Peningkatan Jalan Poros Bukuan - Balik Buaya Kec. Palaran

URAIAN  SINGKAT   PEKERJAAN                             

 A. DATA KEGIATAN                                                         

1.  Kegiatan      : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan                  
2.  Sub Kegiatan  : Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk
                    Menunjang Fungsi Hunian                               
2.  Pekerjaan     : Peningkatan Jalan Poros Bukuan - Balik Buaya Kec. Palaran
3.  Tahun Anggaran : 2024                                                 
4.  Lokasi Pekerjaan : Kota Samarinda                                     
5.  Anggaran      :  a. Sumber Dana :Pendapatan Asli Daerah (PAD)         
                       Kota Samarinda                                     
                     b. No. DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024 
                     c. Pagu Anggaran : Rp.5.923.095.000,00               
                    d. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) : Rp. 5.923.048.000,00

6.  Pengelola Kegiatan : a. Pengguna Anggaran (PA)                        
                       Nama : Herwan Rifa'i. S.Sos, M.Si                  
                       NIP. 19660204 198609 1 001                         
                     b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)                     
                       Nama : Eddy Djunaidi, ST, M.Si                     
                       NIP. 19691018 200212 1 003                         
                     c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)                    
                       Nama : Hasiholan Wilson Simanjuntak, ST            
                       NIP. 19770905 200901 1 002                         
                     d. Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK)          
                       Nama : Noviar Azwari, ST                           
                       NIP. 19740328 200112 1 005                         

7.  Referensi Hukum a. Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
                    b. Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 2000 tentang  
                      Usaha Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;             
                    c. Peraturan Pemerintah RI No. 29 Tahun 2000 tentang  
                      Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;                    
                    d. Peraturan Pemerintah RI No. 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
                     Peraturan Pemerintah RI No. 29 tahun 2000 tentang    
                     Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pemerintah;          
                    e. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-        
                      IND/PER/1/2014Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam
                      Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       
                    f. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan
                      Industri                                            
                    g. Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas
                      Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan
                      Barang/Jasa Pemerintah.                             
                    h. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan
                      Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk
                      UsahaMikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka Mensukseskan
                      Gerakan NasionalBangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan
                      Pengadaan Barang/Jasa                               
                    i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
                      No. 19/PRT/M/2014 tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan
                      Menteri Pekerjaan Umum No. 08/PRT/M/2011 tentang pembagian
                      Subklasifikasi dan SubKualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.
                    j. Surat    Menkomarves    Nomor      B-              
                     0087/Menko/Marves/PE.00/I/2022Penggunaan Produk Dalam Negeri
                     Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                
                    k. Peraturan Kepala LKPP yang berhubungan dengan      
                      pelaksanaan Pekerjaan;                              
                    l. Pedoman Standarisasi Biaya Umum untuk keperluan Pemerintah
                     Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024.                  
8.  Lingkup pekerjaan : 1. Pekerjaan Umum                                 
                    2. Pekerjaan Sistem Manajemen Keselamatan Kontruksi (SMKK)
                    3. Pekerjaan Tanah dan Geosintetetik                  
                    4. Pekerjaan Perbutir                                 
                    5. Pekerjaan Struktur                                 

9.  Keluaran      :  1. Objek fisik hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
                     2. Laporan pelaksanaan pekerjaan yaitu :             
                       2.1 Laporan RP2K/PCM                               
                       2.2 Laporan Harian                                 
                       2.3 Laoran Mingguan                                
                       2.4 Laporan Bulanan                                
                       2.5 IPP                                            
                       2.6 IPM                                            
                       2.7 Backup Data Volume                             
                       2.8 Foto Dokumentasi Pelaksanaan                   
                       2.9 Uji Mutu Material (Jika Ada)                   
                       2.10 Addendum Kontrak (Jika Ada)                   
                       2.11 Laporan Pelaksanaan RKK                       
                       2.12 Laporan Pemeliharaan                          
                       2.13 Foto Dokumentasi Pemeliharaan                 
                     3. Administrasi Lainnya                              
                       3.1 Jaminan Uang Muka (Jika ada)                   
                       3.2 Jaminan Pelaksanaan                            
                       3.3 Jaminan Pemeliharaan                           

 B. PERSYARATAN PENYEDIA JASA                                             

9.  Kualifikasi      1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Izin Usaha Jasa
                       Konstruksi (IUJK);                                 
                       Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil/Menengah, serta disyaratkan
                       Sertifikat Badan Usaha (SBU) bidang klasifikasi/layanan Bangunan
                       Sipil Subklasifikasi Pekerjaan Jasa pelaksana untuk konstruksi jalan
                       raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu
                       bandara (Kode SI003) atau Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil
                       (BS001);                                           
                     2. Nomor Induk Berusaha (NIB) Kode KBLI (42111) Konstruksi Jalan
                       Raya atau (42101) Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; 
                     3. Memiliki NPWP dengan status keterangan wajib pajak berdasarkan
                       hasil konfirmasi wajib pajak : VALID dan telah memenuhi kewajiban
                       perpajakan (SPT Tahunan) Tahun Pajak 2022/2023; Serta
                       melapirkan surat keterangan fiscal (SKF yang masih berlaku.
                     4. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan
                       (apabila ada perubahan) yang telah didaftarkan pada Kementerian
                       Hukum dan HAM.;                                    
                     5. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak
                       menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak
                       dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak
                       sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama
                       Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan
                       pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali
                       yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
                     6. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi
                       dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan
                       pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak,
                       kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga)
                       tahun;                                             
                     7. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan :
                       SKP = 5 – P, dimana P adalah paket pekerjaan yang sedang
                       dikerjakan                                         

 C. URAIAN SPESIFIKASI TEKNIS                                             

    1. METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN POROS BUKUAN - BALIK
      BUAYA KEC. PALARAN                                                  

      A. PENDAHULUAN                                                      
      Kami turut serta berpartisipasi aktif sebagai salah satu kontraktor pekerjaan Peningkatan Jalan
      Poros Bukuan - Balik Buaya Kec. Palaran . Agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan
      lancar sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan, maka kami menyusun metode
      pelaksanaan kerja ini untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai rencana
      pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas. Metode kerja ini juga disusun dan disesuaikan dengan
      kondisi lapangan yang ada                                           

    2. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN                                           
      Masa berlaku kontrak adalah sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima
       akhir pekerjaan pembangunan fisik;                                 
      Tahap Pelaksanaan Pekerjaan adalah 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender, terhitung sejak
       dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau tanggal mulai kerja pada SPMK sampai dengan
       serah terima pertama pekerjaan (PHO) pembangunan fisik (termasuk proses administrasi serah terima
       pertama)                                                           
      Tahap Pemeliharaan Pekerjaaan adalah 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender, dimulai setelah
       serah terima pertama pekerjaan (PHO) selesai hingga serah terima akhir pekerjaan (FHO)
    3. MACAM, JENIS, KAPASITAS DAN JUMLAH PERALATAN UTAMA MINIMAL YANG DIPERLUKAN DALAM
      PELAKSANAANPEKERJAAN;                                               
     Persyaratan Minimum Peralatan Utama                                  
       No.      Jenis                Kapasitas            Jumlah          
       1. Concrete Mixer   5 m3                        3 Unit             
       2. Concrete Vibrator 9.300 vpm                  3 Unit             
       3. Batching plant   40 m3/Jam                   1 Unit             
       4. Dump Truck       Payloads 5.700 kg           3 Unit             
       5. Totalstation     Vertical accuracy 1” terkalibrasi berlaku 1 set
       6. Jack hammer      85 j                        1 unit             

    4. SYARAT-SYARAT PENGUJIAN BAHAN DAN HASIL PRODUK;                    
      Uji mutu/teknis/fungsi (kelaikan) dari bahan yang tercantum dalam dokumen penawaran
      dengan cara pengecekan langsung di lokasi bahan dan harus sesuai dengan yang tercantum pada
      dokumen penawaran dan ketentuan lainnya.                            
    5. PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI                                     
      Pada Pekerjaan ini PPK Menetapkan Preferensi Harga Sebesar 25% Daftar Inventaris Barang
      Berupa Bahan/Material yang diberikan Preferensi Harga Yaitu Sebagai Berikut:
                                               TOTAL                      
       NO         BAHAN/MATERIAL                           SATUAN         
                                             KUANTITAS                    
       1. Semen ( Perkerasaan Beton Semen Fc’20 Mpa) 334.854  Kg          
          Baja Tulangan (Perkerasaan Beton Semen                          
       2.                                      32.423         Kg          
          Fc’20 Mpa)                                                      
    6. TATA CARA PENGUKURAN DAN TATA CARAPEMBAYARAN.                      
      - Pengukuran dimensi menggunakan alat ukur meteran;                 
      - Pengukuran dimensi fisik hasil pekerjaan dilapangan sesuai item pekerjaan yang tercantum
        dalam dokumen kontrak mengacu pada laporan gambar As Build Drawings;
      - Perhitungan jumlah volume pada setiap item pekerjaan mengacu pada daftar kuantitas dan
        harga pada dokumen kontrak;                                       
      - Nilai pembayaran pada setiap item pekerjaan sesuai dengan volume yang disepakati dalam
        berita acara PHO dikali dengan harga satuan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan
        harga pada dokumen kontrak;                                       
      - Pembayaran dilakukan terhadap seluruh prosentase total pekerjaan yang tercantum pada
        berita acara PHO dengan metode pembayaran yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus
        Kontrak.                                                          

    7. SPESIFIKASI PROSES/KEGIATAN:                                       
      Mengacu pada ketentuan Syarat-Syarat Umum dan Khusus Kontrak (Peraturan Lembaga Kebijakan
      Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman
      Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia) serta Pedoman Sistem Manajemen
      Keselamatan Konstruksi (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
      Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi).
    8. SPESIFIKASI JABATAN KERJA KONSTRUKSI                               
    Persyaratan Minimum Personel Managerial                               
       No.      Jabatan      Jumlah  Pengalaman Sertifikat Kompetensi Kerja
                                     Kerja (Tahun)                        
                                                SKT Pelaksana 1 Pelaksana 
                                                Pekerjaan Jalan (TS 045)/ 
                                                SKK Pelaksana Pekerjaan   
      1.       Pelaksana    1 Orang 2 (Dua) Tahun                         
                                                  Jalan Jenjang 5/SKK     
                                                Pelaksana Pekerjaan Jalan 
                                                     Jenjang 6            
                                                    Sertifikat K3         
                                                   Kontruksi/SKK          
      2.  Petugas K3 Konstruksi 1 Orang 0 (Nol) Tahun                     
                                                 Keselamatan Kontruksi    
                                                     Jenjang 3            
D.  KETERANGAN GAMBAR                                                     
    1. Peta Lokasi (Terlampir)                                            
    2. Lay Out (Terlampir)                                                
    3. Denah Rencana Pekerjaan (Terlampir)                                
    4. Potongan Memanjang (Terlampir)                                     
    5. Potongan Melintang (Terlampir)                                     
    6. Detail-detail Konstruksi (Terlampir)                               
E.  URAIAN PEKERJAAN, IDENTIFIKASI BAHAYA, DAN PENETAPAN TINGKAT RISIKO   
    KESELAMATAN KONSTRUKSI PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI :                    

    Identifikasi resiko bahaya paling tinggi terhadap pekerjaan adalah pekerjaan

     No.   Uraian Pekerjaan       Identifikasi Bahaya     Resiko          

        Perkerasan Beton  Pekerjaan Tertabrak Kendaraan, Alat             
     1                                                   Kecil            
        Semen Fc’ 20 Mpa   Berat/Kendaraan terguling, Material beton      
        dengan Pembesian   tercecer, Polusi Debu Saat Pelaksanaan