Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan

URAIAN SINGKAT  PEKERJAAN                             

 URAIAN PENDAHULUAN                                                       
 1. LATAR BELAKANG                                                        
        Rehabilitasi museum merupakan langkah strategis yang diambil Pemerintah

   Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Kebudayaan Daerah dalam rangka menjaga,
   melestarikan, dan mengembangkan fungsi museum sebagai pusat pelestarian
   sejarah, budaya, dan ilmu pengetahuan. Kondisi fisik bangunan museum yang telah
   mengalami penurunan kualitas, baik pada struktur, arsitektur, maupun fasilitas
   penunjang, berdampak pada terbatasnya kenyamanan dan daya tarik bagi   
   pengunjung.                                                            
        Selain itu, perkembangan teknologi, tuntutan standar pelayanan publik, serta
   kebutuhan akan pengelolaan koleksi yang sesuai standar yang ada mengharuskan
   adanya pembaruan menyeluruh pada sistem ruang pamer, fasilitas konservasi koleksi,

   dan sarana edukasi. Rehabilitasi ini diharapkan dapat mengembalikan peran museum
   sebagai ruang publik yang edukatif, inklusif, dan interaktif, sekaligus memperkuat
   identitas budaya daerah.                                               
       Kerangka Acuan Kerja (KAK) disusun untuk pekerjaan pengawasan sehingga
   Penyedia jasa untuk pengawasan pekerjaan Rehabilitasi museum perlu diarahkan
   secara baik dan menyeluruh dan mampu menghasilkan pengawasan secara teknis
   bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku
   professional.                                                          

2. RUANG LINGKUP                                                          
   A. LINGKUP KEGIATAN                                                    
      Lingkup kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyedia jasa antara lain adalah :
      1. Memeriksa dan mempelajari kondisi lahan dan dokumen untuk pelaksanaan

         konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di
         lapangan.                                                        
      2. Mengawasi dan menyetujui pemakaian bahan, peralatan, tenaga kerja dan

         metode serta produk pelaksanaan, mengawasi ketepatan waktu, mutu dan
         biaya pekerjaan konstruksi.                                      
      3. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas dan
         laju pencapaian volume/realisasi fisik.                          

      4. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan
         yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi.                      
      5. Menyelenggarakan rapat – rapat lapangan secara berkala, membuat laporan

         mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan dengan memasukkan hasil
         rapat di lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan
         konstruksi yang dibuat oleh Kontraktor.                          
      6. Menyetujui program kerja harian/mingguan dan gambar – gambar     

         pelaksanaan (Shop Drawing) yang diajukan oleh Kontraktor.        
      7. Meneliti gambar – gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (As Built
         Drawing) sebelum serah terima pertama.                           

 B. TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN                                             
   1. Konsultan Pengawas bertanggung jawab secara professional atas jasa  

      pengawasan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang
      berlaku.                                                            
   2. Secara umum tanggung jawab konsultan adalah minimal sebagai berikut :
      -  Kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan dokumen pelelangan/pelaksanaan

         yang dijadikan pedoman serta peraturan, standar dan pedoman teknis yang
         berlaku.                                                         
      -  Kinerja pengawasan telah memenuhi standar hasil kerja pengawasan yang
         berlaku, baik kualitas dan kuantitas Tenaga Ahli maupun laporan -laporan yang

         disyaratkan.                                                     
      -  Hasil evaluasi pengawasan dan dampak yang ditimbulkan.           
   3. Penanggunjawab professional pengawasan adalah tidak hanya konsultan sebagai

      suatu Perusahaan, tetapi juga bagi para tenaga ahli professional pengawan yang
      terlibat.