Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta (Pembuatan Peta Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat)

URAIAN    SINGKAT     PEKERJAAN                           

PEMETAAN     TANAH   ULAYAT    MASYARAKAT      HUKUM    ADAT          

                 DI KABUPATEN      SORONG                             

A. Latar Belakang                                                     

   Pemetaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat/Masyarakat Adat di Papua karena
dianggap penting untuk menjamin dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat

setempat, dan untuk menjamin, mengakui, dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat
serta hak-hak tradisionalnya. Pada dasarnya Pemerintah menjamin dan mengakui kesatuan

hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih sesuai dengan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pengakuan hak-hak masyarakat adat ini terhadap tanah
diakui oleh negara maka seluruh tanah adat harus dipetakan dengan batas-batas wilayahnya.

   Mayoritas Suku Moi sangat mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Sorong tentang

penetapan batas wilayah adat, mereka berharap pelaksanaan penetapan batas wilayah adat

segera dilakukan. Hasil pemetaan tanah ulayat masyarakat hukum adat/masyarakat adat (peta
wilayah adat). Akan dijadikan sebagai salah satu prasyarat pengusulan penetapan keberadaan

dan wilayah adat kepada Bupati Sorong. Keseluruhan proses pemetaan tanah ulayat
masyarakat hukum adat akan didukung oleh Dewan Adat di masing-masing wilayah adat

yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Sorong, ini merupakan wujud dukungan bersama
terhadap akselerasi operasionalisasi kebijakan penetapan MHA dan wilayah adat, hal tersebut

diharapkan menjadi contoh praktek baik untuk Sub Suku Moi di wilayah Kabupaten Sorong.

B. Tujuan Kegiatan                                                    

   1. Memetakan batas luar wilayah adat 6 (enam) marga pemilik ulayat di Distrik Mariat
     dan Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong.                           

   2. Menyusun peta spasial wilayah 6 (enam) marga pemilik ulayat di Distrik Distrik

     Mariat dan Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong.                    
C. Hasil yang Diharapkan                                              
   1. Terpetakannya wilayah adat (batas luar) 6 (enam) marga pemilik ulayat di Distrik

     Mariat dan Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong; dan                
   2. Tersusunnya peta spasial wilayah adat 6 (enam) marga pemilik ulayat di Distrik

     Mariat dan Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong.                    

D. Keluaran                                                           

   Keluaran dari kegiatan Pemetaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat/Masyarakat
   Adat di Distrik Mariat dan Distrik Mayamuk, Kabupaten ini adalah Terpetakannya

   wilayah adat marga pemilik ulayat dan tersusunnya peta spasial wilayah adat pemilik

   ulayat di Distrik Mariat dan Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong, sesuai dengan
   Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengkuan dan

   Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong dan Peraturan Bupati
   Sorong Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengakuan dan Penetapan Keberadaan

   Masyarkat Hukum Adat Moi Atas Tanah dan Hutan Adat di Kabupaten Sorong.

E. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan                                 

   Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Pemetaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum
   Adat/Masyarakat Adat di Kabupaten Sorong diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan

   atau 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya SPMK.