Penyusunan Revisi Rtrw Kabupaten

URAIAN     SINGKAT      PEKERJAAN                            

                          KEGIATAN:                                      

  PENETAPAN    RENCANA   TATA  RUANG  WILAYAH   (RTRW)  DAN              

    RENCAN   RINCI TATA  RUANG   (RRTR) KABUPATEN/KOTA                   

                       SUB  KEGIATAN   :                                 

    PELAKSANAAN     PERSETUJUAN    SUBSTANSI,  EVALUASI,                 

       KONSULTASI,   EVALUASI  DAN  PENETAPAN   (RTRW)                   

                      KABUPATEN/KOTA                                     

                         PEKERJAAN:                                      

           PENYUSUNAN    REVISI RTRW   KABUPATEN                         

                            LOKASI                                       

DINAS  PEKERJAAN   UMUM   DAN  PENATAAN   RUANG   KABUPATEN              

                    SERAM   BAGIAN  TIMUR                                
       DINAS  PEKERJAAN  UMUM   DAN  PENATAAN   RUANG                    
              KABUPATEN   SERAM  BAGIAN  TIMUR                           

                         TAHUN   2023                                    

           PENYUSUNAN     REVISI RTRW  KABUPATEN                         

       DINAS PEKERJAAN    UMUM  DAN  PENATAAN    RUANG                   

              KABUPATEN    SERAM  BAGIAN  TIMUR                          

                   TAHUN   ANGGARAN    2023                              

 I.   LATAR BELAKANG                                                     
           Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten merupakan amanat
      Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan amanat Peraturan

      Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Rencana
      Detail Tata Ruang (RDTR) adalah blockplan (rencana blok) dari suatu bagian wilayah

      Kabupaten/kabupaten dengan skala 1:50.000 atau lebih rinci sebagai 
      penjabaran/pendetailan dari RTRW Kabupaten/kabupaten. RTRW Kabupaten/Kabupaten

      disusun mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata

      ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan dalam bentuk peta dengan
      skala 1:50.000 atau lebih, sehingga RTRW dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah

      dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk itu,
      kedudukan peta dalam RTRW merupakan bagian yang sangat penting karena merupakan

      penjabaran rencana tata ruang secara spasial.                      
           Data dan informasi geospasial RTRW nasional, provinsi, kabupaten dan Kabupaten

      serta RTRW perlu mengacu dalam satu sistem tunggal dan terintegrasi secara nasional
      sesuai asas keterpaduan dalam UU Penataan Ruang dan UU Informasi Geospasial. Hal ini

      dikarenakan peta RTRW dan RDTR bukan hanya diperlukan pada proses perencanaan tata

      ruang saja tapi juga pada proses pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
      Dengan demikian maka fungsi data spasial dan peta menjadi penting karena terkait dengan

      akurasi dan presisi data. Untuk itulah diperlukan suatu standar yang sama dalam peta
      rencana tata ruang agar menghasilkan kualitas tertentu dan terintegrasi.

           Berkaitan dengan hal tersebut BIG (Badan Informasi Geospasial) sebagai lembaga
      berwenang terkait pemetaan memberikan prosedur khusus pengolahan peta citra sebagai

      data dasar pembuatan peta RTRW. Sesuai dengan Perkada Skala 1:50.000 dimana untuk
      peta jalan didigitasi menjadi polygon dimana lebar minimal 2,5 meter didigitasi polygon,

      sedangkan RTRW yang berskala 1:50.000 jalan tidak didigitasi menjadi polygon melainkan
      digitasi line. Prosedur-prosedur pengolahan peta citra ini harus dilaksanakan sesuai dengan

      ketentuan yang ditetapkan sebagai syarat memperoleh rekomendasi peta dari BIG. Peta

      citra yang telah diolah (rektifikasi) ini yang akan didigit sebagai peta dasar RTRW dan
      selanjutnya menjadi dasar peta rencana pola ruang maupun peta rencana jaringan.
           Peta yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RTRW adalah berdasarkan
      Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) yang didapatkan dari LAPAN pada Area Of Interest (AOI)

      Wikayah Kecamatan Yang ada pada Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan satu frame
      Citra, sehingga ditetapkan wilayah kecamatan -Kecamatan tersebut direncanakan RDTRnya

      terlebih dahulu untuk efisiensi proses pekerjaan. Pada wilayah tersebut terdapat kawasan
      peruntukan industri dan terdapat potensi dan permasalahan pada aglomerasi industri di

      kecamatan tersebut. Peta tersebut telah melalui proses koreksi geometris (orthorektifikasi)

      yang kemudian menjadi peta dasar yang berisi informasi eksisting atau toponimi yang telah
      disetujui oleh Badan Informasi Geospasial. Koreksi geometri merupakan proses yang

      bertujuan untuk melakukan transformasi data dari suatu sistem grid dengan menggunakan
      suatu transformasi geometrik sehingga citra penginderaan jauh mempunyai sifat-sifat peta

      dalam bentuk skala dan proyeksi. Proses koreksi yang disebut dengan orthorektifikasi citra
      ini memerlukan GCP (Ground Control Point atau titik kontrol tanah) yang tersebar di daerah

      cakupan citra dengan jumlah dan sebaran tertentu tergantung luasan dan posisi citranya. Di
      samping GCP, juga diperlukan pengukuran ICP (Independent Check Point atau Titik Uji

      Independen) yang akan digunakan untuk menguji hasil orthorektifikasi nantinya. Untuk itu
      perlu dilakukan kegiatan penyediaan data penambahan/perapatan titik kontrol untuk

      menghasilkan citra satelit tegak resolusi sangat tinggi sebagai dasar penyusunan peta RTRW.

 II.  MAKSUD DAN TUJUAN                                                  

           Maksud dari kegiatan ini di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah menyusun
      dokumen RTRW Kabupaten secara benar dan terperinci yang sesuai dengan ketentuan

      sistem informasi geografis yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang dalam hal ini BIG,
      serta tersedianya peta dasar skala 1:50.000 untuk kebutuhan penyusunan RTRW.

      Tujuan dari kegiatan ini di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah memberikan citra satselit

      yang sudah dilakukan orthorektifikasi sesuai dengan standar ketentuan pembuatan citra
      satelit resolusi tinggi dari BIG untuk skala 1:50.000 dengan akurasi dan presisi yang tinggi

      sesuai ketentuan sistem informasi geografis dari BIG sebagai dasar penyusunan peta dasar,
      peta tematik dan peta rencana pola ruang dan struktur ruang RTRW Kabupaten Seram

      Bagian Timur.                                                      

 III. SASARAN                                                            
           Sasaran yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan pekerjaan tersebut adalah
      sebagai berikut :                                                  
          1. Terlaksanakannya proses pengukuran titik GCP dan ICP sebagai bahan untuk

            penegakan citra satelit resolusi tinggi .                    
          2. Tersedianya citra satelit resolusi tinggi yang sudah ter-orthorektifikasi serta

            memenuhi standar ketentuan untuk nantinya sebagai bagan digitasi peta dasar
            sesuai dengan ketentuan dari BIG.                            

          3. Tersedianya peta dasar skala 1:50.000 yang dengan ketentuan dari BIG mengenai

            penyusunan peta dasar skala 1:50.000 untuk RTRW .            
 IV.  SUMBER PENDANAAN                                                   
      APBD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2023              

 V.   NAMA DAN PROYEK/SATUAN KERJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN              

      Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : RIZAL SANUSI, S.Kom          
       Satuan Kerja : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SERAM
      BAGIAN TIMUR                                                       

 VI.  RUANG LINGKUP DAN LOKASI KEGIATAN                                  
      a. Ruang Lingkup Kegiatan Di Kab. Seram Bagian Timur               
      b. Ruang Lingkup Materi Ruang lingkup meliputi :                   

         I. Persiapan                                                    
           1). Pemahaman terhadap TOR/KAK                                

           2). Pembentukan tim penyusun;                                 

           3). Kajian awal data sekunder;                                
           4). Persiapan teknis pelaksanaan; dan                         

           5) Pemberitaan kepada public                                  
         II. Pengumpulan data dan informasi;                             

           Pengumpulan data ICP dan GCP dengan pengukuran lapangan       
         III. Pengolahan dan analisis data; Pengukuran dan proses Penegakan citra satelit

         menggunakan sofware PCI Geometrik;                              
         IV. Penyusunan Peta dasar Skala 1:50.000 untuk RTRW.            

 VII. REFERENSI HUKUM                                                    
      1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
         Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
      2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
         Ruang.                                                          

      3. Permen ATR KBPN No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan
         Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Subtansi Rencana Tata Ruang Wilayah

         Provinsi, Kabupaten dan Kota,                                   
      4. Permen ATR BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Kesesuaian

         Pemanfaatan Ruang dan inkronisasi Program Pemanfaatan Ruang     
      5. Permen ATR KBPN No. 14 Tahun 2021 tentang Basis Data yaitu sesuai dengan Undang-

         Undang atau Peraturan Pemerintah tersebut.                      

 VIII. JANGKA WAKTU PELAKSANANAAN                                        
           Adapun masa pelaksanaan dari kegiatan Penyusunan Revisi RTRW adalah 180
      (Seratus delapan puluh) hari kalender. Yang dimulai dari tahap kegiatan
      -  Pengumpulan data ICP dan GCP dengan pengukuran lapangan;        
      -  Pengolahan dan Analisi Data Citra;                              
      -  Asistensi BIG;                                                  
      -  Penyusunan Buku Lap. Pendahuluan;                               

      -  Pengolahan Peta Dasar Skala 1: 50.000;                          

      -  Penyusunan Buku Lap. Akhir dan album peta.                      
      Yang dimana semua Tahapan ini dimulai setelah adanya SPMK ( Surat Perintah Mulai Kerja)
 IX.  KELUARAN                                                           
      Adapun out put fisik dari pekerjaan ini adalah :                   
      1. Laporan pendahuluan, dan laporan akhir                          
      2. Album peta yang sudah terorthorektifikasi                       

      3. Hardisk yang memuat seluruh data dan laporan sebanyak 1 (satu) buah.
      4. Data SHP (Shafe file/sofcopy) dokumen RTRW                      

 X.   LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA                                   

           Pekerjaan Penyusunan peta orthorektifikasi Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Seram
      Bagian Timur dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seram

      Bagian Timur bekerja sama dengan Konsultan melalui sistem pelelangan sesuai dengan
      ketentuan yang berlaku. Prosedur dan sistem pelaksanaan pekerjaan mengikuti peraturan

      yang berlaku. Adapun beberapa kewajiban Konsultan yang harus dilaksanakan dalam
      bekerja sama pekerjaan Penyusunan peta orthorektifikasi Tahun Anggaran 2023 Kabupaten

      Seram Bagian Timur, yaitu:                                         
      a). Konsultan berkewajiban dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan

         Pekerjaan berdasarkan ketentuan dalam perjanjian kerja yang telah ditetapkan dan
         peraturan perundang-undangan yang berlaku;                      

      b). Konsultan berkewajiban menyusun Pekerjaan dengan kedalaman rencana detail

         berdasarkan ketentuan teknis yang berlaku;                      
      c). Konsultan dalam melaksanakan pekerjaan dinyatakan berakhir apabila Pekerjaan telah

         disahkan sebagai Peraturan Bupati;                              
      d). Konsultan dalam melaksanakan pekerjaan dapat meminta bantuan tim teknis untuk

         memperoleh petunjuk dan pengarahan agar mencapai hasil yang optimal. Tim Teknis
         dapat diminta pula bantuannya untuk memberikan data/informasi serta fasilitas lain

         untuk mendukung kelancaran kerja;                               
      e). Konsultan diwajibkan mempresentasikan hasil pekerjaan yang disusun dalam forum

         diskusi/pembahasan/seminar.                                     

                                             Nip. 197806172006041017