Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Garotan

PEMERINTAH    KABUPATEN   SUKOHARJO                           
   DINAS  PEKERJAAN      UMUM    DAN  PENATAAN     RUANG                  

             Jalan Rajawali No. 8 Sukoharjo, Kode Pos : 57513             
          Telp. (0271) 593013, 590467 Fax (0271) 593013 ext. 119          

                      KERANGKA   ACUAN   KERJA                            

          Pekerjaan: REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I. GAROTAN           

A. Umum                                                                   
     1. Pekerjaan   : Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Garotan          

     2. Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan            
     3. Kegiatan    : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder

       pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
     4. Program     : Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)           

     5. Anggaran    : DAK Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023                  
     6. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukoharjo                             

B. Latar Belakang                                                         

          Kerusakan Jaringan Irigasi berupa kerusakan bendung, bangunan irigasi, dan saluran
     irigasi sedikit banyak akan menyebabkan berkurangnya hasil pertanian.

C. Maksud dan Tujuan                                                      
     Maksud dari kegiatan ini dalah melakukan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Garotan.

     Sedangkan tujuan kegiatan tersebut adalah :                          
     1. Memperlancar aliran air irigasi                                   

     2. Meningkatkan umur layangan bangunan dan saluran irigasi           

D. Sasaran                                                                
     Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Garotan                           

E. Lingkup Pekerjaan                                                      

     Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Garotan di Kabupaten
     Sukoharjo.                                                           
     Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Garotan, antara lain:

     lalu lintas, persawahan, lokasi material, dsb.                       

F. Rencana Anggaran Biaya                                                 
     Sumber dana dari DAK Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023 dengan nilai HPS sebesar:

     Rp. 859.891.000,-.                                                   
     Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 30 % (Tiga Puluh Persen) dari Harga Kontrak.

     Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Termin         

G. Waktu Kegiatan                                                         
     Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Garotan yang berlokasi di Kecamatan Bulu

     dilaksanakan selama 120 hari kalender.                               
H. Persyaratan Kualifikasi                                                
     Persyaratan kualifikasi:                                             

     1.   Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) KBLI 42201
          Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase atau KBLI 42911 Konstruksi Bangunan
          Prasarana Sumber Daya Air (sesuai KBLI Tahun 2020 dan Perizinan Berusaha Berbasis

          Resiko);                                                        
     2.   Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Kecil :

          a.   Klasifikasi Bangunan Sipil Sub Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air,
          Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya (SI001) yang masih berlaku

          (sesuai Permen PUPR Nomor : 19/PRT/M/2014) atau                 
          b.   Klasifikasi Bangunan Sipil Sub Klasifikasi Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase

          (BS004) atau Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air (BS010) yang masih
          berlaku (sesuai PP Nomer 5 Tahun 2021 dan Permen PUPR Nomor : 6 Tahun 2021)

          Sertifikat Badan Usaha (SBU) harus berbentuk elektronik (harus dapat dilakukan
          pengecekan dengan menggunakan aplikasi LPJK Certificate Scanner dengan status valid

          atau aplikasi jakontrust dengan status sah);                    
     3.   Mempunyai dan menyampaikan status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil
          Konfirmasi Status Wajib Pajak (Variabel KSWP : NPWP dan SPT Tahunan PPh dua tahun

          terakhir);                                                      
     4.   Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada

          perubahan);                                                     
     5.   Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan

          kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan
          usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan

          Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak
          berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar

          tanggungan Negara;                                              
     6.   Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4
          (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk

          pengalaman subkontrak dengan dilampiri scan Kontrak, SSKK, BA. Serah Terima
          Pertama (PHO) dan BA. Penyerahan Akhir (FHO) apabila sudah melampaui masa

          pemeliharaan pekerjaan. Khusus untuk pengalaman sebagai subkontraktor, maka selain
          dilampiri scan Kontrak Subkontrak, SSKK, BA. Serah Terima Pertama (PHO) dan BA.

          Penyerahan Akhir (FHO) apabila sudah melampaui masa pemeliharaan pekerjaan, juga
          harus dilampiri dengan scan surat referensi dari Pejabat Penandatangan Kontrak

          (PA/KPA/PPK) yang menyatakan bahwa peserta memang benar adalah subkontrak untuk
          pekerjaan dimaksud, Kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga)

          tahun;                                                          
     7.   Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan:         

          SKP  = KP – P                                                   
          KP   = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:                 
          (1)  untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima)

          paket pekerjaan; dan                                            
          (2)  untuk usaha non kecil (Menangah dan Besar), nilai Kemampuan Paket (KP)

          ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.        
          P    = jumlah paket yang sedang dikerjakan.                     

          N    = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat
          bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir            

I. Peralatan                                                              
     Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

         No           Jenis             Kapasitas      Jumlah             
         1   Excavator                   PC 200        1 Unit             

         2   Dump truck                 3 – 4 ton      2 Unit             

         3   Beton molen (Concrete Mixer) 0,30 m3      2 Unit             

         4   Pompa Air                   4 HP          2 Unit             

     Untuk peralatan utama minimal dilampiri dengan :                     

          a.   bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik sendiri yaitu STNK, BPKB, invois,
               kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya;

          b.   bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa
               beli, invois uang muka, kuitansi uang muka, angsuran, atau bukti sewa beli
               lainnya;                                                   

          c.   bukti peralatan yang berupa sewa yaitu surat perjanjian sewa (bukan surat
          dukungan) beserta bukti kepemilikan/penguasaan peralatan dari pemberi sewa berupa :

              1)   bukti kepemilikan peralatan dari pemberi sewa yaitu STNK, BPKB, invois,
                   kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau

               2)   bukti penguasaan peralatan pemberi sewa dapat berupa :
                    a)   surat pengalihan hak dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;

                    b)   surat kuasa dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;
                    c)   surat pernyataan penguasaan alat ke pemberi sewa; atau

                    d)   bukti pendukung lainnya yang mencantumkan adanya pemberian
                         kuasa peralatan dari pemilik peralatan ke pemberi sewa.
J. Personil                                                               
     Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

      Jabatan                                                             
       Dalam                                                              
               Jumlah Pengalaman                                          
 No  Pekerjaan                     Sertifikat Kompetensi/ Ketrampilan/ Keahlian Kerja
               (Orang) Kerja (Tahun)                                      
     yang akan                                                            
     dilaksanakan                                                         
 1. Pelaksana   1      2 Tahun  SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jaringan Irigasi (TS 030)
                                atau Pelaksana Saluran Irigasi (TS 031) atau Pelaksana
                                Bangunan Irigasi (TS 032) atau SKK Pelaksana Lapangan
                                Pekerjaan Saluran Irigasi Jenjang 4 atau SKK Pelaksana
                                Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Madya Jenjang 5 yang
                                masih berlaku                             
 2. Petugas     1       Tidak   SKT Petugas K3-Konstruksi/ SKT Petugas Keselamatan
    Keselamatan      dipersyaratkan Kontruksi atau SKK Petugas Keselamatan dan Kesehatan
    Konstruksi        pengalaman Kerja (K3) Konstruksi Jenjang 3 atau SKK Supervisor K3
    atau Ahli K3                Jenjang 5 atau SKK Supervisor K3 Utama Jenjang 6 atau SKA
    Konstruksi/                 Ahli K3 Konstruksi (603)/ SKA Ahli Keselamatan Konstruksi
    Ahli                        atau SKK Ahli K3 Konstruksi yang masih berlaku diterbitkan
    Keselamatan                 oleh lembaga sertifikat profesi yang berlisensi BNSP atau
    Konstruksi                  instansi/ lembaga yang berwenang sesuai dengan

                                ketentuan peraturan perundang-undangan    

     Keterangan :                                                         
          a.   Sertifikat Kompetensi Kerja untuk personel manajerial yang ditawarkan dalam

               dokumen penawaran dievaluasi pada saat pemilihan penyedia dan dibuktikan
               saat penyerahan lokasi kerja dan personel.                 

          b.   Kompetensi personel manajerial meliputi lama pengalaman bekerja dan
               kesesuaian Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK/SKA/SKT).      

          c.   Pengalaman kerja dihitung berdasarkan Referensi Kerja dari Pejabat
               Penandatangan Kontrak (PA/KPA/PPK).                        
          d.   Pengalaman yang disampaikan tanpa melampirkan Referensi Kerja dari Pejabat

               Penandatangan Kontrak (PA/KPA/PPK) maka tidak dapat dihitung sebagai
               pengalaman.                                                

          e.   Penilaian Pengalaman Manajer Pelaksana/Proyek dan Manajer Teknis serta
               pelaksana dilakukan terhadap pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan

               konstruksi, bukan berdasarkan jabatan yang disyaratkan.    
          f.   Penilaian pengalaman Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi

               dilakukan terhadap pengalaman keterampilan/keahlian K3 dalam melaksanakan
               pekerjaan konstruksi.                                      

          g.   Penilaian pengalaman manajer keuangan dilakukan terhadap pengalaman
               mengelola keuangan.                                        

          h.   Pengalaman kerja dihitung per tahun tanpa memperhatikan lamanya
               pelaksanaan konstruksi (dihitung berdasarkan Tahun Anggaran)
          i.   Pengalaman kerja yang dinilai adalah pengalaman kerja setelah personel lulus

               pendidikan minimal sesuai persyaratan untuk memperoleh SKK/SKA/SKT sesuai
               yang disyaratkan dalam LDP.                                
          j.   Perhitungan pengalaman personel manajerial yang dipersyaratkan dalam LDP

               ditentukan berdasarkan Referensi Kerja dari Pejabat Penandatangan Kontrak
               (PA/KPA/PPK).                                              

          k.   Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK/SKA/SKT) harus berbentuk elektronik (dalam
               hal SKK/SKA/SKT diterbitkan oleh LPJK harus dapat dilakukan pengecekan

               dengan menggunakan aplikasi LPJK Certificate Scanner dengan status valid atau
               jika diterbitkan oleh LSP harus dapat dilakukan pengecekan dengan
               menggunakan aplikasi jakontrust dengan status sah).        

          l.   Daftar personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan dilampiri :
               1)   Referensi kerja dari Pejabat Penandatangan Kontrak (PA/KPA/PPK); dan

               2)   Scan SKK/SKA/SKT sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam LDP.

  J. Ketentuan Lain                                                       

     Pelaksanaan pekerjaan di lapangan mengikuti Protokol Kesehatan dari Pemerintah dan
     Peraturan Perundang-udangan yang berlaku.                            

                                        Sukoharjo,       2023             

                                         Pejabat Pembuat Komitmen         
                                          Bidang Sumber Daya Air          

                                        DPUPR Kabupaten Sukoharjo         

                                                 Ttd.                     

                                           SRIYADI, S.Si., MT.            
                                        NIP. 19710301 199803 1 005