Fisik Pengadaan Ruang Kelas Balai Pelatihan Kesehatan

URAIAN      SINGKAT       PEKERJAAN                         

                             KEGIATAN  :                                

       PENGADAAN   BARANG   MILIK DAERAH  PENUNJANG   URUSAN            
                        PEMERINTAH   DAERAH                             

                             PEKERJAAN  :                               

          Pengadaan  Ruang Kelas Balai Pelatihan Kesehatan              

                    TAHUN    ANGGARAN      2023                         
A. UMUM                                                                 

   Kementerian/Lembaga : Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara          
   Satuan Kerja        : Dinas Kesehatan                                

   Nama Program        : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             
   Nama Kegiatan       : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang        

                        Urusan Pemerintah Daerah                        
   Nama Pekerjaan      : Pengadaan Ruang Kelas Balai Pelatihan          

                        Kesehatan                                       
   Nilai Pagu Anggaran : Rp. 1.473.160.000                              

   Nilai HPS           : Rp. 1.473.160.000                              

   Jenis Kontrak       : Lumsum dan Harga Satuan                        
   Nomor DPA           : DPPA/A.2/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023       

   Tanggal DPA         : 6 April 2023                                   

B. PENDAHULUAN                                                          
  1. Umum                                                               

    a. Peningkatan sarana prasarana pelatihan menjadi salah satu unsur penting

      dalam peningkatan pembelajaran dan pelatihan di UPTD Balai Pelatihan
      Kesehatan;                                                        

    b. Prasarana pelatihan merupakan bagian dari bangunan gedung negara,
      yang harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi

      secara optimal fungsi bangunannya, handal, ramah lingkungan dan dapat
      sebagai teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi

      perkembangan arsitektur di Indonesia;                             

    c. Setiap bangunan gedung negara harus direncanakan, dilaksanakan dengan
      sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang

      layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi bangunan Gedung
      negara;                                                           
    d. Pemberi jasa konstruksi untuk bangunan Gedung negara perlu diarahkan
      secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya     

      konstruksi teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut
      kaidah, norma serta tata laku professional;                       

    e. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan konstruksi perlu disiapkan

      secara matang sehingga mampu mendorong perwujudan karya bangunan  
      yang sesuai dengan kepentingan kegiatan.                          

  2. Khusus                                                             
    a. Berdasarkan DPA SKPD Dinas Kesehatan, kegiatan yang dilaksanakan 

      merupakan  Bangunan  Sederhana  berdasarkan Pedoman  Teknis       

      Pembangunan Gedung Negara untuk ruang lingkup pekerjaan bangunan  
      Gedung termasuk dengan fasilitas prasarana dan sarana disekitar bangunan;

    b. Untuk besaran dan ukuran kapasitas Gedung yang akan direncanakan dalam
      pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Ruang  Kelas Balai Pelatihan      

      Kesehatan berpedoman pada Perencanaan Teknis/Detail Engineering Design

      (DED) dan Standar Pembangunan Gedung Negara oleh Pemerintah;      

C. LATAR BELAKANG                                                       
  1. Peningkatan sarana prasarana pelatihan merupakan salah satu aspek penting

    dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran dan pelatihan di UPTD Balai

    Pelatihan Kesehatan. Ketercukupan sarana pelatihan menjadi salah satu
    stimulant bagi stakeholder untuk bersinergi meningkatkan kualitas dan mutu

    pelatihan tenaga kesehatan;                                         
  2. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini Dinas   

    Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan inovasi dan terobosan dalam
    upaya peningkatan mutu balai pelatihan kesehatan dengan pemenuhan sarana

    prasarana pelatihan;                                                

D. MAKSUD DAN TUJUAN                                                    
  1. Umum                                                               

    Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi pelaksana konstruksi
    (kontraktor) yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus

    dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan konstruksi.
    Dengan penugasan ini diharapkan penyedia jasa konstruksi dapat melaksanakan
    tanggungjawabnya dengan baik untuk menghasilkan pekerjaan fisik yang memadai

  2. Khusus                                                             

    Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Ruang Kelas Balai Pelatihan Kesehatan yang
    sesuai dengan Detail Engineering Design (DED) dan Spesifikasi Teknis yang telah

    ditetapkan sebagai dasar acuan pada saat pelaksanaan proses pembangunan
    pekerjaan fisik.                                                    

E. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA                                    
    1. Pengguna Jasa adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara  
    2. Alamat : Jl. DR. H.M Jasin Kompleks Perkantoran Bumi Praja Anduonohu

F. KLASIFIKASI BANGUNAN                                                 

  Klasifikasi bangunan adalah Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi sebagaimana
  dimaksud Permen PUPR No. 22/PRT/M/2018. Berdasarkan klasifikasi gedung negara,

  untuk pembangunan gedung pelatihan meliputi :                         
  1) Bangunan gedung sederhana, yaitu bangunan gedung dengan karakter sederhana,

     serta memiliki kompleksitas dan teknologi yang sederhana. Bangunan gedung
     sederhana meliputi gedung kantor dengan jumlah s.d. 2 lantai dengan luas maksimal

     mencapai 500, bangunan dinas tipe C, D, dan E yang tidak bertingkat, gedung
     pelayanan kesehatan (puskesmas), gedung pendidikan dengan jumlah lantai s.d. 2

     lantai;                                                            
  2) Bangunan gedung tidak sederhana, yaitu bangunan gedung yang memiliki karakter,

     kompleksitas, dan teknologi yang tidak sederhana pula. Bangunan gedung tidak
     sederhana meliputi gedung kantor bertingkat lebih dari 2 lantai yang memiliki luas
     diatas 500 ; bangunan dinas tipe A dan B atau bangunan tipe C, D, E yang bertingkat

     lebih dari 2 lantai; gedung pelayanan kesehatan (rumah sakit) tipe A, B, C, D; gedung
     pendidikan bertingkat lebih dari 2 lantai.                         

G. LINGKUP PEKERJAAN                                                    

  1. Dalam melaksanakan konstruksi bangunan Gedung negara sudah termasuk tahap
     pemeliharaan konstruksi;                                           

  2. Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan yang telah
     disusun oleh perencana konstruksi dengan segala tambahan dan perubahannya

     pada  saat penjelasan pekerjaan/aanwizing pelelangan, serta ketentuan teknis
     (pedoman dan standar teknis) yang dipersyaratkan;                  
  3. Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan : kualitas masukan (bahan,

     tenaga dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan) dan kualitas
     hasil pekerjaan, seperti yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat

     (RKS);                                                             
  4. Pelaksanaan konstruksi harus mendapatkan pengawasan dari penyedia jasa Konsultan
     pengawas;                                                          
  5. Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan Sistem Manajemen

     Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) serta Keamanan Kesehatan dan
     Keselamatan Kerja (K3);                                            

  6. Penyusunan kontrak kerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
  7. Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil
     pelaksanaan konstruksi fisik. Pada masa pemeliharaan ini penyedia jasa pelaksanaan

     konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan kekurangan
     yang terjadi selama masa konstruksi;                               

  8. Dalam masa pemeliharaan semua peralatan yang dipasang di dalam dan di luar
     Gedung harus di uji coba sesuai dengan fungsinya. Apabila terjadi kekurangan atau
     kerusakan yang menyebabkan peralatan tidak berfungsi, maka harus diperbaiki

     sampai berfungsi dengan sempurna;                                  
  9. Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak kerja pelaksanaan konstruksi bangunan

     Gedung negara, masa pemeliharaan konstruksi adalah minimal 12 (dua belas) bulan
     terhitung sejak serah terima pertama pekerjaan konstruksi;         

  10. Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap ini adalah :      
    a) Bangunan gedung negara yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan
      konstruksi;                                                       

    b) Dokumen hasil Pekerjaan Konstruksi, meliputi :                   
      1. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as build drawings);

      2. Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi
         fisik, termasuk Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);          

      3. 3. Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik, pekerjaan pengawasan beserta
         segala perubahan/addendumnya;                                  
      4. Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan konstruksi

         fisik;                                                         
      5. Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima I

         dan II, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan
         pelaksanaan konstruksi fisik;                                  

      6. Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan
         konstruksi fisik;                                              
      7. Manual pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, termasuk petunjuk yang
         menyangkut pengoperasian dan perawatan peralatan dan perlengkapan
         mekanikal-elektrikal bangunan.                                 

H. LINGKUP PEKERJAAN SESUAI DENGAN PERENCANAAN DAN KELUARAN             

   Dalam pelaksanaan pekerjaan, pemborong melaksanakan pekerjaan sesuai dengan

   rincian pekerjaan yang tercantum pada Gambar Perencanaan, Bill of Quantity (BoQ) atau
   Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)/
   Spesifikasi Teknis.                                                  

   Keluaran yang diminta dari kontraktor Pelaksana pada penugasan ini adalah
   sebagai berikut :                                                    

    1. Metode Pelaksanaan Program Kerja, Alokasi Tenaga dan             
      Konsep pelaksanaan pekerjaan;                                     
    2. Program Mutu dan Program K3 terkait pelaksanaan pembangunan fisik;
    3. Mengajukan Shop Drawing pada setiap tahapan pekerjaan yang dilaksanakan;

    4. Membuat Laporan Harian yang berisikan tentang :                  
     a) Tenaga;                                                         

     b) Bahan Bangunan yang didatangkan, diterima atau tidak;           
     c) Peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan;          

     d) Kegiatan perkomponen pekerjaan yang diselenggarakan;            
     e) Waktu yang digunakan untuk pelaksanaan;                         

     f) Kejadian-kejadian yang berakibat menghambat pekerjaan.          
    5. Membuat Laporan Mingguan, sebagai resume Laporan Harian (Kemajuan

      Pekerjaan, Tenaga dan Hari Kerja) dan Laporan Bulanan;            
    6. Mengajukan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan untuk pembayaran termin;

    7. Membuat Surat Permintaan Perubahan Pekerjaan dan Berita          
      Acara Pemeriksaan                                                 
    8. Pekerjaan Tambah Kurang (Jika ada tambahan atau pengurangan pekerjaan);

    9. Membuat Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan;               
    10. Membuat Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan;                

    11. Membuat Berita Acara Pernyataan Selesainya Pekerjaan;dan        
    12. Membuat Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (As Built Drawing)

I. PELAPORAN DAN PELAKSANAAN                                            

  Setiap jenis laporan harus disampaikan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk
  dibahas guna mendapatkan persetujuan, sesuai dengan lingkup pekerjaan, maka jadwal
  tahapan pelaksanaan kegiatan dan jenis laporan yang harus diserahkan kepada
  Konsultan Pengawas adalah :                                           

  1) Laporan Harian                                                     
    Laporan harian ini harus dibuat oleh Kontraktor Pelaksana Pekerjaan terhitung setelah

    SPMK sebanyak 3 (tiga) eksemplar yang berisi antara lain : buku harian yang memuat
    semua kejadian, perintah atau petunjuk yang penting dari Konsultan Pengawas/Direksi

    yang dapat pelaksanaan pekerjaan, menimbulkan konsekuensi keuangan, kelambatan
    penyelesaian pekerjaan dan tidak terpenuhinya syarat teknis.Laporan Harian berisikan,

    antara lain :                                                       
    a) Tenaga;                                                          

    b) Bahan bangunan/material yang didatangkan, diterima atau tidak;   
    c) Peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan;           

    d) Kegiatan perkomponen pekerjaan yang diselenggarakan;             
    e) Waktu yang digunakan untuk pelaksanaan;                          

    f) Kejadian-kejadian yang berakibat menghambat pelaksanaan.         

  2) Laporan Pelaksanaan                                                

    Laporan Pelaksanaan, sebagai resume laporan harian (kemajuan pekerjaan, tenaga
    dan hari kerja) terhitung 7 (tujuh) hari setelah dimulainya kerja oleh kontraktor (7 (tujuh)

    hari kerja setelah SPMK ditandatangani) sebanyak 5 (lima)rangkap dan berisi antara
    lain :                                                              
    a) Review terhadap rencana kerja Kontraktor;                        

    b) Resume laporan harian (kemajuan pekerjaan, tenaga dan hari kerja) selama
       seminggu tersebut;                                               

    c) Gambaran/penjelasan secara garis besar kondisi lokasi proyek;    
    d) Monitor masalah teknis dilapangan;                               

    e) Permasalahan non-teknis yang dihadapi;                           
    f) Monitor Kendali Mutu;                                            

    g) Pemeriksaan Gambar Kerja;                                        
    h) Foto-foto Kemajuan Pekerjaan dibuat secara bertahap sesuai kemajuan pekerjaan;

    i) Rencana kerja, metode dan jadwal pelaksanaan pekerjaan selanjutnya.

 J. PRODUK DALAM NEGERI                                                 
  Pelaksanaan Pekerjaan/Kontraktor harus mengutamakan penggunaan produksi dalam
  negeri dengan nilai penjumlahan TKDN dan BMP paling sedikit 40%. Produk luar negeri
  boleh dipakai atau digunakan selama produksi dalam negeri tidak dapat digunakan
K. PEDOMAN PENGUMPULAN DATA LAPANGAN                                    

  Untuk pelaksanaan Pembangunan ini didalam perhitungan volume berpedoman kepada
  peraturan yang berlaku, antara lain: regulasi nasional maupun internasional yang mengatur

  standar umum Bangunan Pemerintah dan lain-lain yang disyaratkan Undang-undang dan
  Peraturan Pemerintah/Daerah yang berlaku.                             
L. ALIH PENGETAHUAN                                                     

  Jika diperlukan, Penyedia Jasa Pelaksana pekerjaan berkewajiban untuk 
  menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada

  personil kegiatan/unit kerja Pengguna Anggaran.                       

M. SPESIFIKASI TEKNIS                                                   
  1) Umum                                                               

    Untuk dapat memahami dengan sebaik-baiknya seluruh seluk beluk pekerjaan ini,
    kontraktor diwajibkan mempelajari secara seksama seluruh gambar pelaksanaan

    beserta uraian Pekerjaan dan Persyaratan Pelaksanaan seperti yang akan diuraikan di
    dalam KAK ini. Bila terdapat ketidakjelasan dan/atau perbedaan-perbedaan dalam

    gambar dan uraian ini, Kontraktor diwajibkan melaporkan hal tersebut kepada
    Perencana/Konsultan Pengawas untuk mendapatkan penyelesaian.        

  2) Lingkup Pekerjaan                                                  
    Penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan dan alat-alat kerja yang dibutuhkan dalam

    melaksanakan pekerjaan ini serta mengamankan, mengawasi dan memelihara bahan-
    bahan, alat kerja maupun hasil pekerjaan selama masa pelaksanaan berlangsung

    sehingga seluruh pekerjaan dapat selesai dengan sempurna.           
    a) Sarana Kerja                                                     

       Kontraktor wajib memasukkan jadwal kerja, identifikasi dari tempat kerja, nama,
       jabatan dan keahlian masing-masing anggota pelaksana pekerjaan, serta

       inventarisasi peralatan yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan ini.
       Kontraktor wajib menyediakan tempat penyimpanan bahan/material ditapak yang
       aman dari segala kerusakan, kehilangan dan hal-hal yang dapat mengganggu

       pekerjaan lain. Semua sarana yang digunakan harus benar-benar baik dan
       memenuhi persyaratan kerja, sehingga kelancaran dan memudahkan kerja di tapak

       dapat tercapai.                                                  

    b) Gambar-Gambar Dokumen                                            

       Dalam hal terjadi perbedaan dan/atau pertentangan dalam gambar-gambar yang
       ada dalam Buku Uraian Pekerjaan ini, maupun perbedaan yang terjadi akibat
       keadaan di lapangan, Kontraktor diwajibkan melaporkan hal tersebut kepada

       Perencana/Konsultan Pengawas secara tertulis untuk mendapatkan keputusan
       pelaksanaan di tapak setelah Konsultan Pengawas berunding terlebih dahulu

       dengan Perencana.                                                
       Ketentuan tersebut di atas tidak dapat dijadikan alasan oleh Kontraktor untuk

       memperpanjang waktu pelaksanaan. Semua ukuran yang tertera dalam gambar
       adalah ukuran jadi, dalam keadaan selesai/terpasang. Mengingat masalah ukuran

       ini sangat penting, Kontraktor diwajibkan memperhatikan dan meneliti terlebih
       dahulu semua ukuran yang tercantum seperti peil-peil, ketinggian, lebar, ketebalan,

       luas penampang dan lain-lainnya sebelum memulaipekerjaan. Bila ada keraguan
       mengenai ukuran atau bila ada ukuran yang belum dicantumkan dalam gambar,

       Kontraktor wajib melaporkan hal tersebut secara tertulis kepada Konsultan
       Pengawas dan Konsultan Pengawas memberikan keputusan ukuran mana yang

       akan dipakai dan dijadikan pegangan setelah berunding terlebih dahulu dengan
       Perencana.                                                       

       Kontraktor tidak dibenarkan mengubah dan atau mengganti ukuran-ukuran yang
       tercantum di dalam gambar pelaksanaan tanpa sepengetahuan Konsultan

       Pengawas. Bila hal tersebut terjadi, segala akibat yang akan ada menjadi tanggung
       jawab Kontraktor baik dari segi biaya maupun waktu.              

       Kontraktor harus selalu menyediakan dengan lengkap masing-masing5 (lima)
       salinan, segala gambar-gambar, spesifikasi teknis, addendum, berita-

       beritaperubahan dan gambar-gambar pelaksanaan yang telah disetujui di tempat
       pekerjaan. Dokumen-dokumen ini harus dapat dilihat Konsultan Pengawas setiap
       saat sampai dengan serah terima kesatu. Setelah serah terima kesatu, dokumen-

       dokumen tersebut akan didokumentasikan oleh Pemberi tugas.       
    c) Gambar-Gambar Pelaksanaandan Contoh-contoh                       

       Gambar-gambar pelaksana (shop drawing) adalah gambar-gambar,diagram,
       ilustrasi, jadwal, brosur atau data yang disiapkan Kontraktor atau Sub Kontraktor,

       Supplier atau Prosedur yang menjelaskan bahan-bahan atau sebagian pekerjaan.
       Contoh-contoh adalah benda-benda yang disediakan Kontraktor untuk

       menunjukkan bahan, kelengkapan dan kualitas kerja. Ini akan dipakai oleh
       Konsultan Pengawas untuk menilai pekerjaan, setelah disetujui terlebih dahulu oleh
       Konsultan Perencana.                                             

       Kontraktor akan memeriksa, menandatangani persetujuan dan menyerahkan
       dengan segera semua gambar-gambar pelaksanaan dan contoh-contoh yang

       disyaratkan dalam Dokumen Kontrak atau oleh Konsultan Pengawas. Gambar-
       gambar pelaksanaan dan contoh-contoh harus diberi tanda-tanda sebagaimana

       ditentukan Konsultan Pengawas. Kontraktor harus melampirkan keterangan tertulis
       mengenai setiap perbedaan dengan Dokumen Kontrak jika ada hal-hal demikian.

       Dengan menyetujui dan menyerahkan gambar-gambar pelaksanaan atau contoh-
       contoh, dianggap Kontraktor telah meneliti dan menyesuaikan setiap gambar atau

       contoh tersebut dengan Dokumen Kontrak. Konsultan Pengawas dan Perencana
       akan memeriksa dan menolak atau menyetujui gambar-gambar pelaksanaan atau

       contoh-contoh dalam waktu sesingkat-singkatnya, sehingga tidak mengganggu
       jalannya pekerjaan dengan mempertimbangkan syarat-syarat dalam Dokumen
       Kontrak dan syarat-syarat keindahan.                             

       Kontraktor akan melakukan perbaikan-perbaikan yang diminta Konsultan Pengawas
       dan menyerahkan kembali segala gambar-gambar pelaksanaan dan contoh-contoh

       sampai disetujui. Persetujuan Konsultan Pengawas terhadap gambar-gambar
       pelaksanaan dan contoh-contoh, tidak membebaskan Kontraktor dari tanggung

       jawabnya atas perbedaan dengan Dokumen Kontrak, apabila perbedaan tersebut
       tidak diberitahukan secara tertulis kepada Konsultan Pengawas. Semua pekerjaan

       yang memerlukan gambar-gambar pelaksanaan atau contoh-contoh yang harus
       disetujui Konsultan Pengawas dan Perencana, tidak boleh dilaksanakan sebelum

       ada persetujuan tertulis dari Konsultan Pengawas dan Perencana.  
       Gambar-gambar pelaksanaan atau contoh-contoh harus diserahkan kepada

       Konsultan Pengawas dalam 2 (dua) salinan, Konsultan Pengawas akan memeriksa
       dan mencantumkan tanda-tanda “Telah Diperiksa Tanpa Perubahan” atau “Telah

       Diperiksa Dengan Perubahan” atau “Ditolak”. Satu salinan dipegang oleh Konsultan
       Pengawas untuk arsip, sedangkan yang kedua dikembalikan kepada Kontraktor
       untuk dibagikan atau diperlihatkan kepada Sub Kontraktor atau yang bersangkutan

       lainnya. Sebutan katalog atau barang cetakan, hanya boleh diserahkan apabila
       menurut Konsultan Pengawas hal-hal yang sudah ditentukan dalam katalog atau

       barang cetakan tersebut sudah jelas dan tidak perlu diubah. Barang cetakan ini juga
       harus diserahkan dalam 2 (dua) rangkap untuk masing- masing jenis dan diperlukan

       sama seperti butir di atas.                                      
       Contoh-contoh yang disebutkan dalam Spesifikasi Teknis harus diserahkan kepada

       Konsultan Pengawas dan Perencana.                                

   d) Jaminan Kualitas                                                  
       Kontraktor menjamin pada Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas, bahwa semua

       bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan adalah sama sekali baru, kecuali
       ditentukan lain, serta Kontraktor menyetujui bahwa semua pekerjaan dilaksanakan
       dengan baik, bebas dari cacat teknis dan estetis serta sesuai dengan Dokumen

       Kontrak. Apabila diminta, Kontraktor sanggup memberikan bukti-bukti mengenai
       hal-hal tersebut pada butir ini. Sebelum mendapat persetujuan dari Konsultan

       Pengawas, bahwa pekerjaan telah diselesaikan dengan sempurna, semua
       pekerjaan tetap menjadi tanggung jawab Kontraktor sepenuhnya.    

    e) Nama Pabrik/Merek Yang Ditentukan                                
       Apabila pada Spesifikasi Teknis ini disebutkan nama pabrik/merek dari satu jenis

       bahan/komponen, maka Kontraktor menawarkan dan memasang sesuai dengan
       yang ditentukan. Jadi tidak ada alasan bagi Kontraktor pada waktu pemasangan

       menyatakan barang tersebut sudah tidak terdapat lagi dipasaran ataupun sukar
       didapat dipasaran. Untuk barang-barang yang harus diimport, segera setelah
       ditunjuk sebagai pemenang, Kontraktor harus sesegera mungkin memesan pada

       agennya di Indonesia. Apabila Kontraktor telah berusaha untuk memesan namun
       pada saat pemesanan bahan/merek tersebut tidak/sukar diperoleh, maka

       Perencana akan menentukan sendiri alternatif merek lain dengan spesifikasi
       minimum yang sama. Setelah 1 (satu) bulan menunjukkan pemenang, Kontraktor

       harus memberikan kepada Pemberi Tugas fotocopy dari pemesanan material yang
       diimport pada agen ataupun Importir lainnya, yang menyatakan bahwa material-

       material tersebut telah dipesan (order import).                  
    f) Contoh-Contoh                                                    

       Contoh-contoh material yang dikehendaki oleh Pemberi Tugas atau wakilnya harus
       segera disediakan atas biaya Kontraktor dan contoh-contohtersebut diambil dengan
       jalan atau cara sedemikian rupa, sehingga dapat dianggap bahwa bahan atau

       pekerjaan tersebutlah yang akan dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan nanti.
       Contoh-contoh tersebut jika telah disetujui, disimpan oleh Pemberi Tugas atau

       wakilnya untuk dijadikan dasar penolakan bila ternyata bahan-bahan atau cara
       pengerjaan yang dipakai tidak sesuai dengan contoh, baik kualitas maupun sifatnya
       substitusi.                                                      

       Produk yang disebutkan nama pabrikan, material, peralatan, perkakas, aksesories
       yang disebutkan nama pabriknya dalam RKS, Kontraktor harus melengkapi produk

       yang disebutkan dalam Spesifikasi Teknis, atau dapat mengajukan produk
       pengganti yang setara, disertai data-data yang lengkap untuk mendapatkan

       persetujuan Konsultan Perencana sebelum pemesanan. Produk yang tidak
       disebutkan nama pabriknya, material, peralatan, perkakas, akserories dan produk-

       produk yang tidak disebutkan nama pabriknya di dalam Spesifikasi Teknis,
       Kontraktor harus mengajukan secara tertulis nama negara dari pabrik yang

       menghasilkannya, katalog dan selanjutnya menguraikan data yang   
       menunjukkan secara benar bahwa produk-produk yang dipergunakan adalah sesuai
       dengan Spesifikasi Teknis dan kondisi proyek untuk mendapatkan persetujuan dari

       Pemilik/Perencana.                                               
    g) Material dan Tenaga Kerja                                        

       Seluruh material yang dipergunakan dalam pekerjaan ini harus baru, dan material
       harus tahan terhadap iklim tropis. Seluruh pekerjaan harus dilaksanakan dengan

       cara yang benar dan setiap pekerja harus mempunyai keterampilan yang
       memuaskan, di mana latihan khusus bagi pekerja sangat diperlukan dan Kontraktor

       harus melaksanakannya. Kontraktor harus melengkapi Surat Sertifikat yang sah
       untuk setiap personil ahli yang menyatakan bahwa personal tersebut telah

       mengikuti latihan-latihan khusus ataupun mempunyai pengalaman-pengalaman
       khusus dalam bidang keahlian masing-masing. Klausul disebutkan kembali apabila

       dalam Dokumen Lelang ini ada klausul-klausul yang disebutkan kembali pada butir
       lain, maka ini bukan berarti menghilangkan butir tersebut tetapi dengan pengertian

       lebih menegaskan masalahnya. Jika terjadi hal yang saling bertentangan antara
       gambar atau terhadap Spesifikasi Teknis, maka diambil sebagai patokan adalah

       yangmempunyai bobot teknis dan/atau yang mempunyai bobot biaya paling tinggi.
       Pemilik proyek dibebaskan dari patent dan lain-lain untuk segala “claim” atau

       tuntutan terhadap hak-hak khusus seperti patent dan lain-lain.   
    h) Koordinasi Pekerjaan                                             

       Untuk kelancaran pekerjaan ini, harus disediakan koordinasi dari seluruh bagian
       yang terlibat didalam kegiatan proyek ini. Seluruh aktivitas yang menyangkut dalam

       proyek ini, harus dikoordinir lebih dahulu agar gangguan dan konflik satu dengan
       lainnya dapat dihindarkan. Melokalisasi/memerinci setiap pekerjaan sampai dengan

       detail untuk menghindari gangguan dan konflik, serta harus mendapat persetujuan
       dari Konsultan Perencana/Konsultan Pengawas.                     

    i) Perlindungan Terhadao Orang, Harta Bendadan Pekerjaan            

       Perlindungan terhadap milik umum :                               
        1. Kontraktor harus menjaga jalan umum, jalan kecil dan jalan bersih dari alat-
           alat mesin, bahan-bahan bangunan dan sebagainya serta memelihara

           kelancaran lalu-lintas, baik baik kendaraan maupun pejalan kaki selama
           kontrak berlangsung;                                         

        2. Orang-orang yang tidak berkepentingan : Kontraktor harus melarang siapapun
           yang tidak berkepentingan memasuki tempat pekerjaan dan dengan tegas

           memberikan perintah kepada ahli tekniknya yang bertugas dan para penjaga;
        3. Perlindungan terhadap bangunan yang ada : Selama masa-masa   

           pelaksanaan Kontrak, Kontraktor bertanggung jawab penuh atas segala
          kerusakan bangunan yang ada, utilitas, jalan-jalan, saluran-saluran
          pembuangan dan sebagainya di tempat pekerjaan, dan kerusakan-kerusakan
          sejenis yang disebabkan operasi-operasi Kontraktor, dalam arti kata yang

          luas. Itu semua harus diperbaiki oleh Kontraktor hingga dapat diterima
          Pemberi Tugas;                                                

       4.  Penjagaan dan perlindungan pekerjaan : Kontraktor bertanggung jawab atas
          penjagaan, penerangan dan perlindungan terhadap pekerjaan yang dianggap

          penting selama pelaksanaan Kontrak, siang dan malam. Pemberi Tugas tidak
          bertanggung jawab terhadap Kontraktor dan Sub Kontraktor,atas kehilangan

          atau kerusakan bahan-bahan bangunan atau peralatan atau pekerjaan yang
          sedang dalam pelaksanaan;                                     

       5.  Sarana prasarana yang terkena dampak akibat pekerjaan ini, maka
          kontraktor wajib mengembalikan seperti sediakala.             

       6.  Kesejahteraan, Keamanan dan Pertolongan Pertama : Kontraktor harus
          mengadakan dan memelihara fasilitas kesejahteraan dan tindakan
          pengamanan yang layak untuk melindungi para pekerja dan tamu yang

          datang ke lokasi. Fasilitas dan tindakan pengamanan seperti ini disyaratkan
          harus memuaskan Pemberi Tugas dan tunduk kepada ketentuan     

          Undang- undang yang berlaku pada waktu itu. Di lokasi pekerjaan, Kontraktor
          wajib mengadakan perlengkapan yang cukup untuk pertolongan pertama,

          yang mudah dicapai.                                           
       7.  Gangguan pada tetangga : Segala pekerjaan yang menurut Pemberi Tugas
          mungkin akan menyebabkan adanya gangguan pada penduduk yang   

          berdekatan, hendaknya dilaksanakan pada waktu-waktu sebagaimana
          Pemberi Tugas akan menentukannya dan tidak akan ada tambahan  

          penggganti uang yang akan diberikan kepada Kontraktor sebagai tambahan,
          yang mungkin ia keluarkan.                                    

    j) Peraturan Hak Paten                                              
       Kontraktor harus melindungi Pemilik (Owner) terhadap semua “claim” atau

       tuntutan, biaya atau kenaikan harga karena bencana, dalam hubungan dengan
       merk dagang atau nama produksi, hak cipta pada semua material dan

       peralatanyang dipergunakan dalam proyek ini, iklan Kontraktor tidak diijinkan
       membuat iklan dalam bentuk apapun di dalam sempadan (batas) site atau di tanah
       yang berdekatan tanpa seijin dari pihak Pemberi Tugas.           
N. PERATURAN TEKNIS PEMBANGUNAN YANG DIGUNAKAN                          

  Dalam melaksanakan pekerjaan, kecuali bila ditentukan lain dalam Rencana Kerja dan

  Syarat-syarat (RKS) ini berlaku dan mengikat ketentuan-ketentuan di bawah ini termasuk
  segala perubahan dan tambahannya, yakni :                             

  1) Undang Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;            
  2) Undang Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;           
  3) Undang Undang No. 29 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

  4) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
     Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;                  

  5) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan 
     Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan perubahan-perubahannya;     

  6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2006 tanggal1 Desember
     2006 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;                   
  7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

     Nomor : 31/PRT/M/2015 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri pekerjaan
     umum nomor : 07/PRT/M/2011 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan

     konstruksi dan jasa konsultansi;                                   
  8) Permen PUPR No 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

  9) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
     Nomor : 07/PRT/M/2019 tentang Standar Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi
     melalui Penyedia tanggal 20 Maret 2019;                            

  10) Permen PUPR No  21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen    
     Keselamatan Konstruksi;                                            

  11) Permen PUPR   Nomor   :  14   Tahun  2021  tentang Standard       
     dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;            
  12) Instruksi Menteri PUPR Nomor : 02/IN/M/2021 tentang Protokol Pencegahan

     Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) dalam Penyelenggaraan Jasa
     Konstruksi;                                                        

  13) Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan    
     Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;                            
  14) Standar Nasional Indonesia tentang Bangunan Gedung serta standar teknis yang
     terkait antara lain :                                              

     a) Persyaratan, prinsip, dan peraturan harus sesuai dengan standar Edisi terbaru
        Cipta Karya Pedoman (1995);                                     
     b) Ditetapkan dalam pedoman Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pengembangan
        Program dan Penganggaran (Buku Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan
        Program Penyusunan Dan Penganggaran-SP4);                       
     c) Peraturan/kode untuk peraturan keselamatan dan api untuk bangunan pendidikan.
  15) Persyaratan teknis lainnya terkait pelaksanaan pembangunan sesuai dengan

     peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan di Indonesia termasuk
     Peraturan daerah setempat tentang Bangunan Gedung.                 

O. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN                                             

  Jangka waktu pelaksanaan dibagi 2 bagian:                             

   a. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan fisik adalah selama 90 (sembilan puluh) hari
      kalender, terhitung sejak ditandatanganinya SPMK;                 

   b. Jangka Waktu pemeliharaan pekerjaan fisik selama 180 (seratus delapan puluh) hari
      kalender, terhitung sejak ditanda tanganinya BAST 1 (PHO).        

R. PERSYARATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN                                    
  Dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Ruang Kelas Balai Pelatihan Kesehatan,

  pekerjaan konstruksi harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Rencana Kerja
  dan Syarat-Syarat (RKS) yang terlampir pada dokumen pengadaan dan ketentuan lainnya

  akan diatur dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak).               

S. PENUTUP                                                              

  Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dijadikan acuan dan pedoman

  dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat dicapai hasil pekerjaan yang sesuai dengan
  rencana.                                                              

                                      Kendari, Juni 2023                

                                      Kepala Dinas Kesehatan            
                                      Provinsi Sulawesi Tenggara        

                                      Hj. Usnia, S.KM., M.KM            
                                      Pembina Tk. I, Gol. IV/b          
                                      NIP. 19730107 199203 2 005