Revisi Ded Gedung Kebudayaan Sumatera Barat Zona A, B Dan C

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                             
 REVISI DED GEDUNG KEBUDAYAAN SUMATERA BARAT ZONA A, B DAN C          

1. LATAR BELAKANG                                                     
  Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, melalui Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata
  Ruang Provinsi Sumatera Barat telah melakukan upaya penanganan Sarana dan Prasarana

  serta infrastruktur untuk pelestarian budaya dan sejarah, salah satu diantaranya adalah
  Pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat.                       

  Melalui APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 pada daftar Pelaksanaan
  Anggaran (DPA) OPD Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera
  Barat Tahun Anggaran 2025 telah dialokasikan dana untuk pekerjaan Revisi DED (Detail
  Engineering Design) Gedung Kebudayaan Sumatera Barat Zona A, B dan C.

2. LOKASI PEKERJAAN                                                   
  Lokasi Kegiatan di Jln. Dipenogoro No. 31 Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat :
  0°57'16.7"S 100°21'14.7"E                                           

3. LINGKUP PEKERJAAN                                                  
  Lingkup Kegiatan yaitu merancang, merencanakan Revisi DED Gedung Kebudayaan
  Sumatera Barat atas perencanaan-perencanaan sebelumnya sehingga menjadi satu
  kesatuan produk yang singkron antara Zona A, B dan C serta sesuai dengan rekomendasi
  hasil Feasibility Study (FS) Gedung Kebudayaan Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
  dengan rincian sebagai berikut :                                    
   1. Revisi fungsi ruang sesuai kebutuhan budayawan atau user.       
   2. Revisi fasad gedung agar sesuai dengan konsep rencana awal.     
   3. Revisi Struktur, Kap Atap dan Layar.                            
   4. Revisi Arsitektur dan Interior.                                 
   5. Revisi MEP.                                                     
   6. Perencanaan Lansekap Kawasan Taman Budaya.                      
  Lingkup kegiatan ini dapat bertambah/ disesuaikan pada saat masa perencanaan nantinya.

4. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG                                        
       Tanggung Jawab                                                

       Tanggung Jawab Penyedia Jasa Perancangan Konstruksi meliputi:  
          1. Pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan  
             Keberlanjutan dalam hasil perancangan;                   
          2. Hasil perancangan yang sesuai dengan kriteria desain yang ditetapkan
             dalam kontrak;                                           
          3. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam memberikan 
             penjelasan teknis pada saat pelaksanaan pemilihan penyedia jasa
             pekerjaan konstruksi (apabila diperlukan);               
          4. Mengubah hasil perancangan dalam hal diperlukan penyesuaian
             terhadap kebutuhan di lapangan selama kondisi lapangan sesuai dengan
             kriteria desain awal;                                    
          5. Pengawasan berkala dalam masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi
             (untuk pekerjaan Bangunan Gedung);                       
          6. Kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan perancangan
             sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.           
       Wewenang                                                      

       Wewenang Penyedia Jasa Perancangan Konstruksi meliputi:        
          1. Menolak masukan yang tidak sesuai dengan standar dan kaidah teknis
             dalam pelaksanaan kegiatan perancangan;                  
          2. Menandatangani hasil perancangan;                        
          3. Menyetujui dan menandatangani perubahan hasil perancangan yang
             dilakukan perancang dalam masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi atas
             permintaan pengguna jasa;                                
          4. Menyetujui atau menolak perubahan rancangan berdasarkan hasil revisi
             perancangan yang dilakukan pihak lain dalam masa pelaksanaan
             pekerjaan konstruksi; dan                                
          5. Kewenangan lain yang dinyatakan dalam kontrak.           

5. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN                                           
  Waktu pelaksanaan ditetapkan paling cepat selama 180 (seratus delapan puluh) Hari

  Kalender atau 6 (enam) Bulan terhitung sejak dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja
  (SPMK) dari Pengguna Jasa kepada Penyedia.