal Petir Indonesia PUIPP.        

      l. Pedoman Plumbing Indonesia PPI 1979.                             
      m. Persyaratan Cat Indonesia NI - 4.                                

      n. Peraturan Kapur Indonesia NI - 7.                                
      o. Peraturan Semen Portland Indonesia NI - 8.                       

      p. Peraturan Bata Merah Sebagai Bahan Bangunan NI - 10.             

      q. Peraturan dan ketentuan lain yang dikeluarkan oleh Dinas/Instansi Pemerintah
         setempat yang bersangkutan dengan masalah bangunan.              

      r. Untuk melaksanakan Pekerjaan ini, berlaku dan mengikat pula :    
      •  Gambar Kerja yang dibuat oleh Konsultan Perencana dan disahkan oleh Pemberi

         Tugas termasuk pula Gambar Detail Pelaksanaan (Shop Drawing) yang
         diselesaikan oleh Kontraktor dan sudah disahkan dan disetujui oleh Konsultan

         Pengawas.                                                        
      •  Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).                           

      •  Gambar dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing).       
      •  Berita Acara Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.                    

      •  Surat Keputusan Pemimpin Pelaksana tentang Penunjukan Kontraktor.
      •  Surat Perintah Kerja (SPK).                                      

      •  Jadwal Pelaksanaan (Time Schedule) yang telah disetujui oleh Konsultan
         Pengawas dan Pemberi Tugas.                                      

                              Pasal 4                                     

              LAPORAN HARIAN, MINGGUAN  DAN BULANAN                       

  1.1. Pelaksana lapangan setiap hari harus membuat Laporan Harian mengenai segala hal

      yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan / pekerjaan, baik bersifat
      teknis maupun administratif.                                        

  1.2. Dalam pembuatan laporan tersebut, pihak Kontraktor / Pemborong harus
      memberikan data-data yang diperlukan menurut data dan keadaan sebenarnya.

  1.3. Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan secara rutin dibuat oleh Pengawas
      Lapangan dari Konsultan Pengawas.                                   

  1.4. Laporan-laporan tersebut di atas setiap minggu dan bulannya, harus diserahkan
      kepada Pemimpin Proyek untuk bahan monitoring.                      

                              Pasal 5                                     
                    PENJELASAN RKS DAN GAMBAR                             

  1.1. Bila gambar yang menyangkut spesifikasi teknis tidak sesuai dengan Rencana Kerja

      dan Syarat-syarat (RKS), maka yang mengikat / berlaku adalah RKS.   

  1.2. Harus juga disadari bahwa revisi-revisi pada alignemen, lokasi seksi (bagian) dan
      detail gambar mungkin akan dilakukan didalam waktu pelaksanaan kerja.

      Kontraktor / Pemborong harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan maksud
      gambar dan spesifikasinya, dan tidak boleh mencari keuntungan dari kesalahan atau

      kelalaian dalam gambar atau dari ketidak-sesuaian antara gambar dan 
      spesifikasinya. Setiap deviasi dari karakter yang tidak dijelaskan dalam gambar dan
      spesifikasi atau gambar kerja yang mungkin diperlukan oleh keadaan darurat

      konstruksi atau lain-lainnya, akan ditentukan oleh Konsultan Pengawas dan
      disahkan secara tertulis.                                           

  1.3. Konsultan Pengawas akan memberikan instruksi berkenaan dengan penafsiran yang
      semestinya untuk memenuhi ketentuan gambar dan spesifikasinya.Permukaan-

      permukaan pekerjaan yang sudah selesai harus sesuai dengan garis, lapisan bagian
      dan ukuran yang tercantum dalam gambar, kecuali bila ada ketentuan lain dari

      Konsultan Pengawas.                                                 
  1.4. UKURAN.                                                            

      1.4.1. Pada dasarnya semua ukuran yang tertera dalam Gambar Kerja dan
            Gambar Pelengkap meliputi :                                   

            a.  As - as                                                   
            b.  Luar - luar                                               

            c.  Dalam - dalam                                             

            d.  Luar - dalam.                                             
      1.4.2. Khusus ukuran-ukuran dalam Gambar Kerja Arsitektur, pada dasarnya

            adalah ukuran jadi seperti dalam keadaan jadi / selesai ( “finished”).
      1.4.3. Bila ada keraguan mengenai ukuran, Kontraktor / Pemborong wajib

            melaporkan secara tertulis kepada Konsultan Pengawas yang selanjutnya
            akan memberikan keputusan ukuran mana yang akan dipakai dan dijadikan

            pegangan.                                                     
      1.4.4. Bila ukuran sudah tertera dalam gambar atau dapat dihitung, maka

            pengukuran skala tidak boleh dipergunakan kecuali bila sudah disetujui
            oleh Konsultan Pengawas. Setiap deviasi dari gambar karena kondisi

            lapangan yang tak terduga akan ditentukan oleh Konsultan Pengawas dan
            disahkan secara tertulis. Kontraktor / Pemborong tidak dibenarkan merubah

            atau mengganti ukuran- ukuran yang tercantum di dalam Gambar  
            Pelaksanaan tanpa sepengetahuan Konsultan Pengawas / Direksi, dan

            segala akibat yang terjadi adalah tanggung jawab Kontraktor / Pemborong

            baik dari segi biaya maupun waktu.                            
  1.5. PERBEDAAN GAMBAR.                                                  

      1.5.1. Bila suatu gambar tidak cocok dengan gambar yang lain dalam satu disiplin
            kerja, maka gambar yang mempunyai skala yang lebih besar yang mengikat

            (berlaku).                                                    
      1.5.2. Bila ada perbedaan antara gambar kerja Arsitektur dengan Sipil / Struktur,

            maka Kontraktor / Pemborong wajib melaporkannya kepada Konsultan
            Pengawas yang akan memutuskannya setelah berkonsultasi dengan 

            Konsultan Perencana.                                          
      1.5.3. Mengingat setiap kesalahan maupun ketidak-telitian di dalam pelaksanaan

            satu bagian pekerjaan akan selalu mempengaruhi bagian pekerjaan lainnya,
            maka didalam hal terdapat ketidak-jelasan, kesimpang-siuran, perbedaan-

            perbedaan dan ataupun ketidak-sesuaian dan keragu-raguan diantara
            setiap Gambar Kerja, Kontraktor / Pemborong diwajibkan melaporkan

            kepada Konsultan Pengawas secara tertulis dan selanjutnya diadakan
            pertemuan dengan Konsultan Pengawas / Direksi dan Konsultan   

            Perencana, untuk mendapat keputusan gambar mana yang akan dijadikan
            pegangan.                                                     

      1.5.4. Ketentuan tersebut di atas tidak dapat dijadikan alasan oleh Kontraktor /

            Pemborong untuk memperpanjang / meng-“klaim” biaya maupun waktu
            pelaksanaan.                                                  

  1.6. ISTILAH.                                                           
      Istilah yang digunakan berdasarkan pada masing-masing disiplin adalah

      sebagai berikut :                                                   
      SD : Site Development, mencakup hal-hal yang berhubungan dengan dinding

          beton, batu kali penahan tanah, pengerasan di luar bangunan, penanaman
          rumput, pohon peneduh, perdu dan lain-lainnya.                  

      SR : Struktur, mencakup hal-hal yang berhubungan dengan perhitungan 
          konstruksi, bahan konstruksi utama dan spesifikasinya, dimensioning kolom,

          balok dan tebal lantai.                                         
      AR : Arsitektur, mencakup hal-hal yang berhubungan dengan perencanaan dan

          perancangan bangunan secara menyeluruh dari semua disiplin-disiplin kerja yang
          ada baik teknis maupun estetika.                                

      M : Mekanikal, yang ada hubungannya dengan sistim air bersih-air kotor-

          drainase, sistim pemadam kebakaran, sistim instalasi diesel-generator set
          dan sistim pengkondisian udara (AC).                            

      EL : Elektrikal, yang ada hubungannya dengan sistim penyediaan daya listrik dan
          penerangan.                                                     

  1.7. SHOP DRAWING.                                                      
      1.7.1. Shop drawing merupakan gambar detail pelaksanaan di lapangan yang

            harus dibuat oleh Kontraktor / Pemborong berdasarkan gambar Dokumen
            Kontrak yang telah disesuaikan dengan keadaan lapangan.       

      1.7.2. Kontraktor / Pemborong wajib membuat shop drawing untuk detail khusus
            yang belum tercakup lengkap dalam Gambar Kerja / Dokumen Kontrak

            maupun yang diminta oleh Konsultan Pengawas.                  
      1.7.3. Dalam shop drawing ini harus jelas dicantumkan dan digambarkan semua

            data yang diperlukan termasuk pengajuan contoh dari semua bahan,
            keterangan produk, cara pemasangan dan atau spesifikasi/persyaratan

            khusus sesuai dengan spesifikasi pabrik yang belum tercakup secara
            lengkap di dalam Gambar Kerja / Dokumen Kontrak maupun di dalam Buku

            ini.                                                          
      1.7.4. Kontraktor / Pemborong wajib mengajukan shop drawing tersebut kepada

            Konsultan Pengawas untuk mendapat persetujuan tertulis dari Konsultan

            Pengawas / Direksi.                                           
      1.7.5. Semua gambar yang dipersiapkan oleh Kontraktor / Pemborong dan

            diajukan kepada Konsultan Pengawas untuk diminta persetujuannya harus
            sesuain dengan format standar dari proyek dan harus digambar pada

            kertas kalkir yang dapat direproduksi.                        
  1.8. PERUBAHAN, PENAMBAHAN, PENGURANGAN PEKERJAAN DAN PEMBUATAN “AS     

      BUILT DRAWING“.                                                     
      1.8.1. Tata cara pelaksanaan dan penilaian perubahan, penambahan dan

            pengurangan pekerjaan disesuaikan dengan Dokumen Kontrak.     
      1.8.2. Setelah pekerjaan selesai dan diserah-terimakan, Kontraktor / Pemborong

            berkewajiban membuat gambar-gambar yang memuat seluruh perubahan,
            dan sesuai dengan kenyataan yang telah dikerjakan / dibangun oleh

            Kontraktor / Pemborong ( As Built Drawing ). Biaya untuk penggambaran
            “As Built Drawing”, sepenuhnya menjadi tanggungan Kontraktor /

            Pemborong.                                                    

                              Pasal 6                                     
             TANGGUNG  JAWAB KONTRAKTOR  / PEMBORONG                      

  1.1. Kontraktor / Pemborong harus bertanggung-jawab penuh atas kualitas pekerjaan

      sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam RKS dan Gambar Kerja.       
  1.2. Kehadiran Konsultan Pengawas selaku wakil Pemberi Tugas untuk melihat,

      mengawasi, menegur atau memberi nasehat tidak mengurangi tanggung jawab
      penuh tersebut di atas.                                             

  1.3. Kontraktor / Pemborong bertanggung-jawab atas kerusakan lingkungan yang timbul
      akibat pelaksanaan pekerjaan. Kontraktor / Pemborong berkewajiban memperbaiki

      kerusakan tersebut dengan biaya Kontraktor / Pemborong sendiri.     
  1.4. Bilamana terjadi gangguan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, maka

      Kontraktor / Pemborong berkewajiban memberikan saran-saran perbaikan kepada
      Pemberi Tugas melalui Konsultan Pengawas. Apabila hal ini tidak dilakukan,

      Kontraktor / Pemborong bertanggung jawab atas segala kerusakan yang timbul.
  1.5. Kontraktor / Pemborong bertanggung jawab atas keselamatan tenaga kerja yang

      dikerahkan dalam pelaksanaan pekerjaan.                             
  1.6. Segala biaya yang timbul akibat kelalaian Kontraktor / Pemborong dalam

      melaksanakan pekerjaan menjadi tanggung jawab Kontraktor / Pemborong.

  1.7. Selama pembangunan belangsung, Kontraktor / Pemborong harus menjaga
      keamanan bahan / material, barang milik proyek, milik Konsultan Pengawas dan

      milik Pihak Ketiga yang ada di lapangan, maupun bangunan yang dilaksanakannya
      sampai tahap serah terima. Bila terjadi kehilangan bahan-bahan bangunan yang

      telah disetujui, baik yang telah dipasang maupun yang belum, adalah tanggung
      jawab Kontraktor / Pemborong dan tidak akan diperhitungkan dalam biaya

      Pekerjaan Tambah.                                                   
  1.8. Apabila terjadi kebakaran, Kontraktor / Pemborong bertanggung jawab atas

      akibatnya, baik yang berupa barang-barang maupun keselamatan jiwa.  
  1.9. Apabila pekerjaan telah selesai, Kontraktor / Pemborong harus segera mengangkut

      bahan bongkaran dan sisa-sisa bahan bangunan yang sudah tidak dipergunakan lagi
      keluar lokasi pekerjaan. Segala pembiayaannya menjadi tanggung jawab Kontraktor

      / Pemborong.                                                        

                              Pasal 7                                     

               KETENTUAN  DAN SYARAT BAHAN – BAHAN                        

  1.1. Sepanjang tidak ada ketetapan lain dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)
      ini maupun dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, bahan-bahan yang akan

      dipergunakan maupun syarat-syarat pelaksanaan harus memenuhi syarat-syarat
      yang tercantum dalam A.V. 1941 dan Persyaratan Umum Bahan Bangunan  

      Indonesia (PUBI Tahun 1982), Standar Industri Indonesia (SII) untuk bahan
      termaksud, serta ketentuan-ketentuan dan syarat bahan-bahan lainnya yang

      berlaku di Indonesia. Seluruh barang material yang dibutuhkan dalam 
      menyelesaikan pekerjaan, seperti material, peralatan dan alat lainnya, harus dalam

      kondisi baru dan dengan kualitas terbaik untuk tujuan yang dimaksudkan.
  1.2. MERK PEMBUATAN BAHAN / MATERIAL & KOMPONEN JADI.                   

     1.2.1. Kecuali bila ditentukan lain dalam Dokumen Kontrak, semua merk
           pembuatan atau merk dagang dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat

           Teknis ini dimaksudkan sebagai dasar perbandingan kualitas / setara dan
           tidak diartikan sebagai sesuatu yang mengikat. Setiap keterangan mengenai

           peralatan, material barang atau proses, dalam bentuk nama dagang, buatan
           atau nomor katalog harus dianggap sebagai penentu standar atau kualitas

           dan tidak boleh ditafsirkan sebagai upaya membatasi persaingan, dan

           Kontraktor / Pemborong harus dengan sendirinya menggunakan peralatan,
           material, barang atau proses, yang atas penilaian Konsultan Pengawas dan

           Konsultan Perencana, sesuai dengan keterangan itu. Seluruh material paten
           itu harus dipergunakan sesuai dengan instruksi pabrik yang membuatnya.

     1.2.2. Bahan / material dan komponen jadi yang dipasang / dipakai, harus sesuai
           dengan yang tercantum dalam Gambar Kerja dan RKS, memenuhi standar

           spesifikasi bahan tersebut, mengikuti peraturan persyaratan bahan
           bangunan yang berlaku.                                         

     1.2.3. Apabila dianggap perlu, Konsultan Pengawas berhak untuk menunjuk
           tenaga ahli yang diajukan / ditunjuk oleh pabrik dan atau supplier yang

           bersangkutan tersebut sebagai Pelaksana. Dalam hal ini, Kontraktor /
           Pemborong tidak berhak mengajukan klaim sebagai pekerjaan tambah.

     1.2.4. Disyaratkan dalam satu merk pembuatan atau merk dagang hanya  
           diperkenankan untuk setiap jenis bahan yang boleh dipakai dalam pekerjaan

           ini.                                                           

     1.2.5. Penggunaan bahan produk lain yang setaraf dengan apa yang     
           dipersyaratkan harus disertai test dari Laboratorium lokal / dalam negeri

           baik kualitas, ketahan serta kekuatannya dan harus disetujui oleh Konsultan
           Pengawas secara tertulis dan diketahui oleh Konsultan Perencana. Apabila

           diperlukan biaya untuk test laboratorium, maka biaya tersebut harus
           ditanggung oleh Kontraktor / Pemborong tanpa dapat mengajukan sebagai

           biaya pekerjaan tambah.                                        
  1.3. Kontraktor / Pemborong terlebih dahulu harus memberikan contoh-contoh semua

       bahan-bahan yang diperlukan untuk bangunan tersebut kepada Konsultan
       Pengawas / Direksi dan Konsultan Perencana untuk mendapatkan persetujuan

       secara tertulis sebelum semua bahan-bahan tersebut didatangkan / dipakai.
       Contoh bahan tersebut yang harus diserahkan kepada Konsultan Pengawas /

       Direksi dan Konsultan Perencana adalah sebanyak 4 (empat) buah dari satu
       bahan yang ditentukan untuk menetapkan “standard of appearance” dan

       disimpan di ruang Direksi. Paling lambat waktu penyerahan contoh bahan adalah
       2 (dua) minggu sebelum jadwal pelaksanaan.                         

  1.4. Keputusan bahan, jenis, warna, tekstur dan produk yang dipilih, akan di-
       informasikan kepada Kontraktor / Pemborong selama tidak lebih dari 7 (tujuh) hari

       kalender setelah penyerahan contoh bahan tersebut.                 

  1.5. PENYIMPANAN MATERIAL                                               
       Penyimpanan dan pemeliharaan bahan harus sesuai persyaratan pabrik yang

       bersangkutan dan atau sesuai dengan spesifikasi bahan tersebut.    
     1.5.1. Penempatan bahan-bahan material diatur dengan pertimbangan yang

           matang agar tidak mengganggu kelancaran pekerjaan serta sirkulasi / akses
           pekerja. Bahan material disusun dengan metoda yang baik dengan cara

           FIFO (first in first out), sehingga tidak ada bahan material yang tersimpan
           terlalu lama dalam gudang / stock material.                    

     1.5.2. Material harus disimpan sedemikian rupa untuk menjaga kualitas dan
           kesesuaian untuk pekerjaan. Material harus diletakkan di atas permukaan

           yang bersih, keras dan bila diminta harus ditutupi. Material harus disimpan
           sedemikian rupa agar memudahkan pemeriksaan. Benda-benda milik 

           pribadi tidak boleh dipergunakan untuk penyimpanan tanpa ijin tertulis dari
           pemiliknya.                                                    

     1.5.3. Tempat penyimpanan barang harus dibersihkan (clearing) dan diratakan

           (levelling) menurut petunjuk Konsultan Pengawas.               
     1.5.4. Bagian tengah tempat penyimpanan barang harus ditinggikan dan miring

           kesamping sesuai dengan ketentuan, sehingga memberikan drainase /
           pemasukan dari kandungan air / cairan yang berlebihan. Material harus

           disusun sedemikian rupa sehingga tidak menyebabkan pemisahan bahan
           (segregation), agar timbunan tidak berbentuk kerucut, dan menjaga gradasi

           serta mengatur kadar air. Penyimpanan agregat kasar harus ditimbun dan
           diangkat / dibongkar lapis demi lapis dengan tebal lapisan tidak lebih dari 1

           (satu) meter. Tinggi tempat penyimpanan tidak lebih dari 5 (lima) meter.

                              Pasal 8                                     

                     PEMERIKSAAN BAHAN-BAHAN                              

  1.1. Bahan-bahan yang didatangkan / dipakai harus sesuai dengan contoh-contoh
       yang telah disetujui Konsultan Pengawas seperti yang diatur dalam Pasal 12 di

       atas.                                                              
  1.2. bahan-bahan yang tidak memenuhi syarat-syarat atau kualitas jelek yang dinyatakan

       afkir / ditolak oleh Konsultan Pengawas, harus segera dikeluarkan dari lokasi

       bangunan / proyek selambat-lambatnya dalam tempo 3 x 24 jam dan tidak boleh
       dipergunakan.                                                      

  1.3. Apabila sesudah bahan-bahan tersebut dinyatakan ditolak oleh Konsultan
       Pengawas / Konsultan Perencana dan ternyata masih dipergunakan oleh

       Pelaksana, maka Konsultan Pengawas / Konsultan Perencana berhak    
       memerintahkan pembongkaran kembali kepada Kontraktor / Pemborong, yang

       mana segala kerugian yang diakibatkan oleh pembongkaran tersebut menjadi
       tanggungan Kontraktor / Pemborong sepenuhnya. Disamping itu pihak Kontraktor

       / Pemborong tetap dikenakan denda sebesar 1 o/ (satu per mil) dari harga
                                            oo                            
       borongan.                                                          
  1.4. Jika terdapat perselisihan dalam pelaksanaan tentang pemeriksaan kualitas dari
       bahan-bahan tersebut, maka Kontraktor / Pemborong harus menguji dan

       memeriksakannya ke laboratorium Balai Penelitian Bahan pemerintah untuk diuji
       dan hasil pengujian tersebut disampaikan secara tertulis kepada Konsultan

       Pengawas / Direksi / Konsultan Perencana. Segala biaya pemeriksaan ditanggung

       oleh Kontraktor / Pemborong.                                       
  1.5. Sebelum ada kepastian dari laboratorium di atas tentang baik atau tidaknya

       kualitas dari bahan-bahan tersebut, Pelaksana tidak diperkenankan melanjutkan
       pekerjaan- pekerjaan yang menggunakan bahan-bahan tersebut di atas.

  1.6. Bila diminta oleh Konsultan Pengawas, Kontraktor / Pemborong harus memberikan
       penjelasan lengkap tertulis mengenai tempat asal diperolehnya material dan
       tempat pekerjaan yang akan dilaksanakan.                           

                              Pasal 9                                     

                   PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN                            

  1.1. IJIN MEMASUKI TEMPAT KERJA.                                        
       1.1.1. Pekerjaan atau bagian pekerjaan yang telah dilaksanakan Kontraktor /

            Pemborong, tetapi karena bahan / material ataupun komponen jadi
            maupun mutu pekerjaannya sendiri ditolak oleh Konsultan Pengawas /

            Direksi, harus segera dihentikan dan selanjutnya dibongkar atas biaya
            Kontraktor / Pemborong dalam waktu yang ditetapkan oleh Konsultan

            Pengawas / Direksi.                                           
       1.1.1. Tidak ada pekerjaan yang boleh ditutupi atau menjadi tidak terlihat

            sebelum mendapatkan persetujuan Konsultan Pengawas, dan Kontraktor

            / Pemborong harus memberikan kesempatan sepenuhnya kepada Petugas
            / Ahli dari Konsultan Pengawas untuk memeriksa dan mengukur pekerjaan

            yang akan ditutup dan tidak terlihat.                         
       1.1.2. Kontraktor / Pemborong harus melaporkan kepada Konsultan Pengawas

            kapan setiap pekerjaan sudah siap atau diperkirakan akan siap diperiksa dan
            Konsultan Pengawas tidak boleh menunda waktu pemeriksaan, kecuali

            apabila Konsultan Pengawas memberikan petunjuk tertulis kepada
            Kontraktor / Pemborong apa yang harus dilakukan.              

       1.1.3. Bila permohonan pemeriksaan pekerjaan itu dalam waktu 2 x 24 jam
            (dihitung dari waktu diterimanya Surat Permohonan Pemeriksaan, tidak

            terhitung hari libur / hari raya) tidak dipenuhi / ditanggapi oleh Konsultan
            Pengawas, maka Kontraktor / Pemborong dapat meneruskan pekerjaannya

            dan bagian yang seharusnya diperiksa dianggap telah disetujui oleh
            Konsultan Pengawas / Direksi.                                 

       1.1.4. Bila Kontraktor / Pemborong melalaikan perintah, Konsultan Pengawas /

            Direksi berhak menyuruh membongkar bagian pekerjaan sebagian atau
            seluruhnya untuk diperbaiki.                                  

       1.1.5. Biaya pembongkaran dan pemasangan / perbaikan kembali menjadi
            tanggungan Kontraktor / Pemborong, tidak dapat di-klaim sebagai biaya

            pekerjaan tambah maupun alasan untuk perpanjangan waktu pelaksanaan.
    1.2. KEMAJUAN PEKERJAAN                                               

       1.2.1. Seluruh bahan, peralatan konstruksi dan tenaga kerja yang harus
            disediakan oleh Kontraktor / Pemborong demikian pula metode / cara

            pelaksanaan pekerjaan harus diselenggarakan sedemikian rupa, sehingga
            diterima oleh Konsultan Pengawas.                             

       1.2.2. Apabila laju kemajuan pekerjaan atau bagian pekerjaan pada suatu waktu
            menurut penilaian Konsultan Pengawas telah terlambat, untuk menjamin

            penyelesaian pada waktu yang telah ditentukan atau pada waktu yang
            diperpanjang, maka Konsultan Pengawas harus memberikan petunjuk

            secara tertulis langkah-langkah yang perlu diambil guna melancarkan laju
            pekerjaan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan pada waktu yang telah

            ditentukan.                                                   

  1.3. PERINTAH UNTUK PELAKSANAAN.                                        

       Bila Kontraktor / Pemborong atau petugas lapangannya tidak berada di tempat
       kerja dimana Konsultan Pengawas bermaksud untu memberikan petunjuk atau

       perintah, maka petunjuk atau perintah itu harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh
       semua petugas pelaksana atau petugas yang ditunjuk oleh Kontraktor /

       Pemborong untuk menangani pekerjaan itu.                           
  1.4. TOLERANSI.                                                         

       Seluruh pekerjaan yang dilaksanakan dalam Kontrak ini harus dikerjakan sesuai
       dengan toleransi yang diberikan dalam spesifikasi dan toleransi lainnya yang

       ditetapkan pada bagian lainnya.                                    

                             Pasal 10                                     
        SISTEM MANAJEMEN DAN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)                

  1.1. Kontraktor diwajibkan menyediakan obat-obatan menurut syarat-syarat Pertolongan

       Pertama Pada Kecelakaan (P3K) yang selalu dalam keadaan siap digunakan di

       lapangan untuk mengatasi segala kemungkinan musibah bagi semua petugas dan
       pekerja di lapangan.                                               

  1.2. Kontraktor wajib menyediakan Alat Pelindung Diri ( APD ) Seperti Rompi Keselamatan
       ,Helm Safety, Sarung Tangan, Pelindung Mata, Sepatu Safety.        

  1.3. Kontraktor wajib memasang spanduk & banner untuk informasi keselamatan
       kontruksi.                                                         

  1.4. Segala hal yang menyangkut jaminan sosial dan keselamatan para pekerja wajib
       diberikan oleh Kontraktor sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

                             Pasal 11                                     

                       PEKERJAAN PERSIAPAN                                

  1.1. Pek. Pasang Papan Nama Proyek                                      
       Pemasangan Papan Nama Proyek harus di dahulukan pemasangannya sebelum

       awal kerja atau sebelum Mutual Check Awal ( MC 0 ).                
       Peralatan Scaffolding sebanyak 2 set di datangkan di lokasi kerja bersamaan

       dengan pekerjaan mobilisasi.                                       

                             Pasal 12                                     
             PEKERJAAN PLESTERAN DAN WATERPROOFING                        

    1 m2 Pekerjaan Plesteran dengan Mortar Jenis PC-PP                    

       1.1.1. Pekerjaan Trasraam tebal 1 cm, dengan mortar tipe M, fc’ = 17,2MPa
            (Setara 1 PC : 2 PP)                                          

            Pekerjaan trasraam ini dilaksanakan untuk pelapis atap beton dan dag beton
            dengan komposisi campuran setara 1 PC : 2 PP.                 

       1.1.2. Pekerjaan Pemasangan Water Proofing Atap Beton              
            Lingkup Pekerjaan Yang termasuk pekerjaan ini adalah penyediaan tenaga

            kerja, bahan–bahan ,peralatan dan alat bantu lainnya termasuk 
            pengangkutannya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan ini sesuai

            dengan yang dinyatakan dalam Gambar , memenuhi uraian syarat dibawah ini
            . Bagian yang harus di waterproofing ini, mencakup seluruh bagian Atap Beton

            , Dag Beton dan / atau seperti tercantum dalam Gambar Kerja.  

            Persyaratan Bahan-bahan                                       
            Persyaratan Standar Mutu Bahan. Standar dari bahan dan prosedur yang
            ditentukan oleh Pabrik dan standar-standar lainnya seperti : NI-3 ,ASTM 828
            , ASTME, TAPP I 803 dan 407. Kontraktor tidak dibenarkan merubah standar
            dengan cara apapun tanpa ijin dari Direksi / Konsultan Pengawas.
            Bahan. Untuk lapisan kedap air digunakan bahan pelapis kedap air setara

            Merguss Supershield, Sika atau bahan lainnya yang setaraf dan memenuhi
            persyaratan.                                                  
                             Pasal 13                                     

                      PEKERJAAN ARSITEKTUR                                

    3.1 PEKERJAN BESI DAN ALUMINIUM                                       

       1.1.1. Pekerjaan Pasangan Metal Furring 1 x 40.20 mm, Modul 60 x 60 cm (Plafond)

    4.5.1 PEKERJAN PLAFOND                                                

       1.1.2. Pekerjaan Pas. Langit langit PVC Tbl. 8 mm                  

       1.1.3. Pekerjaan Pas. List Plafond PVC                             

       1. Persyaratan Bahan Bahan Plafond terdiri antara lain PVC Plafond dengan ketebalan
         8 mm, rangka furing dan list profil plafon pvc. Bahan plafond tersebuharus datar
         produksi/merk akan ditentukan kemudian, standart smkualitas baik, ukuran sesuai
         dengan gambar detail, tidak lengkung tidak cacat/pecah/retak pada sudutnya dan
         sisi-sislnya saling tegak lurus.                                 
       2. Pelaksanaan                                                     
         a. Rangka plafond dibuat dari besi Furing dengan ukuran 60 x 60 cm.
         b. Apabila diperlukan pemotongan, maka harus dllakukan untuk memperoleh hasil
           yang baik, lurus, siku, rata dan halus sesuaidengan ukuran yang dibutuhkan.
         c. Bahan plafond dipasang dengan menggunakan paku sekrup yang jumlahnya
           sesuai untuk itu. Hasil pemasangan harus rapirata, waterpass dan tidak
           bergelombang, naad/siar antar masing-masing unit harus membentuk garis
           lurus, sama lebar dan berpotongan tegak lurus serta paku sekrup yang terlihat
           harus dibenamkan pada lembar plafond tetapi tidak menimbulkan cacat/rusak.

                             Pasal 14                                     

                       PEKERJAAN ELEKTRIKAL                               

  Kabel Daya Tegangan Rendah.                                             

  a. Kabel daya. tegangan rendah yang dipakal adalah berdasarkan ukuran dan type yang
  sesuai dengan gambar. Kabel daya tegangan rendah ini harus sesual standar SIl atau standar
  PLN.                                                                    

  b. Sebelum dan sesudah dipasang, kabel TR harus ditest dengan pengujian¬-penguiian
  sebagai berikut:                                                        

  1). Test insulasi                                                       
  2). Test kontinuitas                                                    
  3). Test tahanan pentanahan                                             
  2. Panel Tegangan Rendah.                                               
  a. Umum                                                                 
  Type panel adalah tertutup (metal enclosed), wall mounting, lengkap dengan semua
  komponen komponen pasangan dalam panel sesuai gambar rencana.           
  b. Accessories                                                          
  Bus bar, terminal terminal, isolator switch dan perlengkapan lainnya harus sesuai SNI dan
  dipasang di dalam panel dengan kuat dan tidak boleh ada bagian yang bergetar.

  3. Penerangan dan Stop Kontak                                           
  • Lampu dan armaturenya harus sesuai dengan dimaksudkan, seperti pada gambar.
  • Semua armature lampu vang terbuat dari metal harus mempunval terminal pentanahan
  (grounding).                                                            
  • Pasang titik lampu NYA 2 x 2.5 mm2                                    
  • Pasang titik stop kontak Inbow NYA 2 x 2.5 mm2                        
  • Titik stop kontak NYA                                                 
  • Lampu Ceiling (Kotak) 20 Watt                                         
  • Lampu LED Strip Lamp (Warm White Colour)                              
  • Panel lengkap                                                         
  • Pasang kemball panel dan meteran lengkap                              

  4. Saklar Dinding                                                       

  Saklar seri merk Broker/setara                                          

  5. Kabel Instalasi                                                      
  Kabel instalasi penerangan dan instalasi stop kontak harus sesuai dengan standar PLN, kabel
  inti dari tembaga dengan insulasi PVC, satu inti atau lebih (NYA/NYM).  

  Kode warna insulasi kabel harus menglkuti ketentuan PUIL sebagai berikut:

  • Fasa 1 merah                                                          
  • Fasa 2 kuning                                                         
  • Fasa. 3 hitam                                                         
  • Netral biru                                                           
  • Tanah (ground) hijau kuning                                           
  • Merek kabel Kabelindo, Kabel metal, Supreme / standar PLN             

  6. Pipa Instalasi Pelindung Kabel                                       
  Adalah pipa PVC kelas AW, elbow, socket, Junction box, clamp dan accessories lainnya harus
  sesual yang satu dengan lainnya, yaitu tidak kurang dari ¾”. Pipa fleksible harus dipasang
  untuk melindungi kabel antara kotak sambung (Junction box) dan amature lampu. Sedangkan
  pipa untuk instalasi penerangan dan. stop kontak menggunakan pipa PVC.  

  7. Lain lain                                                            

  Pengetesan                                                              
  a. Pemborong pekerjaan instalasi ini harus melakukan semua. testing dan pengukuran
  pengukuran yang dianggap perlu untuk memeriksa/mengetahui apakah seluruh instalasi telah
  dapat berfungsi dengan balk dan memenuhl semua persyaratan.             
  b. Semua tenaga, bahan dan perlengkapannya yang perlu untuk testing tersebut merupakan
  tanggung jawab Pemborong. Termasuk peralatan khusus yang perlu untuk testing dari
  seluruh sistim ini, seperti dianjurkan oleb pabrik, harus disediakan Pemborong.
  c. Semua pengetesan dan atau. pengukuran tersebut harus disaksikan oleh team pelaksana.
  pembangunan.                                                            
                             Pasal 15                                     

                       PEKERJAAN LAIN LAIN                                

   1.1 Pekerjaan Pembersihan Akhir dan pada semua pekerjaan yang termasuk dalam
       Lingkup Pekerjaan seperti tercantum di Gambar Kerja dan terurai dalam Buku RKS
       ini dari semua barang atau bahan bangunan lainnya yang dinyatakan tidak
       digunakan lagi setelah pekerjaan selesai menjadi tanggung jawab Kontraktor
       bersangkutan.                                                      

   1.2 Semua bekas bongkaran bangunan eksisting, pohon, dan sebagainya, harus
       dikeluarkan dari area/site konstruksi.                             

   1.3 Selama pembangunan berlangsung, Kontraktor harus menjaga keamanan  
       bahan/material, barang maupun bangunan yang dilaksanakannya sampai tahap
       serah terima.                                                      

   Hal–hal yang timbul pada pelaksanaan yang memerlukan penyelesaian di lapangan akan
   dibicarakan dan diatur oleh Konsultan Pengawas dan Kontraktor, bila diperlukan akan
   dibicarakan bersama Konsultan Perencana.                               

   Sebelum penyerahan pertama, Kontraktor wajib meneliti semua bagian pekerjaan yang
   belum sempurna, dan harus diperbaiki, semua ruangan harus bersih dipel, halaman harus
   ditata rapi dan semua barang yang tidak berguna harus disingkirkan dari proyek.

   Selama pemeliharaan, pemborong wajib merawat, mengamankan, dan memperbaiki
   segala cacat yang timbul sehingga sebelum penyerahan kedua dilaksanakan pekerjaan
   benar-benar telah sempurna.                                            

   Segala sesuatu yang belum tercantum dalam RKS ini dan pada penjelasan ternyata
   diperlukan akan dicantumkan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan.         

                                     Bagansiapiapi, ....... Mei 2023      
                                          Disusun Oleh ;                  
                                  KUASA PENGGUNA ANGGARAN                 
                                          SELAKU PPK                      

                                  EDWIN FREDI SYAHRIZAL, S.Pd             
                                    NIP. 19850118 201001 1 006