| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0311668735429000 | Rp 651,008,340 | 71.54 | 77.23 | - | |
| 0030219976811000 | Rp 675,735,810 | 73.35 | 77.95 | - | |
| 0018647818811000 | Rp 704,097,975 | 79.16 | 81.82 | - | |
| 0743828998811000 | Rp 796,085,340 | 85.71 | 84.92 | - | |
| 0019874692812000 | - | - | - | telah mendapatkan 7 (tujuh) peringkat terbaik | |
| 0028101541803000 | - | - | - | telah mendapatkan 7 (tujuh) peringkat terbaik | |
| 0816430201811000 | - | - | - | tidak menghadiri pembuktian kualifikasi | |
| 0751187261811000 | - | 58.51 | - | Tidak memenuhi nilai ambang batas untuk unsur kualifikasi tenaga ahli. | |
| 0032170243805000 | - | - | - | tidak menghadiri pembuktian kualifikasi | |
| 0808924468811000 | - | - | - | tidak menghadiri pembuktian kualifikasi | |
Dian Anugerah Consultant | 0830671830811000 | - | - | - | tidak menghadiri pembuktian kualifikasi |
Kaison Konsultan | 00*6**0****11**0 | - | 56.08 | - | Tidak memenuhi nilai ambang batas untuk unsur kualifikasi tenaga ahli. |
| 0754682805816000 | - | - | - | telah mendapatkan 7 (tujuh) peringkat terbaik | |
| 0736641176811000 | - | - | - | - | |
| 0031725906444000 | - | - | - | telah mendapatkan 7 (tujuh) peringkat terbaik | |
| 0033474271811000 | - | - | - | tidak menghadiri pembuktian kualifikasi | |
| 0636690612811000 | - | - | - | tidak menghadiri pembuktian kualifikasi | |
| 0901778704811000 | - | - | - | telah mendapatkan 7 (tujuh) peringkat terbaik | |
| 0011256120805000 | - | - | - | tidak menghadiri pembuktian kualifikasi | |
| 0026787291811000 | - | - | - | - | |
| 0839521192816000 | - | - | - | - | |
| 0749278180811000 | - | - | - | - | |
| 0026787366815000 | - | - | - | - | |
| 0860575265811000 | - | - | - | - | |
| 0018152710805000 | - | - | - | - | |
CV Artma Consultant | 0031859168811000 | - | - | - | - |
CV Mekongga Multi Desain Consultant | 0024881872811000 | - | - | - | - |
| 0809626393911000 | - | - | - | - |
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
RUMAH SAKIT JIWA
Email : [email protected]
Jl. Dr. SOETOMO No. 29 (0401) 3122470 FAX.(0401) 3122591Kendari 93115
KERANGKA ACUAN KERJA
( KAK )
Paket Pekerjaan
PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG
RUMAH SAKIT JIWA
TAHUN 2023
KERANGKA ACUAN KERJA
1. LATAR 1.1. Umum
BELAKANG
Abad sekarang ini lebih dikenal sebagai abad milenial, ketika
permasalahan beban dan kompleksitas kehidupan semakin
mencuat kepermukaan. Dengan kondisi demikian kesehatan
jasmani dan rohani sangatlah riskan untuk mengalami ganguan
akibat tingkat stres yang semakin tinggi.
Rumah Sakit Jiwa adalah rumah sakit yang mengkhususkan
diri dalam perawatan gangguan mental serius. Rumah sakit
jiwa sangat bervariasi dalam tujuan dan metode. Beberapa
rumah sakit mungkin mengkhususkan hanya dalam jangka
pendek atau terapi rawat jalan untuk pasien berisiko rendah.
Ada pula yang mengkhususkan diri dalam perawatan
sementara atau permanen dari warga sebagai akibat dari
gangguan psikologis, memerlukan bantuan rutin, perawatan
atau khusus dan lingkungan yang terkendali.
Pasien kadang-kadang dirawat secara sukarela, tetapi itu akan
dipraktekkan ketika seorang individu dapat menimbulkan
bahaya yang signifikan bagi diri mereka sendiri atau orang
lain.
Biasanya pasien diberi obat penenang, dan diberi aktivitas
sehari-hari seperti olahraga, membaca dan rekreasi. Pada masa
lalu pasien yang bertingkah laku bahaya sering diberi
perawatan dengan listrik tegangan tinggi. Hal ini sekarang
dianggap melanggar hak asasi manusia.
Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya untuk
memenuhi hak asasi manusia, sesuai dengan dasar hukum
dalam Undang – Undangan Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 serta Peraturan Menteri Kesehatan, diantaranya
ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan
kesehatan, dan Negara bertanggung jawab atas penyediaan
fasilitas pelayanan umum yang layak. Kebijakan Kementerian
Kesehatan untuk melaksanakan desentralisasi dalam
pengaturan dan pengelolaan Rumah Sakit Jiwa adalah
diantaranya dengan mendorong perubahan status kelembagaan
Rumah Sakit Jiwa menjadi Badan Layanan Umum sehingga
untuk mengantisipasi keterbatasan dalam alokasi anggaran
dengan mendorong Rumah Sakit Jiwa melakukan hubungan
bisnis dengan pihak swasta yang semakin memungkinkan
dengan otoritas otonomi yang lebih besar dengan status Badan
Layanan Umum tersebut.
Kebijakan pemerintah berkaitan dengan kecenderungan
pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang semakin menuntut
kemampuan pembiayaan yang semakin meningkat yang harus
ditanggung oleh masyarakat untuk mempertajam prioritas
kegiatan pembangunan dibidang kesehatan dengan sasaran
utama yang hendak dicapai adalah pelayanan untuk kelompok
masyarakat miskin dengan menerapkan dan memperluas
pelayanan Jaminan Pengaman Sosial Bidang Kesehatan
(JPSBK) dengan meningkatkan kualitas pelayananan yang
sama bagi pasien keluarga miskin.
Berkaitan dengan peningkatan pembangunan kesehatan di
Provinsi Sulawesi Tenggara serta untuk pencapaian visi dan
misi Gubernur Sulawesi Tenggara dan Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Tenggara, maka salah satu upaya adalah
penyediaan sarana pelayanan kesehatan rujukan berupa Rumah
Sakit, sehingga jenjang rujukan dari tingkat dasar tidak
langsung ke Rumah Sakit melainkan melalui Rumah Sakit
Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara terlebih dahulu. Berdasarkan
pokok-pokok Pedoman Medik Rumah Sakit yang dikeluarkan
oleh Direktorat Instalasi Medik persyaratan umum Rumah
Sakit untuk aspek sarana adalah tersedianya luas tanah ± 10
Ha, cukup untuk pengembangan selanjutnya.
Pengembangan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara
yang terletak di Kota Kendari didasarkan akan kebutuhan
pemenuhan jumlah tempat tidur di Rumah Sakit (Sesuai
Standar WHO) untuk masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara.
Dengan menggunakan tuntutan proyeksi masyarakat yang
didasarkan pada tren kunjungan pasien di Instalasi Rawat
Jalan, Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Penunjang Medis
selama 10 (sepuluh) tahun kedepan maka pengembangan
gedung rawat inap di instalasi rawat inap Rumah Sakit Jiwa
Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara akan mengacu pada
Master Plan Kawasan Rumah Sakit Jiwa.
Sejalan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tenggara dalam hal ini Rumah Sakit Jiwa Provinsi
Sulawesi Tenggara pada Tahun Anggran 2023 bermaksud
melaksanakan kegiatan (Perencanaan, Pembangunan
Konstruksi dan Pengawasan) Pembangunan Rumah Sakit Jiwa
yang ada di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. MAKSUD DAN 2.1. Maksud :
TUJUAN
Maksud pengadaan Penyedia Jasa Konsultansi, pekerjaan
pengawasan teknis ini, adalah untuk :
a. Membantu Satuan Kerja Rumah Sakit Jiwa didalam
melakukan pengawasan teknis terhadap kegiatan
pekerjaan konstruksi di lapangan yang dilaksanakan oleh
Penyedia pekerjaan konstruksi, berhubung adanya
keterbatasan tenaga Satuan Kerja yang bersangkutan, baik
dari segi jumlah maupun dari segi kualifikasinya.
b. Meminimalkan kendala-kendala teknis yang sering
dihadapi oleh Penyedia pekerjaan konstruksi di lapangan
dalam menerapkan desain yang memenuhi persyaratan
spesifikasinya.
c. Memberi kepastian dan jaminan kepada Pengguna Jasa
bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia
pekerjaan konstruksi sesuai dengan spesifikasi dan
persyaratan teknis yang tercantum dalam dokumen
kontrak.
d. Membantu menyelesaikan revisi desain, bilamana
terdapat perbedaan antara desain yang ada dengan kondisi
dilapangan.
2.2. Tujuan :
Adalah pengendalian pelaksanaan pekerjaan dilapangan
untuk mendapatkan hasil pekerjaan konstruksi yang
memenuhi persyaratan yang tercantum di dalam spesifikasi
teknik (tepat mutu), dilaksanakan secara tepat biaya dan tepat
waktu serta tepat sasaran. sehingga tercapai kinerja yang
direncanakan secara akuntabel, efisien dan efektif guna
menjamin kesempurnaan pembangunan bangunan rumah
sakit
3. SASARAN
Sasaran pengadaan jasa konsultansi pengawasan Bangunan
gedung ini, adalah agar tercapainya hasil pekerjaan sesuai
dengan kinerja yang direncanakan secara akuntabel,
efisien dan efektif guna menjamin ketersediaan infrastruktur
Bangunan gedung yang memdai. Disamping itu, sebagian
tugas Rumah Sakit Jiwa yang bersangkutan, khususnya
dalam hal menyangkut masalah pengendalian teknis
dilapangan, administrasi teknis dan progress pembayaran fisik
pada umumnya, dilimpahkan kepada Penyedia jasa ini.
4. NAMA DAN Instansi : RUMAH SAKIT JIWA PROV. SULTRA
ORGANISASI Kegiatan : Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor –
DAN PEJABAT Pembangunan Gedung RS Jiwa
PEMBUAT Pekerjaan : Pengawasan Pembangunan Gedung Rumah Sakit
KOMITMEN Lokasi : Kota Kendari
Tahun Anggaran : 2023
5. SUMBER Sumber pendanaan, dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus
PENDANAAN (DAK) Tahun Anggaran 2023, dengan pagu anggaran
Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)
6. LINGKUP 1.1. Lingkup Kegiatan
LOKASI
Lingkup kegiatan ini meliputi :
KEGIATAN,
1. Persiapan:
DATA DAN
FASILITAS a) Tujuan
PENUNJANG
Tujuan pengawasan pembangunan gedung adalah
SERTA ALIH
mengawasi pelaksanaan pekerjaan gedung agar berjalan
PENGETAHUAN
efisien dan efektif serta sesuai dengan desain dan
spesifikasi yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan.
b) Lingkup
(1) Menyusun Rencana Mutu Kontrak (RMK)
Pengawasan sesuai dokumen kontrak pekerjaan
konstruksi.
(2) Mempelajari hal-hal yang terkait dokumen kontrak
pekerjaan konstruksi, termasuk pengendalian
manajemen dan keselamatan lalu-lintas serta SMK3
Konstruksi, dan Dokumen Lingkungan.
(3) Membantu PPK dalam pelaksanaan Pre
Construction Meeting (PCM) dan mutual check
(4) Mencatat seluruh kesepakatan dalam PCM dan
dituangkan dalam Berita Acara tersendiri sebagai
Dokumen Kegiatan.
(5) Mempersiapkan formulir-formulir isian, antara
lain:
(a) Laporan Harian
(b) Laporan Mingguan
(c) Laporan Bulanan / Monthly Progress Report
(d) Laporan Teknis (jika diperlukan).
(e) Pengecekan kesesuaian desain di lapangan.
(f) Persiapan Gambar Kerja untuk: Pemeliharaan
Rutin, Pemeliharaan Berkala, Betterment
(g) Perhitungan Volume / Back-up Data serta
Monthly Certificate.
(h) Quality Control / kontrol kualitas selama
periode pelaksanaan.
(i) Request Penyedia jasa untuk:Memulai
Pekerjaan, Pengujian Bahan
(6) Menjelaskan struktur organisasi dan personil
Direksi Teknis yang sudah dimobilisasi dan rencana
personil lainnya yang akan dimobilisasi.
(7) Menjelaskan Struktur Organisasi Direksi Teknis
dan tugas dari masing- masing personil Direksi
Teknis.
(8) Memberikan usulan teknik pelaksanaan yang
lebih efisien.
(9) Menjelaskan rencana kerja (bila ada):
(10) Menyampaikan dan mempresentasikan RMK
kepada Direksi Pekerjaan pada saat PCM.
(11) Membantu PPK dalam mengkaji rencana mutu
kontrak (RMK) penyedia jasa konstruksi.
(12) Melakukan pengawasan, pengujian,
pengecekan kuantitas dan kualitas serta kelayakan
peralatan, fasilitas dan perlengkapan yang
dimobilisasi Penyedia Jasa.
(13) Mengecek Daftar peralatan, fasilitas dan
perlengkapan yang disampaikan Penyedia Jasa.
(14) Mengecek masa laku kalibrasi peralatan yang akan
digunakan oleh Penyedia Jasa.
(15) Menyampaikan rekomendasi kepada Direksi
Pekerjaan tentang jumlah, mutu dan kelaikan
peralatan, fasilitas dan perlengkapan yang
dimobilisasi Penyedia Jasa.
(16) Menandatangani Berita Acara mobilisasi.
(17) Menyampaikan laporan pelaksanaan mobilisasi
kepada Direksi Pekerjaan.
(18) Membuat analisis untuk merumuskan parameter
desain berdasarkan gambar kerja dan parameter
desain;
(19) Menyelesaikan Revisi Desain bilamana terdapat
perbedaan antara desain yang ada dengan kondisi
dilapangan.
(20) Melakukan pemeriksaan dan pembahasan
konsep gambar kerja;
(21) Memberikan rekomendasi terhadap konsep
gambar kerja kepada Direksi Pekerjaan dan
Penyedia Jasa.
(22) Memeriksa gambar kerja yang terkait dengan
metode kerja diajukan oleh Penyedia Jasa dan
kontrol terhadap kuantitas pekerjaan..
(23) Melaporkan progres pekerjaan yang telah
diselesaikan Penyedia Jasa.
(24) Membuat daftar kekurangan (Defect &
Dificiencies) berdasarkan hasil pemeriksaan
lapangan.
(25) Membantu PPK dalam pengecekan data
administrasi dan teknis pekerjaan.
2. Pelaksanaan Pengawasan:
a) Turut serta dalam pelaksanaan rekayasa lapangan
dan membantu memeriksa gambar kerja
(shopdrawing) yang disiapkan oleh Penyedia Jasa.
b) Melaksanakan pengawasan pada Bangunan rumah
sakit jiwa secara professional, efektif dan efisien
sesuai dengan spesifikasi sehingga terhindar dari
resiko kegagalan konstruksi.
c) Memeriksa dan menyetujui laporan harian dan
laporan mingguan pekerjaan konstruksi.
d) Mengevaluasi dan menyetujui monthly sertificate
(MC).
e) Pengendalian mutu pekerjaan dilapangan dengan
menerapkan prosedur kerja dan uji mutu pada
setiap tahapan kegiatan pekerjaan sesuai dokumen
kontrak.
f) Membuat laporan bulanan terkait progress
pekerjaan dilapangan dan membuat rekomendasi
setiap permasalahan yang timbul dilapangan kepada
Pengguna Jasa.
g) Membuat laporan teknis (bila diperlukan) pada
setiap terjadinya perubahan kinerja pekerjaan.
3. Pengendalian Pekerjaan Fisik
1). Proses dan Pelaksanaan Kegiatan
Setiap kegiatan pekerjaan selalu memerlukan
perencanaan, proses, metode kerja dan pelaksanaan
kegiatan yang akan diperlukan hingga hasil suatu
kegiatan sesuai dengan persyaratan yang telah
ditentukan. Untuk setiap unit kerja/unit
pelaksana kegiatan harus merencanakan dan
melaksanakan proses dan pelaksanaan kegiatan
secara terkendali yang meliputi :
a. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
persyaratan yang telah ditetapkan dalam rencana
mutu unit kerja atau rencana mutu pelaksanaan
kegiatan atau rencana mutu kontrak.
b. Setiap kegiatan dapat diketahui ketersediaan
informasi yang menggambarkan karakteristik
kegiatan dan ketersediaan dokumen kegiatan.
c. Setiap kegiatan memenuhi persyaratan
ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam
proses kegiatan.
d. Ketersediaan peralatan monitoring dan
pengukuran pelaksanaan pekerjaan serta
mekanisme proses penyerahan dan pasca
penyerahan hasil pekerjaan.
Setiap jenis kegiatan harus mempunyai petunjuk
pelaksanaan yang merupakan dokumen standar kerja yang
diperlukan guna memastikan perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian proses dilakukan secara efektif dan efisien.
Adapun Petunjuk Pelaksanaan sekurang-kurangnya :
a. Halaman Muka berisi :
- Judul dan nomor identifikasi petunjuk
pelaksanaan
- Status validasi dan status perubahan.
- Kolom sahkan petunjuk pelaksanaan.
b. Riwayat Perubahan;
c. Maksud dan Tujuan Petunjuk Pelaksanaan;
d. Ruang Lingkup penerapan;
e. Referensi atau acuan yang digunakan;
f. Definisi (penjelasan istilah-istilah) jika diperlukan;
g. Tahapan proses atau kegiatan (dengan bagan alir jika
perlu);
h. Ketentuan Umum (penjelasan tentang persyaratan-
persyaratan yang harus Dipenuhi dalam melaksanakan
proses);
i. Tanggung jawab dan wewenang;
j. Kondisi khusus (penyimpangan dsb.);
k. Rekaman/Bukti kerja (yang menjadi persyaratan)
l. Lampiran berupa contoh format rekaman/bukti
kerja.
Sedangkan untuk melaksanakan Validasi terhadap proses
pelaksanaan pekerjaan dalam kesesuaian antara pelaksanaan
kegiatan dan dengan hasil kegiatan setelah selesai
dilaksanakan harus dapat dilakukan pada setiap tahap
kegiatan, jika verifikasi tidak dapat dilakukan secara
langsung melalui monitoring atau pengukuran secara
berurutan. Validasi pada plekasanaan kegiatan harus
mempertimbangkan ketentuan berikut:
- Sesuai dengan kriteria yang ditetapkan untuk
peninjauan dan persetujuan proses.
- Validasi ulang pelaksanaan kegiatan bila hasilnya tidak
sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, setelah dilakukan
perbaikan atau penyempurnaan.
Disamping itu setiap unit kerja/unit pelaksana kegiatan harus
mampu mengidentifikasi hasil setiap tahapan kegiatan dari
awal hingga akhir kegiatan dan mengidentifikasi status hasil
kegiatan tersebut. Tujuan identifikasi untuk memastikan
pada hasil kegiatan dapat dilakukan analisis apabila terjadi
ketidaksesuaian pada proses dan hasil kegiatan. Rekaman
hasil identifikasi harus selalu terpelihara dalam pengendalian
rekaman/bukti kerja. Untuk memastikan bahwa
pemeliharaan hasil pekerjaan pada saat penyerahan tetap
sesuai sebagaimana pada saat produksi maka harus
dilakukan pemeliharaan hingga sampai waktu penyerahan.
Pada proses penyerahan hasil pekerjaan, setiap unit kerja
harus mensyaratkan dan menerapkan proses pemeliharaan
hasil pekerjaan dan yang menjadi bagian hasil pekerjaan
agar mutu tetap terjaga.
2. Monitoring dan Pengendalian Kegiatan
Monitoring dan pengendalian Kegiatan merupakan suatu
proses evaluasi yang harus dilaksanakan untuk mengetahui
kinerja hasil pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat dilakukan
pengukuran atau penilaian hasil dari produk penyedia jasa.
Monitoring merupakan bagian dari pengendalian mutu hasil
pekerjaan, agar semua hasil kegiatan yang diserahkan
dapat memenuhi persyaratan kriteria penerimaan pekerjaan.
Hal – hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan
monitoring antara lain :
a. Penanggung jawab untuk tiap-tiap tahapan
kegiatan harus menetapkan metode yang tepat
untuk monitoring dan pengukuran hasil pekerjaan
dari setiap tahapan pekerjaan.
b. Monitoring dan pengukuran dilakukan dengan
cara memverifikasi bahwa persyaratan telah dipenuhi.
c. Setiap monitoring dan pengukuran dilaksanakan
pada tahapan yang sesuai berdasarkan
pengaturan yang telah direncanakan.
d. Rekaman bukti monitoring dan pengukuran hasil
kegiatan harus dipelihara kedalam pengendalian
rekaman/bukti kerja.
Disamping itu setiap unit kerja harus menentukan,
mengumpulkan dan menganalisis data yang sesuai dan
memadai untuk memperagakan kesesuaian dan keefektifan.
Analisis data bertujuan untuk mengevaluasi dimana dapat
dilaksanakan perbaikan berkesinambungan dan analisis
harus didasarkan pada data yang dihasilkan dari kegiatan
monitoring dan pengukuran atau dari sumber terkait lainnya.
Hasil analisis harus berkaitan dengan manfaat hasil pekerjaan,
kesesuaian terhadap persyaratan hasil pekerjaan dan
karakteristik dari proses-proses kegiatan termasuk peluang
untuk tindakan pencegahan. Sedangkan pengendalian hasil
pekerjaan yang tidak sesuai atau tidak memenuhi persyaratan
harus di-identifikasi dan dipisahkan dari hasil pekerjaan yang
sesuai untuk mencegah penggunaanyang tidak terkendali.
Tindakan yang harus dilaksanakan pada pekerjaan yang
tidak memenuhi persyaratan antara lain :
a. Penanggung jawab pada setiap kegiatan harus
memastikan bahwa hasil dari setiap tahapan kegiatan
yang tidak memenuhi persyaratan diidentifikasi dan
dikendalikan untuk tindak lanjut tahapan kegiatan
yang berhubungan dengan tahapan sebelumnya.
b. Pelaksanaan pengendalian hasil pekerjaan yang tidak
sesuai harus diatur dalam prosedur pengendalian hasil
pekerjaan tidak sesuai yang merupakan bagian dari
prosedur mutu.
c. Prosedur hasil pekerjaan yang tidak sesuai minimal
harus mencakup :
- Penetapan personil yang kompeten dan
memiliki kewenangan untuk menetapkan
ketidaksesuaian hasil pekerjaan untuk setiap
tahapan
- Mekanisme penanganan hasil kegiatan tidak
sesuai termasuk tatacara pelepasan hasil kegiatan
tidak sesuai.
- Mekanisme verifikasi ulang untuk
menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan
yang ditetapkan.
d. Pengendalian pekerjaan tidak sesuai harus
dilaksanakan dengan mengesahkan penggunaan dan
penerimaannya berdasarkan konsensi oleh pengguna
atau pemanfaatan hasil pekerjaan.
Dalam upaya menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dan
mencegah terulangnya hasil pekerjaan yang tidak sesuai,
diperlukan tindakan korektif dan tindakan pencegahan yang
diatur dalam prosedur mutu. Prosedur tindakan korektif
minimal harus mencakup kegiatan antara lain :
a. Menguraikan ketidaksesuaian,
b. Menentukan / menganalisa penyebab ketidaksesuaian
c. Menetapkan rencana penanganan untuk
memastikan, bahwa ketidaksesuaian tidak akan
terulang dan jadwal waktu penanganan.
d. Menetapkan petugas yang melaksanakan tindak
perbaikan.
e. Mencatat hasil tindakan yang dilakukan.
f. Memverifikasi tindakan perbaikan yang telah
dilakukan.
Sedangkan tindakan pencegahan ditetapkan dalam upaya
meminimalkan potensi ketidaksesuaian yang akan terjadi
termasuk penyebabnya. Tindakan pencegahan harus
mempertimbangkan dampak potensialnya dan efek dari
tindakan pencegahan kegiatan yang lainnya. Untuk itu
perlu mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian dan
merencanakan kebutuhan tindakan untuk mencegah
terjadinya ketidaksesuaian serta melakukan verifikasi
tindakan pencegahan yang telah dilaksanakan.
6.2. Lokasi Kegiatan
Kegiatan jasa konsultansi ini dilaksanakan di wilayah
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Rumah Sakit Jiwa,
Jl. Dr. Sutomo No. 29 Kendari
6.3. Data dan Fasilitas Penunjang
1). Penyediaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
Data dan fasilitas yang disediakan oleh Pejabat Pembuat
Komitmen yang dapat digunakan dan harus dipelihara
oleh penyedia jasa:
a). Laporan dan Data
Dokumen Kontrak Penyedia Jasa Konstruksi.
b). Akomodasi dan Ruangan Kantor (bila ada)
Tidak ada.
c). Staf Pengawas/Pendamping
Pengawas Konsultan Pengawasan ini adalah wakil
sah dari PPK
d). Fasilitas yang disediakan oleh Pejabat Pembuat
Komitmen yang dapat digunakan oleh penyedia jasa
Tidak ada.
2). Penyediaan oleh penyedia jasa
Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua
fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk
kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
Dengan Cara Sewa :
- Sewa Printer Colour sebanyak 1 (satu) unit
- Sewa LCD Proyektor sebanyak 1 (satu) unit
- Sewa Laptop sebanyak 1 (satu) unit
6.4. Alih Pengetahuan
Apabila dipandang perlu oleh Pejabat Pembuat Komitmen,
maka penyedia jasa harus mengadakan pelatihan, kursus
singkat, diskusi dan seminar terkait dengan substansi
pelaksanaan pekerjaan dalam rangka alih pengetahuan
kepada staf dilingkungan organisasi Satuan Kerja terkait.
7. PENDEKATAN Bagian-bagian pekerjaan yang tercakup dalam pekerjaan ini
DAN meliputi:
METODOLOGI
a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang
dilaksanakan oleh penyedia pekerjaan konstruksi agar hasil
pekerjaan sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi
pekerjaan yang ada.
b. Mengukur kuantitas pekerjaan yang telah selesai
dilaksanakan dan melakukan pemeriksaan untuk
pembayaran akhir pekerjaan.
c. Memeriksa dan menguji mutu bahan-bahan yang
digunakan dan mutu hasil pekerjaannya.
d. Menjamin bahwa konstruksi yang sudah selesai telah
memenuhi syarat.
e. Memberikan saran-saran mengenai perubahan
pekerjaan dan tuntutan (claims).
f. Memberikan rekomendasi atas pengoperasian dan
pemeliharaan peralatan yang digunakan.
g. Peninjauan kembali desain, dan melaksanakan
pemeriksaan gambar terlaksana.
h. Melaksanakan pemeriksaan gambar terpasang /
terbangun secara bertahap sesuai progres mutual check dan
MC yang dicapai sampai dengan 100%.
Melaporkan secara berkala tentang kemajuan pekerjaan dan
permasalahannya, mutu pekerjaan serta status keuangan
proyek, berikut kondisi lainnya yang dapat diantisipasi.
8. JANGKA Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 210 (duaratus
WAKTU sepuluh) hari kalender atau 7 (Tujuh) bulan.
PELAKSANAAN
9. INFORMASI 1. Informasi
DAN TENAGA/ a. Dalam proses dan pelaksanaan pekerjaan ini penyedia
PERSONEL jasa konsultansi harus memiliki SBU (Sertifikat
Badan Usaha) sesuai dengan :
- Permen PUPR Nomor : 19/PRT/M/2014 Tahun
2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor : 08/PRT/M/2011
tentang Pembagian Subklasifikasi dan
Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.
Klasifikasi Kode Sub Klasifikasi
Pengawas RE 201 Pengawas
Rekayasa Pekerjaan
Konstruksi
Bangun Gedung
ATAU
- Permen PUPR Nomor : 6 Tahun 2021 tentang
Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat.
Kode Sub Kualifikasi KBLI
RK 001 Jasa rekayasa konstruksi 71101
Bangunan Gedung Hunian & atau
Non Hunian 71102
- Dengan Kualifikasi Usaha : K (Kecil)
b. Untuk melaksanakan tugasnya Konsultan Pengawas
harus mencari informasi yang dibutuhkan selain dari
informasi yang diberikan oleh Kuasa Pengguna
Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(KPA/PPTK).
c. Konsultan Pengawas harus memeriksa kebenaran
informasi yang digunakan dalam pelaksanaan
tugasnya, baik yang berasal dari Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA/PPTK), maupun yang dicari sendiri.
d. Kesalahan/kelalaian pekerjaan perencanaan sebagai
akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung
jawab Konsultan Pengawas.
2. Tenaga Ahli
Tenaga ahli yang dibutuhkan dibuktikan dengan sertifikat
keahlian dari Asosiasi Profesi yang diregistrasi oleh
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Adapun
tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan
pekerjaan ini adalah :
A. Tenaga Ahli
1. Posisi : Team Leader / Site Engineer
Diusulkan
Kualifikasi : S1 Teknik Arsitektur / Teknik Sipil
Pendidikan
Keahlian : Ahli Arsitek (Muda) / Ahli Teknik
(SKA) Bangunan Gedung (Muda)
Pengalaman : 4 Tahun
Kerja
Jumlah : 1/7/210 (Penugasan 30 Hari pada
(Org/Bln/Hri) Setiap Bulan atau diatur sesuai
jadwal penugasan lapangan)
2. Posisi : Ahli Teknik Bangunan
Diusulkan Gedung/Struktur
Kualifikasi : S1 Teknik Sipil
Pendidikan
Keahlian : Ahli Teknik Bangunan Gedung
(SKA) (Muda)
Pengalaman : 1 Tahun
Kerja
Jumlah : 1/4,5/135 (Penugasan 30 Hari pada
(Org/Bln/Hri) Setiap Bulan atau diatur sesuai
jadwal penugasan lapangan)
3. Posisi : Ahli Teknik Arsitektur
Diusulkan
Kualifikasi : S1 Teknik Arsitektur
Pendidikan
Keahlian : Ahli Arsitek (Muda)
(SKA)
Pengalaman : 1 Tahun
Kerja
Jumlah : 1/4,5/135 (Penugasan 30 Hari pada
(Org/Bln/Hri) Setiap Bulan atau diatur sesuai
jadwal penugasan lapangan)
4. Posisi : Ahli K3 Konstruksi
Diusulkan
Kualifikasi : S1 (Semua Jurusan Teknik)
Pendidikan
Keahlian : Ahli Keselamatan dan Kesehatan
(SKA) Kerja Konstruksi madya atau Ahli
Keselamatan Konstruksi madya;
Pengalaman : 1 Tahun
Kerja
Jumlah : 1/3/90 (Penugasan 30 Hari pada
(Org/Bln/Hri) Setiap Bulan atau diatur sesuai
jadwal penugasan lapangan)
5. Posisi : Ahli Teknik Mekanikal/Elektrikal
Diusulkan
Kualifikasi : S1 Teknik Mesin/Teknik Elektro
Pendidikan
Keahlian : Ahli Teknik Mekanikal (Muda)/Ahli
(SKA) Teknik Tenaga Listrik (Muda)
Pengalaman : 1 Tahun
Kerja
Jumlah : 1/2/60 (Penugasan 30 Hari pada
(Org/Bln/Hri) Setiap Bulan atau diatur sesuai
jadwal penugasan lapangan)
B. Tenaga
Penunjang
1. Posisi : Pengawas Lapangan Bidang Sipil
Diusulkan
2. Posisi : Pengawas Lapangan Bidang
Diusulkan
Arsitektur
3. Posisi : Pengawas Lapangan Bidang
Diusulkan Mekanikal dan Elektrikal
4. Posisi : Pengawas Lapangan Bidang
Diusulkan
Qualitt/Quantity
5. Posisi : Pengawas Lapangan Bidang K3
Diusulkan
Konstruksi
6. Posisi : Drafter CAD/Operator Komputer
Diusulkan
7. Posisi : Sekertaris/Administrasi/Keuangan
Diusulkan
10. KELUARAN Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah berupa
Laporan yang berisi kegiatan pengawasan teknis yaitu :
Laporan Pendahuluan
Laporan Kemajuan Bulanan
Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan
Laporan Foto Dokumentasi
Soft Copy Pelaporan
11. LAPORAN Laporan harus jelas dan dapat dibaca serta disusun dalam
bahasa Indonesia dengan tata bahasa yang baik dan benar
Ukuran kertas masing-masing laporan adalah A4 (210 x 297
mm), jumlah dan pengiriman laporan ditetapkan sebagai
berikut :
a. Laporan Pendahuluan
Tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya
Jasa, Konsultan harus menyerahkan 3 (Tiga) rangkap/buku
untuk setiap Field Team dan CSE laporan pertama yang
isinya melaporkan mengenai jadwal rencana kerja dan
tahapan pelaksanaan pekerjaan secara lengkap dan
terperinci termasuk kuantitas masing-masing pekerjaan
serta personil-personil pendukung Konsultan yang
telah disetujui aktif dilapangan.
b. Laporan Kemajuan Bulanan
Setiap akhir bulan, Tim Pengawas Lapangan (Field
Team 1 dan Filed Team 2) dan CSE akan menyerahkan
laporan kemajuan secara singkat yang menggambarkan
pencapaian pemenuhan untuk masing-masing kegiatan-
kegiatan proyek , seperti:
1. Cara mengatasi masalah Penyedia Jasa (salah satu,
administrasi/teknis untuk keuangan).
2. Memberikan rekomendasi bagaimana masing-
masing penyelesaian masalah.
Secara substansional Laporan Bulanan terdiri atas 5 format
standar yang dilengkapi oleh masing-masing pengawas,
adalah sebagai berikut:
a. Surat pengantar;
b. Satu halaman "Progress Summary", rangkuman
status fisik dan keuangan dari proyek dan
identifikasi permasalahan yang berdampak pada
kemajuan pekerjaan dan biaya;
c. Foto copy sertifikat Monthly Payment secara
lengkap dan jelas dengan ditandai "for Monitoring
Used Only";
d. Jadwal Pelaksanaan dilengkapi “S” Curve.
e. Satu halaman laporan "Supervision Consultants".
Suatu contoh dari format ditunjukkan dalam
halaman berikut.
Masing-masing laporan bulanan harus sudah lengkap
setiap minggu pertama bulan berikutnya. Laporan
beserta copy dokumen yang dibuat SE harus
didistribusikan oleh PPK.
c. Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan
Dengan berakhirnya jasa pelayanan Direksi Teknis
(akhir kegiatan konstruksi untuk tiap-tiap kontrak), suatu
laporan akhir harus diserahkan, merupakan ringkasan
metode konstruksi, pelaksanaan pengawasan konstruksi,
rekomendasi pada kebutuhan pemeliharaan di masa yang
akan datang, semua aspek teknis yang muncul selama
masa konstruksi pekerjaan bangunan, permasalahan
potensial untuk konstruksi baru yang mungkin muncul,
dan pemberian solusinya, jika ada, untuk beberapa variasi
perbaikan dalam kegiatan akan datang dengan tampilan
yang sama dalam lingkup tanggung jawab Pengguna Jasa.
Masing-masing laporan terdiri dari suatu ringkasan laporan
akhir pengawasan lapangan dan kegiatan- kegiatan mereka
selama periode pelayanan Direksi Teknis. Satu bulan
sebelum berakhirnya pelayanan sebuah draft Iaporan akhir
sudah harus diserahkan ke PPK yang berisi penjelasan
sebagai berikut :
- Deskripsi mendetail dari pelaksanaan pelayanan,
dan pemenuhan penyelesaiannya, dalam kerangka
perbaikan kegiatan-kegiatanPengawasan di
lingkungan unit kerjanya
- Rekomendasi dalam perubahan kebijakan-
kebijakan, prosedur, dan operasional dengan
maksud memperbaiki kemampuan pengawasan
pada program pekerjaan di lingkungan unit
kerjanya.
d. Laporan Foto Dokumentasi
Berisi kumpulan foto selama kegiatan pembangunan yang
di rangkum dalam album mengikuti tahapan tiap item
pekerjaan, menampilkan kondisi eksisting, 0% Pekerjaan,
50% Pekerjaan, Serta 100% Pekerjaan.
e. Soft Copy Pelaporan
Untuk Setiap Laporan (termasuk referensi) harus
diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen juga dalam
bentuk soft copy dalam Hardisk 1 TB.
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Selaku Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK),
dR. PUTU AGUSTIN KUSUMAWATI, M.Kes
NIP. 19740816 2000212 2 005