Belanja Modal Rehabilitasi Ruang Kelas Smpn 9 Kota Serang (Dak)

LINGKUP PEKERJAAN                                                       

Yang dimaksud dengan pekerjaan pada proyek ini adalah pekerjaan Rehab Kelas SMPN 9 Kota Serang dengan
lingkup pekerjaaan untuk masing masing lokasi disesuaikan dengan item pekerjaaan yang tertuang didalam Bill
Of Quantity dan gambar kerja.                                           
Lingkup pekerjaan adalah sebagai berikut :                              

SMPN 9 Kota Serang:                                                     
  a. Pekerjaan Persiapan;                                               
  b. Pekerjaan K3;                                                      
  c. Pekerjaan Galian Tanah, Urugan & Pondasi;                          
  d. Pekerjaan Struktur Beton;                                          
  e. Pekerjaan Dinding;                                                 
  f. Pekerjaan Lantai;                                                  
  g. Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela;                                 
  h. Pekerjaan Atap dan Plafond;                                        
  i. Pekerjaan Pengecatan;                                              
     - Pek. Pengerokan Cat Dinding Eksisting                            
     - Pek. Pengecatan Dinding dan Beton Interior (jotun warna cream)   
     - Pek. Pengecatan Dinding dan Beton Eksterior (jotun watershield, warna kondisional)
  j. Pekerjaan Sanitasi;                                                
  k. Pekerjaan Elektrikal;                                              
  l. Pengadaan Meja / Kursi Murid (1 Meja+1 Kursi) Metal + Polywood;    
  m. Pengadaan Whiteboard gantung Uk. 120 X 200 cm (list Allumunium);   
  n. Pengadaan Whiteboard gantung Uk. 60 X 80 cm (list Allumunium);     

     Merk Dagang                                                        

Merk-merk dagang untuk bahan-bahan tertentu yang disebutkan dalam Persyaratan Teknis ini dimaksudkan
hanya sebagai bahan perbandingan dalam hal bentuk, model, mutu, jenis dan sebagainya, sehingga tidak
diartikan sebagai persyaratan merk yang mengikat. Pemborong dapat mengusulkan merk dagang lain yang
setaraf (sekualitas setelah mendapat persetujuan dari Direksi/Manajemen Konstruksi). Dalam hal disebutkan 3
(tiga) merk dagang atau lebih untuk jenis bahan yang sama, maka Pemborong diwajibkan untuk
mengajukan salah satu dari padanya (bukan setara) untuk diperiksa dan disetujui Pemberi Kerja.

     Syarat Pemeriksaan Bahan                                           

  a. Untuk pedoman pemeriksaan bahan-bahan bangunan digunakan Persyaratan Umum Bahan Bangunan
     di Indonesia (PUBI – 1982) – NI – 3.                               
  b. Sebelum mendatangkan bahan-bahan bangunan ketempat pekerjaan, Pemborong diwajibkan
     menyerahkan contoh-contoh terlebih dahulu kepada Direksi/Manajemen Konstruksi untuk diminta
     persetujuannya. Adapun bahan-bahan yang akan digunakan harus sesuai dengan contoh – contoh yang
     telah disetujui.                                                   
  c. Apabila bahan yang didatangkan tidak sesuai dengan contoh yang telah disetujui, maka
     Direksi/Pengawas berhak menolak/memerintahkan Pemborong untuk mengeluarkan bahan-bahan
     tersebut dilapangan (tempat pekerjaan) selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak ditolaknya bahan-bahan
     tersebut.                                                          
  d. Tidak diperkenankan menggunakan bahan-bahan yang telah ditolak oleh Direksi /Pengawas, apabila
     ternyata Pemborong tetap menggunakan bahan-bahan tersebut diatas baik secara sengaja maupun tidak
     sengaja, maka Direksi/Pengawas berhak membongkar pekerjaan yang menggunakan bahan-bahan
     tersebut dengan biaya dibebankan kepada Pemborong.                 
  e. Untuk setiap perselisihan kualitas bahan bangunan yang digunakan antara Direksi/Manajemen
     Konstruksi dengan Pemborong, Pemborong diwajibkan memeriksa kualitas-kualitas bahan itu ke
     Lembaga Penelitian Bahan Bangunan di Laboratorium yang kredibel yang dekat dengan lokasi Proyek,
     atau ditempat lain yang disetujui Direksi/Manajemen Konstruksi, dengan biaya ditanggung oleh
     Pemborong. Dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak timbulnya perselisihan, sebelum diperoleh hasil
     pemeriksaan tersebut, Pemborong tidak diperkenankan menggunakan bahan bangunan tersebut didalam
     pekerjaannya.