Pengangkutan Sampah Basah (Triwulan 3 & 4)

KERANGKA ACUAN  KERJA                               

                              (KAK)                                       

           SUPERVISI PENGANGKUTAN SAMPAH KOTA SORONG                      

I. Latar Belakang                                                         

Permasalahan sampah bukan lagi sekadar masalah kebersihan dan lingkungan saja, tetapi
sudah menjadi masalah sosial yang mampu menimbulkan konflik. Lebih parah lagi, hampir

semua kota di Indonesia, baik kota besar atau kota kecil, tidak memiliki penanganan sampah

yang baik. Umumnya kota di Indonesia memiliki manajemen sampah yang sama, yaitu dengan
metode “kumpul-angkut-buang”. Sebuah metode manajemen persampahan klasik yang

akhirnya berubah menjadi praktik pembuangan sampah secara sembarangan, tanpa mengikuti

ketentuan teknis di lokasi yang sudah ditentukan (proses open dumping).   

Permasalahan eksisting dari sistem penanganan sampah di Kota Sorong Provinsi Papua Barat

adalah masih terbatasnya kinerja pelayanan, karena keterbatasan sarana pengumpul dan

pengangkut sampah yang berkinerja andal, lokasi TPA sampah eksisting yang masih
dioperasikan dengan proses pembuangan terbuka (open dumping), serta manajemen

persampahan yang belum memadai. Produk pengaturan di tingkat nasional telah mensyaratkan

ketentuan perlindungan air baku melalui penyediaan prasarana dan sarana persampahan yang
memadai seperti penerapan proses lahan urug terkendali/controlled landfill (untuk kota kecil

dan kota sedang) dan proses lahan urug saniter/sanitary landfill (untuk kota besar dan kota

metropolitan).                                                            

II. Maksud Dan Tujuan                                                     

Maksud dilaksanakannya pengawasan kegiatan persampahan ini adalah :       

1. Untuk meningkatkan kinerja sistem penanganan sampah jangka pendek yang dapat

   dilakukan secara programatik dan terstruktur, sehingga tercapai pemenuhan dokumen
   yang diakui oleh Pemerintah Kota sebagai panduan pemrograman dan penganggaran

   sektor persampahannya secara tepat dan kuantitatif.                    

2. Tersedianya Dokumen Persampahan Kota Sorong Provinsi Papua Barat yang sesuai dengan
   norma-standar-pedoman-kriteria yang berlaku.                           

Sedangkan tujuannya adalah :                                              

1. Memetakan kondisi dan permasalahan sektor persampahan.                 
2. Penetapan target dan tujuan penanganan sampah dalam kota sorong.       

III. Nama dan Organisasi Pengguna jasa                                    

Nama organisasi pengguna jasa adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota

Sorong.                                                                   

IV. Sumber Pendanaan                                                      

Kegiatan ini didanai oleh APBD, tahun anggaran 2021 dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
sebesar Rp. 350.000.000,- ( Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).           

V. Waktu Pelaksanaan                                                      

Waktu yang diperlukan untuk pekerjaan Supervisi ini adalah 360 ( Tiga Ratus Enam Puluh ) hari

kalender, terhitung sejak penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

VI. Metoda Pelaksanaan                                                    

Metode yang digunakan dalam menyusun Supervisi ini adalah :               

1. Mengawasi pengangkutan sampah di semua lokasi pengangkutan sampah sampai ke TPA.
2. Menghitung jumlah sampah dalam setiap pengangkutan.                    

3. mengumpulkan data mengenai semua kegiatan pengangkutan persampahan     

VII. Tugas dan Kewajiban                                                  

Konsultan/pelaksana pekerjaan bertugas dan berkewajiban dalam:            

1. Melaksanakan KAK dan penjabarannya sejalan dengan maksud/tujuan.       

2. Membantu Penanggung Jawab kegiatan agar menjaga waktu dan jadwal sesuai dengan
  Kerangka Acuan Kerja.                                                   

3. Menyampaikan hal-hal substansial yang dianggap perlu untuk meningkatkan mutu

  pekerjaan dan hal-hal administrasi yang di luar kewenangan pelaksana pekerjaan, seperti

  koordinasi antar instansi.                                              
4. Mendorong pemerintah daerah dan legislative untuk merealisasikan pembangunan tersebut.

5. Membuat Paket Maket pembangunan Perumahan 9 Kampung Pemekaran tersebut.

VIII. Kebutuhan Tenaga Ahli                                               

Beberapa personil tenaga ahli yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan ini,

antara lain :                                                             

1. Ahli Teknik Lingkungan (Site Engineer)                                 

Sarjana Teknik Lingkungan (S-1) dengan pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dengan

pengalaman profesional pada bidang lingkungan serta penanganan persampahan, pernah
menjadi pimpinan tim, bertugas melakukan koordinasi terhadap seluruh kegiatan, tenaga ahli

maupun dengan pihak instansi terkait.                                     

2. Inspector                                                              

Sarjana Teknik lingkungan / Sipil (S-1), berpengalaman selama minimal 5 (lima) tahun dalam,

bertugas menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan lpengumpulan data serta mencatat semua
kegiatan menyangkut persampahan, serta membantu mangawasi kegiatan pengangkutan

sampah ini.                                                               

X. Pelaporan                                                              

Konsultan dalam menjalankan tugasnya diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan sebagai

berikut :                                                                 

    Laporan Akhir                                                        
    Laporan Bulanan                                                      

    Foto Dokumentasi                                                     

Semua laporan ini akan dikumpulkan dalam jumlah 5 (lima( rangkap dan diserahkan ke pejabat
pembuat komitmen, sebagai bukti telah melakukan pengawasan dalam pekerjaan

pengangkutan sampah ini.