,Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (Rispal) Provinsi Sumatera Barat

LINGKUP KEGIATAN RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN  AIR LIMBAH           
              (RISPAL) PROVINSI SUMATERA BARAT                          
                                                                        
                                                                        
 Rencana Induk Penyelenggaraan SPALD memuat :                           
                                                                        
 1. Rencana umum, meliputi :                                            
                                                                        
    -  Gambaran umum daerah dan kawasan rencana.                        
    -  Kondisi wilayah baik fisik maupun non fisik.                     
                                                                        
 2. Standar dan kriteria pelayanan standar pelayanan SPALD ditentukan   
    berdasarkan jenis pelayanan, mutu pelayanan, dan penerima layanan yang akan
                                                                        
    diterapkan di wilayah perencanaan. Kriteria pelayanan mencakup kriteria teknis
                                                                        
    yang digunakan dalam SPALD sesuai standar pelayanan yang akan diterapkan.
 3. Rencana penyelenggaraan SPALD-D dan SPALD-T didasarkan pada :       
                                                                        
    -  RTRW, RDTR, dan RTR-KSN                                          
    -  RPJM Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota                            
                                                                        
    -  Analisis kondisi wilayah dan kawasan perencanaan SPALD;          
                                                                        
    -  Analisis kondisi penyelenggaraan SPALD saat ini, termasuk permasalahan
       dan potensi dalam penyelenggaraan SPALD;                         
                                                                        
    -  Analisis keterpaduan penyelenggaraan SPALD dengan prasarana dan  
       sarana umum dan utilitas;                                        
                                                                        
    -  Analisis isu strategis dalam penyelenggaraan SPALD jangka panjang 20
                                                                        
       (dua puluh) tahun perencanaan;                                   
    -  Penentuan kebijakan dan strategi penyelenggaran SPALD-S dan SPALD-T
                                                                        
       jangka panjang, menengah, dan pendek untuk daerah dan kawasan    
       perencanaan;                                                     
                                                                        
    -  Penentuan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan SPALD-S dan 
       SPALD-T jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.      
                                                                        
 4. Indikasi dan Sumber Pembiayaan berupa besaran biaya penyelenggaraan 
                                                                        
    SPALD jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, dan sumber    
    pembiayaan (APBN, APBD, pelaku usaha, dan/atau masyarakat).         
                                                                        
 5. Rencana kelembagaan dan Sumber  Daya Manusia (SDM). Rencana         
    kelembagaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPALD antara lain 
    meliputi bentuk kelembagaan, struktur organisasi, dan tata kerja disertai
    kebutuhan SDM.                                                      
                                                                        
 6. Rencana Legislasi (Peraturan Perundang-undangan) Rencana legislasi  
    (peraturan perundang-undangan) berupa kebutuhan peraturan perundang-
                                                                        
    undangan, baik untuk daerah dan kawasan.                            
                                                                        
 7. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Rencana pemberdayaan masyarakat     
    merupakan rencana untuk meningkatkan pemahaman, keterlibatan, komitmen
                                                                        
    dan sinergi masyarakat dalam menyelenggarakan SPALD.                
                                                                        
 Metedologi Penyusunan Rencana Induk                                    
                                                                        
 Tahapan penyusunan Rencana Induk Kawasan perbatasan terdiri dari :     
 a. Persiapan Penyusunan Rencana Induk Air Limbah Domestik;             
                                                                        
 b. Pengumpulan dan Pengolahan Data Daerah Perencanaan;                 
                                                                        
 c. Analisis Kondisi Penyelenggaraan SPALD;                             
 d. Perumusan Kebijakan dan Strategi SPALD;                             
                                                                        
 e. Konsultasi Publik Rencana Induk;                                    
 f. Legalisasi Rencana Induk.