Peningkatan Jalan Mapura - Kokas

URAIAN    SINGKAT                                   

           PENINGKATAN   JALAN  MAPURA  - KOKAS                        

A. Latar Belakang                                                      

 1. Dasar Hukum                                                        

      Uraian Singkat Peningkatan Jalan Mapura - Kokas merupakan gambaran umum
 dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan

 fungsi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan
 Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya. Dalam penyusunan uraian
 singkat Peningkatan Jalan Mapura - Kokas didukung beberapa landasan hukum antara

 lain:                                                                 
    a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi

       Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135. 
       Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana

       telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan
       Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun2008 tentang

       Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
       bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

       Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republi
       Indonesia Nomor 4884).                                          

    b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34
       Tahun 2006 tentang Jalan, dinyatakan bahwa penetapan status suatu ruas jalan
       sebagai jalan provinsi dilakukan dengan Keputusan Gubernur yang bersangkutan,

       dengan memperhatikan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang penetapan
       status jalan nasional serta Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang

       penetapan fungsi arteri dan kolektor yang menhubungkan antara ibukota provinsi
       dalam sistem jaringan jalan primer.                             

    c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
       dan Angkutan Jalan.                                             

    d. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas perubahan
       Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa

       pemerintah.                                                     
    e. Peraturan Pemerintah Nomor 36  Tahun  2006  Tentang Jalan       
    f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 Tentang Persyaratan

       Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan.             
    g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar

       dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi. 
    h. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/KPTS/M/2010 Tentang Rencana

       Umum Jaringan Jalan Nasional.                                   
    i. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor     
       248/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan ruas jalan dalam jaringan primer menurut

       fungsinya sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1).
    j. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum   dan  Perumahan  Rakyat       

       Nomor290/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan ruas jalan menurut Statusnya
       sebagai Jalan Nasional.                                         

2. Gambaran Umum                                                       

   Wilayah Provinsi Papua Barat Daya Kab. Maybrat merupakan wilayah yang sedang
berkembang dengan sangat pesat. Baik dari segi ekonomi, jumlah penduduk, maupun
industri dan kekayaan alamnya. Bertambahnya jumlah penduduk diakibatkan terdapat

beberpa aktivitas pertambangan, peternakan serta pariwisata yang berada di dalam
maupun sekitar wilayah Maybrat. Penduduk maupun barang di wilayah ini harus ditunjang

oleh sarana maupun prasarana yang baik agar berjalan dengan lancar.    
   Wilayah Kab. Maybrat merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi besar

untuk perkembangan perekonomian di Provinsi Papua Barat Daya. Potensi yang dimiliki
diantaranya pariwisata, pertanian dan perkebunan, perindustrian, perikanan, peternakan

dan pertambangan. Namun, secara geografis letak wilayah ini jauh dari pusat
perekonomian Papua Barat Daya, menyebabkan wilayah ini menjadi kurang berkembang

selain itu, aksesibilitas di wilayah ini juga masih terbatas.          
     Dari permasalahan tersebut perlu dilakukan suatu tindakan untuk meningkatkan

aksesibilitas di wilayah tersebut agar dapat meningkatkan perekembangan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat terutama di wilayah Kampung Mapura dan Kokas. Untuk itu,
dilakukan Peningkatan Jalan Mapura - Kokas untuk menjaga fungsional dan kelayakan

jalan pada ruas Jalan Mapura - Kokas :                                 

   • Untuk memelihara sarana infrastruktur Transportasi Darat yang merupakan aset
     Daerah sehingga dapat senantiasa memiliki tingkat layanan yang optimal bagi para
     pengguna jalan sepanjang satu tahun anggaran berjalan.            

   • Meningkatkan perekonomian di Papua Barat daya                     
   • Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas di Jalan Mapura - Kokas  

3. Sasaran                                                             
        Sebagai sarana dan prasarana utama penunjang perekonomian Indonesia,

    kelayakan dan kondisi jalan yang baik sangat berpengaruh besar terhadap
    pertumbuhan perekonomian Indonesia pada masa sekarang dan masa yang akan

    datang.                                                            
4. Lokasi Kegiatan                                                     

         Lokasi kegiatan jalan Mapura - Kokas yang dilaksanakan oleh Bidang Bina
    Marga OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat

    Daya terdiri dari :                                                
    Peningkatan Jalan Mapura - Kokas = 3,9 Km                          

B. Kualifikasi                                                         
  Kualifikasi Usaha Menengah dan Bidang Bangunan Sipil/Sub Bidang Klasifikasi Jasa

  Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan
  Landas Pacu Bandara                                                  

C. Jangka Waktu Pelaksanaan                                            

  Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Peningkatan Jalan Mapura - Kokas Kab. Maybrat
  adalah 100 hari kalender.