| Reason | |||
|---|---|---|---|
| 0029588381926000 | Rp 2,260,870,000 | - | |
| 0020905105926000 | Rp 2,262,600,000 | - | |
| 0662756386926000 | Rp 2,207,700,000 | Tenaga K3 sudah digunakan pada paket pekerjaan lain | |
| 0021640115926000 | - | - | |
| 0608374294617000 | - | - | |
| 0018082271926000 | - | - | |
| 0317542512926000 | - | - | |
| 0024014631926000 | - | - | |
| 0016460438922000 | - | - | |
| 0437377492617000 | - | - | |
CV Tiga Saudagar | 05*6**6****22**0 | - | - |
| 0027432459922000 | - | - | |
CV Kuda Mas | 0021637780926000 | - | - |
| 0316937234922000 | - | - | |
| 0012375606926000 | - | - | |
| 0014148241926000 | - | - | |
| 0016461030926000 | - | - | |
| 0845044452922000 | - | - |
BAB II. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
A. KETENTUAN UMUM
1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum
Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau
tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut.
1.1 Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang
selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang
melakukan pengawasan melalui audit, reviu,
pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain
terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi
Pemerintah.
1.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakan adalah
bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan
utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam
Dokumen Pemilihan yang pelaksanaanya diserahkan
kepada Penyedia lain (subkontraktor) dan disetujui
terlebih dahulu oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak.
1.3 Daftar Kuantitas dan Harga adalah daftar kuantitas
yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya
keseluruhannya yang merupakan bagian dari
penawaran.
1.4 Direksi Lapangan adalah tenaga/tim pendukung
yang dibentuk/ditetapkan oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak, terdiri dari
1 (satu) orang atau lebih, untuk mengelola
administrasi Kontrak dan mengendalikan pelaksanaan
pekerjaan.
1.5 Harga Kontrak adalah total harga pelaksanaan
pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
1.6 Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat
HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang
ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak yang
telah memperhitungkan biaya tidak langsung,
keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
1.7 Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat
HSP adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per
satu satuan tertentu.
1.8 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah kerangka
waktu yang sudah terinci berdasarkan Masa
Pelaksanaan, setelah dilaksanakan pemeriksaan
lapangan bersama dan disepakati dalam rapat
persiapan pelaksanaan Kontrak.
1.9 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di
luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak
dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban
yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat
dipenuhi.
1.10 Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan
keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya
bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa
Konstruksi.
1.11 Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO
adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang
masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan
tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian
tertulis.
1.12 Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut
Kontrak adalah keseluruhan dokumen yang mengatur
hubungan hukum antara Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak dengan Penyedia
dalam pelaksanaan jasa konsultansi konstruksi atau
pekerjaan konstruksi.
1.13 Kontrak Harga Satuan adalah Kontrak dengan harga
satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur
pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas
penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu
yang telah ditetapkan, volume atau kuantitas
pekerjaanya masih bersifat perkiraan pada saat
Kontrak ditandatangani, pembayaran berdasarkan
hasil pengukuran bersama atas realisasi volume
pekerjaan dan nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah
seluruh pekerjaan diselesaikan.
1.14 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan
APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat
yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan
sebagian kewenangan dan tanggung jawab
Penggunaan Anggaran pada Kementerian
Negara/Lembaga yang bersangkutan.
1.15 Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan
APBD yang selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian
kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi perangkat daerah
1.16 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya
Kontrak ini terhitung sejak tanggal
penandatangananan Kontrak sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan.
1.17 Masa Pelaksanaan adalah jangka waktu untuk
melaksanakan seluruh pekerjaan terhitung sejak
Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal
Penyerahan Pertama Pekerjaan.
1.18 Masa Pemeliharaan adalah jangka waktu untuk
melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh
Penyedia, terhitung sejak Tanggal Penyerahan
Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan.
1.19 Mata Pembayaran Utama adalah mata pembayaran
yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya
minimal 80% (delapan puluh persen) dari seluruh nilai
pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang
nilai bobotnya terbesar.
1.20 Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah metode
yang menggambarkan penguasaan penyelesaian
pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir
meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan
uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan
pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan
secara teknis.
1.21 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya
disingkat Pejabat Penandatangan Kontrak adalah
pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk
mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan
yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran
belanja negara.
1.22 Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau
sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan,
pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan
pembangunan kembali suatu bangunan.
1.23 Pekerjaan Utama adalah rangkaian kegiatan dalam
suatu penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang
memiliki pengaruh terbesar dalam mengakibatkan
terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan
konstruksi dan secara langsung menunjang
terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai
peruntukannya sebagaimana tercantum dalam
rancangan kontrak.
1.24 Pelaku Usaha adalah badan usaha atau
perseorangan yang melakukan usaha dan/atau
kegiatan pada bidang tertentu.
1.25 Pengawas Pekerjaan adalah tim pendukung/badan
usaha yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak yang
bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
1.26 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat
Daerah.
1.27 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang
menggunakan layanan Jasa Konstruksi yang dapat
berupa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna
Anggaran, atau Pejabat Pembuat Komitmen.
1.28 Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan
barang/jasa berdasarkan Kontrak.
1.29 Personel Manajerial adalah tenaga ahli atau tenaga
teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada
organisasi pelaksanaan pekerjaan.
1.30 Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan
kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan
mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh
Kementerian/Lembaga dalam jangka waktu tertentu.
1.31 Subkontraktor adalah Penyedia yang mengadakan
perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia penanggung
jawab Kontrak, untuk melaksanakan sebagian
pekerjaan (subkontrak).
1.32 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan
adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank
Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan
Asuransi/lembaga keuangan khusus yang
menjalankan usaha di bidang pembiayaan,
penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor
Indonesia.
1.33 Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya
disingkat SPMK adalah surat yang diterbitkan oleh
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak kepada Penyedia untuk memulai
melaksanakan pekerjaan.
1.34 Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal yang dinyatakan
pada SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk
memulai melaksanakan pekerjaan.
1.35 Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan adalah
tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai
(Provisional Hand Over/PHO) dinyatakan dalam Berita
Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang
diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak.
1.36 Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan adalah
tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai (Final
Hand Over/FHO) dinyatakan dalam Berita Acara
Serah Terima Akhir Pekerjaan yang diterbitkan oleh
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak.
1.37 Tenaga Kerja Konstruksi adalah tenaga kerja yang
bekerja di sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi
atau analis, dan operator.
2. Penerapan SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih
tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
3. Bahasa dan Hukum 3.1 Bahasa Kontrak harus dalam bahasa Indonesia.
3.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing
harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa
Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak
asing digunakan Kontrak dalam bahasa Indonesia.
3.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di
Indonesia.
4. Korespondensi 4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail
dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak
yang tercantum dalam SSKK.
4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau
persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat
secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap
telah diberitahukan jika telah disampaikan secara
langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK,
atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau
faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam
SSKK.
5. Wakil Sah Para Pihak 5.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan
untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang
disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat
berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak atau Penyedia hanya
dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak
atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK kecuali
untuk melakukan perubahan kontrak.
5.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat
Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan
kepada masing-masing pihak.
5.3 Dalam hal Direksi Lapangan diangkat dan ditunjuk
menjadi Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak, maka selain melaksanakan
pengelolaan administrasi kontrak dan pengendalian
pelaksanaan pekerjaan, Direksi Lapangan juga
melaksanakan pendelegasian sesuai dengan
pelimpahan dari Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak.
6. Larangan Korupsi, 6.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa
Kolusi dan/atau pemerintah, para pihak dilarang untuk :
Nepotisme,
1) menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk
Penyalahgunaan
memberi atau menerima hadiah atau imbalan
Wewenang serta
berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya
Penipuan
untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui
atau patut dapat diduga berkaitan dengan
pengadaan ini;
2) mendorong terjadinya persaingan tidak sehat;
dan/atau
3) membuat dan/atau menyampaikan secara tidak
benar dokumen dan/atau keterangan lain yang
disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan
Kontrak ini.
6.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan
termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk
KSO) dan subkontraktornya (jika ada) tidak pernah
dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang
pada pasal 6.1 di atas.
6.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak terbukti
melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan
sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak sebagai
berikut:
1) pemutusan Kontrak;
2) Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan
sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
3) sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau
Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan
sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan
4) pengenaan Sanksi Daftar Hitam.
6.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak kepada PA/KPA.
6.5 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau
nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
7. Asal Material/Bahan 7.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan
yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan
komponen impor selama pelaksanaan pekerjaan
kepada Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak.
7.2 Asal material/bahan merupakan tempat
material/bahan diperoleh, antara lain tempat
material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
7.3 Kendaraan yang digunakan untuk pengiriman dan
pengangkutan material/bahan mematuhi peraturan
perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
8. Pembukuan Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan
yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan
pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
9. Perpajakan Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan Tenaga Kerja
Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar
semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang
dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan
Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah
termasuk dalam Harga Kontrak.
10. Pengalihan Seluruh 10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan
Kontrak dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai
akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.
10.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak
diputuskan sepihak oleh Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia
dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal
44.2.
11. Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran
ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak yang lain maka
pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-
menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi
pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain.
Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan
secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang
melakukan pengabaian.
12. Penyedia Mandiri Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh
terhadap Tenaga Kerja Konstruki dan subkontraktornya (jika
ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
13. KSO KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut
dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam
pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan
Kontrak ini.
14. Pengawasan 14.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak menetapkan Pengawas Pekerjaan untuk
melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan
sesuai Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat
berasal dari personel Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak (Direksi Teknis) atau
Penyedia Jasa Pengawasan (Konsultan Pengawas).
14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas
Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum dalam
SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal dari
Personel Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak dapat bertindak sebagai
Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak.
15. Tugas dan Wewenang 15.1 Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan
Pengawas Pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk
pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara
mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan
sesuai pelimpahan wewenang dari Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak.
15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan
terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak
tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga di dalam
Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk
menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan
pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan
pernyataan tidak berkeberatan (no objection) untuk
dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan.
Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana
pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia
dari tanggung jawabnya sesuai Kontrak.
15.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan
wewenang paling sedikit meliputi:
1) mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu
pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa pelaksana
konstruksi;
2) memberikan ijin dimulainya setiap tahapan
pekerjaan;
3) memeriksa dan menyetujui kemajuan
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan
ketentuan dalam Kontrak;
4) memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan
konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan;
5) menghentikan setiap pekerjaan yang tidak
memenuhi persyaratan;
6) bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan
Pekerjaan Konstruksi sesuai tugas dan
tanggungjawabnya;
7) memberikan laporan secara periodik kepada
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
15.4 Dalam hal Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas
dan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada
pasal 15.3 yang akan mempengaruhi ketentuan atau
persyaratan dalam kontrak maka Pengawas
Pekerjaan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan
dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak.
15.5 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan perintah
Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan
kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.
16. Penemuan-penemuan Penyedia wajib memberitahukan kepada Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak dan kepada pihak
yang berwenang semua penemuan benda/barang yang
mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi
pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan
dikuasai oleh negara.
17. Akses ke Lokasi Kerja 17.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak, Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak, Pengawas Pekerjaan
dan/atau pihak yang mendapat izin dari Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak ke lokasi
kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang
atau akan dilaksanakan.
17.2 Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan
dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan dan
Penyedia harus berupaya menjaga setiap jalan atau
jembatan dari kerusakan akibat penggunaan/lalu
lintas Penyedia atau akibat personel Penyedia, maka:
a. Penyedia harus bertanggung jawab atas
pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat
pengunaan jalur akses;
b. Penyedia harus menyediakan rambu atau
petunjuk sepanjang jalur akses, dan
mendapatkan perizinan yang mungkin
disyaratkan oleh otoritas terkait untuk
penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk;
c. biaya karena ketidak layakan atau tidak
tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh
Penyedia, harus ditanggung Penyedia; dan
d. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang
mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses.
17.3 Dalam hal untuk menjamin ketersediaan jalan akses
tersebut membutuhkan biaya yang lebih besar dari
biaya umum (overhead) dalam Penawaran Penyedia,
maka Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak dapat mengalokasikan
biaya untuk penyediaan jalur akses tersebut di dalam
Harga Kontrak.
17.4 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang
mungkin timbul selain penggunaan jalur akses
tersebut.
B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK
18. Masa Kontrak Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatangananan Surat
Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para
Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
B.1 Pelaksanaan Pekerjaan
19. Penyerahan Lokasi Kerja 19.1 Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan
dan Personel peninjauan lapangan bersama oleh para pihak.
19.2 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja
sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum
dalam rencana penyerahan lokasi kerja yang telah
disepakati oleh para pihak dalam Rapat Persiapan
Penandatangananan Kontrak, untuk melaksanakan
pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia
sebelum SPMK diterbitkan.
19.3 Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam
Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja.
19.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan
hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi
Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan
dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja yang
selanjutnya akan dituangkan dalam addendum
kontrak.
19.5 Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai
kebutuhan Penyedia yang untuk mulai bekerja pada
Tanggal Mulai Kerja untuk melaksanakan pekerjaan
dan terbukti merupakan suatu hambatan yang
disebabkan oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak, maka kondisi ini ditetapkan
sebagai Peristiwa Kompensasi.
19.6 Penyedia menyerahkan Personel dengan memenuhi
ketentuan sebagai berikut:
19.6.1 bukti sertifikat kompetensi:
1) personel manajerial pada Pekerjaan
Konstruksi; atau
2) personel inti pada Jasa Konsultansi
Konstruksi;
19.6.2 bukti sertifikat kompetensi sebagaimana
dimaksud dalam huruf b dilaksanakan tanpa
menghadirkan personel yang bersangkutan;
19.6.3 perubahan jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan
pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan
melewati batas tahun anggaran;
19.6.4 melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi,
atau analis yang belum bersertifikat pada saat
pelaksanaan pekerjaan; dan
19.6.5 pelaksanaan alih pengalaman/keahlian
bidang konstruksi melalui sistem kerja
praktik/magang, membahas paling sedikit terkait
jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis
keahlian.
Apabila Penyedia tidak dapat menunjukan bukti
sertifikat maka Pejabat Penandatangan Kontrak
meminta Penyedia untuk mengganti personel yang
memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan.
Penggantian personel harus dilakukan dalam
jangka waktu mobilisasi dan sesuai dengan
kesepakatan.
20. Surat Perintah Mulai 20.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kerja (SPMK) Kontrak menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja sejak tanggal penandatangananan
Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak
penyerahan lokasi kerja pertama kali.
20.2 Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan
dan Tanggal Mulai Kerja.
21. Rencana Mutu Pekerjaan 21.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan
Konstruksi (RMPK) menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan
pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada
rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian
dibahas dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak .
21.2 RMPK disusun paling sedikit berisi:
a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Work Method
Statement );
b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/Inspection
and Test Plan (ITP);
c. Pengendalian Subkontraktor dan Pemasok.
21.3 Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan
pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk mencapai
mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan
pekerjaan ini.
21.4 RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi
pekerjaan.
21.5 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK
jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa
Kompensasi.
21.6 Pemutakhiran RMPK harus menunjukan
perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan
dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan,
termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan.
Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan persetujuan
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak .
21.7 Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak terhadap RMPK tidak
mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
22. Rencana Keselamatan 22.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan
Konstruksi (RKK) menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan
pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK
dibahas dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak.
22.2 Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan
pelaksanaan RKK secara konsisten.
22.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.
22.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK
sesuai dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi
perubahan maka dituangkan dalam adendum
Kontrak.
22.5 Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak.
22.6 Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak terhadap pelaksanaan RKK
tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
23. Rapat Persiapan 23.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak
Pelaksanaan Kontrak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan
pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak bersama dengan Penyedia,
unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus
sudah menyelenggarakan rapat persiapan
pelaksanaan kontrak.
23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam
rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
a. Penerapan SMKK:
1) RKK;
2) RMPK;
3) Rencana Kerja Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan (RKPPL) (apabila
ada); dan
4) Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMLL)
(apabila ada);
b. Rencana Kerja;
c. organisasi kerja;
d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan
termasuk permohonan persetujuan memulai
pekerjaan;
e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian
tentang metode kerja yang memperhatikan
Keselamatan Konstruksi; dan
f. hal-hal lain yang dianggap perlu.
23.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak
dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan
Pelaksanaan Kontrak. Apabila dalam rapat persiapan
pelaksanaan kontrak mengakibatkan perubahan isi
Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum
Kontrak.
23.4 Pada tahapan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak,
PA/KPA dapat membentuk Pejabat/Panitia Peneliti
Pelaksanaan Kontrak.
24. Mobilisasi 24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai
dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai
kebutuhan dan Rencana Kerja yang disepakati saat
Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup
pekerjaan, yaitu :
a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang
diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan,
termasuk instalasi alat;
b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah,
gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan
sebagainya; dan/atau
c. mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.
24.3 Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang digunakan
mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan
dimensi kendaraan.
24.4 Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi
dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan
kebutuhan.
25. Pengukuran 25.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Pejabat yang
/Pemeriksaan Bersama berwenang untuk menandatangani Kontrak dan
Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan
Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan
detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap
rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi,
dan Peralatan Utama (Mutual Check 0%).
25.2 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita
Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan
bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka
harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
25.3 Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga
Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti
ketentuan pasal 67 dan 68.
26. Penggunaan Produksi 26.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia
Dalam Negeri berkewajiban mengutamakan material/bahan
produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia
untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia
sesuai dengan yang disampaikan pada saat
penawaran.
26.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan
baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak
yang digunakan mengacu kepada dokumen:
a.
formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk
Penyedia yang mendapat preferensi harga; dan
b.
daftar barang yang diimpor, untuk barang yang
diimpor.
26.3 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan
ketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 26.2,
maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan
perundangan yang berlaku.
B.2 Pengendalian Waktu
27. Masa Pelaksanaan 27.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia
berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan
pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan
pekerjaan sesuai dengan RMPK, serta
menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa
Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK.
27.2 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan
karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan
demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian
tersebut kepada Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak, dengan disertai bukti-bukti
yang dapat disetujui Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak, maka Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat
memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan
melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas
Penyedia dengan membuat adendum Kontrak.
27.3 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa
Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau
Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau
kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.
27.4 Apabila diberlakukan serah terima sebagian
pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan dibuat
berdasarkan bagian pekerjaan tersebut sesuai
dengan SSKK.
27.5 Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian
pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen
Pemilihan.
28. Penundaan Oleh Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis
Pegawas Pekerjaan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap
perintah penundaan ini harus mendapatkan persetujuan dari
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
29. Rapat Pemantauan 29.1 Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat
menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta
satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat
pemantauan diselenggarakan untuk membahas
perkembangan pekerjaan dan perencanaaan atas
sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan
dini.
29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh
Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan
rekamannya diserahkan kepada Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak dan
pihak-pihak yang menghadiri rapat.
29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan,
Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam
rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis
kepada semua pihak yang menghadiri rapat.
30. Peringatan Dini 30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini
mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau
kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu
pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda
penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat
memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan
secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau
kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan
Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus
sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia.
30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan
Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau
mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.
31. Keterlambatan 31.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan
Pelaksanaan Pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat yang berwenang untuk
dan Kontrak Kritis menandatangani Kontrak harus memberikan
peringatan secara tertulis atau memberlakukan
ketentuan kontrak kritis.
31.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila:
a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% -
70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara
realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih
besar 10%
b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70%
- 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan
antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana
lebih besar 5%;
c. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70%
- 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara
realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana
pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui
tahun anggaran berjalan.
31.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat
pembuktian (show cause meeting/SCM)
a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak
berdasarkan laporan dari Pengawas Pekerjaan
memberikan peringatan secara tertulis kepada
Penyedia dan selanjutnya Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak
menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM)
Tahap I.
b. Dalam SCM Tahap I, Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak, Pengawas
Pekerjaan dan Penyedia membahas dan
menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus
dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu
tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan
dalam Berita Acara SCM Tahap I.
c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama,
maka Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak menerbitkan Surat
Peringatan Kontrak Kritis I dan harus
diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas
dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang
harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu
(uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita
Acara SCM Tahap II.
d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua,
maka Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak menerbitkan Surat
Peringatan Kontrak Kritis II dan harus
diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas
dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang
harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu
(uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita
Acara SCM Tahap III.
e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga,
maka Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak menerbitkan Surat
Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat
melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak
dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
f. Apabila uji coba berhasil, namun pada
pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak
dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan
SCM dari awal.
32. Pemberian Kesempatan 32.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal
menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan
berakhir, namun Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak menilai bahwa Penyedia
mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat
memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan.
32.2 Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat
Penandatangan Kontrak untuk:
a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan
sebagai berikut:
1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia
menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50
(lima puluh) hari kalender.
2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan
sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih
belum dapat menyelesaikan pekerjaan,
Pejabat Penandatangan Kontrak dapat:
a) Memberikan kesempatan kedua untuk
penyelesaian sisa pekerjaan dengan
jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal
Penyedia dinilai tidak akan sanggup
menyelesaikan pekerjaannya.
3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia
sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan
angka 2) huruf a), dituangkan dalam adendum
kontrak yang didalamnya mengatur
pengenaan sanksi denda keterlambatan
kepada Penyedia dan perpanjangan masa
berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia
untuk menyelesaikan pekerjaan dapat
melampaui tahun anggaran.
b. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia
dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta
pengenaan sanksi administratif dalam hal antara
lain:
1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan
pekerjaan;
2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan
tidak dapat ditunda; atau
3) Penyedia menyatakan tidak sanggup
menyelesaikan pekerjaan.
32.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum
Kontrak yang didalamnya mengatur:
1) waktu pemberian kesempatan penyelesaian
pekerjaan;
2) pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada
Penyedia;
3) perpanjangan masa berlaku Jaminan
Pelaksanaan; dan
4) sumber dana untuk membiayai penyelesaian
sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun
Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran
berikutnya, apabila pemberian kesempatan
melampaui Tahun Anggaran.
B.3 Penyelesaian Kontrak
33. Serah Terima Pekerjaan 33.1 Setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan selesai,
sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, Penyedia
mengajukan permintaan secara tertulis kepada
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan.
33.2 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk
melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap
hasil pekerjaan.
33.3 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan terhadap
kesesuaian hasil pekerjaan terhadap
kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
33.4 Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari Pengawas
Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak, apabila
dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak
dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak
memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki
dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
33.5 Apabila dalam pemeriksaan dan/atau pengujian hasil
pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam Kontrak maka Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak dan
Penyedia menandatangani Berita Acara Serah
Terima Pertama Pekerjaan.
33.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh
lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5%
(lima persen) merupakan retensi selama masa
pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar
100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan
Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan
sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.
33.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama
Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti
pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
33.8 Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan
permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk
pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan
dapat melampaui Tahun Anggaran. Lamanya Masa
Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK.
33.9 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia
mengajukan permintaan secara tertulis kepada
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan.
33.10 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak setelah menerima pegajuan sebagaimana
pasal 33.9 memerintahkan Pengawas Pekerjaan
untuk melakukan pemeriksaan (dan pengujian
apabila diperlukan) terhadap hasil pekerjaan.
33.11 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan,
Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya
selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah
sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
Kontrak maka Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak dan Penyedia
menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir
Pekerjaan.
33.12 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga
Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan
Jaminan Pemeliharaan.
33.13 Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban
pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak
dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak dan
Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur
dalam pasal 44.3.
33.14 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian
pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya
ditetapkan dalam SSKK.
33.15 Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima
pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu:
a. bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu
sama lain; dan
b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait
satu sama lain dalam pencapaian kinerja
pekerjaan.
33.16 Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara
parsial, maka cara pembayaran, ketentuan denda dan
kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan.
33.17 Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah
serah terima pertama pekerjaan untuk bagian
pekerjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan
sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan
tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum
dalam SSKK.
33.18 Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian
pekerjaan (PHO parsial) dituangkan dalam Berita
Acara.
34. Pengambilalihan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka
waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan
selesai/pengakhiran pekerjaan.
35. Gambar As Built dan 35.1 Penyedia diwajibkan menyerahkan kepada Pejabat
Pedoman Pengoperasian yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
dan Perawatan/ Gambar As-built dan pedoman pengoperasian dan
Pemeliharaan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan SSKK.
35.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman
pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan,
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak berhak menahan uang retensi atau Jaminan
Pemeliharaan.
B.4 Adendum
36. Perubahan Kontrak 36.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum
Kontrak.
36.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila
disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa
hal berikut meliputi:
1) perubahan pekerjaan;
2) perubahan Harga Kontrak;
3) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan
dan/atau Masa Pelaksanaan;
4) perubahan personel manajerial dan/atau
peralatan utama; dan/atau
5) perubahan Kontrak yang disebabkan masalah
administrasi.
36.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat
meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan
Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
36.4 Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak meneliti
kelayakan perubahan kontrak
37. Perubahan Pekerjaan 37.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi
lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar
dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam
dokumen Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak bersama Penyedia dapat
melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:
a. menambah atau mengurangi volume yang
tercantum dalam Kontrak;
b. menambah dan/atau mengurangi jenis
kegiatan/pekerjaan;
c. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar
pekerjaan; dan/atau
d. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
37.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan
seperti yang dimaksud pada pasal 37.1 namun ada
perintah perubahan dari Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak, Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama
Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan
yang meliputi:
a. menambah dan/atau mengurangi jenis
kegiatan/pekerjaan;
b. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar
pekerjaan; dan/atau
c. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
37.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan
dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap
mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam
Kontrak awal.
37.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita
Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.
37.5 Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada pasal 37.1 dan 37.2 mengakibatkan
penambahan Harga Kontrak, perubahan Kontrak
dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga
Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen)
dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan
tersedianya anggaran.
38. Perubahan Harga 38.1 Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh:
1) perubahan pekerjaan;
2) penyesuaian harga; dan/atau
3) Peristiwa Kompensasi.
38.2 Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan
dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan
lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal,
maka pembayaran volume selanjutnya dengan
menggunakan harga satuan yang disesuaikan
dengan negosiasi.
38.3 Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga
satuan timpang, maka harga satuan timpang tersebut
hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang
tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Untuk
kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga
satuan berdasarkan hasil negosiasi.
38.4 Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk
kategori harga satuan timpang, maka dicantumkan
dalam Lampiran A SSKK.
38.5 Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka
Penyedia jasa harus menyerahkan rincian harga
satuannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.
Penentuan harga satuan mata pembayaran baru
dilakukan dengan negosiasi.
38.6 Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga
adalah sebagai berikut:
a) harga yang tercantum dalam Kontrak dapat
berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai
dengan peraturan yang berlaku.
b) penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak
Tahun Jamak dengan yang masa
pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas)
bulan;
c) penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai
bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan
pekerjaan;
d) penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh
kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen
keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost)
dan harga satuan timpang sebagaimana
tercantum dalam penawaran;
e) penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai
dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum
dalam Kontrak awal/adendum Kontrak;
f) penyesuaian harga satuan bagi komponen
pekerjaan yang berasal dari luar negeri,
menggunakan indeks penyesuaian harga dari
negara asal barang tersebut;
g) jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru
sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat
diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13
(tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut
ditandatangani;
h) indeks yang digunakan dalam pelaksanaan
Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan
Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal
Kontrak dan realisasi pekerjaan;
i) jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya
diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan
indeks harga pada saat pelaksanaan.
38.7 Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga
diatur dalam SSKK.
38.8 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi
mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.
39. Perubahan Jadwal 39.1 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat
Pelaksanaan Pekerjaan diakibatkan oleh:
dan/atau Masa
1) perubahan pekerjaan;
Pelaksanaan
2) perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
3) Peristiwa Kompensasi.
39.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan
oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar
untuk hal-hal sebagai berikut:
a. perubahan pekerjaan;
b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau
c. Keadaan Kahar.
39.3 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang
sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat
Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada
pasal 39.2 huruf a atau b.
39.4 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa
Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan
penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh
Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan
yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan.
Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini
atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama
untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin,
maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan
alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan.
39.5 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas
Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak
harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan
dan untuk berapa lama.
39.6 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau
perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam
Adendum Kontrak.
39.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga
penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa
Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta
perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data
penunjang. Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak berdasarkan pertimbangan
Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa
Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa
Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum
Kontrak.
40. Perubahan personel 40.1 Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
manajerial dan/atau Kontrak menilai bahwa Personel Manajerial :
peralatan utama 1. tidak mampu atau tidak dapat melakukan
pekerjaan dengan baik;
2. tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau
3. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan
pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut
meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari
kalender sejak diminta oleh Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak
40.2 Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak menilai bahwa Peralatan Utama :
1. tidak dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi
peralatan; dan/atau
2. tidak sesuai peraturan perundangan terkait beban
dan dimensi kendaraan.
maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan
pengganti dan menjamin peralatan utama tersebut
meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari
kalender sejak diminta oleh Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak
40.3 Dalam hal penggantian Personel Manajerial dan/atau
Peralatan Utama perlu dilakukan, maka Penyedia
berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan
kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga
kerja konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan
tanpa biaya tambahan apapun.
40.4 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dapat menyetujui penempatan/penggantian
Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama
menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah
mendapat rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan.
40.5 Perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan
Utama harus mendapat persetujuan terlebih dahulu
dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dan dituangkan dalam adendum kontrak.
40.6 Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul akibat
perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan
Utama menjadi tanggung jawab Penyedia.
B.5 Keadaan Kahar
41. Keadaan Kahar 41.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana
alam, bencana non alam, bencana sosial,
pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan
gangguan industri lainnya.
41.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal
merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau
kelalaian para pihak.
41.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak atau
Penyedia memberitahukan tentang terjadinya
Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara
tertulis dengan ketentuan :
a. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari
kalender sejak menyadari atau seharusnya
menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan
Kahar
b. menyertakan bukti keadaan kahar; dan
c. menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan
kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau
akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
41.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :
1) pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi
yang berwenang sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan/atau
2) foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang
telah diverifikasi kebenarannya.
41.5 Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan
dapat berupa:
a. Foto/video dokumentasi pekerjaan yang
terdampak;
b. Kurva S pekerjaan; dan
c. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada).
41.6 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak meminta Pengawas Pekerjaan untuk
melakukan penelitian terhadap penyampaian
pemberitahuan Keadaan Kahardan dan bukti serta
hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal
41.4 dan pasal 41.5
41.7 Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, kegagalan salah
satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang
ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera
janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai
pada pasal 41.3. Kewajiban yang dimaksud adalah
hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap
pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau
akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.
41.8 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pelaksanaan
pekerjaan dapat dihentikan. Penghentian Pekerjaan
karena Keadaan Kahar dapat bersifat
a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir
apabila akibat Keadaan Kahar masih
memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya
pekerjaan;
b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak
memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya
pekerjaan.
c. sebagian apabila Keadaan Kahar hanya
berdampak pada bagian Pekerjaan; dan/atau
d. seluruhnya apabila Keadaan Kahar berdampak
terhadap keseluruhan Pekerjaan;
41.9 Penghentian Pekerjaan akibat keadaan kahar sesuai
pasal 41.8 dilakukan secara tertulis oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak dengan
disertai alasan penghentian pekerjaan dan dituangkan
dalam perubahan Rencana Kerja Penyedia
41.10 Dalam hal penghentian pekerjaan mencakup seluruh
pekerjaan (baik sementara ataupun permanen)
karena Keadaan Kahar, maka:
a. Kontrak dihentikan sementara hingga keadaan
kahar berakhir; atau
b. Kontrak dihentikan permanen apabila akibat
Keadaan Kahar tidak memungkinkan
dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
41.11 Penghentian kontrak sebagaimana pasal 41.10
dilakukan melalui perintah tertulis oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak dengan
disertai alasan penghentian kontrak dan dituangkan
dalam adendum kontrak.
41.12 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para
pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa
Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-
kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya
Kontrak akibat Keadan Kahar. Perpanjangan Masa
Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran.
41.13 Selama masa Keadaan Kahar, jika Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak
memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia
untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka
Penyedia berhak untuk menerima pembayaran
sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan
mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai
dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja
dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus
diatur dalam suatu adendum Kontrak.
41.14 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan
permanen, para pihak melakukan pengakhiran
kontrak dan menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai
Kontrak. Penyedia berhak untuk menerima
pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan
hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan
pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan
hasil audit.
B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak
42. Penghentian Kontrak Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan
Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 41.
43. Pemutusan Kontrak 43.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau
Penyedia.
43.2 Pemutusan kontrak dilakukan dengan terlebih dahulu
memberikan surat peringatan dari salah satu pihak ke
pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi
kecuali telah ada putusan pidana.
43.3 Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali
pelanggaran tersebut berdampak terhadap kerugian
atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik,
dan lingkungan dan ditindaklanjuti dengan surat
pernyataan wanprestasi dari pihak yang dirugikan
43.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14
(empat belas) hari kalender setelah Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak/Penyedia
menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan
Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
43.5 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah
satu pihak maka Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak membayar kepada
Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi
pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak dikurangi
denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada),
serta Penyedia menyerahkan semua hasil
pelaksanaan kepada Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak dan selanjutnya menjadi
hak milik Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak.
44. Pemutusan Kontrak oleh 44.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab
Pejabat yang berwenang Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat yang
untuk menandatangani berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat
Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabila:
a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan
dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan
yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur,
dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan
sehat dalam pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang
berwenang;
c. Penyedia berada dalam keadaan pailit yang
diputuskan oleh pengadilan;
d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam
sebelum penandatanganan Kontrak;
e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja;
f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya
Jaminan Pelaksanaan;
g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan
kewajibannya dan tidak memperbaiki
kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah
ditetapkan;
h. berdasarkan penelitian Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak, Penyedia tidak
akan mampu menyelesaikan keseluruhan
pekerjaan walaupun diberikan kesempatan untuk
menyelesaikan pekerjaan;
i. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan
setelah diberikan kesempatan menyelesaikan
pekerjaan;
j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28
(dua puluh delapan) hari kalender dan
penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal
pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan
pengawas pekerjaan; atau
k. Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak bukan
dikarenakan pergantian nama Penyedia.
44.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa
Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka:
1) Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu dicairkan
sebelum pemutusan kontrak;
2) sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau
Jaminan Uang Muka terlebih dahulu dicairkan
(apabila diberikan);
3) Penyedia membayar denda (apabila ada); dan
4) Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam
44.3 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa
Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:
1) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi
atau terlebih dahulu mencairkan Jaminan
Pemeliharaan sebelum pemutusan Kontrak untuk
membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
44.4 Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang
retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan
untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak wajib menyetorkan sebagaimana ditetapkan
dalam SSKK.
44.5 Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud pasal
44.2 dan pasal 44.4 disertai dengan:
a. bukti kesalahan penyedia sesuai dengan
ketentuan Kontrak; dan
b. dokumen pendukung.
44.6 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada
pasal 44.2 di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai
ketentuan dalam SSKK
45. Pemutusan Kontrak oleh Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-
Penyedia Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan
pemutusan Kontrak apabila:
1) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
menyetujui Pengawas Pekerjaan untuk memerintahkan
Penyedia menunda pelaksanaan pekerjaan yang bukan
disebabkan oleh kesalahan Penyedia, dan perintah
penundaan tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh
delapan) hari kalender;
2) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang
disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
46. Pengakhiran Pekerjaan 46.1 Para Pihak dapat menyepakati pengakhiran
pekerjaan dalam hal terjadi:
1) penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan
oleh kesalahan para pihak;
2) pelaksanaan kontrak tidak dapat dilanjutkan
akibat keadaan kahar; atau
3) ruang lingkup kontrak sudah terwujud.
46.2 Pengakhiran pekerjaan sesuai pasal 46.1 dituangkan
dalam addendum final yang berisi perubahan akhir
dari Kontrak.
47. Berakhirnya Kontrak 47.1 Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan
berdasarkan kesepakatan para pihak.
47.2 Kontrak berakhir apabila telah dilakukan pengakhiran
pekerjaan dan hak dan kewajiban para pihak yang
terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
47.3 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak
sebagaimana dimaksud pada pasal 47.2 adalah
terkait dengan pembayaran yang seharusnya
dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.
48. Peninggalan Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan
sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah
pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia,
dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak tanpa kewajiban
perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua
peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan
setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak.
C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA
49. Hak dan Kewajiban Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus
Penyedia dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak,
meliputi :
a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan
sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan
dalam Kontrak;
b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan
prasarana dari Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan
pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik
kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak;
d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan
pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan
dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara
cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan
menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan,
angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan
permanen maupun sementara yang diperlukan untuk
pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang
dirinci dalam Kontrak;
f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan
untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka
memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada
di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan
sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan
baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses
produksi;
h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang
sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam
Kontrak ini;
i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup
pekerjaan ditentukan di SSKK.
50. Penggunaan Dokumen- Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan
Dokumen Kontrak dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya
Informasi yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak
lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar,
serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali
dengan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
51. Hak Kekayaan Intelektual Penyedia wajib melindungi Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari
pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas
pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.
52. Penanggungan Risiko 52.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi,
membebaskan, dan menanggung tanpa batas
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk
tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan,
kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum,
proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang
dikenakan terhadap Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak beserta instansinya (kecuali
kerugian yang mendasari tuntutan tersebut
disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak)
sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal
berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai
dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan :
a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta
benda Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan
tenaga kerja konstruksi;
b. cidera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja
konstruksi;
c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan
cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
52.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan
Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko
kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan
dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali
kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh
kesalahan atau kelalaian Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak.
52.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia
tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam
pasal ini. Dalam hal pertanggungan asuransi tidak
mencukupi maka biaya yang timbul dan/atau selisih
biaya tetap ditanggung oleh Penyedia.
52.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan
atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan
sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau
diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri
jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat
tindakan atau kelalaian Penyedia.
53. Perlindungan Tenaga 53.1 Penyedia dan Subkontraktor berkewajiban atas biaya
Kerja sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja
Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta
melunasi kewajiban pembayaran BPJS tersebut
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan.
53.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan
memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya untuk
mematuhi peraturan keselamatan konstruksi kerja.
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia
beserta Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah
membaca dan memahami peraturan keselamatan
konstruksi kerja tersebut.
53.3 Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada
setiap Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk Tenaga
Kerja Konstruksi Subkontraktor, jika ada)
perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan
memadai.
53.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk
melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang
berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan
dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua
puluh empat) jam setelah kejadian.
54. Pemeliharaan Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah
Lingkungan yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam
maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan
lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya
sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
55. Asuransi 55.1 Apabila disyaratkan, Penyedia wajib menyediakan
asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk
pekerjaan/barang/peralatan yang mempunyai risiko
tinggi terhadap:
a. terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan
pekerjaan atas:
i. segala risiko terhadap kecelakaan;
ii. kerusakan akibat kecelakaan.
b. kehilangan; dan/atau
c. serta risiko lain yang tidak dapat diduga.
55.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak
ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja.
55.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam
penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak.
56. Tindakan Penyedia yang 56.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih
Mensyaratkan dahulu persetujuan tertulis Pejabat yang berwenang
Persetujuan Pejabat untuk menandatangani Kontrak sebelum melakukan
yang berwenang untuk tindakan-tindakan berikut:
menandatangani Kontrak
a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang
atau Pengawas
belum tercantum dalam Lampiran A SSKK;
Pekerjaan
b. menunjuk Personel Manajerial yang namanya
tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
c. mengubah atau memutakhirkan dokumen
penerapan SMKK;
d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.
56.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih
dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan
sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan
berdasarkan rencana kerja dan metode kerja;
b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
c. mengubah Personel Manajerial dan/atau
Peralatan Utama;
d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.
56.3 Tindakan lain dalam pasal 56.1 huruf d dan 56.2 huruf
d dituangkan dalam SSKK
57. Laporan Hasil Pekerjaan 57.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama
pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume
pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan
guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan
pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil
pekerjaan.
57.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan
pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan
pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat sebagai bahan
laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan
realisasi pekerjaan harian.
57.3 Laporan harian berisi:
a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi
pekerjaan;
b. penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap
macam tugasnya;
c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan
peristiwa alam lainnya yang berpengaruh
terhadap kelancaran pekerjaan; dan
f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan
pelaksanaan pekerjaan.
57.4 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan
harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam
periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu
ditonjolkan.
57.5 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan
mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan
dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang
perlu ditonjolkan.
57.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan
konstruksi, Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak dan Penyedia membuat
foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan
pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan.
57.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia,
diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui
oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak.
58. Kepemilikan Dokumen Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan,
dan/atau dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang
dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini
sepenuhnya merupakan hak milik Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak. Penyedia paling lambat pada
waktu pemutusan atau penghentian atau akhir Masa Kontrak
berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti
lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak. Penyedia dapat
menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti
lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan
dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari
diatur dalam SSKK.
59. Kerjasama Antara 59.1 Persyaratan pekerjaan yang disubkontrakkan harus
Penyedia dan memperhatikan:
Subkontraktor
59.1.1 Dalam hal nilai pagu anggaran di atas
Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar
rupiah), jenis pekerjaan yang wajib
disubkontrakkan dicantumkan dalam dokumen
pemilihan berdasarkan penetapan Pejabat
Penandatangan Kontrak dalam dokumen
persiapan pengadaan; dan
59.1.2 Bagian pekerjaan yang wajib
disubkontrakkan yaitu:
1) Sebagian pekerjaan utama yang
disubkontrakkan kepada penyedia jasa
spesialis, dengan ketentuan:
a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud
pada huruf a) sesuai dengan
subklasifikasi SBU;
2) Sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan
utama kepada sub penyedia jasa usaha
kualifikasi kecil dengan ketentuan:
a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud
pada huruf a) tidak mensyaratkan
subklasifikasi SBU.
59.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian
pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
59.3 Subkontraktor dilarang mengalihkan atau
mensubkontrakkan pekerjaan.
59.4 Penyedia Usaha Kecil tidak boleh mensubkontrakkan
pekerjaan kepada pihak lain.
59.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan
kerjasama dengan Subkontraktor hanya boleh
melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan
yang disubkontrakkan (apabila ada) yang dituangkan
dalam Lampiran A SSKK.
59.6 Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang
Disubkontrakkan dan Subkontraktor) tidak boleh
diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan
dituangkan dalam adendum Kontrak.
59.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan
Subkontraktor diawasi oleh Pengawas Pekerjaan dan
Penyedia melaporkan secara periodik kepada
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak.
59.8 Apabila Penyedia melanggar ketentuan sebagaimana
diatur pada pasal 59.4 atau 59.5 maka akan
dikenakan denda senilai pekerjaan yang
disubkontrakkan tersebut.
60. Penyedia Lain Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan
lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan
Penyedia Lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang
berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu,
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
dapat memberikan jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi kerja.
61. Alih Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan
Pengalaman/Keahlian nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh
miliar rupiah), Penyedia memenuhi ketentuan alih
pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja
praktek/magang sesuai dengan jumlah peserta, durasi
pelaksanaan, dan jenis keahlian yang disepakati pada saat
Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.
62. Pembayaran Denda Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial
berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji
terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini.
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
mengenakan denda dengan memotong angsuran
pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran
denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual
Penyedia.
63. Jaminan 63.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak
ini dapat berupa bank garansi atau surety bond.
Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan,
dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat
perintah pencairan dari Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak atau pihak yang diberi
kuasa oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak diterima.
63.2 Penerbit Jaminan selain Bank Umum harus telah
ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa
Keuangan (OJK)
63.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang
Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut:
a. Bank Umum;
b. Perusahaan Asuransi;
c. Perusahaan Penjaminan; atau
d. lembaga keuangan khusus yang menjalankan
usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan
asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor
Indonesia.
63.4 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah
diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan
Penandatanganan Kontrak dengan besar:
a. 5% (lima persen) dari Harga Kontrak; atau
b. 5% (lima persen) dari nilai HPS untuk harga
penawaran atau penawaran terkoreksi di bawah
80% (delapan puluh persen) nilai HPS.
63.5 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang
sejak tanggal penandatangananan Kontrak sampai
dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan
(Provisional Hand Over/PHO).
63.6 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah
pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen)
dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau
menahan uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari
Harga Kontrak;
63.7 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam
rangka pengambilan uang muka yang besarannya
paling kurang sama dengan besarnya uang muka
yang diterima Penyedia.
63.8 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara
proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang
diterima.
63.9 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang
sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka
sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama
Pekerjaan (PHO).
63.10 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus
persen).
63.11 Pengembalian Jaminan Pemeliharan dilakukan paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Masa
Pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan
baik sesuai dengan ketentuan Kontrak.
63.12 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang
sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan
sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan
(Final Hand Over/FHO).
D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MENANDATANGANI
KONTRAK
64. Hak dan Kewajiban Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus
Pejabat yang berwenang dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang untuk
untuk menandatangani menandatangani Kontrak dalam melaksanakan Kontrak,
Kontrak meliputi :
a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan
oleh Penyedia;
b. menerima laporan-laporan secara periodik mengenai
pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal
penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah
ditetapkan dalam Kontrak.
d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang
tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada
Penyedia;
e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang
dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan
pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
f. menilai kinerja Penyedia.
65. Fasilitas Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau
kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK
untuk kelancaran pelaksanan pekerjaan ini.
66. Peristiwa Kompensasi 66.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada
Penyedia yaitu:
a. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat
mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
c. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak tidak memberikan gambar-gambar,
spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang
dibutuhkan;
d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai
jadwal dalam kontrak;
e. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia
untuk melakukan pengujian tambahan yang
setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak
ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
f. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan
pekerjaan;
g. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi
tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya
yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
atau
h. ketentuan lain dalam SSKK.
66.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan
pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan
penyelesaian pekerjaan maka Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak
berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau
memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan.
66.3 Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat
dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan
perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia
kepada Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak, dapat dibuktikan kerugian
nyata.
66.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat
diberikan jika berdasarkan data penunjang dan
perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia
kepada Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak, dapat dibuktikan perlunya
tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
66.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau
perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal
atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa
Kompensasi.
E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA
67. Tenaga Kerja Konstruksi 67.1 Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada
pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat kompetensi
kerja.
67.2 Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial
yang bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan
belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka
Penyedia wajib memastikan dipenuhinya persyaratan
sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa
Pelaksanaan.
68. Personel Manajerial 68.1 Personel Manajerial yang ditempatkan dan
dan/atau Peralatan dipekerjakan harus sesuai dengan yang tercantum
Utama dalam Lampiran A SSKK.
68.2 Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan
untuk pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang
laik dan harus sesuai dengan yang tercantum dalam
Lampiran A SSKK.
68.3 Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga
kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak, Personel Manajerial dapat sewaktu-waktu
disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di
bawah sumpah.
F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA
69. Harga Kontrak 69.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak membayar kepada Penyedia atas
pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Harga
Kontrak.
69.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi :
1) beban pajak;
2) keuntungan dan biaya overhead (biaya umum);
3) biaya pelaksanaan pekerjaan; dan
4) biaya penerapan SMKK.
69.3 Rincian Harga Kontrak sesuai dengan rincian yang
tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
69.4 Besaran Harga Kontrak sesuai dengan penawaran
yang sebagaimana yang telah diubah terakhir kali
sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
70. Pembayaran 70.1 Uang Muka
a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi
peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran
uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material
dan/atau untuk persiapan teknis lain.
b. Untuk usaha non kecil, uang muka dapat
diberikan paling tinggi 20% (dua puluh persen)
dari Harga Kontrak.
c. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat
diberikan paling tinggi 15% (lima belas persen)
dari Harga Kontrak.
d. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan
dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan
Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka
yang diterima.
e. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia
harus mengajukan permohonan pengambilan
uang muka secara tertulis kepada Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak
disertai dengan rencana penggunaan uang muka
untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak
dan rencana pengembaliannya.
f. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) kepada Pejabat
Penandatangananan Surat Perintah Membayar
(PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf
f, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah
Jaminan Uang Muka diterima.
g. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan
berangsur-angsur secara proporsional pada
setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling
lambat harus lunas pada saat pekerjaan
mencapai prestasi 100% (seratus persen).
70.2 Prestasi pekerjaan
Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati
dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak, dengan ketentuan:
a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai
laporan kemajuan hasil pekerjaan;
b. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi
kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan
diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak;
c. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang
sudah terpasang;
d. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan
atau sistem termin sesuai ketentuan dalam SSKK;
e. pembayaran harus memperhitungkan:
1) angsuran uang muka;
2) peralatan dan/atau bahan yang menjadi
bagian permanen dari hasil pekerjaan yang
akan diserahterimakan (material on site)
yang sudah dibayar sebelumnya;
3) denda (apabila ada);
4) pajak; dan/atau
5) uang retensi.
f. untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak,
permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti
pembayaran kepada seluruh Subkontraktor
sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran
kepada Subkontraktor dilakukan sesuai prestasi
pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh
Subkontraktor tanpa harus menunggu
pembayaran terlebih dahulu dari Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak;
g. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah
pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan
Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan
ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia;
h. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja
setelah pengajuan permintaan pembayaran dari
Penyedia diterima harus sudah mengajukan
Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat
Penandatanganan Surat Perintah Membayar
(PPSPM);
i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam
perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan
untuk menunda pembayaran. Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak
dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan
perhitungan prestasi sementara dengan
mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi
perselisihan.
70.3 Material on Site
Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari
hasil pekerjaan memenuhi ketentuan:
a. bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian
permanen dari hasil pekerjaan
b. bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan
uji fungsi (commisioning), serta merupakan
bagian dari pekerjaan utama harus memenuhi
ketentuan sebagai berikut:
(1) berada di lokasi pekerjaan sebagaimana
tercantum dalam Kontrak dan
perubahannya;
(2) memiliki sertifikat uji mutu dari
pabrikan/produsen;
(3) bersertifikat garansi dari produsen/agen
resmi yang ditunjuk oleh produsen;
(4) disetujui oleh Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak sesuai
dengan capaian fisik yang diterima;
(5) dilarang dipindahkan dari area lokasi
pekerjaan dan/atau dipindah-tangankan
oleh pihak manapun; dan
(6) keamanan penyimpanan dan risiko
kerusakan sebelum diserahterimakan
secara satu kesatuan fungsi merupakan
tanggung jawab Penyedia.
c. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak
diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan
dibuat/dirakit oleh Penyedia;
d. besaran yang akan dibayarkan dari material on
site (maksimal sampai dengan 70%) dari Harga
Satuan Pekerjaan (HSP);
e. besaran nilai pembayaran dan jenis material on
site dicantumkan di dalam SSKK.
70.4 Denda dan Ganti Rugi
a. Denda merupakan sanksi finansial yang
dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda
keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan
pekerjaan, denda keterlambatan dalam
perbaikan Cacat Mutu, denda terkait
pelanggaran ketentuan subkontrak.
b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang
dikenakan kepada Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak maupun
Penyedia karena terjadinya cidera
janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi
adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan
kepada Penyedia atas keterlambatan
penyelesaian pekerjaan adalah:
1) 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian
Kontrak yang tercantum dalam Kontrak
(sebelum PPN); atau
2) 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak
(sebelum PPN);
sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
d. Besaran denda cacat mutu sebesar 1‰ (satu
perseribu) per hari keterlambatan perbaikan dari
nilai biaya perbaikan pekerjaan yang ditemukan
cacat mutu.
e. Besaran denda pelanggaran subkontrak sebesar
nilai pekerjaan subkontrak yang disubkontrakkan
tidak sesuai ketentuan.
f. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa
Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak atas
keterlambatan pembayaran adalah sebesar
bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar,
berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku
pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia,
sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang
berwenang;
g. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi
diperhitungkan dalam pembayaran prestasi
pekerjaan.
h. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah
Harga Kontrak setelah dituangkan dalam
adendum kontrak.
i. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan
tagihan disertai perhitungan dan data-data.
71. Hari Kerja 71.1 Orang hari standar atau satu hari orang bekerja
adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja
(efektif) dan 1 (satu) jam istirahat.
71.2 Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan
apapun di lokasi kerja pada waktu yang secara
ketentuan peraturan perundang-undangan
dinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam kerja
normal, kecuali:
a. dinyatakan lain di dalam Kontrak;
b. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak memberikan izin; atau
c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk
keselamatan/perlindungan masyarakat, dimana
Penyedia harus segera memberitahukan urgensi
pekerjaan tersebut kepada Pengawas Pekerjaan
dan Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak.
71.3 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya
disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-
masing pekerja dapat diperiksa oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak.
71.4 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja
efektif dan jam kerja normal harus mengikuti
ketentuan Menteri yang membidangi
ketenagakerjaan.
71.5 Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif
dan/atau jam kerja normal harus diawasi oleh
Pengawas Pekerjaan.
72. Perhitungan Akhir 72.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir
dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus
persen) dan berita acara serah terima pertama
pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak.
72.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia
berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas
Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir
yang jatuh tempo. Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak berdasarkan hasil
penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan
berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk
pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat
7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan
dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima
oleh Pengawas Pekerjaan.
73. Penangguhan 73.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap
angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia
gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya,
termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai
dengan waktu yang telah ditetapkan.
73.2 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada
Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran,
disertai alasan-alasan yang jelas mengenai
penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan
untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
73.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan
dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
73.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak, penangguhan
pembayaran akibat keterlambatan penyerahan
pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan
pengenaan denda kepada Penyedia.
G. PENGAWASAN MUTU
74. Pengawasan dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
Pemeriksaan berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan
terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh
Penyedia. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk
melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua
pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
75. Penilaian Pekerjaan 75.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Sementara oleh Pejabat Kontrak dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat
yang berwenang untuk melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan
menandatangani Kontrak yang dilakukan oleh Penyedia.
75.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap
mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.
76. Pemeriksaan dan 76.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Pengujian Cacat Mutu Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa
setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia
secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang
ditemukan. Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan
dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan
dan mengungkapkan Cacat Mutu , serta menguji hasil
pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak atau
Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu .
Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat
Mutu selama Masa Kontrak.
76.2 Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan
Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu
yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan
Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya
cacat mutu maka Penyedia berkewajiban untuk
menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak
ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut
dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
77. Perbaikan Cacat Mutu 77.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan
menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada
Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu
tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat
Mutu selama Masa Kontrak.
77.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut,
Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat
Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam
pemberitahuan.
77.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam
jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak,
berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan,
berhak untuk secara langsung atau melalui pihak
ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak melakukan perbaikan
tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti
biaya perbaikan tersebut. Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak dapat memperoleh
penggantian biaya dengan memotong pembayaran
atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada)
atau uang retensi atau pencairan Jaminan
Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya
penggantian akan diperhitungkan sebagai utang
Penyedia kepada Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak yang telah jatuh tempo.
77.4 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak selama
masa pelaksanaan maka penyedia wajib memperbaiki
cacat mutu tersebut dan Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak tidak melakukan
pembayaran pekerjaan sebelum cacat mutu tersebut
selesai diperbaiki.
77.5 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak selama
masa pemeliharaan maka penyedia wajib
memperbaiki cacat mutu tersebut dalam jangka waktu
yang ditentukan dan mengenakan denda
keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan
Cacat Mutu.
77.6 Penyedia yang tidak melaksanakan perbaikan cacat
mutu sewaktu masa pemeliharaan dapat diputus
kontrak dan dikenakan sanksi daftar hitam.
77.7 Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan
perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan
ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak.
77.8 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dapat memperpanjang Masa Pemeliharaan
dalam hal jangka waktu perbaikan cacat mutu akan
melampaui Masa Pemeliharaan.
78. Kegagalan Bangunan 78.1 Kegagalan Bangunan terhitung sejak Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan
78.2 Penyedia bertanggung jawab atas Kegagalan
Bangunan selama Umur Konstruksi yang tercantum
dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun,
dan dalam SSKK agar dicantumkan lama
pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan yang
ditetapkan apabila rencana Umur Konstruksi kurang
dari 10 (sepuluh) tahun.
78.3 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak bertanggungjawab atas Kegagalan
Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang
ditetapkan dalam SSKK.
78.4 Penyedia berkewajiban untuk melindungi,
membebaskan, dan menanggung tanpa batas
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk
tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan,
kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum,
proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang
dikenakan terhadap Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak beserta instansinya (kecuali
kerugian yang mendasari tuntutan tersebut
disebabkan kesalahan atau kelalaian Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak)
sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan
harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian
pihak ketiga yang timbul dari Kegagalan Bangunan.
78.5 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak maupun Penyedia berkewajiban untuk
menyimpan dan memelihara semua dokumen yang
digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama
Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi
tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
BAB.III. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK KONTRAK
Pasal Ketentuan Data
dalam
SSUK
4.1 & 4.2 Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:
Satuan Kerja Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak :RSUD WAIKABUBAK
Nama : STEFANUS BILI, ST
Alamat : Jl. Adyaksa Km.3 -Waikabubak
Website : -
E-mail : [email protected]
Faksimili : -
Penyedia : …………………………….........................
Nama : ……………………………………
Alamat : ………………………………………..
E-mail : ……………………………………….
Faksimili : -
4.2 & 5.1 Wakil Sah Para Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
Pihak
Untuk Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak:
Nama : ……………………………………………….
-
Untuk Penyedia:
Nama : ……………………………………………….
-
6.3.b & Pencairan Jaminan dicairkan dan disetorkan pada KAS DAERAH
6.3.c 44.4 Jaminan
& 44.6
27.1 Masa Masa Pelaksanaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari
Pelaksanaan kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum
dalam SPMK.
27.4 Masa 1. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak)
Pelaksanaan …………… [diisi bagian pekerjaannya] selama ......... [diisi
untuk Serah jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] hari kalender
Terima terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam
Sebagian SPMK.
Pekerjaan
2. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak)
(Bagian …………… [diisi bagian pekerjaannya] selama ......... [diisi
Kontrak) jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] hari kalender
terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam
SPMK.
3. Dst.
Catatan:
Ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan serah terima
sebagian pekerjaan (secara parsial) sesuai dengan yang
dicantumkan dalam dokumen pemilihan (rancangan kontrak)
33.8 Masa Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (Seratus Delapan
Pemeliharaan Puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan
Pertama Pekerjaan (PHO).
33.19 Serah Terima Dalam Kontrak ini diberlakukan serah terima pekerjaan
Sebagian sebagian atau secara parsial untuk bagian kontrak sebagai
Pekerjaan berikut:
(Bagian
1. ............
Kontrak)
2. ............
3. Dst
[diisi bagian pekerjaan yang akan dilakukan serah terima
sebagian pekerjaan (secara parsial sesuai dengan yang
dicantumkan dalam dokumen pemilihan (rancangan kontrak)
33.22 Masa 1. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan (bagian
Pemeliharaan Kontrak)…………… [diisi bagian pekerjaannya] selama
untuk Serah ......... [diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf]
Terima hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama
Sebagian bagian pekerjaan …………… [diisi bagian pekerjaannya].
Pekerjaan 2. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak)
(Bagian …………… [diisi bagian pekerjaannya] selama ......... [diisi
Kontrak) jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] hari kalender
terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian
pekerjaan …………… [diisi bagian pekerjaannya].
3. Dst.
Catatan:
Ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan serah terima
sebagian pekerjaan (secara parsial) dan sudah ditetapkan
dalam Dokumen Pemilihan.
35.1 Gambar As Gambar ”As built” diserahkan paling lambat 14 (empat belas)
Built dan hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
Pedoman
Pengoperasian
dan Perawatan/
Pemeliharaan
38.7 Penyesuaian Penyesuaian harga …………….. [dipilih: diberikan/tidak
Harga diberikan] dalam hal diberikan maka rumusannya sebagai
berikut:
Hn = Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+.....)
Hn = Harga Satuan pada saat pekerjaan
dilaksanakan;
Ho = Harga Satuan pada saat harga penawaran;
A = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan
overhead, dalam hal penawaran tidak
mencantumkan besaran komponen
keuntungan dan overhead maka a = 0,15
b, c, = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga
d kerja, bahan, alat kerja, dsb;
Penjumlahan a+b+c+d+....dst adalah 1,00
Bn, = Indeks harga komponen pada bu la n saat
Cn, pekerjaan dilaksanakan
Dn
Bo, = Indeks harga komponen pada bulan
Co, penyampaian penawaran.
Do
Rumusan tersebut diatas memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
a) Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja, alat kerja, bahan
bakar, dan sebagainya ditetapkan seperti contoh
sebagai berikut:
KoefisienKomponen
Pekerjaan
a. b. c. d. a+b+c+d
Timbunan 0,15 …. …. …. 1,00
Galian 0,15 …. …. …. 1,00
Galian 0,15 …. …. …. 1,00
dengan alat
Beton 0,15 …. …. …. 1,00
Betonbertulang 0,15 …. …. …. 1,00
b) Koefisien komponen kontrak ditetapkan oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak dari
perbandingan antara harga bahan, tenaga kerja, alat kerja,
dan sebagainya (apabila ada) terhadap Harga Satuan dari
pembobotan HPS dan dicantumkan dalam Dokumen
Pemilihan (Rancangan Kontrak).
c) Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan
BPS.
d) Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan
BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh
instansi teknis.
e) Rumusan penyesuaian Harga Kontrak ditetapkan sebagai
berikut:
Pn = (Hn1xV1)+(Hn2xV2)+(Hn3xV3)+.... dst
Pn = Harga Kontrak setelah dilakukan
penyesuaian Harga Satuan;
Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen
pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian
harga menggunakan rumusan penyesuaian
Harga Satuan;
V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan
yang dilaksanakan.
f) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, apabila
Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan
beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
g) Penyedia dapat mengajukan tagihan secara berkala paling
cepat 6 (enam) bulan setelah pekerjaan yang diberikan
penyesuaian harga tersebut dilaksanakan.
h) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, apabila
Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan
beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
45.b Pembayaran Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh
Tagihan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk
pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (Empat Belas.) hari
kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen
penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak .
49.(i) Hak dan Hak dan kewajiban Penyedia :
Kewajiban
1. ……….
Penyedia
2. ……….
3. Dst
[diisi hak dan kewajiban Penyedia yang timbul akibat lingkup
pekerjaan selain yang sudah tercantum dalam SSUK]
56.3 Tindakan Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan
Penyedia yang Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
Mensyaratkan adalah : Tidak Ada
Persetujuan
Pejabat yang
berwenang
untuk
menandatanga
ni Kontrak
56.3 Tindakan Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan
Penyedia yang Pengawas Pekerjaan adalah Tidak Ada
Mensyaratkan
Persetujuan
Pengawas
Pekerjaan
58 Kepemilikan Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan
Dokumen piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini
dengan pembatasan sebagai berikut: Tidak Ada
65 Fasilitas Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak akan
memberikan fasilitas berupa : Tidak Ada
66.1.(h) Peristiwa Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada
Kompensasi Penyedia adalah : Tidak Ada
70.1.(e) Besaran Uang Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 30 % (Tiga Puluh
Muka Persen.) dari Harga Kontrak.
70.2.(d) Pembayaran Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Termin
Prestasi
Pekerjaan Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan
tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :
1. Foto Fisik Lapangan;
2. Laporan Prosentase Fisik Lapangan;
3. Addendum Kontrak (apabila Ada)
4. Dst
70.3.(e) Pembayaran Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau
Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama
Peralatan (material on site), ditetapkan sebagai berikut:
1. ....[diisi bahan/peralatan].... dibayar .......% dari harga satuan
pekerjaan;
2. ....[diisi bahan/peralatan].... dibayar .......% dari harga satuan
pekerjaan;
3. ..............dst.
[contoh yang termasuk material on site peralatan: eskalator, lift,
pompa air stationer, turbin, peralatan elektromekanik;
bahan fabrikasi: sheet pile, geosintetik, konduktor, tower,
insulator,wiremesh pabrikasi
bahan jadi: beton pracetak]
[contoh yang tidak termasuk material on site: pasir, batu,
semen, aspal, besi tulangan]
70.4.(c) Denda akibat Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari
Keterlambatan keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Nilai Kontrak
(sebelum PPN)
78.2 Umur a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi
Konstruksi dan selama 5 (Lima.) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir
Pertanggungan Pekerjaan.
terhadap
b. Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan
Kegagalan
selama 5 (Lima) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir
Bangunan
Pekerjaan.
LAMPIRAN A SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
DAFTAR HARGA SATUAN TIMPANG*)
Harga
Harga %
Mata Satuan Satuan
No Kuantitas Satuan Terhadap Keterangan
Pembayaran Ukuran Penawaran
HPS (Rp) HPS
(Rp)
1 ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
2 ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
3 Dst
Catatan:
*)Didapatkan dari pokja pemilihan (apabila ada)
DAFTAR PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN DAN SUBKONTRAKTOR (apabila
ada)
1) Pekerjaan Utama
Bagian Pekerjaan yang Nama Alamat Kualifikasi
No Keterangan
Disubkontrakkan*) Subkontraktor**) Subkontraktor**) Subkontraktor**)
1 ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
2 ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
3 Dst
Catatan:
*) Wajib diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak
**) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran
2) Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama
Bagian Pekerjaan yang Nama Alamat Kualifikasi
No Keterangan
Disubkontrakkan*) Subkontraktor**) Subkontraktor**) Subkontraktor**)
1 ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
2 ……….. ……….. ……….. ……….. ………..
3 Dst
Catatan:
*) Wajib diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak
**) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran
DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL
Jabatan dalam
Tingkat Pengalaman Sertifikat Kompetensi
No Nama Pekerjaan yang akan Keterangan
Pendidikan Kerja (Tahun) Kerja
dilaksanakan
Catatan:
*) Wajib diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak
**) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran
DAFTAR PERALATAN UTAMA
Merek, Type & Kapasitas Luas /
Status Keterangan
No Jenis Macam Alat Nomor Mesin Output saat Jumlah Kondisi
Kepemilikan Lokasi Alat
Peralatan ini
Catatan:
*) Wajib diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak
**) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawar| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 12 August 2019 | Penataan Bangunan Kawasan Gerejawi Hapu Mbay Waingapu Kab. Sumba Timur | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Rp 6,557,333,000 |
| 1 July 2021 | Pembangunan Ruang Bangunan Gedung Smk Negeri Di Kabupaten Sumba Barat Daya | Provinsi Nusa Tenggara Timur | Rp 5,726,029,000 |
| 27 May 2019 | Pembangunan Pasar Rakyat Bali Loku - Desa Bali Loku (Dak) | Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat | Rp 1,490,740,000 |
| 10 June 2019 | Pembangunan Pasar Ombarade (Dak Penugasan- Pasar ) | Kab. Sumba Barat Daya | Rp 1,454,584,500 |
| 25 June 2014 | Belanja Modal Penataan Halaman / Taman Pembangunan Pagar, Garasi Mobil, Ruang Merokok Dan Penataan Halaman Rumah Dokter | Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah | Rp 1,300,000,000 |
| 29 June 2018 | Pembangunan Pasar Weetombo | Kab. Sumba Barat Daya | Rp 1,257,000,000 |
| 29 June 2018 | Pembangunan Pasar Kori | Kab. Sumba Barat Daya | Rp 1,200,000,000 |
| 25 May 2016 | Renovasi Dan Pembangunan Pasar Kabukarudi | Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat | Rp 1,100,000,000 |
| 10 April 2018 | Pembangunan Pasar Beradolu | Kab. Sumba Barat | Rp 1,000,450,000 |
| 12 April 2023 | Penataan Prasarana Sarana Umum Kampung Galimara | Kab. Sumba Barat | Rp 1,000,000,000 |