Pembangunan Saluran Drainase Dan Gorong-Gorong Jalan Sepakat Kel. Mugirejo Kec. Samarinda Utara (Bankeu Prov. 2024)

Uraian Singkat                                
                     Pekerjaan                                   

A.   Informasi Pekerjaan                                         
     1. Latar Belakang                                           
        a. Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong Jalan  
          Sepakat Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang dalam         
          pelaksanaannya harus memenuhi azas dan prinsip         
          kemanfaatan, keselamatan, keselarasan saluran dengan   

          lingkungannya, efektif, efisien, terarah dan terkendali sesuai
          program dan fungsi.                                    
        b. Perlunya melaksanakan Pembangunan Saluran Drainase dan
          Gorong-Gorong Jalan Sepakat Kel. Mugirejo Kec. Sungai  
          Pinang, mengingat kondisi saluran eksisiting belum memadai.

     2. Maksud dan Tujuan                                        
        a. Maksud : Melaksanakan Pembangunan Saluran Drainase    
                   dan Gorong-Gorong Jalan Sepakat Kel. Mugirejo 
                   Kec. Sungai Pinang                            
        b. Tujuan : Tersedianya Saluran Drainase dan Gorong-     
                   Gorong Kelurahan Sungai Pinang yang memadai.  
     3. Sasaran                                                  
        Terselenggaranya Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase dan
        Gorong-Gorong Jalan Sepakat Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang
        yang efektif dan efisien sehingga pembangunan fisik dapat
        terlaksana tepat mutu, waktu dan biaya sebagaimana yang telah
        ditentukan oleh pengguna jasa.                           

     4. Lokasi Kegiatan                                          
        Kota Samarinda                                           

     5. Sumber Pendanaan                                         
        PAD Kota Samarinda Tahun 2024.                           
        Dengan Rincian Sebagai Berikut :                         
        - Nama Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem    
          Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam   
          Daerah Kabupaten/Kota                                  
        - Sub Kegiatan : Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan   
        - Pekerjaan : Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong
          Jalan Sepakat Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang         
        - Sumber Dana : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota  
          Samarinda Tahun 2024.                                  
        - DPA Nomor :                                            
        - Pagu Anggaran : 3.851.900.000,00- (Tiga Milyar Delapan Ratus
          Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)       
        - Harga Perkiraan Sendiri (HPS) : 3.851.900.000,00- (Tiga Milyar
          Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
     6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)       
        Endro Tomo, ST, M.T (Pejabat Pembuat Komitmen)           
        PPK Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan.  
        Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda.. 

     7. Data Dasar                                               
        a. Spesifikasi Teknis Pekerjaan, beserta lampirannya     
        b. DED Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-
          Gorong Jalan Sepakat Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang  

     8. Standar Teknis                                           

        a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.12/ PRT/ M/2014   
          tanggal 26 September 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem
          Drainase Perkotaan.                                    
        b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 1 Tahun 2023 tanggal
          5 Juni 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya 
          Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan
          Rakyat.                                                
        c. SNI yang masih berlaku yang berhubungan dengan pelaksanaan
          pekerjaan.                                             

     9. Referensi Hukum                                          
        a. Undang-Undang RI No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
        b. Peraturan Pemerintah RI No. 28 tahun 2000 tentang Usaha Peran
          Masyarakat Jasa Konstruksi;                            
        c. Peraturan Pemerintah RI No. 29 tahun 2000 tentang     
          Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah
          beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54
          Tahun 2016 ;                                           
        d. Peraturan Pemerintah RI No. 59 tahun 2010 tentang Perubahan

          Atas Peraturan Pemerintah RI No. 29 tahun 2000 tentang 
          Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;                       
        e. Peraturan Pemerintah RI No. 29 Tahun 2018 tentang     
          Pemberdayaan Industri.                                 
        f. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 Tentang     
          Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan perubahan atas Perpres
          Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa      
          Pemerintah;                                            
        g. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan
          Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk  
          Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka     
          Mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada
          Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.          
        h. Permen PUPR No. 19/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang      
          Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor       
          08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan     
          Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;                  
        i. Peraturan Mentri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
          Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan  
          Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
          Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.     
        j. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-           
          IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan  
          Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa        
          Pemerintahan                                           
        k. Surat     Menkomarves       Nomor        B-           
          0087/Menko/Marves/PE.00/I/2022 tentang Pengunaan       
          Produk Dalam Negeri Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
        l. Peraturan Kepala LKPP yang berhubungan dengan pelaksanaan
          pekerjaan.                                             
        m. Pedoman Standarisasi Biaya Umum untuk Keperluan Pemerintah

          Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024.                    

     10. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan                     
        a. Masa Kontrak adalah sejak tanggal penandatanganan kontrak
          sampai dengan serah terima akhir pekerjaan pembangunan fisik;
        b. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan adalah 120 hari kalender,
          sesuai dengan tanggal pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

     11. Kualifikasi Penyedia                                    
        a. NIB/Surat Izin Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS yang
          telah memenuhi Komitmen dan Berlaku Efektif atau Perizinan
          Berusaha Berbasis Resiko yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dan
          KBLI 42201 (Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase) atau KBLI
          42212 (Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran dan  
          Penampungan Air Minum, Air Limbah dan Drainase)        
        b. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha jasa
          konstruksi (IUJK)                                      
        c. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha
          Kecil dengan sub bidang kualifikasi/layanan Konstruksi Jaringan
          Irigasi dan Drainase (BS004) atau Jasa Pelaksana untuk 
          Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam dan Prasarana Sumber

          Daya Air Lainnya (SI 001)                              
        d. Memiliki NPWP dengan status keterangan wajib pajak    
          berdasarkan hasil konfirmasi wajib pajak : VALID dan telah
          memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) Tahun Pajak
          2022/2023. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan
          menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF)             
        e. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan 
          perusahaan (apabila ada perubahan).                    
        f. Tidak masuk dalam daftar hitam, keikut sertaannya tidak
          menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait,
          tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan
          usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak
          untuk dan atas nama Badan Usaha tidak bersetatus Aparatur Sipil
          Negara kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar 
          tanggungan Negara.                                     
        g. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan  
          konstruksi dalam waktu 4(empat) tahun terakhir, baik   
          dilingkungan Pemerintahan maupun Swasta termasuk       
        pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri
        kurang dari 3(tiga) tahun.                                 
      h. Persyaratan Kualifikasi lainnya sesuai yang tercantum di Lembar
        Data Kualifikasi (LDK) pada Dokumen Pemilihan.