Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor/Pembangunan Gedung Laboratorium Kesehatan (Labkesmas)

PEMERINTAH    KABUPATEN    SERDANG   BEDAGAI                    
                         DINAS   KESEHATAN                                    

                JL. NEGARA NO.300 Telp. (0621) 442133 Fax. 442132 SEI RAMPAH - 20695

                 URAIAN      SINGKAT     PEKERJAAN                            

                                  Kegiatan :                                  

       Belanja Modal  Bangunan  Gedung  Kantor/ Pembangunan   Gedung          
                  Laboratorium  Kesehatan  (Labkesmas)                        

                                   Lokasi :                                   
                          KABUPATEN SERDANG BEDAGAI                           

                                 Sumber Dana :                                
                          DAK TAHUN ANGGARAN 2025                             
KEGIATAN  :  PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM KESEHATAN (LABKESMAS)/ DAK       
LOKASI    :  KABUPATEN SERDANG BEDAGAI                                        
INSTANSI  :  DINAS KESEHATAN KAB. SERDANG BEDAGAI PROV. SUMATERA UTARA        
SUMBER DANA : DAK                                                             

A. UMUM                                                                       
1. Lingkup Pekerjaan                                                          
                     Spesifikasi ini mencakup persyaratan-persyaratan dasar yang diperlukan pada :
                     Kegiatan : PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM KESEHATAN (LABKESMAS)/ DAK
                     Lokasi  : KAB. SERDANG BEDAGAI                           
                     yang meliputi dan tidak terbatas pada penyediaan bahan/ material, tenaga kerja yang cakap dan
                     semua peralatan bantu, serta mesin yang dipergunakan.    
2. Peraturan (Codes), Referensi Peraturan, referensi dan standar-standar yang dipergunakan dalam menyelesaikan pekerjaan
  dan Standar        meliputi :                                               
                     a. Peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBI 1991), SK SNI T-15.1919.03;
                     b. Tata Cara Pengadukan dan Pengecoran Beton SNI 03-3976-1995;
                     c. Peraturan Muatan Indonesia NI.8 dan Indonesian Loading Code 1987 (SKBI-1.2.53.1987);
                     d. Ubin Lantai Keramik, Mutu dan Cara Uji SNI 03-3976-1995;
                     e. Ubin Semen Polos SNI 03-0028-1987;                    
                     f. Peraturan Konstruksi Kayu di Indonesia (PKKI)NI 5;    
                     g. Mutu Kayu Bangunan SNI 03-3527-1984;                  
                     h. Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) SNI 04-0225-1987;
                     i. Peraturan Semen Portland Indonesia NI 8 Tahun 1972;   
                     j. Peraturan Bata Merah Sebagai Bahan Bangunan NI 10;    
                     k. Peraturan Plumbing Indonesia;                         
                     l. Tata Cara Pengecatan Kayu untuk Rumah dan Gedung SNI 03-2407-1991;
                     m. Tata Cara Pengecatan Dinding Tembok dengan Cat Emulsi SNI 03-2410-1991;n.
                     n. Peraturan Dinas Keselamatan Kerja dari DEPNAKER;      
                     o. Peraturan PDAM tentang Instalasi air Minum;           
                       Peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah setempat yang bersangkutan
                     p. dengan                                                
                       permasalahan bangunan;                                 
                     q. Peraturan Dinas Keselamatan Kerja dari DEPNAKER; dan  
                     r. Peraturan PDAM tentang Instalasi air Minum            
                     Bila dalam Uraian & Syarat-syarat terdapat istilah Pemberi Tugas, maka itu berarti Pemilik
3. Pemberi Tugas     Proyek atau Pemilik Bangunan dalam hal ini adalah        
                     DINAS KESEHATAN KAB. SERDANG BEDAGAI PROV. SUMATERA UTARA

4. Pengawas (Supervisor) Bila dalam Uraian dan Syarat-syarat ini terdapat istilah Pengawas, maka yang disebut itu adalah
                     suatu Badan Hukum atau Perusahaan atau wakilnya yang bertanggung jawab seperti ditentukan
                     dalam Syarat-syarat Umum.                                

5. Kontraktor        Bila dalam Uraian dan Syarat-syarat ini terdapat istilah Kontraktor, maka itu berarti Suatu Badan
                     Hukum atau Perusahaan atau wakilnya yang mengadakan perjanjian untuk melaksanakan
                     pekerjaan dan yang berhubungan dengan satu atau lebih paket proyek yang sesuai dengan
                     Dokumen Kontrak.                                         

6. Persetujuan Pengawas (Supervisor) Yang dimaksud dengan persetujuan Pengawas adalah merupakan Persetujuan Pengawas secara
                     tertulis yang berisi persetujuan untuk sesuatu hal yang termasuk dalam persyarat ini.
7. Daerah Proyek     Adalah daerah termasuk segala sesuatu yang ada di dalam daerah tersebut yang dikuasai untuk
                     segala keperluan proyek.                                 
8. Buku Laporan Harian Kontraktor harus menyediakan buku harian untuk mencatat semua petunjuk-petunjuk, keputusan-
                    keputusan, detail-detail penting dari pekerjaan.          
9. Peralatan        a. Kontraktor diharuskan mempersiapkan alat-alat yang diperlukan
                    b. Kerusakan pada bagian atau keseluruhan dari alat-alat tersebut harus segera diperbaiki atau
                       diganti sehingga Pengawas menganggap pekerjaan bisa dimulai.

10 Material         a. Bila diperlukan, Kontraktor harus mengajukan daftar tertulis kepada Pengawas untuk
                       mendapatkan persetujuan tentang nama perusahaan, tempat asal (sumber) material.
                    b. Sebelum memberikan persetujuan, Pengawas dapat minta didatangkan contoh barang/
                       material/ bahan baku, untuk keperluan pemeriksaan.     
                    c. Dalam keadaan apapun tidak diperbolehkan untuk memulai pekerjaan yang sifatnya permanen
                       tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pengawas.
11. Tanggung Jawab Kontraktor                                                 
                    Pada keadaan apapun, dimana pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan telah mendapat persetujuan
                    Pengawas, tidak berarti membebaskan Kontraktor atas tanggung jawab pada pekerjaan tersebut
                    sesuai dengan Kontrak maupun Peraturan Pemerintah yang berlaku