Rehabilitasi Gedung Kantor Bupati Sumba Barat Daya

PEMERINTAH  KABUPATEN SUMBA  BARAT DAYA                    
             DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                  
                       BIDANG CIPTA KARYA                             
              Jln. Ir. Soekarno No. – Kompleks Puspem Kadula – Telp. : (0387) –
                            TAMBOLAKA                                 

        URAIAN       SINGKAT       PEKERJAAN                          

                           PROGRAM                                    
               PENATAAN    BANGUNAN   GEDUNG                          

                           KEGIATAN                                   
PENYELENGGARAAN      BANGUNAN    GEDUNG   DI WILAYAH  DAERAH          

        KABUPATEN/KOTA,     PEMBERIAN   IZIN MENDIRIKAN               
  BANGUNAN    (IMB) DAN SERTIFIKAT  LAIK FUNGSI  BANGUNAN             

                            GEDUNG                                    

                          PEKERJAAN                                   
   Rehabilitasi Gedung   Kantor Bupati  Sumba   Barat Daya            

                     TAHUN   ANGGARAN                                 

                            2025                                      
                      PENDAHULUAN                                     

I. LATAR BELAKANG                                                     
Gedung kantor bupati merupakan aset strategis pemerintah daerah yang memiliki peran sentral dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
Keberadaan gedung ini tidak hanya sebagai tempat kerja administratif, namun juga mencerminkan
wajah birokrasi daerah yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Seiring
berjalannya waktu, kondisi fisik Gedung Kantor Bupati mengalami penurunan kualitas, baik dari sisi
struktural, arsitektural, maupun sistem utilitas bangunan (mekanikal, elektrikal, dan perpipaan).
Berdasarkan hasil evaluasi teknis yang dilakukan oleh tim teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang dan Konsultan ditemukan sejumlah kerusakan yang cukup signifikan, antara lain : Kerusakan
pada elemen struktural ringan seperti plafon, dinding partisi, dan lantai yang menyebabkan
terganggunya kenyamanan dan keselamatan kerja, Kelembaban dan rembesan air akibat kerusakan
atap dan sistem drainase bangunan, Instalasi listrik yang tidak lagi memenuhi standar keselamatan dan
efisiensi energi. Kerusakan-kerusakan tersebut berdampak langsung terhadap efektivitas
penyelenggaraan tugas pemerintahan. Selain itu, keberlanjutan fungsi gedung sebagai pusat koordinasi
kebijakan publik terancam apabila tidak segera dilakukan tindakan perbaikan secara menyeluruh dan
terencana.                                                            

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu dilakukan kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor Bupati
guna mengembalikan fungsi, estetika, dan keamanan bangunan, serta memastikan bangunan tetap
sesuai standar teknis yang berlaku. Rehabilitasi ini juga sejalan dengan prinsip tata kelola aset negara
yang baik, di mana pemeliharaan dan pengelolaan gedung pemerintah harus dilakukan secara berkala
dan terencana untuk menjaga nilai manfaat jangka panjang dan mencegah pemborosan anggaran
akibat kerusakan yang dibiarkan berlarut.                             
Dengan dilaksanakannya pekerjaan ini, diharapkan Gedung Kantor Bupati dapat kembali berfungsi
secara optimal sebagai pusat kegiatan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang profesional,
transparan, dan akuntabel, serta mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

II. MAKSUD DAN TUJUAN                                                 
Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi pelaksana konstruksi (kontraktor) yang
memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta
diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan konstruksi. Dengan penugasan ini diharapkan penyedia jasa
konstruksi dapat melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik untuk menghasilkan pekerjaan fisik
yang memadai.                                                         

Maksud dari pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor Bupati ini adalah untuk melakukan
perbaikan, pembaharuan dan penyesuaian terhadap kondisi fisik bangunan kantor yang telah
mengalami penurunan fungsi, kerusakan struktural maupun non-struktural, serta ketidaksesuaian
terhadap standar teknis dan kebutuhan operasional perkantoran yang berlaku saat ini.

Adapun tujuan dari pekerjaan ini adalah sebagai berikut :             
  1. Meningkatkan kualitas dan fungsi gedung kantor agar sesuai dengan standar teknis bangunan
     gedung negara, termasuk aspek keselamatan, kenyamanan, dan estetika;
  2. Memperpanjang usia pakai bangunan melalui perbaikan komponen bangunan yang rusak, aus,
     atau tidak layak;                                                
  3. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang agar mendukung kegiatan pelayanan administrasi,
     operasional, serta mendukung efisiensi kerja;                    
  4. Meningkatkan efisiensi energi dan ramah lingkungan, jika memungkinkan melalui pembaruan
     sistem mekanikal, elektrikal, dan tata udara (MEP);              
III. DASAR HUKUM                                                      
  1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
     sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
     Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
     Pemerintah;                                                      
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 06 Tahun 2024 Tentang Anggaran
     Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabbupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025;
  3. Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran
     Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025;
  4. Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 1/KEP/HK/2025 Tentang Penunjukan Pengguna
     Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengluaran,
     Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan
     Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025;
  5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
     Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025.                  
  6. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik  
  7. Undang Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;          
  8. Undang Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;         
  9. Undang Undang No. 29 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
  10. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
     No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;                       
  11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2006 tanggal 1 Desember 2006
     tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;                      
  12. Permen PUPR No 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
  13. Permen PUPR No 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan
     Konstruksi;                                                      
  14. Permen PUPR Nomor : 14 Tahun 2020 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa
     Konstruksi Melalui Penyedia;                                     
  15. Persyaratan teknis lainnya terkait pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan
     perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan di Indonesia termasuk Peraturan daerah
     setempat tentang Bangunan Gedung.                                

IV. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA                                 
  Perangkat Daerah  : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang         
  Pengguna Anggaran : -                                               
  PPK               : -                                               

V. SUMBER PENDANAAN                                                   
  Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Gedung Kantor Bupati Sumba Barat Daya ini dibiayai oleh APBD
  Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025 dengan pagu anggaran sebesar Rp.
  558.196.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).

VI. RUANG LINGKUP PEKERJAAN                                           
  1. Dalam melaksanakan konstruksi bangunan Gedung negara sudah termasuk tahap
     pemeliharaan konstruksi;                                         
  2. Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan yang telah disusun oleh
     perencana konstruksi dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat penjelasan
     pekerjaan/aanwizing pelelangan, serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis) yang
     dipersyaratkan;                                                  
  3. Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan : kualitas masukan (bahan, tenaga dan alat),
     kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan) dan kualitas hasil pekerjaan, seperti yang
     tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);           
  4. Pelaksanaan konstruksi harus mendapatkan pengawasan dari penyedia jasa Konsultan
     Pengawas;                                                        
  5. Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan Sistem Manajemen Keselamatan dan
     Kesehatan Kerja (SMK3) serta Keamanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3);
  6. Penyusunan kontrak kerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
  7. Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan
     konstruksi fisik. Pada masa pemeliharaan ini penyedia jasa pelaksanaan konstruksi
     berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan kekurangan yang terjadi selama
     masa konstruksi;                                                 
  8. Dalam masa pemeliharaan semua peralatan yang dipasang di dalam dan di luar Gedung harus
     di uji coba sesuai dengan fungsinya. Apabila terjadi kekurangan atau kerusakan yang
     menyebabkan peralatan tidak berfungsi, maka harus diperbaiki sampai berfungsi dengan
     sempurna;                                                        

VII. LOKASI PEKERJAAN                                                 
  Lokasi pekerjaan konstruksi terletak di Desa Kadi Pada Kecamatan Kota Tambolaka.

VIII. FASILITAS PENUNJANG                                             
  Pengguna Jasa akan menugaskan juga personil Tim Teknis dari instansi untuk melengkapi
  pekerjaan dari konsultan. Untuk fasilitas dari PPK hanya menyediakan ruang untuk rapat-rapat rutin
  beserta perlengkapannya.                                            

IX. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN                                          
  Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi 150 (Seratus Lima Puluh) hari
  kalender, terhitung sejak tanggal Penandatanganan Kontrak dan masa pemeliharaan pekerjaan
  selama 210 (Dua Ratus Sepuluh) hari kalender terhitung sejak Serah Terima Pekerjaan.