Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Puskesmas Kamarian

URAIAN        SINGKAT         PEKERJAAN                           

                           SATKER :                                     
           DINAS KESEHATAN KAB. SERAM BAGIAN BARAT                      

                          PEKERJAAN :                                   

 BELANJA  PEMBANGUNAN     RUMAH   DINAS  TENAGA  KESEHATAN              
                   PUSKESMAS    KAMARIAN                                

                            LOKASI :                                    
      DESA KAMARIAN, KEC. KAIRATU. KAB.SERAM BAGIAN BARAT               

                       TAHUN ANGGARAN  :                                
                             2024                                       
              Uraian    Singkat    Pekerjaan                            
 BELANJA  PEMBANGUNAN     RUMAH   DINAS  TENAGA  KESEHATAN              
                   PUSKESMAS    KAMARIAN                                

Pasal I   : LINGKUP PEKERJAAN                                           

              Uraian dalam Rencana Kerja dan syarat – syarat ini menyangkut segi
              lingkup pekerjaan meliputi :                              
              1. PEKERJAAN PERSIAPAN                                    
              2. PEKERJAAN RUMAH DINAS                                  
              3. PEKERJAAN LAIN-LAIN                                    

Pasal III : URAIAN PEKERJAAN                                            

           3.1. Penyedia                                                
              Pemborong harus menyediakan segala yang diperlukan untuk  
              melaksanakan pekerjaan secara sempurna dan effesien dengan urutan
              yang teratur termasuk semua alat – alat pembantu yang dipergunakan
              seperti andang-andang, alat penarik dan sebagainya yang diperlukan
              oleh rekanan dan semua alat –alat tersebut pada waktu pekerjaan
              selesai karena sudah tidak berguna lagi untuk memperbaiki kerusakan
              yang diakibatkannya.                                      
           3.2. Gambar-Gambar Tambahan.                                 
              Bila PPK menganggap perlu, maka Konsultan Perencana harus 
              membuat tambahan gambar detail (gambar penjelasan) yang diperiksa
              dan disahkan oleh PPK, gambar-gambar tersebut menjadi milik PPK.

           3.3. As Bult Drawing – (Gambar yang sesuai sebagaimana yang  
              dilaksanakan).                                            
              Untuk semua pekerjaan yang belum terdapat gambar – gambar baik
              penyimpangan atas perintah Pemberi Tugas atau tidak, Pemborong
              harus membuat gambar-gambar yang sesui dengan apa yang telah
              dilaksanakan (As Bult Drawings), yang jelas memperhatikan perbedaan
              antara gambar – gambar kontrak dan pekerjaan yang dilaksanakan.
              Gambar – gambar tresebut harus dilaksanakan dalam rangkap 3 (tiga)
              dan semua biaya pembuatannya ditanggung oleh rekanan.     

           3.4. Gambar-Gambar ditempat Pekerjaan.                       
              Rekanan harus menyimpan ditempat pekerjaan atau rangkap gambar
              kontrak lengkap termasuk Rencana Kerja dan Syarat – syarat. Berita
              Acara Aanwijzing Time Schedulle, dalam keadaan baik (dapat dibaca
              dengan jelas) termasuk perubahan – perubahan terakhir dalam masa
              pelaksanaan pekerjaan, agar terrsedia jika pemberi tugas atau wakilnya
              sewaktu waktu memerlukan.                                 

Pasal IV  : PENJELASAN RKS dan GAMBAR                                   

           a. Bila terdapat perbedaan gambar antara gambar rencana dan gambar
              detail, maka gambar detail yang dipakai/diikuti.          
           b. Bila terdapat skala gambar dan ukuran tidak sesuai, maka ukuran
              dengan angka dalam gambar diikuti.                        
           c. Bila ukuran-ukuran jumlah yang diperlukan dan barang –barang yang
              dipakai dalam RKS tidak sesuai dengan gambar, maka RKS yang
              diikuti.                                                  
           d. Rekanan berkewajiban untuk mengadakan penelitian tentang hal – hal
              tersebut diatas. Setelah rekanan menerima dokumen dari Pimpinan
              Proyek dan hal tersebut akan dibahas dalam rapat penjelasan.
           e. Sebelum melaksanakan pekerjaan rekanan diharuskan meneliti kembali
              semua dokumen yang ada untuk disesuaikan dengan berita Acara
              Rapat Penjelasan.                                         

Pasal V   : PERSIAPAN DILAPANGAN.                                       

          5.1. Los Kerja/Direksi Keet.                                  

           a. Pemborong diwajibkan membuat direksi keet untuk kantor pegawainya,
              dan gudang untuk bahan – bahan yang perlu dihindar dari gannguan
              cuaca.                                                    
           b. Pemborong diwajibkan membuat los kerja untuk tempat pekerja,
              sehingga terhindar dari matahari, hujan dan angin untuk Direksi
              Lapangan, suatu Ruang Kantor Sementara beserta peralatannya
              sebagai berikut :                                         
              1. Ruang :……………m                                          
              2. Peralatan / Fasilitas :                                
              i. Meja tulis                                             
              ii. Kursi                                                 
              iii. Papan tulis 100 x 100 cm                             
              iv. Rak Arsip Gambar, Buku Tamu / Buku Direksi, Gambar Kerja, Time
               Schedule dll.                                            
              v. Tempat Air Minum.                                      
              Yang masing - masing banyaknya disesuaikan dengan keadaan /
              kebutuhan.                                                
           c. Kontraktor harus membersihkan dan menjaga keamanan dari kantoe
              tersebut beserta peralatannya dengan catatan pembuatan Direksi Keet
              tersebut diatas ialah dengan Biaya Sendiri dari Kontraktor/Pemborong.
           d. Sebelum Rekanan Pemborong mengadakan persiapan dilokasi   
              sebelumnya harus memenuhi prosedur tentang tata cara      
              perijinan/perkenan untuk memulai persiapan-persiapan pembangunan
              kepada Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Barat terutama tentang
              dimana harus membangun bangunan, jalan masuk dan sebagainya.
           e. Pada saat mengadakan persiapan dan pengukuran, Direksi Lapangan
              sudah harus dimulai aktif untuk mengadakan pengawasan sesuai
              dengan tugasnya.                                          
           f. Untuk menghindari keraguan kontruksi maka sebelum pada tiap – tiap
              bagian pekerjaan dilakasanakan diharuskan mendapat ijin tertulis dari
              PPK untuk dapat meneruskan bagian dari pekerjaan tersebut secara
              berkala.                                                  
Pasal VI  :   JADUAL PELAKSANAAN                                        

              Pada saat Rekanan akan memulai pelaksanaan di lapangan atau
              setelah rekanan menerima SPK dari Pimpinan proyek harus segera
              mengadakan persiapan antara lain pembuatan jadual pelaksanaan yang
              berupa Barchart secara tertulis, berisi tahap-tahap pelaksanaan
              pekerjaan, waktu yang dicantumkan atau direncanakan dan disesuaikan
              dengan jangka yang ditetapkan dalam kontrak dan harus disahkan oleh
              Dinas Kesehatan dan PPK Kegiatan. Barchart tersebut harus selalu
              berada dilokasi, tempat pekerjaan diikuti dengan perkembangan hasil
              pelaksanaan pekerjaan dilapangan, dengan diberikan tanda garis
              perkembangan hasil tinta warna merah. Bila terdapat/terlihat adanya
              hambatan, semua pihak harus segera mengadakan langkah – langkah
              untuk menanggulangi hambatan yang terjadi.                
              Dan jadawal pelaksanaan terhitung 70 Hari Kalender sejak SPMK
              dikeluarkan