Penataan Halaman Kantor Bkad

Spesifikasi Teknis                                                  

                           RKS                                      
            RENCANA  KERJA DAN SYARAT - SYARAT                      

1.  URAIAN UMUM                                                     

1.1. PEKERJAAN                                                      
    1) Pekerjaan ini adalah meliputi Pekerjaan PENATAAN HALAM KANTOR BKAD
    2) Istilah “Pekerjaan” mencakup penyediaan semua tenaga kerja (tenaga ahli, tukang, buruh dan lainnya),

       bahan bangunan dan peralatan/perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan termaksud.
    3) Pekerjaan harus diselesaikan seperti yang dimaksud dalam RKS, Gambar-gambar Rencana, Berita Acara
       Rapat Penjelasan Pekerjaan serta Agenda yang disampaikan selama pelaksanaan.

1.2. PERATURAN YANG DI PERGUNAKAN                                   
    Dalam melaksanakan pekerjaannya Kontraktor harus tunduk kepada :
    1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

    2) Undang – Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
    3) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
    4) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia
       No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

    5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Jasa Konsultasi No. 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan
       Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi                            
    6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan
       Bangunan Gedung Negara.                                      

    7) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 29/PRT/M/2006 tentang Persyaratan Teknis Bangunan
       Gedung                                                       
    8) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 10/KPTS/2000 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada
       Bangunan Umum dan Lingkungan                                 

    9) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan
       Terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
    10) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen
       Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan                        

    11) Keputusan Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman Departemen Permukiman dan Prasarana
       Wilayah No. 58/KPTS/DM/2002 tentang Petunjuk Teknis Rencana Tindakan Darurat Kebakaran pada
       Bangunan Gedung.                                             
    12) Peraturan umum Pemeriksaan Bahan-bahan Bangunan (PUPB NI-3/56)

    13) Peraturan Umum Bahan Nasional (PUBI 982)                    
    14) Peraturan Perburuhan di Indonesia (Tentang Pengarahan Tenaga Kerja)
    15) Peraturan – peraturan di Indonesia (Tentang Pengarahan Tenaga Kerja)
    16) Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung SNI 2847 : 2013

                                                        I -1        
Spesifikasi Teknis                                                  

    17) Peraturan Umum Instalasi Air (AVWI)                         
    18) Standar Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Bangunan Gedung SNI 1726-2002
    19) Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung SNI 03-2847-2002

    20) Tata Cara Perencanaan Struktur Baja untuk Bangunan Gedung SNI 03-1729-2002
1.3. DOKUMEN KONTRAK                                                

    1) Dokumen Kontrak yang harus dipatuhi oleh Kontraktor terdiri atas :
       a. Surat Perjanjian Pekerjaan                                
       b. Surat Penawaran Harga dan Perincian Penawaran             
       c. Gambar-gambar Kerja/Pelaksanaan                           

       d. Rencana Kerja dan Syarat-syarat                           
       e. Agenda yang disampaikan oleh Pengawas Lapangan selama masa pelaksanaan
    2) Kontraktor wajib untuk meneliti gambar-gambar, RKS dan dokumen kontrak lainnya yang berhubungan.
       Apabila terdapat perbedaan/ketidak-sesuaian antara RKS dan gambar-gambar pelaksanaan, atau antara

       gambar satu dengan lainnya, Kontraktor wajib untuk memberitahukan/melaporkannya kepada Pengawas
       Lapangan.                                                    
       Persyaratan teknik pada gambar dan RKS yang harus diikuti adalah :
       a. Bila terdapat perbedaan antara gambar rencana dengan gambar detail, maka gambar detail yang

          diikuti.                                                  
       b. Bila skala gambar tidak sesuai dengan angka ukuran, maka ukuran dengan angka yang diikuti, kecuali
          bila terjadi kesalahan penulisan angka tersebut yang jelas akan menyebabkan
          ketidaksempurnaan/ketidaksesuaian konstruksi, harus mendapatkan keputusan Konsultan Pengawas

          lebih dahulu.                                             
       c. Bila terdapat perbedaan antara RKS dan gambar, maka RKS yang diikuti kecuali bila hal tersebut
          terjadi karena kesalahan penulisan, yang jelas mengakibatkan kerusakan/kelemahan konstruksi, harus
          mendapatkan keputusan Konsultan Pengawas.                 

       d. RKS dan gambar saling melengkapi bila di dalam gambar menyebutkan lengkap sedang RKS tidak,
          maka gambar yang harus diikuti demikian juga sebaliknya.  
       e. Yang dimaksud dengan RKS dan gambar di atas adalah RKS dan gambar setelah mendapatkan
          perubahan/penyempurnaan di dalam berita acara penjelasan pekerjaan.

    3) Bila akibat kekurang telitian Kontraktor Pelaksana dalam melakukan pelaksanan pekerjaan, terjadi
       ketidaksempurnaan konstruksi atau kegagalan struktur bangunan, maka Kontraktor Pelaksana harus
       melaksanakan pembongkaran terhadap konstruksi yang sudah dilaksanakan tersebut dan
       memperbaiki/melaksanakannya kembali setelah memperoleh keputusan Konsultan Pengawas tanpa ganti

       rugi apapun dari pihak-pihak lain.                           

                                                        I -2        
Spesifikasi Teknis                                                  

2.  LINGKUP PEKERJAAN                                               

2.1 KETERANGAN UMUM                                                 
  1) Pekerjaan ini meliputi pekerjaan PENATAAN HALAM KANTOR BKAD tersebut secara umum terdiri dari pekerjaan
    standar maupun non standar.                                     

  2) Secara teknis, pekerjaan ini mencakup keseluruhan proses pembangunan dari persiapan sampai dengan
    pembersihan/pemberesan halaman, dan dilanjutkan dengan masa pemeliharaan seperti yang ditentukan,
    mencakup :                                                      
    a. Pekerjaan Persiapan                                          

    b. Pekerjaan Galian Dan Urugan                                  
    c. Pekerjaan Lantai Rabat                                       
    d. Pekerjaan Parkiran                                           
    e. Pekerjaan Letter Huruf Papan Nama Dan Lambang                

2.2 SARANA DAN CARA KERJA                                           
    1) Kontraktor wajib memeriksa kebenaran dari kondisi pekerjaan meninjau tempat pekerjaan, melakukan

       pengukuran-pengukuran dan mempertimbangkan seluruh lingkup pekerjaan yang dibutuhkan untuk
       penyelesaian dan kelengkapan dari proyek.                    
    2) Kontraktor harus menyediakan tenaga kerja serta tenaga ahli yang cakap dan memadai dengan jenis
       pekerjaan yang dilaksanakan, serta tidak akan mempekerjakan orang-orang yang tidak tepat atau tidak

       terampil untuk jenis-jenis pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Kontraktor harus selalu menjaga disiplin
       dan aturan yang baik diantara pekerja/karyawannya.           
    3) Kontraktor harus menyediakan alat-alat kerja dan perlengkapan seperti beton molen, pompa air, timbris,
       waterpas, alat-alat pengangkut dan peralatan lain yang diperlukan untuk pekerjaan ini. Peralatan dan

       perlengkapan itu harus dalam kondisi baik.                   
    4) Kontraktor wajib mengawasi dan mengatur pekerjaan dengan perhatian penuh dan menggunakan
       kemampuan terbaiknya. Kontraktor bertanggung jawab penuh atas seluruh cara pelaksanaan, metode,
       teknik, urut-urutan dan prosedur, serta pengaturan semua bagian pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.

    5) Shop Drawing (gambar kerja) harus dibuat oleh Kontraktor sebelum suatu komponen konstruksi
       dilaksanakan.                                                
    6) Shop Drawing harus sudah mendapatkan persetujuan Konsultan MK dan Konsultan Perencana sebelum
       elemen konstruksi yang bersangkutan dilaksanakan.            

    7) Sebelum penyerahan pekerjaan kesatu, Kontraktor Pelaksana sudah harus menyelesaikan gambar sesuai
       pelaksanaan yang terdiri dari :                              
       a. Gambar rancangan pelaksanaan yang tidak mengalami perubahan dalam pelaksanaannya.
       b. Shop drawing sebagai penjelasan detail maupun yang berupa gambar-gambar perubahan.

    8) Penyelesaian yang dimaksud pada ayat g harus diartikan telah memperoleh persetujuan Konsultan
       Pengawas setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti.        

                                                        I -3        
Spesifikasi Teknis                                                  

    9) Gambar sesuai pelaksanaan dan buku penggunaan dan pemeliharaan bangunan merupakan bagian
       pekerjaan yang harus diserahkan pada saat penyerahan kesatu, kekurangan dalam hal ini berakibat
       penyerahan pekerjaan kesatu tidak dapat dilakukan.           

    10) Pembenahan/perbaikan kembali yang harus dilaksanakan Kontraktor, bila :
       a. Komponen-komponen pekerjaan pokok/konstruksi yang pada masa pemeliharaan mengalami
          kerusakan atau dijumpai kekurang sempurnaan pelaksanaan.  
       b. Komponen-komponen konstruksi lainnya atau keadaan lingkungan diluar pekerjaan pokoknya yang

          mengalami kerusakan akibat pelaksanaan konstruksi (misalnya jalan, halaman, dan lain sebagainya).
    11) Pembenahan lapangan yang berupa pembersihan lokasi dari bahan-bahan sisa-sisa pelaksanaan termasuk
       bowkeet dan direksikeet harus dilaksanakan sebelum masa kontrak berakhir, kecuali akan dipergunakan
       kembali pada tahap selanjutnya.                              

2.3 PEMBUATAN RENCANA JADUAL PELAKSANAAN                            
    1) Kontraktor Pelaksana berkewajiban menyusun dan membuat jadwal pelaksanaan dalam bentuk barchart

       yang dilengkapi dengan grafik prestasi yang direncanakan berdasarkan butir-butir komponen pekerjaan
       sesuai dengan penawaran.                                     
    2) Pembuatan rencana jadual pelaksanaan ini harus diselesaikan oleh Kontraktor Pelaksana selambat-
       lambatnya 10 hari setelah dimulainya pelaksanaan di lapangan pekerjaan. Penyelesaian yang dimaksud ini

       sudah harus dalam arti telah mendapatkan persetujuan Konsultan Pengawas / Konsultan Manajemen
       Konstruksi.                                                  
    3) Bila selama 10 hari setelah pelaksanaan pekerjaan dimulai, Kontraktor Pelaksana belum menyelesaikan
       pembuatan jadual pelaksanaan, maka Kontraktor Pelaksana harus dapat menyajikan jadual pelaksanaan

       sementara minimal untuk 2 minggu pertama dan 2 minggu kedua dari pelaksanaan pekerjaan.
    4) Selama waktu sebelum rencana jadual pelaksanaan disusun, Kontraktor Pelaksana harus melaksanakan
       pekerjaannya dengan berpedoman pada rencana pelaksanaan mingguan yang harus dibuat pada saat
       dimulai pelaksanaan. Jadual pelaksanaan 2 mingguan ini harus disetujui oleh Konsultan Pengawas.

2.4 KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT BAHAN                               
    1) Kontraktor harus menyediakan bahan-bahan bangunan dalam jumlah dan kualitas yang sesuai dengan

       lingkup pekerjaan yang dilaksanakan. Sepanjang tidak ada ketentuan lain dalam RKS ini dan Berita Acara
       Rapat Penjelasan, maka bahan-bahan yang dipergunakan maupun syarat-syarat pelaksanaan harus
       memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam AV-41 dan PUBI-1982 serta ketentuan lainnya yang berlaku
       di Indonesia.                                                

    2) Sebelum memulai pekerjaan atau bagian pekerjaan, Pemborong harus mengajukan contoh bahan yang
       akan digunakan kepada Konsultan MK sebagai Pengawas Lapangan yang akan diajukan User dan
       Konsultan Perencana untuk mendapatkan persetujuan. Bahan-bahan yang tidak memenuhi ketentuan
       seperti disyaratkan atau yang dinyatakan ditolak oleh Pengawas Lapangan tidak boleh digunakan dan

       harus segera dikeluarkan dari halaman pekerjaan selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam.
    3) Apabila bahan-bahan yang ditolak oleh Pengawas Lapangan ternyata masih dipergunakan oleh Kontraktor,
       maka Pengawas Lapangan memerintahkan untuk membongkar kembali bagian pekerjaan yang

                                                        I -4        
Spesifikasi Teknis                                                  

       menggunakan bahan tersebut. Semua kerugian akibat pembongkaran tersebut sepenuhnya menjadi
       tanggung jawab Kontraktor.                                   
    4) Jika terdapat perselisihan mengenai kualitas bahan yang dipakai, Pengawas Lapangan berhak meminta

       kepada Kontraktor untuk memeriksakan bahan itu ke Laboratorium Balai Penelitian Bahan yang resmi
       dengan biaya Kontraktor. Sebelum ada kepastian hasil pemeriksaan dari Laboratorium, Kontraktor tidak
       diizinkan untuk melanjutkan bagian-bagian pekerjaan yang menggunakan bahan tersebut.
    5) Penyimpanan bahan-bahan harus diatur dan dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu

       kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan terhindarnya bahan-bahan dari kerusakan.
    6) Persyaratan mutu bahan bangunan secara umum adalah seperti di bawah ini, sedangkan bahan-bahan
       bangunan yang belum disebutkan disini akan diisyaratkan langsung di dalam pasal-pasal mengenai
       persyaratan pelaksanaan komponen konstruksi di belakang.     

       a. Air                                                       
          Air yang digunakan sebagai media untuk adukan pasangan plesteran, beton dan penyiraman guna
          pemeliharaan harus air tawar, tidak mengandung minyak, garam, asam dan zat organik lainnya yang
          telah dikatakan memenuhi syarat, sebagai air untuk keperluan pelaksanaan konstruksi oleh

          laboratorium tidak lagi diperlukan rekomendasi laboratorium.
       b. Semen Portland (PC)                                       
          Semen Portland yang digunakan adalah jenis satu harus satu merek untuk penggunaan dalam
          pelaksanaan satu satuan komponen bengunan, belum mengeras sebagai atau keseluruhannya.

          Penyimpanannya harus dilakukan dengan cara dan didalam tempat yang memenuhi syarat sebagai air
          untuk menjamin kebutuhan kondisi sesuai persyaratan di atas.
       c. Pasir (Ps)                                                
          Pasir yang digunakan adalah pasir sungai, berbutir keras, bersih dari kotoran, lumpur, asam, garam,

          dan bahan organik lainnya, yang terdiri atas:             
            Pasir untuk urugan adalah pasir dengan butiran halus, yang lazim disebut pasir urug.
            Pasir untuk pasangan adalah pasir dengan ukuran butiran sebagian terbesar adalah terletak
             antara 0,075 sampai 1,25 mm yang lazim dipasarkan disebut pasir pasang

            Pasir untuk pekerjaan beton adalah pasir cor yang gradasinya mendapat rekomendasi dari
             laboratorium.                                          
       d. Batu Pecah (Split)                                        
          Split untuk beton harus menggunakan split dari batu kali hitam pecah, bersih dan bermutu baik, serta

          mempunyai gradasi dan kekerasan sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam PBI 1971.

3.  SITUASI DAN PERSIAPAN PEKERJAAN                                 

3.1 SITUASI/LOKASI                                                  
    1) Lokasi proyek adalah di Puskesmas Lahi Huruk, Kecamatan Kota Waikabubak Lokasi proyek akan
       diserahkan kepada Kontraktor sebagaimana keadaannya waktu Rapat Penjelasan. Kontraktor hendaknya
       mengadakan penelitian dengan seksama mengenai kondisi struktur dan atap gedung tersebut.

                                                        I -5        
Spesifikasi Teknis                                                  

    2) Kekurang-telitian atau kelalaian dalam mengevaluasi keadaan lapangan, sepenuhnya menjadi tanggung
       jawab Kontraktor dan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan klaim/tuntutan.

3.2 AIR DAN DAYA                                                    

    1. Kontraktor harus menyediakan air atas tanggungan/biaya sendiri yang dibutuhkan untuk melaksanakan
       pekerjaan ini, yaitu :                                       
       a. Air kerja untuk pencampur atau keperluan lainnya yang memenuhi persyaratan sesuai jenis pekerjaan,
          cukup bersih, bebas dari segala macam kotoran dan zat-zat seperti minyak, asam, garam, dan

          sebagainya yang dapat merusak atau mengurangi kekuatan konstruksi.
       b. Air bersih untuk keperluan sehari-hari seperti minum, mandi/buang air dan kebutuhan lain para pekerja.
          Kualitas air yang disediakan untuk keperluan tersebut harus cukup terjamin.
    2. Kontraktor harus menyediakan daya listrik atas tanggungan/biaya sendiri sementara yang dibutuhkan untuk

       peralatan dan penerangan serta keperluan lainnya dalam melaksanakan pekerjaan ini. Pemasangan sistem
       listrik sementara ini harus memenuhi persyaratan yang berlaku. Kontraktor harus mengatur dan menjaga
       agar jaringan dan peralatan listrik tidak membahayakan para pekerja di lapangan. Kontraktor harus pula
       menyediakan penangkal petir sementara untuk keselamatan.     

3.3 SALURAN PEMBUANGAN                                              
    Kontraktor harus membuat saluran pembuangan sementara untuk menjaga agar daerah bangunan selalu dalam
    keadaan kering/tidak basah tergenang air hujan atau air buangan. Saluran dihubungkan ke parit/selokan yang
    terdekat atau menurut petunjuk Pengawas.                        

3.4 KANTOR KONTRAKTOR, LOS DAN HALAMAN KERJA, GUDANG DAN FASILITAS LAIN
    Kontraktor harus membangun kantor dan perlengkapannya, los kerja, gudang dan halaman kerja (work yard) di
    dalam halaman pekerjaan, yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak. Kontraktor harus juga

    menyediakan untuk pekerja/buruhnya fasilitas sementara (tempat mandi dan peturasan) yang memadai untuk
    mandi dan buang air. Kontraktor harus membuat tata letak/denah halaman proyek dan rencana konstruksi
    fasilitas-fasilitas tersebut. Kontraktor harus menjamin agar seluruh fasilitas itu tetap bersih dan terhindar dari
    kerusakan. Dengan seijin Pimpinan Pelaksana Kegiatan, Kontraktor dapat menggunakan kembali kantor, los

    kerja, gudang dan halaman kerja yang sudah ada.                 
3.5 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)                            
  3.1.1 Pengertian K3                                               
       Upaya atau pemikiran dan penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik

       jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada
       umumnya, hasil karya dan budaya, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan diatur dalam
       Undang-Undang                                                
          UU No. 1 Thn 1970                                        

          UU N0.13 Thn 2013                                        
          PP No. 50 Thn 2012                                       
          PerMen PU No.5 Thn 2014                                  

                                                        I -6        
Spesifikasi Teknis                                                  

  3.1.2 Fokus Pelaksanaan K3                                        
           Pencegahan Kecelakaan kerja                             
           Pencegahan Penyakit Akibat Kerja                        

3.6 PAGAR SEMENTARA                                                 
    Kontraktor harus memasang pagar sementara yang sifatnya melindungi dan menutupi lokasi yang akan dibangun
    dengan persyaratan kualitas sebagai berikut :                   

    1) Bahan dari BWG 32 dengan rangka kayu dicat sementara.        
    2) Tinggi pagar minimum 2,1 m.                                  
    3) Ruang gerak selama pelaksanaan dalam lokasi berpagar harus cukup leluasa untuk lancarnya pekerjaan.
    4) Pada tahap selanjutnya Kontraktor harus menyediakan/memasang pengaman secukupnya disekeliling

       konstruksi bangunan untuk mencegah jatuhnya bahan-bahan bangunan dari atas yang membahayakan baik
       pekerja maupun aktivitas lain disekitar bangunan.            
    Kontraktor bisa menggunakan kembali pagar yang sudah ada dengan melakukan perbaikan-perbaikan terlebih
    dahulu bila diperlukan.                                         

3.7 PAPAN NAMA PROYEK                                               
    Kontraktor wajib membuat dan memasang papan nama proyek di bagian depan halaman proyek sehingga mudah
    dilihat umum. Ukuran dan redaksi papan nama tersebut 90 x 150 cm dipotong dengan tiang setinggi 250 cm atau
    sesuai dengan petunjuk Pemerintah Daerah setempat. Kontraktor tidak diijinkan menempatkan atau memasang

    reklame dalam bentuk apapun di halaman dan di sekitar proyek tanpa ijin dari Pemberi Tugas.

                                                        I -7