| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0027544972908000 | Rp 857,554,920 | 88.13 | 90.51 | - | |
| 0011309564423000 | Rp 970,001,250 | 93.05 | 92.12 | - | |
| 0019751890121000 | - | - | - | Tidak Lulus Nilai Ambang batas untuk Unsur Pengalaman mengerjakan Pekerjaan sejenis yaitu Perencanaan/Studi/Kajian/Perancangan terkait Pengelolaan Sungai dan Embung/Waduk dalam waktu 10 Tahun Terakhir. | |
| 0840690614216000 | - | - | - | Tidak Lulus Nilai Ambang batas untuk Unsur Pengalaman mengerjakan Pekerjaan sejenis yaitu Perencanaan/Studi/Kajian/Perancangan terkait Pengelolaan Sungai dan Embung/Waduk dalam waktu 10 Tahun Terakhir. | |
| 0020493367606000 | - | - | - | Tidak Lulus Pembuktian kualifikasi teknis untuk Unsur Pengalaman mengerjakan Pekerjaan sejenis yaitu Perencanaan/Studi/Kajian/Perancangan terkait Pengelolaan Sungai dan Embung/Waduk dalam waktu 10 Tahun Terakhir. | |
PT Ekuilapattra Enjinering Konsultan | 09*8**4****24**0 | - | - | - | - |
| 0016916140429000 | - | - | - | Tidak Lulus Nilai Ambang batas untuk Kualifikasi teknis | |
| 0022025688307000 | - | - | - | Tidak Lulus Nilai Ambang batas untuk Unsur Pengalaman mengerjakan Pekerjaan sejenis yaitu Perencanaan/Studi/Kajian/Perancangan terkait Pengelolaan Sungai dan Embung/Waduk dalam waktu 10 Tahun Terakhir. | |
| 0011003522121000 | - | - | - | Tidak Lulus Nilai Ambang batas untuk Unsur Pengalaman mengerjakan Pekerjaan sejenis yaitu Perencanaan/Studi/Kajian/Perancangan terkait Pengelolaan Sungai dan Embung/Waduk dalam waktu 10 Tahun Terakhir. | |
| 0027898840429000 | - | - | - | Tidak Lulus Nilai Ambang batas untuk Unsur Pengalaman mengerjakan Pekerjaan sejenis yaitu Perencanaan/Studi/Kajian/Perancangan terkait Pengelolaan Sungai dan Embung/Waduk dalam waktu 10 Tahun Terakhir. | |
| 0019749290124000 | - | - | - | Tidak Lulus Nilai Ambang batas Kualifikasi Teknis | |
| 0016996423121000 | - | - | - | - | |
| 0316649987216000 | - | - | - | Tidak Lulus Nilai Ambang batas untuk Unsur Pengalaman mengerjakan Pekerjaan sejenis yaitu Perencanaan/Studi/Kajian/Perancangan terkait Pengelolaan Sungai dan Embung/Waduk dalam waktu 10 Tahun Terakhir. | |
| 0011281458121000 | - | - | - | Tidak Lulus Nilai Ambang batas untuk Kualifikasi teknis | |
| 0029967882122000 | - | - | - | Tidak Lulus Nilai Ambang batas untuk Unsur Pengalaman mengerjakan Pekerjaan sejenis yaitu Perencanaan/Studi/Kajian/Perancangan terkait Pengelolaan Sungai dan Embung/Waduk dalam waktu 10 Tahun Terakhir. | |
PT Gagas Alam Selaras / Ir. Chairil Nasution | 03*6**4****22**0 | - | - | - | Tidak lulus ambang batas kualifikasi teknis |
| 0015364102121000 | - | - | - | Tidak Lulus Nilai Ambang batas untuk Unsur Pengalaman mengerjakan Pekerjaan sejenis yaitu Perencanaan/Studi/Kajian/Perancangan terkait Pengelolaan Sungai dan Embung/Waduk dalam waktu 10 Tahun Terakhir. | |
| 0025640111445000 | - | - | - | Tidak Lulus Pembuktian kualifikasi teknis untuk Unsur Pengalaman mengerjakan Pekerjaan sejenis yaitu Perencanaan/Studi/Kajian/Perancangan terkait Pengelolaan Sungai dan Embung/Waduk dalam waktu 10 Tahun Terakhir. | |
| 0833490048101000 | - | - | - | Tidak Lulus Pembuktian kualifikasi teknis untuk Unsur Pengalaman mengerjakan Pekerjaan sejenis yaitu Perencanaan/Studi/Kajian/Perancangan terkait Pengelolaan Sungai dan Embung/Waduk dalam waktu 10 Tahun Terakhir. | |
| 0314548306122000 | - | - | - | Tidak lulus ambang batas kualifikasi teknis | |
| 0032507741211000 | - | - | - | Tidak Lulus Pembuktian kualifikasi teknis untuk Unsur Pengalaman mengerjakan Pekerjaan sejenis yaitu Perencanaan/Studi/Kajian/Perancangan terkait Pengelolaan Sungai dan Embung/Waduk dalam waktu 10 Tahun Terakhir. | |
| 0015370596821000 | - | - | - | Tidak Lulus Pembuktian kualifikasi teknis untuk Unsur Pengalaman mengerjakan Pekerjaan sejenis yaitu Perencanaan/Studi/Kajian/Perancangan terkait Pengelolaan Sungai dan Embung/Waduk dalam waktu 10 Tahun Terakhir. | |
| 0027930965606000 | - | - | - | Tidak menghadiri undangan pembuktian kualifikasi | |
| 0010004836093000 | - | - | - | Kualifikasi SBU tifak sesuai dengan yang di persyaratkan | |
| 0017635038122000 | - | - | - | Tidak Lulus Nilai Ambang batas untuk Unsur Pengalaman mengerjakan Pekerjaan sejenis yaitu Perencanaan/Studi/Kajian/Perancangan terkait Pengelolaan Sungai dan Embung/Waduk dalam waktu 10 Tahun Terakhir. | |
| 0026509174101000 | - | - | - | Tidak Lulus Nilai Ambang batas untuk Unsur Pengalaman mengerjakan Pekerjaan sejenis yaitu Perencanaan/Studi/Kajian/Perancangan terkait Pengelolaan Sungai dan Embung/Waduk dalam waktu 10 Tahun Terakhir. | |
PT Dutagraha Cipta Enjinering | 0823420195437000 | - | - | - | Tidak Lulus Nilai Ambang batas untuk Unsur Pengalaman mengerjakan Pekerjaan sejenis yaitu Perencanaan/Studi/Kajian/Perancangan terkait Pengelolaan Sungai dan Embung/Waduk dalam waktu 10 Tahun Terakhir. |
| 0952601524201000 | - | - | - | Tidak Lulus Nilai Ambang batas untuk Unsur Pengalaman mengerjakan Pekerjaan sejenis yaitu Perencanaan/Studi/Kajian/Perancangan terkait Pengelolaan Sungai dan Embung/Waduk dalam waktu 10 Tahun Terakhir. | |
| 0802823336542000 | - | - | - | Tidak lulus ambang batas kualifikasi teknis | |
| 0020941456124000 | - | - | - | Tidak Lulus Nilai Ambang batas untuk Kualifikasi Teknis | |
| 0932989536101000 | - | - | - | Tidak lulus ambang batas kualifikasi teknis | |
| 0015364862121000 | - | - | - | Tidak Lulus Nilai Ambang batas untuk Unsur Pengalaman mengerjakan Pekerjaan sejenis yaitu Perencanaan/Studi/Kajian/Perancangan terkait Pengelolaan Sungai dan Embung/Waduk dalam waktu 10 Tahun Terakhir. | |
PT Wahana Prakarsa Utama Cabang Jatim | 0021737028652001 | - | - | - | - |
| 0030475891211000 | - | - | - | - | |
| 0761032630543000 | - | - | - | - | |
| 0027786813423000 | - | - | - | - | |
| 0843201997121000 | - | - | - | - | |
| 0019070911122000 | - | - | - | - | |
| 0014991798952000 | - | - | - | - | |
| 0867914285543000 | - | - | - | - | |
| 0018010140121000 | - | - | - | - |
KERANGKA ACUAN KERJA
( K A K )
PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA
AIR WILAYAH SUNGAI BAH BOLON
T.A. 2023
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
Uraian Pendahuluan
1.Latar Belakang Pengelolaan sumber daya air (SDA) merupakan suatu kegiatan yang
Kegiatan kompleks, menyangkut semua sektor kehidupan, sehingga harus
melibatkan semua pihak baik sebagai pengguna, pemanfaat maupun
pengelola, maka dari itu tidak dapat dihindari perlunya upaya bersama untuk
mempergunakan pendekatan “one river basin, one plan, and integrated
management”. Keterpaduan dalam perencanaan, kebersamaan dalam
pelaksanaan dan kepedulian dalam pengendalian sudah waktunya
diwujudkan. Perencanaan pengelolaan SDA wilayah sungai (WS) adalah
merupakan suatu pendekatan holistik, yang merangkum aspek kuantitas
dan kualitas air.
Sejalan dengan peraturan perundangan yaitu Undang-undang Nomor 17
tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang menfasilitasi strategi
pengelolaan sumber daya air untuk wilayah sungai di seluruh tanah air
dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan air, baik jangka menengah
maupun jangka panjang secara berkelanjutan. Dengan terbitnya Undang-
undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan perubahannya
yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta
Kerja, maka setelah pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai
telah ditetapkan atau dalam proses penetapan, dilakukan penyusunan
Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). Hal tersebut
dilakukan dengan pertimbangan bahwa tidak terjadi perubahan kondisi dan
permasalahan pada wilayah sungai yang bersangkutan, jika sesuatu hal,
misalnya terjadi bencana alam yang menyebabkan terjadinya perubahan
kondisi wilayah sungai disertai dengan munculnya berbagai permasalahan
baru pada wilayah sungai yang bersangkutan maka perlu dilakukan
perbaikan atau revisi terhadap Rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya
Air yang telah disusun.
Provinsi Sumatera Utara mengelola 6 (enam) Wilayah Sungai yang
merupakan pengelolaan wilayah sungai terbanyak yang dikelola oleh
sebuah Provinsi di Indonesia. Salah satu Wilayah Sungai yang dikelola
adalah Wilayah Sungai Bah Bolon berada di bawah pengelolaan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara.
Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bah Bolon telah
direkomendasikan untuk ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Utara sebagai
pedoman pengelolaan sumber daya air selama 20 tahun.
Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
No. 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan
Air Dan Tata Pengairan Pasal 9, disebutkan bahwa Penyusunan Rencana
Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan melalui tahapan:
a. Inventarisasi Sumber Daya Air;
b. Penyusunan Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;
c. Penetapan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air.
Hal 1
Untuk mengimplementasikan kebijakan operasional dan strategi
Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bah Bolon ke dalam
rencana program kegiatan, sebagai tindak lanjut Penyusunan Pola
Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bah Bolon, maka pada
Tahun Anggaran 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Sumatera Utara bermaksud melaksanakan penyusunan Rancangan
Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bah Bolon.
2. Maksud dan Maksud:
Tujuan Maksud kegiatan ini adalah sebagai upaya berkelanjutan untuk menyusun
rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dengan melakukan
inventarisasi data, mempelajari RTRW, pemilihan strategi PSDA yang serasi
dan dapat diintegrasikan dengan RTRW serta mewujudkan kemanfatatan
SDA yang berkelanjutan, analisis data, PKM, analisis desain dasar,
penyusunan peta dan penyusunan matrik dasar penyusunan program dan
kegiatan.
Tujuan:
Tujuan dari kegiatan ini adalah tersusunnya Dokumen Rancangan Rencana
Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bah Bolon yang merupakan
perencanaan secara menyeluruh dan terpadu antar sektor terkait dalam
pengelolaan sumber daya air serta digunakan sebagai pedoman arahan serta
dasar/landasan penyusunan program dan rencana kegiatan setiap sektor
terkait dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air yang meliputi
konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian
daya rusak air pada wilayah sungai, keterbukaan dan ketersediaan data dan
informasi sumber daya air, serta pemberdayaan dan peningkatan peran
masyarakat dan pemerintah.
3. Sasaran Tersedianya dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air di WS Bah
Bolon untuk ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Utara sebagai arahan dan
indikasi program bagi lembaga dan instansi pengelola sumber daya air
beserta sektor-sektor yang terkait dengan sumber daya air dalam mengelola
sumber daya air untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan di wilayah sungai
Bah Bolon.
4. Lokasi Kegiatan Lokasi pekerjaan ini adalah di Wilayah Sungai Bah Bolon, secara
Administrasi Kabupaten / Kota berada di 4 (empat) Kabupaten dan 1 Kota
yaitu :
a. Kabupaten Simalungun;
b. Kabupaten Batu Bara;
c. Kabupaten Asahan;
d. Kota Pematang Siantar.
Hal | 2
Gambar Peta Wilayah Sungai Bah Bolon
Hal 3
5. Sumber Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan jasa konsultansi
Pendanaan Penyusunan Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah
Sungai Bah Bolon ini bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun
Anggaran 2023 Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Provinsi Sumatera Utara.
Pagu Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan adalah sebesar Rp
1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) termasuk PPN.
6. Nama dan Nama PA : Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan
Organisasi Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara
Pengguna Jasa Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Sumatera Utara
Program : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman
Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
Kegiatan : Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA
WS Kewenangan Provinsi
Pekerjaan : Penyusunan Rancangan Rencana Pengelolaan
Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bah Bolon
Data Penunjang
7. Data Dasar a. Dokumen Rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah
Sungai Bah Bolon tahun 2022;
b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
c. Data Kependudukan dan data sekunder lainnya.
8. Standar Teknis Konsultan wajib memiliki dan memahami seluruh standar dan pedoman
yang berlaku dan menjadikan acuan dalam pelaksanaan pekerjaan.
Sebagai acuan dasar digunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana
Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan dan Lampiran II peraturan
tersebut sebagai pedoman teknis dan tata cara penyusunan Rancangan
Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bah Bolon.
9. Pekerjaan Data – data hasil studi sebelumnya yang berkaitan dengan kegiatan ini harus
Terdahulu dikumpulkan oleh penyedia jasa sebagai bahan acuan.
Pekerjaan terdahlu yang pernah dikerjakan:
a. Review Rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai
Bah Bolon TA. 2022;
Hal 4
b. Penyusunan dan Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Sumatera Utara TA. 2022;
c. Dokumen Study Pemutakhiran Data dan Inventarisasi Sumber Air Di
Provinsi Sumatera Utara (Wilayah Sungai Bah Bolon) TA. 2019;
10. Referensi Hukum Referensi hukum untuk pelaksanaan pekerjaan ini meliputi, tetapi tidak
terbatas pada :
a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air;
b. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintah
Daerah;
d. Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sumber Daya Air;
e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
04/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai;
f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan
Air dan Tata Pengairan;
g. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 2 tahun 2017 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara;
h. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara.
Ruang Lingkup
11. Lingkup Secara garis besar tahapan pekerjaan ini adalah sebagai berikut:
Pekerjaan
• Inventarisasi sumber daya air
Ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi sumber daya air
sebagai dasar penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air
Pengumpulan data dan informasi sumber daya air diperoleh dengan cara:
1. Pengumpulan data sekunder diperoleh dari instansi yang terkait;
dan
2. Pengumpulan data primer seperti, diskusi dan wawancara dengan
para pemilik kepentingan, pengukuran topografi, penyelidikan
geologi tanah diperoleh dengan survei dan investigasi di lokasi
daerah yang akan dilaksanakan upaya fisik.
• Analisis data
Digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun desain dasar
dan prakiraan kelayakan dari upaya fisik dan nonfisik dalam pengelolaan
sumber daya air selama 20 (dua puluh) tahun kedepan.
Hal | 5
Hasil analisis data ini digunakan sebagai dasar dalam menyusun: (1) Peta
Daerah Resapan Air dan Daerah Tangkapan Air; (2) Peta Zona
Pemanfaatan Sumber Air; dan (3) Konsep Matrik Upaya Fisik dan
Nonfisik.
• Konsultasi Tim Teknis I
Peta Daerah Resapan Air dan Daerah Tangkapan Air, Peta zona
Pemanfaatan Sumber Air dan Konsep Matrik Upaya Fisik Dan Nonfisik
dikonsultasikan kepada Tim Teknis di tingkat Pemerintah Provinsi.
• Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) Tahap I
Pertemuan konsultasi masyarakat (PKM) Tahap I adalah kegiatan untuk
menampung aspirasi para pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan
sumber daya air.
• Pembahasan TKPSDA Tahap I
Konsep Matrik Upaya Fisik dan Nonfisik yang sudah diperbaiki sesuai
dengan masukan dari hasil konsultasi dengan Tim Teknis dan PKM
Tahap I, dibahas oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air
Wilayah Sungai Bah Bolon.
• Desain Dasar dan Prakiraan Kelayakan
Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air memuat upaya fisik dan
nonfisik. Upaya fisik dan nonfisik dilengkapi dengan desain dasar dan
prakiraan kelayakan.
• Penyusunan Dokumen Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya
Air
Setelah dilakukan analisis desain dasar dan prakiraan kelayakan, maka
seluruh upaya fisik dan nonfisik disusun dalam sebuah matrik program
upaya fisik dan nonfisik dan dituangkan dalam dokumen Rancangan
Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air.
• Konsultasi Tim Teknis II
Konsep Matrik Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan
dikonsultasikan kepada Tim Teknis di tingkat Pemerintah Provinsi.
• Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) Tahap II
Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) Tahap II dilaksanakan untuk
menyampaikan Analisis Desain Dasar dan Pra Kelayakan serta Konsep
Matrik Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan dari pengelolaan
sumber daya air selama 20 (dua puluh) tahun ke depan.
• Pembahasan TKPSDA Tahap II
Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air termasuk Konsep
Matrik Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan yang sudah diperbaiki
sesuai masukan dari hasil konsultasi dengan Tim Teknis dan PKM Tahap
II, dibahas oleh Tim Koordinasi Pengelolaan SDA Wilayah Sungai Bah
Bolon.
• Pengumuman Terbuka Rancangan Awal Rencana Pengelolaan Sumber
Daya Air
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara
selaku instansi yang membidangi sumber daya air mengumumkan secara
Hal | 6
terbuka rancangan rencana pengelolaan sumber daya air dengan muatan
minimal berupa matrik dasar penyusunan program dan kegiatan kepada
masyarakat. Pengumuman terbuka dilaksanakan melalui media massa,
media elektronik dan papan pengumuman dinas yang membidangi
sumber daya air pada tingkat provinsi yang bersangkutan.
• Penetapan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bah
Bolon
Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang telah
mendapatkan pertimbangan dari Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber
Daya Air Pada Wilayah Sungai Bah Bolon disampaikan oleh Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara kepada
Gubernur untuk ditetapkan menjadi rencana Pengelolaan Sumber Daya
Air Wilayah Sungai Bah Bolon
Adapun Ruang Lingkup pekerjaan kegiatan ini namun tidak terbatas pada hal-
hal berikut:
• Kegiatan A : Pekerjaan Persiapan
• Kegiatan B : Pengumpulan Data dan Informasi
• Kegiatan C : Survei Topografi dan Mekanika Tanah
• Kegiatan D : Analisis Data
• Kegiatan E : Analisis Desain Dasar
• Kegiatan F : Analisis Prakiraan Kelayakan
• Kegiatan G : Konsultasi Tim Teknis dan Pertemuan Konsultasi
Masyarakat
• Kegiatan H : Penyusunan Rancangan Rencana Pengelolaan SDA
• Kegiatan I : Penyusunan Laporan dan Diskusi
• Kegiatan J : Pengesahan/ Penetapan Rencana Pengelolaan SDA
1. Kegiatan A : Pekerjaan Persiapan
a. Persiapan administrasi
Konsultan harus melakukan persiapan kegiatan administrasi awal
sebelum dimulainya kegiatan utama berupa persiapan surat menyurat
untuk perizinan memasuki lokasi kerja dan permohonan data.
b. Rapat persiapan pelaksanaan kontrak
untuk membahas jadwal pelaksanaan kegiatan (time schedule), jadwal
penugasan personil, peralatan dan draft Program Mutu;
c. Mobilisasi Personil dan Peralatan.
d. Pengkajian Di Atas Meja (Desk Study)
Dalam melakukan tugasnya Penyedia mengumpulkan peta RTRW,
Dokumen Pola PSDA, hasil rekomendasi Sidang TKPSDA Wilayah
Hal | 7
Sungai Bah Bolon, memperhatikan kebijakan pengelolaan sumber daya
air pada wilayah administrasi, mempelajari peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Penyedia harus melengkapi dan berkonsultasi
dengan pihak Direksi dan/atau Dinas serta instansi terkait.
e. Finalisasi Program Mutu
Finalisasi Program Mutu oleh penyedia jasa yang disetujui oleh Direksi
yang dapat diterapkan sebaga sistem manajemen mutu selama
pelaksanaan pekerjaan. Form penyusunan Program Mutu mengacu ke
Peraturan Menteri PUPR PU No 10 tahun 2021 tentang Pedoman Sistem
Manajemen Keselamatan Konstruksi.
f. Penyusunan Laporan Pendahuluan.
Penyusunan Laporan Pendahuluan, yang berisikan metode kerja, rencana
kerja dan program pelaksanaan pekerjaan.
2. Kegiatan B : Pengumpulan Data dan Informasi Sumber Daya Air
Data dan informasi Sumber Daya Air terdiri dari :
- Seluruh data dan informasi sumber daya air yang digunakan dalam
penyusunan pola pengelolaan sumber daya air.
- Tambahan data dan informasi sumber daya air yang digunakan dalam
menyusun pola pengelolaan sumber daya air sampai periode tahun
disusunnya rancangan rencana pengelolaan sumber daya air.
- Data dan informasi sumber daya air yang diperlukan sehubungan
dengan strategi terpilih.
- Data berupa laporan hasil studi kelayakan, perencanaan detail
infrastruktur sumber daya air yang telah dilakukan.
- Penambahan data sesuai dengan dinamika perkembangan kondisi
wilayah sungai, meliputi: pemutakhiran atau pendetailan.
- Data primer hasil survei/tinjauan lapangan hasil pengukuran dan
investigasi/penyelidikan
Pengumpulan data dan informasi sumber daya air meliputi :
1. Kondisi Hidrologis, Hidrometeorologis, Hidrogeologis;
2. Kuantitas dan kualitas sumber daya air (kuantitas sumber daya air
termasuk kuantitas penggunaan, ketersediaan, dan kebutuhan, serta
kontinuitas sumber daya air. Kualitas sumber daya air, mencakup
parameter fisik, kimia, dan biologi);
Konsultan harus menyajikan data dalam tebelaris seperti berikut:
Hal | 8
a. Jumlah air yang dapat disuplai/dilayani/disediakan/terpasang
(eksisting)
No. Jenis Data Periode Sumber Data Keterangan
1. Debit air yang disalurkan Terbaru PDAM Dilengkapi nama dan
ke pelanggan (kapasitas Kabupaten/Kota lokasi PDAM,
yang dapat dimanfaatkan) Jumlah pelanggan
2. Debit sumber-sumber air Terbaru Dinas terkait/ Disebutkan lokasi
baku (air permukaan) BWS/ PDAM sumber airnya (desa,
untuk PDAM (debit kecamatan,
terpasang) kabupaten/kota),
jenis sumbernya
(mata air, sungai,
waduk, danau/situ,
embung).
3. Debit sumber-sumber Terbaru Dinas PUPR Disebutkan lokasi
air baku (air tanah) untuk pengambilan
PDAM (debit terpasang) airnya (desa,
kecamatan,
kabupaten/kot),
4. Debit Cekungan Air Tanah Terbaru Dinas ESDM Disebutkan lokasi
(CAT) Prov, Kab/Kota, CAT
Kementerian
ESDM
5. Debit air untuk industri Terbaru Dinas Disebutkan jenis
Perindustrian sumber dan lokasi
Prov, Kab/Kota, sumber
Kementerian
Perindustrian
6. Debit air irigasi dan rawa Terbaru BBWS/BWS, Dilengkapi dengan
yang dapat dilayani oleh Dinas PU/Bid. luas
sarana prasarana irigasi dan sumber daya air Daerah Irigasi (DI)
rawa Prov, Kab/Kota dan Daerah Rawa
(DR), lokasi DI dan
DR.
7. Debit air untuk Terbaru Dinas Dilengkapi dengan
perkebunan, Perkebunan luas perkebunan dan
Prov, Kab/Kota. lokasinya.
8. Debit air untuk keperluan Terbaru Dinas Pariwisata Dilengkapi jenis
lainnya yang besarnya Prov., Kab/Kota sumber dan lokasi
signifikan, misal untuk dan dinas sumber.
pariwisata. lainnya
b. Sumber Ketersediaan air dan Potensi Sumber-Sumber Air
Jenis Sumber Lokasi
Mata air/ Sungai/
Kapasita Pemanfaa
Waduk/ Danau/
Nama Jumlah
Desa,
No. s Debit/ tan /
Situ
Sumber Kondisi
Kec,
Volume
DAS
Fungsi
Kab/
Kota
Hal | 9
c. Prasarana Sumber Daya Air
Ukuran Kapasitas
No.
Jenis
(panjang, Debit/ Lokasi Fungsi Jumlah
Kondisi
Bangunan
lebar, luas) Volume
Fisik
d. Kualitas Sumber Daya Air
Titik Pemantauan Kondisi Lokasi
Waktu Penggolo
Nama (Permukiman, Stasiun Stasiun
No. Pengam ngan
Sumber Air Industri, Pemantau Pemanta
atan Kelas
Pertambangan, dll) an uan
3. Kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan sumber air,
kondisi lingkungan hidup yang terkait dengan sumber daya air (kondisi
daerah tangkapan air, tingkat erosi, daerah rawan banjir,
keanekaragaman hayati pada sumber air, kondisi daerah resapan air,
dan kondisi sanitasi lingkungan); Potensi yang terkait dengan
sumber air (misalnya: potensi untuk pengembangan irigasi, industri,
perkotaan, ketenagaan, dan pariwisata);
4. Kelembagaan pengelolaan sumber daya air;
Tugas dan Jenis Kerjsama
No.
Nama
Jenis dan Peran Fungsi
Program dan
dalam Pengelolaan
Lembaga Rencana Kerja
SDA
5. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan sumber
daya air;
6. Rencana Tata Ruang Wilayah
7. Kebijakan pengelolaan SDA di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
8. Rencana Strategis dan Rencana Pembangunan Daerah
9. Data untuk Desain Dasar Upaya Fisik yang berupa :
a. Pengukuran Topografi untuk Prasarana Sumber Daya Air
- Peta Situasi/Layout Skala 1 : 5000;
- Gambar Potongan Memanjang dengan Skala Horizontal 1 :
2000, skala vertical 1:200;
- Gambar potongan melintang dengan skala horizontal vertical
1:200
b. Penyelidikan geologi dan geoteknik untuk prasarana sumber daya
air minimal 1 titik/sampel, kecuali untuk bendungan minimal 3
titik/sampel di palung sungai yang mewakili tiga 3 (tiga)
alternatif as bendungan. Untuk bendungan kedalaman minimum
penyelidikan 1,5 – 2 kali tinggi urugan, kecuali ditemukan
Hal | 10
lapisan keras. Jika masih ditemukan perlapisan tanah lunak dibawah
1,5 – 2 kali tinggi urugan, penyelidikan dilanjutkan sampaicukup
dalam menembus perlapisan tanah lunak dan menemukan
perlapisan tanah yang kuat (misal tanah lempung kaku /tanah
berbulir kasar padat atau batuan dasar).
3. Kegiatan C : Survey Pengukuran Topografi dan Mekanika Tanah
Untuk Desain Dasar Upaya Fisik
3.1. Survey Pengukuran Topografi
Survey pengukuran topografi di sini merupakan suatu kegiatan pengukuran
topografi untuk pengembangan prasarana sumber daya air, khususnya
untuk rencana pembangunan baru; misalnya bangunan pengambilan
(intake), bendung, bendungan, tampungan air dan lainnya, tanggul, kanal
banjir, pemecah gelombang, dll.
Pengukuran dan Pemetaan situasi dengan skala 1 : 2000 atau 1 : 5000 untuk
peta situasi rencana.
Selain itu, Penyedia wajib menyediakan foto udara menggunakan drone.
Lingkup Pekerjaan Survey Pengukuran Topografi meliputi :
a. Pemasangan patok BM (Bench Mark)
➢ Bentuk dan dimensi BM = 20 cm x 20 cm x 100 cm.
➢ Patok Tetap dipasang pada tempat – tempat terbuka agar dapat
melakukan pengamatan.
➢ Pembuatan diskripsi Patok Tetap (BM).
➢ Bentuk formulir dan pengisian formulir dibuat sesuai formulir yang
telah dibuat dalam standar SDA.
➢ Pemasangan Patok Kayu
➢ Dimensi patok kayu ukuran 5cm x 5cm x 60cm.
➢ Patok kayu dipasang sepanjang jalur kerangka utama.
➢ Patok kayu dipasang dengan jarak ± 200 m dan saling terlihat antara
dua patok yang berdekatan, atau pada jalur yang mengikuti aliran
dipasang ± 200 m dan pada aliran yang berbelok ± 100 m.
➢ Bagian yang muncul diatas permukaan tanah ± 10 cm dan diberi cat
merah serta pada bagian atas diberi paku untuk target/unting –
unting.
b. Pengukuran Profil Memanjang dan Melintang.
➢ Pengukuran profil memanjang dan melintang dilakukan di sepanjang
rencana bangunan.
➢ Pengukuran dilakukan tiap interval jarak 200 m dan terikat pada
patok BM (Bench Mark) yang dipasang disamping kiri atau kanan
sungai.
➢ Pengukuran profil melintang dilakukan secara tegak lurus badan
sungai dengan batas pengukuran sekurang-kurangnya 50 m dari
Hal | 11
palung sungai bagian kiri dan kanan atau mengikuti batas sempadan
sungainya sesuai dengan petunjuk Direksi.
➢ Setiap perubahan elevasi tanah akan diambil sebagai titik detail
untuk penampang melintang/memanjang, tinggi muka air dan dasar
sungai.
➢ Sket dari pengukuran dibuat dengan rapi dan jelas untuk
memudahkan penggambaran.
➢ Peralatan yang digunakan adalah waterpass.
c. Pengukuran Situasi
Pengukuran Situasi pada pengukuran topografi rencana bangunan
sumber daya air dan sekitarnya sehingga dapat diketahui bentuk dan alur
sungai serta situasi di sekitar sungai. Untuk pengukuran ini dilakukan
dengan menggunakan alat Total Station atau GPS Geodetic Single/ Dual
Frekwensi metode Real time Kinematik setelah mendapatkan persetujuan
Direksi Pekerjaan.
d. Perhitungan dan Penggambaran
− Seluruh hasil pengukuran diplot dengan format ukuran A3, berlaku
bagi seluruh lembar gambar dan peta. Seluruh hasil pengukuran
situasi dipetakan dalam skala 1:2000 atau skala 1:5000 direkam pada
peta indeks berkoordinat penuh.
− Seluruh peta mempunyai tanda tanda sebagai berikut :
• Garis kontur.
• Seluruh titik spot height yang diukur baik areal irigasi, sungai,
kampung maupun kebun.
• Skala arah utara dan legenda.
• Grid berkoordinat pada interval 10 cm (50 m pada skala 1:500)
• Blok judul dan kotak revisi
• Catatan kaki pada peta
• Bila penggambaran dilakukan pada beberapa lembar, diagram
dari layout lembar disertakan untuk menunjukan hubungan
antara satu lembar dengan lembar berikutnya (over lay)
❖ Informasi lebih lanjut tentang legenda dan simbol untuk
penggambaran bangunan dan lain-lain dapat dilihat pada buku
Kriteria Perencanaan Irigasi. (Standar Penggambaran = KP – 07)
diterbitkan oleh Subdit. Perencanaan Teknis, Direktorat Irigasi I,
Dirjen SDA.
❖ Dengan banyaknya data ketinggian serta planimetris yang diplotkan
pada peta skala 1:2000, dan sering terjadi bahwa gambar tersebut
menjadi tidak karuan, sehingga tidak mungkin membaca angka atau
mengenali detail oleh karena bertumpuknya data. Maka adalah wajar
jika tidak seluruh titik titik spot height yang diperoleh dari lapangan
dimasukkan ke dalam gambar akhir atau juga tidak semua semua
data ketinggian dari hasil pengukuran jalur dimasukan.
Hal | 12
❖ Dengan tidak mengabaikan apakah pengeplotan data hanya pada satu
lembar atau beberapa lembar format A3, peta skala 1:5.000 tetap
dibutuhkan untuk menunjukan :
• Daerah kerja (garis besar)
• Kontur dengan interval 5 m (10 m pada daerah curam, seperti
yang disepakati Direksi).
• Spot height yang dipilih
• Grid penuh dan berkoordinat, interval 10 cm pada peta indeks.
• Nama Kampung dan batas batas administrasi.
3.2. Survey Mekanika Tanah
Kegiatan survey mekanika tanah dilaksanakan untuk bangunan sumber
daya air baru yang akan direncanakan.
1. Bor Tangan/ Hand Bor
✓ Pelaksanaan bor tangan dilakukan untuk mendapat deskripsi lapisan
tanah di lokasi rencana bangunan air. Bor tangan dilakukan pada
rencana bangunan yang memerlukan penyelidikan tanah seperti
bendungan, bending, tanggul banjir, tanggul banjir, pemecah
gelombang, bangunan intake
✓ Dalam pekerjaan ini pengambilan contoh tanah dilakukan pada
setiap jarak 0,75 s.d. 2 meter sesuai kebutuhan.
✓ Pada lapisan-lapisan tanah yang dianggap penting untuk diketahui
karakteristis tanahnya, maka pengambilan contoh continue
diperlukan.
✓ Rencana kebutuhan teknis di lapangan kedalaman 6 (enam) meter
yang terletak tersebar di 7 (tujuh) titik bor
✓ Pengambilan sampel tanah tak terganggu dimasukkan ke dalam
core box.
2. Sondir
Pekerjaan Sondir dilakukan untuk mengetahui nilai hambatan lekat
dan nilai perlawanan konus (daya dukung tanah) dari variasi
kedalaman pada lapisan- lapisan tanah.
Pekerjaan sondir dilakukan pada daerah - daerah yang memerlukan
penyelidikan tanah seperti bendungan, bending, tanggul banjir, tanggul
banjir, pemecah gelombang, bangunan intake
Lokasi sondir ditetapkan berdekatan dengan lokasi titik Bor tangan
atau di lokasi yang dianggap memerlukan pengujian sondir. Alat
sondir yang digunakan berkapasitas sedang, dan dapat membaca nilai
maksimum perlawanan konus sebesar 250 kg/cm2. Pekerjaan sondir
berhenti bila telah didapat nilai perlawanan konus sebesar 200 kg/cm2
atau lebih selama 3 kali berturut-turut atau sampai kedalaman 20 (dua
puluh) meter. Sondir dilakukan sebanyak 7 (tujuh) titik yang
Hal | 13
tersebar di lokasi rencana bangunan.
3. Uji Laboratorium
Uji laboratorium dilakukan untuk mengetahui kondisi indeks properties
dan engineering properties.
Pada contoh-contoh tanah yang terambil, baik tanah asli maupun
contoh tanah terganggu akan dilakukan beberapa macam percobaan
di laboratorium, sehingga data parameter dan sifat-sifat tanahnya
dapat diketahui
Pengujian Laboratorium masing-masing dilaksanakan 14 (empat
belas) sampel.
4. Kegiatan D : Analisis Data
Analisis data digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun
desain dasar dan prakiraan kelayakan dari upaya fisik dan nonfisik dalam
pengelolaan sumber daya air selama 20 (dua puluh) tahun kedepan.
Seluruh data yang digunakan dalam penyusunan pola pengelolaan sumber
daya air dan data tambahan pada tahun terakhir pada saat penyusunan
rancangan rencana pengelolaan sumber daya air serta data-data baru yang
lebih rinci/detail tingkat kedalamannya akan dianalisis sesuai dengan 3
(tiga) aspek utama pengelolaan sumber daya air dan 2 (dua) aspek
pendukung pengelolaan sumber daya air.
Adapun 3 (tiga) aspek utama pengelolaan sumber daya air, yaitu:
1. Konservasi sumber daya air;
Hasil analisis konservasi sumber daya air dapat disusun dalam bentuk
tabel seperti pada contoh Tabel berikut.
No ANALISIS KELUARAN
1 Kesesuaian tata guna lahan, Peta: lokasi, luas dan batas-batas
khususnya lokasi kawasan hutan kawasan hutan lindung, hutan suaka
lindung, hutan suaka alam alam dan sumber-sumber air yang
dengan sumber-sumber air yang ada
ada
2 Kerusakan hutan (hutan Peta: luas areal hutan yang rusak,
lindung, hutan suaka alam, lokasi (dilengkapi titik koordinat
hutan rawa dan pantai, hutan
dengan skala global)
mangrove), termasuk hutan
rakyat, metode:
GIS
3 DAS/lahan kritis, metode: GIS Peta: luas areal DAS/lahan kritis,
lokasi (dilengkapi titik koordinat
dengan skala global)
4 Daerah rawan longsor dan erosi Peta: luas areal rawan longsor dan
erosi, lokasi (dilengkapi titik
koordinat dengan skala global)
Hal | 14
5 Sedimentasi sungai Peta: lokasi sedimentasi dan erosi
pada sungai (dilengkapi titik
koordinat dengan skala global),
volume sedimen dan potensi erosi
6 Potensi tampungan air (alami dan Peta: lokasi (dilengkapi titik
buatan); danau, situ, waduk, dan koordinat dengan skala global), luas
embung areal dan volume tampungan
7 Potensi Cekungan Air Tanah Peta: lokasi daerah CAT dan
potensinya
8 Pencemaran sungai: kualitas air Peta: lokasi terjadi pencemaran
sungai, sumber limbah cair dan sungai (dilengkapi titik koordinat
limbah padat dengan skala global), tingkat
pencemaran, lokasi sumber
pencemar (limbah cair dan limbah
padat)
2. Pendayagunaan sumber daya air;
Hasil analisis pendayagunaan sumber daya air dapat disusun dalam
bentuk tabel berikut.
No. ANALISIS KELUARAN
1 Kesesuaian tata guna lahan, Peta: lokasi, luas lahan, batas-batas
khususnya kawasan hutan lahan serta rekomendasi tata guna
lahan yang sesuai dengan sumber-
lindung, hutan suaka alan serta
sumber air yang ada, potensi
kawasan perkembangan dan
sumber-sumber air
peruntukan lainnya dengan
serta pemanfaatannya
sumber-sumber air yang ada
serta potensi sumber air yang
dapat dikembangkan
2 Jumlah air yang dapat Kemampuan/kapasitas infrastruktur
disuplai/dilayani/ sumber daya air dalam
disediakan/terpasang saat ini menyediakan air RKI, irigasi,
(eksisting), untuk air RKI, pertanian. perkebunan, peternakan,
irigasi, pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata dan
peternakan, perikanan, lainnya
pariwisata dan
lainnya
3 Ketersediaan air tahunan Ketersediaan air tahunan pada DAS
(ditinjau 2 (dua) mingguan) dalam WS
4 Ketersediaan air 5 tahun, 10 Ketersediaan air yang akan datang
tahun, 15 tahun dan 20 tahun pada DAS dalam WS
yang akan datang
5 Kebutuhan air saat ini, 5 tahun, Kebutuhan air yang akan datang
10 tahun, 15 tahun dan 20 untuk RKI, pertanian, perkebunan,
tahun yang akan datang untuk peternakan, perikanan, pariwisata
air RKI, pertanian, perkebunan, dan lainnya
peternakan, perikanan,
pariwisata dan lainnya dengan
pendekatan pertumbuhan
penduduk
Hal | 15
6 Kebutuhan air saat ini, 5 tahun, Kebutuhan air yang akan datang
10 tahun, 15 tahun dan 20 untuk Daerah Irigasi dan Daerah
tahun yang akan datang untuk Rawa
air irigasi dan rawa dengan
memperhatikan luas lahan
daerah irigasi potensial
dibangun atau luas lahan
daerah irigasi yang menyusut
karena alih fungsi lahan
7 Kebutuhan air saat ini, 5 tahun, Kebutuhan air yang akan datang
10 tahun, 15 tahun dan 20 untuk perkebunan sawit
tahun yang akan datang untuk
air perkebunan (khususnya
perkebunan sawit) dengan
memperhatikan luas lahan
perkebunan potensial dibangun
8 Potensi tampungan air (danau, Peta lokasi tampungan air
situ, waduk, embung) (dilengkapi titik koordinat dengan
skala global), luas areal dan volume
tampungan
9 Penggunaan air tanah saat ini Kuantitas pemggunaan air tanah di
(eksisting) untuk berbagai setiap Kabupaten/Kota
kepentingan
10 Pengaruh salinitas pada sungai Peta lokasi dan batas pengaruh
salinitas pada sungai di musim
kemarau.
11 Daerah yang mengalami Peta lokasi daerah yang mengalami
kekeringan kekeringan
12 Neraca air tahunan dan 20 tahun Grafik neraca air tahunan dan 20
yang akan datang tahun yang akan datang
13 Alokasi air berdasarkan Alokasi air untuk setiap water
tinjauan water district dan district secara optimal sehingga
DAS, menggunakan perangkat
daerah yang mengalami kekeringan
lunak dengan
air (minus) dapat disuplai dari
mempertimbangkan
daerah yang surplus air
keberadaan CAT, salinitas pada
sungai
14 Alokasi air berdasarkan Alokasi air untuk setiap DAS atau
tinjauan setiap DAS atau water water district secara optimal
sehingga daerah yang mengalami
district dapat dilakukan dengan
kekeringan air dapat disuplai dari
menggunakan perangkat lunak
daerah yang surplus air, termasuk
(software) dengan
alokasi air yang dapat digunakan
mempertimbangkan
untuk kepentingan
keberadaan CAT dan salinitas
pengusahaan (bisnis) air
pada sungai, termasuk alokasi
air untuk pengusahaan air
3. Pengendalian daya rusak air.
Hasil analisis pengendalian daya rusak air dapat disusun dalam bentuk
tabel berikut.
Hal | 16
No. ANALISIS KELUARAN
1 Analisis debit banjir atau debit - Digunakan sebagai debit rencana
rencana dengan : konstruksi pengendali banjir,
- kala ulang 5 tahun sampai - Dapat diidentifikasi lokasi daerah
dengan 20 tahun untuk genangan banjir yang terjadi, luas
perencanaan konstruksi genangan dan tinggi genangan,
pengendali banjir, sesuai - Rencana alokasi banjir dan lokasi
tingkat layanan konstruksi genangan banjir pada penggunaan
tersebut,
lahan yang ada dapat digunakan
- kala ulang 50 tahun untuk sebagai masukan dalam
menetapkan batas dataran
penyusunan Rencana Tata Ruang
banjir.
Wilayah (RTRW) nasional,
Analisis debit banjir dilakukan
provinsi dan kabupaten/kota
dengan mempertimbangkan
perubahan penggunaan
lahan yang terjadi.
Debit banjir rencana hasil
analisis harus dapat di
alokasikan persentasenya,
yaitu:
- % debit banjir yang dapat
dikendalikan oleh bangunan
pengendali banjir,
- % debit banjir yang harus
ditampung terlebih dahulu
(retarding basin),
- % debit banjir rencana yang
dapat ditampung dan meresap
pada wilayah sungai yang
bersangkutan
2 Genangan banjir dalam kurun Peta: lokasi genangan banjir
waktu 3 tahun sampai dengan (dilengkapi titik koordinat dengan
5 tahun terakhir yang pernah skala global), luas genangan dan
terjadi serta prediksi genangan tinggi genangan
sesuai kala ulang di atas
3 Kerusakan sungai (tepi/tebing Peta: lokasi kerusakan sungai
sungai) dan muara beserta (dilengkapi titik koordinat dengan
infrastruktur bangunan air di skala global), disertai panjang atau
sungai baik kondisi eksisting luas daerah yang mengalami
maupun prediksi kerusakan kerusakan
yang ditinjau berdasar kala
ulang banjir serta kondisi
geologi pada WS
4 Kerusakan pantai beserta Peta: lokasi kerusakan pantai
infrastruktur bangunan pantai, (dilengkapi titik koordinat dengan
baik kondisi eksisting maupun skala global), disertai panjang atau
prediksi kerusakan luas daerah yang mengalami
berdasarkan tinjauan kerusakan
gelombang
Hal | 17
Sedangkan 2 (dua) aspek pendukung pengelolaan sumber daya air, yaitu:
1. Sistem informasi sumber daya air;
Hasil analisis sistem informasi sumber daya air dapat disusun dalam
bentuk tabel berikut.
No. ANALISIS KELUARAN
1 Kerapatan jaringan stasiun Rekomendasi jumlah dan lokasi
hujan eksisting ditinjau luas, jaringan stasiun hujan yang
topografi DAS memenuhi syarat keterwakilan
hujan yang terjadi pada DAS
2 Kerapatan pos duga air Rekomendasi jumlah dan lokasi pos
eksisting ditinjau dari sistem hujan yang memenuhi syarat
sungai (sungai beserta anak- keterwakilan aliran permukaan
anak sungai) dan DAS untuk setiap DAS
3 Karapatan pos Rekomendasi jumlah dan lokasi pos
pengamatan/pemantauan pengamatan/pemantauan kualitas
kualitas air sungai eksisting air yang memenuhi syarat
ditinjau dari sistem sungai dan keterwakilan aliran permukaan
pengaruh lokasi sumber- untuk setiap DAS
sumber pencemar
4 Keberadaan data aset sumber Rekomendasi agar aset dapat
daya air, ditinjau dari jumlah, berfungsi
lokasi, fungsinya
5 Kuantitas dan kualitas data Rekomendasi pengelolaan data
yang ada ditinjau dari
persyaratan standar untuk
analisis
6 Keterpaduan data dan Rekomendasi pengelolaan data
kemudahan akses
2. Pemberdayaan dan pengawasan.
Hasil analisis pemberdayaan dan pengawasan dapat disusun dalam bentuk
tabel berikut.
No. ANALISIS KELUARAN
1 Pelibatan peran masyarakat Rekomendasi bentuk pelibatan
dalam pengelolaan sumber masyarakat
daya air
2 Pendidikan dan pelatihan, Rekomendasi pemberdayaan
penelitian dan pengembangan masyarakat
dan pendampingan masyarakat
3 Kamampuan swadaya Rekomendasi pemberdayaan
masyarakat pengguna air masyarakat
Hasil analisis data ini digunakan sebagai dasar dalam menyusun: (1) Peta
Daerah Resapan Air dan Daerah Tangkapan Air; (2) Peta Zona
Pemanfaatan Sumber Air; dan (3) Konsep Matrik Upaya Fisik dan Upaya
Nonfisik.
Hal | 18
Kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan
air menjadi salah satu acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana
tata ruang wilayah.
Untuk mengetahui lokasi dan batas-batas daerah resapan air dan daerah
tangkapan air pada wilayah sungai maka diperlukan analisis spasial
(analisis keruangan) terhadap daerah resapan air dan daerah tangkapan air
yang masing-masing dilakukan tinjauan terhadap beberapa variabel spasial
(layer peta), kriteria analisis, klasifikasi spasial dan bobot.
Panduan dalam menentukan dan Menyusun Peta Daerah Resapan Air dan
Daerah Tangkapan Air; (2) Peta Zona Pemanfaatan Sumber Air dapat
merujuk pada Lampiran II Peraturan Menteri PUPR Nomor
10/PRT/M/2015.
Hasil analisis data adalah rekomendasi pengelolaan pada masing-masing
aspek pengelolaan sumber daya air.
Hasil analisis data ini digunakan sebagai tinjauan terhadap strategi terpilih
dalam pengelolaan sumber daya air (matrik strategi) untuk dirumuskan
menjadi upaya fisik dan upaya nonfisik pengelolaan sumber daya air pada
wilayah sungai yang bersangkutan. Konsultan harus menyajikan upaya
fisik dan upaya nonfisik pengelolaan sumber daya air dalam bentuk tabel
seperti pada lampiran dan dibahas pada sidang Tim Koordinasi
Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bah Bolon.
5. Kegiatan E : Analisis Desain Dasar
Desain dasar upaya nonfisik dan upaya fisik dalam Rencana Pengelolaan
Sumber Daya Air, masing-masing harus memuat hal-hal sebagai berikut:
a. Desain dasar upaya nonfisik memuat: seluruh jenis kegiatan sebagai
upaya non fisik, lokasi-lokasi yang akan dilaksanakan yang perlu
dilaksanakan seintensif mungkin, dan menyangkut waktu pelaksanaan
dari setiap kegiatan akan dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas
dan durasi pelaksanaan; dalam kegiatan ini lebih diklasifikasikan
kedalam pekerjaan non pekerjaan umum dimana didalamnya
mengandung unsur kegiatan peranan/partisipasi masyarakat.
Desain dasar non fisik disajikan dalam format seperti pada lampiran atau
mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 10/PRT/M/2015.
b. Desain dasar upaya fisik memuat: lokasi, tata letak dan perkiraan
tipe dan ukuran bangunan, ketersediaan bahan bangunan, lokasi
buangan bahan galian dan atau sumber bahan timbunan, termasuk
alokasi ruang/lahan permukiman kembali untuk penduduk yang
dipindahkan, agenda pelaksanaan/penjadwalan. Di dalam Pola
Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bah Bolon yang telah
disusun teridentifikasi potensi ataupun permasalahan yang perlu
ditanggulangi secara fisik apabila ditinjau dari sub aspek
pendayagunaan, sub aspek konservasi, dan sub aspek pengendalian
daya rusak air.
Hal | 19
Berdasarkan konsep matrik upaya fisik yang telah disusun, maka
masing-masing upaya disusun dalam bentuk kegiatan, khususnya desain
dasar prasarana pengelolaan sumber daya air, antara lain: saluran suplesi
sumber air, sumur resapan, jaringan saluran drainase, jaringan pipa
pembuang air limbah, instalasi pengelolaan air limbah, dinding penahan
tanah, pengendali sedimen (check dam), bendungan/waduk, embung,
pos pemantauan kualitas air, bendung irigasi, jaringan saluran irigasi,
perbaikan dan pengaturan alur sungai, saluran pengelak banjir, tanggul
banjir, kolam retensi banjir, polder, sabo dam, jetty, tembok laut (sea
wall), pemecah gelombang (breakwater), pos stasiun hujan, pos
pengukuran muka air (automatic water level recorder/AWLR) dan lain-
lain.
Pada kegiatan ini sekurang-kurangnya menampilkan desain dasar
untuk mengurangi 3 titik daerah genangan banjir, 1 desain dasar
untuk pengamanan pantai, 3 desain dasar bangunan pendayagunaan
SDA, dan 1 buah desain dasar bangunan konservasi. Penyajian desain
dasar upaya fisik seperti tercantum dalam lampiran KAK.
Panduan dalam Menyusun desain dasar upaya non fisik dan upaya fisik
dapat merujuk pada Lampiran II Peraturan Menteri PUPR Nomor
10/PRT/M/2015.
6. Kegiatan F : Analisis Prakiraan Kelayakan
Prakiraan kelayakan untuk upaya nonfisik dan upaya fisik dilakukan
berdasarkan pertimbangan teknis dan ekonomi.
a. Prakiraan Kelayakan Teknis
Dalam Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bah Bolon
yang telah disusun sebelumnya ada beberapa bangunan SDA yang perlu
dikaji prakiraan kelayakan teknis dahulu. Dalam kegiatan prakiraan
kelayakan teknis ini akan dilaksanakan pra studi kelayakan untuk
bendungan; adapun cakupan kegiatan pra studi kelayakan ini yaitu:
Pengumpulan peta-peta topografi/pengukuran topografi di lokasi yang
rencananya akan dibangun bendungan, kajian peta-peta geologi/
pemeriksaan tanah, kajian peta udara, kajian data hidrologi, data
jaringan irigasi eksisting, land use, data-data kehutanan, data tenaga
listrik, dan lain sebagainya.
Prasarana sumber daya air dinyatakan layak dengan ketentuan sebagai
berikut:
• jika hasil penyelidikan geologi menyimpulkan bahwa lahan atau
tanah yang akan didirikan bangunan sumber daya air memiliki
formasi geologi yang aman;
• jika berdasarkan hasil penyelidikan tanah dan analisis berat sendiri
bangunan, dinyatakan bahwa lahan atau tanah yang akan didirikan
bangunan sumber daya air memiliki daya dukung tanah yang aman;
Hal | 20
• jika kondisi kontur (bentuk permukaan tanah) pada peta topografi
hasil pengukuran memungkinkan untuk didirikan bangunan sumber
daya air;
• jika ketersediaan bahan bangunan disekitar daerah yang akan
didirikan bangunan sumber daya air dapat mencukupi didirikannya
bangunan air; dan
• jika pada lokasi didirikannya bangunan air terdapat ketersediaan air
yang mencukupi.
Prasarana sumber daya air dinyatakan tidak layak jika salah satu dari
ketentuan di atas dinyatakan tidak aman, tidak memungkinkan didirikan
bangunan air, ketersedian bahan bangunan dan ketersediaan air tidak
ada.
b. Prakiraan Kelayakan Ekonomi
Analisis Ekonomi mendasarkan perhitungan kelayakan dengan
menggunakan analisis Economic Internal Rate of Return (EIRR) dengan
memanfaatkan analisis Net Present Value (NPV) dan Benefit Cost Ratio
(BCR).
Hasil prakiraan kelayakan teknis dan ekonomi dapat disusun dalam bentuk
table berikut.
No Upaya Prakiraan Kelayakan
Teknis Ekonomi
Uraian Hasil Uraian Hasil
1 a.Formasi geologi Aman / Tidak NPV
b.Daya dukung tanah Aman / Tidak
c.Topografi Memungkinkan IRR %
dibangun / Tidak
d.Ketersediaan bahan Tersedia / Tidak BCR
bangunan
e.Ketersediaan air Tersedia / Tidak
Kesimpulan Layak / Tidak layak / Tidak
Layak layak
7. Kegiatan G : Konsultasi Tim Teknis dan Pertemuan Konsultasi
Masyarakat
Untuk Peta Daerah Resapan Air dan Daerah Tangkapan Air, Peta zona
Pemanfaatan Sumber Air dan Konsep Matrik Upaya Fisik dan Upaya
Nonfisik dikonsultasikan kepada Tim Teknis melalui Pertemuan Konsultasi
Tim Teknis I dan Konsep Matrik Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan
juga dikonsultasikan kepada Tim Teknis Provinsi Sumatera Utara melalui
Pertemuan Konsultasi Tim Teknis II.
Hal | 21
Pertemuan Konsultasi Tim Teknis I dan II diselenggarakan di ruang
pertemuan full day meeting yang difasilitasi oleh Konsultan.
a. Pertemuan Konsultasi Masyarakat Tahap I
PKM Tahap I dilaksanakan untuk menyampaikan:
1. Strategi terpilih yang telah dilaksanakan oleh Tim Koordinasi
Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bah Bolon;
2. Hasil inventarisasi/pengumpulan data dan informasi sumber daya
air;
3. Hasil analisis data yang telah dikonsultasikan dengan tim teknis;
dan
4. Peta kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan
daerah tangkapan air, peta zona pemanfaatan sumber air dan
konsep matrik upaya fisik dan nonfisik.
Pertemuan ini bertujuan untuk memperoleh masukan, tanggapan,
koreksi, klarifikasi sesuai harapan dan keinginan para pemilik
kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air untuk kemudian
disusun dalam suatu kesepakatan bersama yang akan digunakan
sebagai masukan dalam analisis data dan penyusunan rancangan awal
rencana pengelolaan sumber daya air.
b. Pertemuan Konsultasi Masyarakat Tahap II
Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) Tahap II dilaksanakan untuk
menyampaikan Analisis Desain Dasar dan Pra Kelayakan serta Konsep
Matrik Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan dari pengelolaan
sumber daya air selama 20 (dua puluh) tahun ke depan.
Pertemuan ini bertujuan untuk memperoleh masukan, tanggapan,
koreksi, klarifikasi sesuai harapan dan keinginan para pemilik
kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air untuk kemudian
disusun dalam suatu kesepakatan bersama yang akan digunakan
sebagai masukan dalam menyusun rancangan rencana pengelolaan
sumber daya air yang akan dipublikasikan kepada masyarakat.
Pertemuan Konsultasi Masyarakat Tahap I dan II diselenggarakan di ruang
pertemuan full day meeting yang difasilitasi oleh Konsultan dengan
mengundang para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air
yang bersangkutan beserta wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air
wilayah sungai yang bersangkutan. Konsultan menyediakan biaya
pengganti transport untuk peserta PKM dan konsultasi Tim Teknis.
8. Kegiatan H : Penyusunan Rancangan Rencana Pengelolaan SDA
Penyusunan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air meliputi
konsep Matrik Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan serta lampiran peta
– peta rencana pengelolaan SDA.
Hal | 22
Peta – peta rencana pengelolaan sumber daya air meliputi :
a. Peta tematik rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai
dengan skala 1: 250.000
b. Peta topografi untuk lokasi pengembangan prasarana sumber daya
air dengan skala 1:25.000 atau 1:50.000
c. Peta situasi / layout prasarana sumber daya air dengan skala 1:5.000
d. Gambar potongan memanjang prasarana sumber daya air dengan
skala horizontal 1:2000 dan skala vertikal 1:200
e. Gambar potongan melintang prasarana sumber daya air dengan skala
horizontal vertikal 1:200
f. Gambar-gambar tipikal prasarana sumber daya air
Keseluruhan tata cara penyusunan Rancangan Rencana Pengelolaan
Sumber Daya Air dapat dilihat pada Lampiran II Peraturan Menteri PUPR
Nomor 10/PRT/M/2015.
9. Kegiatan I : Penyusunan Laporan dan Presentasi
• Konsultan wajib menyerahkan laporan hasil pekerjaan yang telah
didiskusikan kepada Pengguna Jasa.
• Konsultan mengadakan diskusi dengan Direksi, PPTK dan KPA dan
melaksanakan pemaparan.
• Konsultan bersedia hadir jika dipanggil/ diundang oleh pihak
Pengguna Jasa
• Konsultan bertanggung jawab penuh atas mutu data/ perencanaan
yang dihasilkan. Apabila data ternyata tidak sah, tidak realistis dan
atau kurang memadai, kurang memuaskan menurut Pengguna Jasa
maka Konsultan wajib memperbaikinya, bahkan bila pekerjaan telah
dinyatakan selesai atau diserahterimakan kepada Pengguna Jasa,
Konsultan tetap wajib memperbaikinya.
• Konsultan wajib membuat notulen rapat dalam setiap diskusi yang
dilakukan, baik dengan PA/ KPA, PPTK maupun Direksi Teknis
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu.
10. Kegiatan J : Pengesahan/ Penetapan Dokumen Rencana Pengelolaan
Sumber Daya Air
Terlepas dari apakah pelaksanaan pekerjaan telah diserahterimakan atau
melewati tahun anggaran, Konsultan tetap diharuskan memaparkan Konsep
Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Bah Bolon dan dibahas
pada Sidang TKPSDA Bah Bolon untuk pembahasan rekomendasi
penetapan dokumen Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air
Bah Bolon. Tahapan pengesahan/ penetapan Dokumen Rencana
Pengelolaan Sumber Daya Air Bah Bolon:
• Persiapan dokumen Ekspose Penyusunan Rancangan Rencana
Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bah Bolon untuk
persiapan proses legalisasi di tingkat Provinsi yang memuat
Hal | 23
Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai
Bah Bolon.
• Melakukan kegiatan perumusan hasil ekspose Rancangan Rencana
Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bah Bolon pada
Sidang TKPSDA
• Menyiapkan dokumen pengesahan Penyusunan Rancangan
Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bah Bolon
dan melakukan koordinasi terhadap eksaminasi Keputusan
Gubernur Sumatera Utara.
12. Keluaran Keluaran yang merupakan hasil dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah :
Dokumen Rancangan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bah Bolon
yang memuat matrik penyusunan program dan kegiatan pengelolaan sumber
daya air pada wilayah sungai Bah Bolon yang terarah, terukur dengan indikator
keluaran (output) yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 tahun dan dilengkapi
Peta Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bah Bolon.
Konsultan harus menghasilkan keluaran dokumen sebagai berikut:
1. Laporan Pendahuluan sebanyak 5 Set
2. Laporan Antara sebanyak 3 Set
3. Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bah
Bolon sebanyak 10 set
4. Laporan Akhir sebanyak 7 Set, terdiri dari
a. Laporan Utama
b. Laporan Penunjang
13. Peralatan, a. Laporan dan Data
Material,
Studi terdahulu dan data pendukung lainnya yang ada di Dinas Pekerjaan
Personel dan
Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara apabila tersedia.
Fasilitas dari
b. Akomodasi dan ruang kantor
Pengguna
Anggaran
Pengguna Anggaran hhanya menyediakan ruang diskusi dan asistensi
namun tidak menyediakan akomodasi dan ruang kantor, serta
perlengkapannya, sehingga penyedia jasa harus menyediakan sendiri.
c. Staf Pengawas/Pendamping
Pengguna Anggaran akan menunjuk PPTK dan pejabat/ petugas selaku
Direksi yang akan mendampingi dan mengawasi secara langsung
pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi.
14. Peralatan dan Penyedia Jasa menyediakan peralatan dan material yang memenuhi standar
ketelitian untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan. Peralatan dan material
Material dari
tersebut antara lain:
Penyedia Jasa
a. Kendaraan Roda 4 (sewa)
Konsultasi
b. Kendaraan Roda 2 (sewa)
Hal | 24
c. GPS Hand (sewa)
d. Total Station (sewa)
e. Waterpass (sewa)
f. Drone (sewa)
g. Pondok Kerja (sewa)
Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, bagi penyedia jasa yang melaksanakan
kegiatan ini harus mempunyai kantor/ kantor cabang di Kota Medan atau salah
satu Kabupaten/ Kota di Wilayah Sungai Bah Bolon dan personilnya bekerja di
kantor tersebut.
15. Lingkup Penyedia Jasa bertugas dan berkewajiban menyediakan tenaga ahli dan
Kewenangan pelaksana, sarana/prasarana pekerjaan serta melaksanakan pekerjaan sesuai
Penyedia Jasa Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan ketentuan lain yang berlaku. Konsultan harus
secara pro aktif melaksanakan konsultasi dengan Tim Teknis agar dicapai hasil
yang maksimal.
Penyedia Jasa mempunyai kewenangan untuk mempertanggung jawabkan
produk hasil pekerjaan sesuai dengan data-data yang didapat dari lapangan dan
berdasarkan hasil analisis.
Penyedia juga mempunyai kewenangan untuk mempertanggungjawabkan
Personil dan Peralatan yang digunakan serta bersedia menghadirkan Personil
yang diperlukan apabila ada perbaikan, dan bersedia menghadirkan Personil
yang diperlukan bila terdapat pemeriksaan oleh APIP ataupun BPK RI.
16. Jangka Waktu Jangka waktu penyelesaian kegiatan adalah 210 (dua ratus sepuluh) hari
Penyelesaian kalender.
Kegiatan
17. Personil Personil yang diperlukan wajib kewarganegaraan Republik Indonesia.
Untuk melaksanakan pekerjaan ini diperlukan persyaratan personil sebagai
berikut:
KUALIFIKASI
JLH
No POSISI TINGKAT PENGALAM
KEAHLIAN Org
PENDIDIKAN AN
A. TENAGA PROFESIONAL
1. Ketua Tim/ Minimal Wajib Berpengalam
Ahli Sarjana Teknik memiliki an sekurang-
1 Org
Sumber Sipil / Sertifikat kurangnya 2
Daya Air Pengairan (S1) Keahlian (dua) tahun
lulusan minimal sebagai Ahli
Perguruan Ahli Madya Madya SDA
Tinggi Negeri Sumber dalam
atau Perguruan Daya Air pelaksanaan
Tinggi Swasta (SDA) yang pekerjaan di
Hal | 25
yang telah dikeluarkan bidang
terakreditasi. oleh perencanaan,
Lembaga/ pengembanga
Asosiasi n dan
terkait. pengelolaan
Memiliki sumber daya
keahlian air didukung
dalam referensi dari
Pengelolaan Pengguna
Sumber Jasa.
Daya Air
Dan memiliki
atau
pengalaman
Penyusunan
sebagai
Rencana
Ketua Tim
Induk
sekurang-
Sumber
kurangnya 2
Daya Air
(dua) kali.
2. Ahli Minimal Wajib Berpengalam 1 Org
Perencanaan Sarjana Teknik memiliki an sekurang-
SDA Sipil / Sertifikat kurangnya 2
Pengairan (S1) Keahlian (dua) tahun
lulusan minimal sebagai Ahli
Perguruan Ahli Muda Muda SDA
Tinggi Negeri Sumber dalam
atau Perguruan Daya Air pelaksanaan
Tinggi Swasta (SDA) yang pekerjaan di
yang telah dikeluarkan bidang
terakreditasi. oleh perencanaan,
Lembaga/ pengembanga
Asosiasi n dan
terkait, pengelolaan
memiliki sumber daya
keahlian air didukung
dalam referensi dari
Perencana- Pengguna
an Jasa.
Bangunan
Sumber
Daya Air
B. TENAGA SUB PROFESIONAL:
1. Asisten Minimal Memiliki Berpengalam 1 Org
Tenaga Sarjana (S1) keahlian an sekurang-
Ahli Bidang Ekonomi dalam kurangnya 2
Ekonomi Pembangunan analisis (dua) tahun
lulusan kelayakan dalam
Perguruan ekonomi; analisa
Tinggi Negeri SKA tidak kelayakan
atau Perguruan dipersyarat- ekonomi
Tinggi Swasta kan untuk
Hal | 26
yang telah perencanaan
terakreditasi pembangun-
an
2 Asisten Minimal Memiliki Berpengalam 1 Org
Tenaga Ahli an sekurang-
Sarjana (S1) keahlian
Bidang kurangnya 2
Planologi/ dalam
Perencanaan (dua) tahun
Perencanaan pembuatan
Wilayah dan dalam
Wilayah dan peta
Sistem bidang
Kota lulusan berbasis
Informasi penataan
Geografis Perguruan GIS; SKA ruang dan
Tinggi Negeri tidak pengembang-
an wilayah.
atau Perguruan dipersyarat-
Tinggi Swasta kan
yang telah
terakreditasi
3 Asisten Minimal Memiliki Berpengalam 1 Org
Tenaga Ahli an sekurang-
Sarjana (S1) keahlian
Bidang kurangnya 2
Kehutanan dalam
Konservasi (dua) tahun
lulusan Konservasi
dan Hutan dalam
Perguruan Daerah
bidang
Tinggi Negeri Aliran
konservasi
atau Perguruan Sungai dan DAS dan
Tinggi Swasta Manajemen manajemen
hutan.
yang telah Hutan; SKA
terakreditasi tidak
dipersyarat-
kan
C. TENAGA PENDUKUNG
Memiliki
1 Surveyor Minimal Berpengalam 2 Org
keahlian
Topografi Lulusan SMK an dalam
dalam
Teknik menangani
melakukan
Pengukuran/ survey
survei
Diploma III topografi
pengukuran
Teknik Sipil/ sekurang-
topografi
Sarjana Teknik kurangnya 4
Sipil (S1) (empat)
Negeri atau tahun untuk
Swasta yang lulusan SMK
telah atau 2 (dua)
terakreditasi tahun untuk
lulusan
Diploma III
dan 1 (satu)
tahun untuk
lulusan S-1
Teknik Sipil
Hal | 27
2 Juru Minimal Memiliki Berpengalam 1 Org
Gambar Lulusan SMK keahlian an dalam
Teknik dalam menangani
Penggambaran/ melakukan gambar
Diploma III pembuatan bangunan air
Teknik Sipil/ gambar sekurang-
Sarjana Teknik dengan kurangnya 4
Sipil (S1) format (empat)
Negeri atau Digitalisasi tahun untuk
Swasta yang CAD dan lulusan SMK
telah penggambar atau 2 (dua)
terakreditasi an desain tahun untuk
bangunan lulusan
air Diploma III
dan 1 (satu)
tahun untuk
lulusan S-1
Teknik Sipil
Mampu
3. Surveyor Minimal Berpengalam 4 Org
melakukan
Inventarisa Lulusan SMK an dalam
pekerjaan-
-si Teknik menangani
inventarisa-
Bangunan survei
si dan
lulusan Sekolah bangunan air
sketsa
Menengah sekurang-
gambar
Kejuruan/ kurangnya 4
bangunan
Sekolah (empat)
air
Menengah Atas tahun untuk
Negeri atau lulusan SMK
Swasta yang dan 2 (dua)
telah tahun untuk
terakreditasi lulusan D-III
Memiliki Berpengalam
4. Tenaga Minimal 1 Org
keahlian an minimal 2
Administra- Lulusan
dalam (dua) tahun
si/ Office Diploma III
bidang dalam
Manager Sekretaris/
administrasi melaksana-
Ekonomi/
perkantoran kan tugas
Akuntansi
dan sebagai
keuangan. Sekretaris/
Bendahara.
Mampu
5. Tenaga 6 Org
melakukan
Lokal
pekerjaan-
Survei
pekerjaan
untuk
membantu
pekerjaan
survei
pengukuran.
Hal | 28
18. Jadwal Penyedia harus menyusun jadwal tahapan pelaksanaan pekerjaan. Tahapan
pelaksanaan sekurang-kurangnya menampilkan tahapan per kegiatan dan
Tahapan
disusun berdasarkan sub kegiatannya.
Pelaksanaan
Pekerjaan Jadwal kegiatan mengikuti tabel jadwal berikut atau berdasarkan hasil diskusi
dengan Direksi.
BULAN I BULAN II BULAN III BULAN IV BULAN V BULAN VI BULAN VII
No URAIAN
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Persiapan
2 Penyusunan Laporan Program Mutu
3 Penyusunan Laporan Pendahuluan
4 Pengumpulan Data dan Inventarisasi
a. Data Sumber Daya Air
b. Data Kondisi lingkungan hidup
c. Kondisi sosial ekonomi masyarakat
d. Rencana Tata Ruang Wilayah
e. Kebijakan pengelolaan SDA
f. Rencana Strategis dan Rencana
Pembangunan Daerah
5 Survey Pengukuran Topografi
6 Penyelidikan Mekanika Tanah
7 Analisis Data
a. Konservasi sumber daya air
b. Pendayagunaan Sumber Daya Air
c. Pengendalian Daya Rusak Air
d. Sistem Informasi
e. Pemberdayaan dan Pengawasan
8 Analisis Desain Dasar
a. Upaya Nonfifik
b. Upaya Fisik
9 Analisis Prakiraan Kelayakan
a. Prakiraan Kelayakan Teknis
b. Prakiraan Kelayakan Ekonomi
10 Konsultasi Tim Teknis dan PKM
11 Pembahasan Hasil PKM oleh TKPSDA
Penyusunan Rancangan Rencana
12 Pengelolaan SDA
a. Penyusunan Program dan Kegiatan
b. Peta rencana pengelolaan SDA
13 Penyusunan Laporan Akhir
14 Pengesahan/ Penetapan Dokumen
Laporan
19. Laporan Laporan Pendahuluan memuat :
Pendahuluan
a. Pendahuluan berupa latar belakang pekerjaan dan tanggapan terhadap
KAK
b. Gambaran Umum berupa Identifikasi data yang didapat/ dikumpulkan
c. Metode Pelaksanaan Pekerjaan
d. Hasil Pola Pengelolaan SDA
e. Gambaran tentang Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai
Bah Bolon
f. Rencana Kerja, Program Pelaksanaan dan Manajemen Organisasi
g. Mobilisasi tenaga ahli dan tenaga pendukung lainnya.
h. Jadwal kegiatan penyedia jasa
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 6 (enam) minggu sejak
SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan.
Hal | 29
20. Laporan Bulanan Laporan bulanan berisikan :
a. Mobilisasi Personil
b. Kemajuan Pekerjaan
c. Permasalahan yang dihadapi dan Pemecahan Masalah
d. Rencana kegiatan untuk bulan berikutunya.
Laporan harus diserahkan selambat – lambatnya tanggal 5 setiap bulannya
sebanyak 3 (lima) buku laporan.
20. Laporan Antara Laporan Antara berisikan :
a. Hasil inventarisasi;
b. Hasil Analisis Data;
c. Konsep Matriks Upaya Fisik dan Non Fisik;
d. Rencana Pengukuran Topografi;
e. Rencana Investigasi Mekanika Tanah;
f. Hasil Pertemuan Konsultasi Masyarakat I;
g. Uraian kendala-kendala yang dihadapi dan langkah-langkah kegiatan
selanjutnya.
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) minggu
sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan.
22. Laporan Akhir Laporan Akhir memuat rangkuman hasil pelaksanaan pekerjaan Rancangan
Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bah Bolon termasuk
semua hasil investigasi dan analisa data, penyusunan upaya nonfisik dan
upaya fisik, desain dasar pra kelayakan, penyusunan program dan kegiatan
serta kesimpulan dan rekomendasi penting hasil pelaksanaan pekerjaan dan
melaporkan seluruh dokumen termasuk gambar dan dokumen pendukung
lainnya yang dipersyaratkan.
Laporan Akhir berisi :
a. Gambaran Umum Wilayah Sungai
b. Hasil Inventarisasi Data
c. Analisis Data dan Peta Daerah tangkapan Air serta Zona Pemanfaatan
Sumber Air
d. Konsep Matriks Upaya Nonfisik dan Upaya Fisik
e. Hasil PKM dan Rekomendasi Sidang TKPSDA
f. Analisis Desain Dasar
g. Analisis Prakiraan Kelayakan
h. Matriks Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan
i. Kesimpulan dan Saran
Hal – hal yang diuraikan tersebut di atas harus dipaparkan dalam acara
Pembahasan Laporan Akhir.
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum
berakhirnya kontrak disusun sebanyak 10 (sepuluh) buku laporan.
Hal | 30
23. Rancangan Laporan Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air memuat:
Rencana
I. Pendahuluan
Pengelolaan
1.1. Latar Belakang
Sumber Daya Air
1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran
II. Gambaran Umum Wilayah Sungai
2.1. Karakteristik Wilayah Sungai
2.2. Isu Strategis Pengelolaan Sumber Daya Air
2.3. Potensi dan Permasalahan Sumber Daya AIr
III. Pemilihan Strategi
3.1. Dasar Pertimbangan Dalam Pemilihan Strategi
3.2. Pemilihan Strategi
IV. Inventarisasi Sumber Daya Air
4.1. Kondisi Hidrologis, Hidrometeorologis, dan Hidrogeologis
4.2. Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Air
4.3. Kondisi Lingkungan Hidup dan Potensi Yang Terkait Sumber
Daya Air
4.4. Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air
4.5. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Terkait Sumber Daya Air
4.6. Kebijakan Terkait Pengelolaan Sumber Daya Air
4.7. Rencana Strategis dan Rencana Pembangunan Daerah
V. Analisis Data dan Kajian Pengelolaan Sumber Daya Air
5.1. Daerah Resapan Air, Daerah Tangkapan Air, Zona
Pemanfaatan Sumber Air
5.2. Konservasi Sumber Daya Air
5.3. Pendayagunaan Sumber Daya Air
5.4. Pengendalian Daya Rusak Air
5.5. Sistem Informasi Sumber Daya Air
5.6. Peningkatan Peran Masyarakat
VI. Upaya Pengelolaan Sumber Daya Air
6.1. Rekapitulasi Perkiraan Biaya
6.2. Matrik Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan Rencana
Pengelolaan Sumber Daya Air
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum
berakhirnya kontrak, disusun sebanyak 10 (sepuluh) buku laporan dan telah
dibahas dalam Sidang TKPSDA untuk ditetapkan melalui Keputusan Gubernur
Sumatera Utara.
LAPORAN PENUNJANG
Selain Laporan Utama yang telah disebutkan di atas, Konsultan harus
menyiapkan Laporan penunjang antara lain:
1. Program Mutu
Program Mutu disusun berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10
Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan
Konstruksi.
Hal | 31
Laporan Program Mutu diserahkan paling lambat 2 (dua) minggu setelah
SPMK. Jika diperlukan Konsultan dapat mempresentasikan Program Mutu
yang diusulkan.
2. Laporan Pertemuan Konsultasi Masyarakat
Laporan Pertemuan Konsultasi Masyarakat berisikan:
a. Gambaran Kondisi Sosial Ekonomi di Lokasi Pekerjaan
b. Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Air
c. Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya
Air
d. Hasil Pertemuan Konsultasi Masyarakat
Laporan diserahkan sebanyak 5 (lima) buku laporan
3. Laporan Inventarisasi
Laporan Inventarisasi berisikan:
a. Kondisi Hidrologis, Hidrometeorologis, dan Hidrogeologis
b. Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Air
c. Kondisi Lingkungan Hidup dan Potensi Yang Terkait Sumber Daya Air
d. Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air
e. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Terkait Sumber Daya Air
f. Kebijakan Terkait Pengelolaan Sumber Daya Air
g. Rencana Strategis dan Rencana Pembangunan Daerah
Laporan diserahkan sebanyak 3 (tiga) buku laporan
4. Laporan Survey dan Investigasi
Laporan Survey dan Investigasi berisikan:
a. Hasil Pengukuran Topografi
b. Hasil Investigasi Mekanika Tanah
Laporan diserahkan sebanyak 3 (tiga) buku laporan
5. Laporan Desain Dasar dan Pra Kelayakan
Laporan Desain Dasar dan Pra Kelayakan berisikan:
a. Desain Dasar Upaya Nonfisik
b. Desain Dasar Upaya Fisik
c. Analisis Kelayakan Teknis
d. Analisis Kelayakan Ekonomi
Laporan diserahkan sebanyak 3 (tiga) buku laporan
6. Laporan Ringkas
Laporan Akhir berisi ringkasan Laporan Akhir yang dimuat secara
eksklusif sehingga informasi-informasi penting tersampaikan dengan
mudah dan akurat. Dimuat dalam laporan dengan jumlah halaman tidak
lebih dari 80 halaman.
Laporan diserahkan sebanyak 5 (lima) buku laporan.
7. Album Peta
Disajikan dalam format kerta A1 dan A3 yang berisi:
Hal | 32
a. Peta Wilayah Sungai dan Peta DAS skala 1 : 250.000 atau sesuai
kebutuhan yang berisikan sekurang-kurangnya:
1. Batas DAS
2. Batas Administrasi
3. Peta Geologi dan Jenis tanah
4. Peta Morfologi dan Lahan Kritis
5. Peta Hujan dan Klimatologi serta Sebaran Stasiun Hujan
6. Peta Hutan
7. Peta tutupan lahan dan lereng
8. Peta Cekungan Air Tanah
9. Peta Sebaran Pendayagunaan SDA
10. Peta Sebaran Infrastrukutr SDA
11. Peta Daerah Irigasi, Rawa, Gambut dan Mangrove
b. Peta Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air
1. Peta tematik rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai
dengan skala 1:250.000;
2. Peta topografi untuk lokasi pengembangan prasarana sumber daya
air dengan skala 1:25.000 (jika peta dasar tersedia) atau 1:50.000;
3. Peta situasi/layout prasarana sumber daya air dan peta
ikhtisar/petak irigasi dengan skala 1:5.000;
4. Gambar potongan memanjang prasarana sumber daya air
(horizontal 1:2.000 dan vertikal 1:200);
5. Gambar potongan melintang prasarana sumber daya air (horizontal
dan vertikal 1:200); dan
6. Gambar-gambar tipikal prasarana sumber daya air.
Semua peta dan gambar (ukuran A1 dan A3) dan dibuat album gambar
dalam bentuk gambar berwarna. Peta dan gambar dijilid rapi soft cover
untuk ukuran A1 sebanyak 3 set (1 asli dimasukkan dalam tabung gambar
dan 2 dijilid rapi) dan ukuran A3 sebanyak 10 set dijilid rapi.
8. Dokumentasi Kegiatan Lapangan / Album Foto
Berisi seluruh dokumentasi kegiatan lapangan yang disusun dalam album
foto sesuai dengan kegiatannya. Diserahkan sebanyak 2 album foto.
9. Soft Copy (External Disk) 1000 GB
Semua Laporan harus diserahkan berupa softcpy dalam bentuk format asli
(docx, xlsx, dwg, prj, kmz, dll) dan dalam format pdf dimasukkan dalam
external hard disk yang disusun dalam folder, diserahkan 3 buah.
Seluruh laporan dimasukkan dalam container box dan diberi label pekerjaan.
Hal-Hal Lain
24. Produksi Dalam Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam
Negeri wilayah Negara Republik Indonesia.
Hal | 33
25. Persyaratan Dalam hal peserta akan melakukan kerjasama operasi
Kerja sama (KSO)/kemitraan maka disyaratkan sebagai berikut:
a. Wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat
persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
b. Penilaian kualifikasi dilakukan terhadap seluruh peserta yang tergabung
dalam Kerja Sama Operasi/kemitraan;
a. Membentuk kemitraan/KSO dengan nama kemitraan/KSO tertentu;
c. Menunjuk 1 nama peserta sebagai perusahaan utama (leading firm) untuk
kemitraan/KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama
kemitraan/KSO;
d. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab
baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai
ketentuan dokumen kontrak;
e. Perjanjian secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila seleksi
tidak dimenangkan oleh perusahaan kemitraan/KSO.
26. Pedoman Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut :
Pengumpulan
Data yang harus dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data
Data Lapangan
Sekunder adalah data baku yang sudah tersedia dan tidak perlu lagi diolah,
sedangkan data Primer adalah data yang harus dikumpulkan melalui Survei
Lapangan yang akan dilaksanakan oleh Konsultan.
Pedoman pelaksanaan pekerjaan Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya
Air Wilayah Sungai Bah Bolon adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Rencana
Pengelolaan Sumber Daya Air.
27. Alih Jika diperlukan, Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyelenggarakan
Pengetahuan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil
yang ditunjuk Penggunan Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
Medan, Maret 2023
PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI SUMATERA UTARA
Ir. BAMBANG PARDEDE, M.Eng
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650223 199203 1 001
Hal | 34
Lampiran
Konsep Matrik Upaya Fisik dan Upaya Nonfisik Aspek Konservasi Sumber Daya Air
No. Sub Aspek Sasaran Strategi Upaya Lokasi
Terpilih
Nonfisik Fisik DAS Kab/Kota
1 Perlindungan dan pelestarian sumber daya air
1.1. Pemeliharaan kelangsungan Sasaran/ target Strategi yang 1. Pengaturan pelestarian daerah Pengelolaan kawasan daerah resapan air dan daerah
fungsi resapan air dan yang akan dicapai dipilih oleh resapan air dan daerah tangkapan air tangkapan air, melalui pemeliharaan, rehabilitasi
daerah tangkapan air dalam pola Wadah 2. Pemberdayaan masyarakat dalam daerah resapan air dan daerah tangkapan air
pelestarian daerah resapan dan
pengelolaan Koordinasi
tangkapan air
sumber daya air Pengelolaan
3. Pemantauan dan pengawasan
WS Sumber
pelaksanaan kegiatan
Daya Air
Wilayah
Sungai
1.2. Pengendalian pemanfaatan 1. Pengaturan pengambilan kuantitas air Pengadaan software dan hardware untuk
sumber pada sumbersumber air, berupa pengembangan sistem informasi perizinan
air perijinan dan pelarangan pemanfatan
air pada sumber-sumber air
2. Pengembangan sistem informasi
perizinan
3. Pemantauan dan pengawasan
pelaksanaan kegiatan
1.3. Pengisian air pada sumber air Pengaturan prosedur dan perizinan 1. Pemindahan aliran air antar DAS (berupa sudetan),
pengisian air pada interkoneksi, suplesi
sumber-sumber air 2. Memelihara kondisi anak sungai (tali air) pengisi
waduk
3. Imbuhan air tanah dengan sumur resapan,
4. Membuat hujan buatan jika waduk, danau
mengering akibat kemarau panjang
Lampiran – Hal 1
1.4. Pengaturan prasarana dan 1. Pengaturan pembangunan prasarana 1. Pembangunan jaringan drainase perkotaan yang
sarana sanitasi dan sarana sanitasi, dipisah dengan jaringan pengumpul air
meliputi air limbah dan persampahan 2. Pembangunan jaringan khusus pengumpul air
2. Penetapan mekanisme perizinan limbah
terkait pengaturan prasarana dan 3. Pembangunan IPAL terpusat untuk limbah rumah
sarana sanitasi tangga, industri dan lainnya
3. Pengembangan teknologi pengolahan 4. Pembangunan pos pemantauan kualitas air
air limbah ramah lingkungan sumber-sumber air secara terpadu
4. Pemberdayaan masyarakat terkait 5. Pembangunan prasarana-sarana sampah terpadu
pengembangan (pembuangan dan pengolahan sampah)
prasarana dan sarana sanitasi 6. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan (O&P)
prasarana-sarana sanitasi (limbah dan sampah)
eksisting dan terbangun
No. Sub Aspek Sasaran Strategi Upaya Lokasi
Terpilih
Nonfisik Fisik DAS Kab/Kota
7. Pengembangan sistem informasi prasarana dan
sarana sanitasi
1.5. Perlindungan sumber 1. Pengaturan terkait kegiatan 1. Penghijauan dan pembuatan pagar pengaman
air pembangunan dan pemanfaatan lahan keliling di sekitar sempadan sumber-sumber air
di sekitar sumber air permukaan 2. Membuat papan-papan larangan pada hutan
(sungai, mata air, danau, waduk, lindung dan kawasan sempadan sumber air
embung dan lainnya)
3. Pembangunan stasiun pantau, muka air sumber-
2. Pemberdayaan masarakat. disekitar
sumber air
sumber-sumber air
1.6. Pengendalian pengolahan 1. Pembuatan peraturan pengolahan 1. Terasering (sengkedan), talud penahan tanah,
tanah di daerah hulu tanah/lahan budidaya di hulu perkuatan tebing untuk mencegah longsor dan
2. Pemberdayaan masyarakat terkait erosi
pengolahan tanah/lahan budidaya 2. Bangunan pengendali/penahan sedimen (check
dalam meminimalisir erosi lahan dam) pada sumber air khususnya sungai, waduk,
3. Pemantauan daerah rawan longsor, danau dan embung
rawan erosi, rawan sedimentasi
Lampiran – Hal 2
1.7. Pengaturan sempadan sungai 1. Penetapan batas sempadan sumber- 1. Penghijauan (menanam pohon) di daerah
sumber air beserta pemanfaatannya sempadan sumber air
2. Pencegahan pendirian bangunan dan 2. Pembangunan dalam rangka perlindungan batas
pemanfaatan lahan yang mengganggu sempadan sumber air (pengukuran dan
aliran air atau tidak sesuai dgn pemasangan patok batas sempadan, pagar
peruntukannya pembatas, talud tebing/tepi sungai)
3. Pemberdayaan masyarakat di sekitar
sempadan sumbersumber air
1.8. Rehabilitasi hutan dan lahan 1. Pembuatan peraturan dalam rangka 1. Rehabilitasi hutan lindung, hutan suaka alam (taman
dan pelestarian hutan mempertahankan kawasan lindung nasional) melalui upaya vegetatif dan manajemen
lindung, kawasan suaka yang sudah ditetapkan dan luas budidaya hutan
alam dan kawasan kawasan yang berfungsi lindung 2. Rehabilitasi lahan kritis melalui upaya vegetatif, sipil
pelestarian alam hingga >30% luas DAS teknis dan agronomis
2. Pemberdayaan masyaratakat dalam 3. Rehabilitasi hutan mangrove, pantai
pelestarian hutan lindung, kawasan
suaka alam, dan kawasan pelestarian
alam
3. Pelibatan masyarakat dalam program
nasional atau gerakan
nasional pelestarian hutan
No. Sub Aspek Sasaran Strategi Upaya Lokasi
Terpilih
Nonfisik Fisik DAS Kab/Kota
2 Pengawetan air
2.1. Menyimpan air Pelibatan masyarakat dalam 1. Peningkatan kapasitas tampungan air permukaan
menetapkan kebijakan upaya eksisting (waduk, danau, embung, kolam dan
menyimpan air lainnya)
2. Revitalisasi waduk, situ
(tampungan alami)
3. Pembangunan tampungan air (waduk, embung,
kolam)
4. Pembangunan kolam atau bak penampung air hujan
untuk pulau-pulau kecil
Lampiran – Hal 3
2.2. Menghemat air 1. Pembuatan peraturan terkait upaya 1. Menurunkan tingkat kebocoran air RKI secara
penghematan air teknis pada sumber air, jaringan transmisi, IPA,
2. Pelibatan masyarakat terkait upaya jaringan distribusi dan unit pelayanan melalui
penghematan air pengembangan teknologi jaringan pipa
3. Pemberdayaan masyarakat sehingga 2. Pengembangan teknologi hemat air melalui
memiliki kesadaran reduce, reuse dan recycle
untuk melakukan penghematan air 3. Mengembangkan teknik tanam padi SRI
4. Kampanye hemat penggunaan air
melalui brosur eksisting
5. Menurunkan tingkat kebocoran secara
administrasi melalui penerapan
manajemen mutu pengelolaan
6. Penerapan tarif progresif pemakaian
air
7. Mengembangkan mekanisme insentif
dan disinsentif bagi pengguna air
2.3. Mengendalikan penggunaan air 1. Menetapkan paraturan izin dan 1. Mengadakan alat pantau debit pemanfaatan air
tanah pelarangan pengambilan air tanah tanah pada setiap pengguna air tanah
2. Pelibatan dan pemberdayaan 2. Melakukan pengeboran, pembuatan rumah
masyarakat dalam pompa dan pemasangan pompa
pemanfatan air tanah
3. Pengembangan sistem informasi
perizinan
3 Pengelolaan kualitas air dan 1. Pembuatan peraturan terkait 1. Membangun pengolahan air baku dalam rangka
pengendalian pencemaran air persyaratan kualitas air pada sumber- peningkatan kualitas sumber air,
sumber air 2. Membangun sarana pemantauan kualitas air di
2. Pembuatan peratuan terkait sungai, waduk, instalasi pengolahan air limbah
persyaratan kualitas buangan limbah, (IPAL) dan instalasi pengolahan limbah Bahan
sampah dan limbah B3 Berbahaya Beracun (B3)
ke badan air
No. Sub Aspek Sasaran Strategi Upaya Lokasi
Terpilih
Nonfisik Fisik DAS Kab/Kota
3. Pengaturan daya dukung sumber- 3. Peningkatan O&P prasarana yang sudah ada dan
sumber air, baru dibangun.
penggolongan sungai eksisting
4. Pelibatan dan pemberdayaan
masyarakat terkait pengelolaan kualitas
air pada sumber air
Lampiran – Hal 4
Konsep Matrik Upaya Fisik dan Upaya Nonfisik Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air
No Sub Aspek Sasaran Strategi Upaya Lokasi
Terpilih
Nonfisik Fisik DAS Kab/Kota
1 Penatagunaan sumber daya air Sasaran/target yang Strategi yang 1. Pengaturan peruntukan air dengan
akan dicapai dalam dipilih oleh mengelompokkan penggunaan air pada
pola pengelolaan Wadah sumber air
sumber daya air Koordinasi 2. Pengaturan sinkronisasi antara zona
Wilayah Pengelolaan fungsi lindung, zona pemanfatan dan
Sungai Sumber zona peruntukan air dengan
Daya Air pengembangan kawasan dalam RTRW
Wilayah 3. Pembuatan peraturan tentang alokasi
Sungai air
2 Penyediaan sumber daya air 1.Menetapkan prioritas penyediaan air, Pengelolaan, pengaturan: pengurangan, penambahan,
untuk pemenuhan kebutuhan pokok atau penggiliran penyediaan sumber daya air
sehari-hari dan irigasi bagi pertanian
rakyat pada sistem irigasi yang sudah
ada berdasarkan hasil analisis alokasi
air
2.Pembuatan peraturan terkait rencana
penyediaan sumber daya air wilayah
sungai yang disusun berdasarkan
urutan prioritas penyediaan sumber
daya air
3.Pelibatan dan pemberdayaan
masyarakat terkait dengan penyediaan
sumber daya air
3 Penggunaan sumber daya air 1.Pembuatan peraturan terkait 1.Pembangunan penampung air permukaan (waduk,
penggunaan sumber daya air, embung, kolam), untuk menjamin alokasi air bagi
termasuk hak guna air bagi pengguna pengguna sumber daya air
sumber daya air.
Lampiran – Hal 5
No Sub Aspek Sasaran Strategi Upaya Lokasi
Terpilih
Nonfisik Fisik DAS Kab/Kota
2.Pemberdayaan para pengguna sumber 2.Revitalisasi danau, situ untuk menjamin alokasi air
daya air bagi pengguna sumber daya air
3.Pembangunan bangunan pengambilan air baku
(intake) untuk air permukaan dan air tanah
beserta rumah pompanya.
4. O&P bangunan pengambilan eksisting dan baru
5.Pembangunan bendung dan jaringan irigasi untuk
areal baru.
6.Pengembangan jaringan irigasi rawa
7. O&P bangunan dan jaringan irigasi dan rawa
eksisting dan baru
4 Pengembangan sumber 1.Pelibatan dan pemberdayaan 1.Pengembangan sumber daya air atau sumber air
daya air masyarakat dalam pengembangan sebagai media atau sebagai materi, atau keduanya
sumber daya air pada:
2.Pembuatan peraturan terkait a. air permukaan pada sungai, danau dan sumber
pelaksanaan pengembangan sumber air permukaan lainnya
daya air, melalui konsultasi publik,
b. air tanah pada cekungan air tanah
survei investigasi, perencanaan, studi
c. air hujan (teknologi modifikasi cuaca)
kelayakan (teknis, ekonomi dan
d. air laut yang berada di darat
lingkungan), perencanaan
detail dan AMDAL
5 Pengusahaan sumber daya air 1.Pembuatan peraturan terkait Mengadakan alat pantau pengusahaan sumber daya
pengusahaan sumber daya air, air pada perseorangan, badan usaha yang
khususnya untuk penggunaan air, mengusahakan sumber daya air.
pemanfaatan wadah air dan
pemanfaatan daya air
2. Pelibatan dan pemberdayaan
masyarakat dalam
pengusahaan sumber daya air
Lampiran – Hal 6
Konsep Matrik Upaya Fisik dan Nonfisik Aspek Pengendalian Daya Rusak Air
No Sub Aspek Sasaran Strategi Upaya Lokasi
Terpilih
Nonfisik Fisik DAS Kab./Kota
1 Pencegahan Sasaran/target Strategi yang 1.Pembuatan peraturan terkait zonasi Pembangunan, revitalisasi, rehabilitasi:
yang akan dicapai dipilih oleh banjir 1.perbaikan alur sungai
dalam pola Wadah 2. Mengumpulkan data banjir 2.tanggul dan bangunan penahan banjir,
pengelolaan Koordinasi 3. sistem peringatan dini 3. bendungan pengendali banjir
sumber daya air Pengelolaan 4. kerjasama hulu dan hilir 4.kolam retarding basin
Wilayah Sumber 5. pendidikan masyarakat 5.kolam retensi
Sungai Daya Air
6.by pass kanal banjir
pada Wilayah
7.sistem drainase pompa
Sungai
8.SABO Dam
9.vegetasi
10. pengamanan muara dan pantai
11.operasi dan pemeliharaan serta monitoring sungai
2 Penanggulangan 1. pembuatan peraturan terkait 1. Rehabiltasi darurat tanggul banjir yang bobol
penanggulangan bencana 2. Pembangunan fasilitas pengungsian
2. forecasting banjir
3. pemetaan bahaya banjir/genangan
4. penetapan jalur evakuasi dan lokasi
pengungsian
3 Pemulihan 1. pembuatan peraturan terkait upaya Rehabiltasi dan rekonstruksi kondisi lingkungan,
pemulihan akibat daya rusak air fasilitas umum, fasilitas sosial, perumahan dan
2. pelibatan peran masyarakat dalam permukiman dan
prasarana sungai
upaya pemulihan
Lampiran – Hal 7
Konsep Matrik Upaya Fisik dan Upaya Nonfisik Aspek Sistem Informasi Sumber Daya Air
No Sub Aspek Sasaran Strategi Upaya Lokasi
Terpilih
Nonfisik Fisik DAS Kab./Kota
1 Peningkatan peran Sasaran/target Strategi yang 1. pembuatan peraturan pengadaan hardware dan software
Pemerintah dan Pemda yang akan dicapai dipilih oleh terkait sistem sumber daya air pengelolaan data dan sistem informasi sumber daya
dalam Pola Wadah penguatan kapasitas organisasi air
Pengelolaan Koordinasi 2. pengelola data dan sistem
Sumber Daya Pengelolaan informasi sumber daya air
Air Wilayah Sumber kerjasama antar pengelola
Sungai Daya Air
pada Wilayah 3.
Sungai
2 Penyediakan Informasi yang 1. Standarisasi sistem dan mutu 1. O&P bangunan, alat pengukur, pencatat,
akurat, benar dan tepat waktu pengelolaan terpadu data dan pemantau sumber daya air
serta dapat di akses oleh informasi sumber daya air 2. Pembangunan dan pengadaan stasiun hujan baru
berbagai pihak
No Sub Aspek Sasaran Strategi Upaya Lokasi
Terpilih
Nonfisik Fisik DAS Kab./Kota
2. Penyusunan database sumber daya air 3. Pembangunan dan pengadaan stasiun muka air
berbasis sungai/debit
jaringan dan web 4. Pembangunan dan pengadaan stasiun pemantauan
kualitas
Lampiran – Hal 8
Konsep Matrik Upaya Fisik dan Upaya Nonfisik Aspek Pemberdayaan dan Pengawasan
No Sub Aspek Sasaran Strategi Upaya Lokasi
Terpilih
Nonfisik Fisik DAS Kab./Kota
1 Upaya Pemerintah dan Pemda Sasaran/ target Strategi yang 1. Pembuatan peraturan yang
dalam yang akan dicapai dipilih oleh mepertegas peran masyarakat, para
pemberdayaan para pemilik dalam pola Wadah pihak yg berkepentingan dalam
kepentingan dan kelembagaan pengelolaan Koordinasi setiap kegiatan pengelolaan sumber
sumber daya air untuk sumber daya air Pengelolaan daya air
meningkatkan kinerja pengelolaan Wilayah Sumber Daya 2. Fasilitasi kegiatan peran masyarakat
sumber daya air dengan : Sungai Air pada dalam pertemuan konsultasi
a. Melibatkan peran masyarakat Wilayah masyarakat
dalam kegiatan perencanaan, Sungai 3. Pembentukan wadah koordinasi
pelaksanaan konstruksi,
wilayah sungai, bagi wilayah sungai
pengawasan dan O&P
yang wadah koordinasinya belum
sumber daya air
terbentuk
b. Pendidikan, pelatihan, 1. Pendidikan dan pelatihan bagi
penelitian dan pengelola sumber daya air, para
2
pengembangan serta pemilik kepentingan (stake
holder), masyarakat
pendampingan
2. Penelitian dan pengembangan
terkait pengelolaan sumber daya air
3. Pendampingan masyarakat terkait
pengelolaan sumber daya air
(rehabilitasi hutan dan lahan,
pengelolaan irigasi eksisting)
3 Peningkatan kemampuan swadaya 1. Bantuan teknis dan modal pengguna
masyarakat pengguna air atas air terkait pengelolaan sumber daya
prakarsa sendiri air
2. Pendampingan masyarakat
pengguna air terkait pengelolaan
sumber daya air
Lampiran – Hal 9
MATRIK DASAR PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
WS: ......................
ASPEK : Konservasi Sumber Daya Air
No. Sub Aspek Strategi Upaya Desain Dasar Perki- Prakiraan Waktu Pelaksanaan Lembaga
Terpilih raan Kelayakan /Instansi
Biaya Pelaksana *)
Non Fisik Jenis Ukuran Lokasi Teknis Ekonomi 0-5 6-10 11-15 16-20
Fisik kegia tahun tahun tahun tahun
tan/
DAS Kab/ Koordinat
Tipe
Kota Geo-
bangu
grafis
nan
1 Perlindungan dan
pelestarian sumber
daya air
2 Pengawetan air
3 Pengelolaan kualitas
air dan pengendalian
pen-
cemaran air
ASPEK : Pendayagunaan Sumber Daya Air
No. Sub Aspek Stra- Upaya Desain Dasar Perki- Prakiraan Waktu Pelaksanaan Lembaga
tegi raan Kelayakan /Instansi
Terpi- Biaya Pelaksana *)
Non Fisik Jenis Ukuran Lokasi Teknis Ekonomi 0-5 6-10 11-15 16-20
lih
Fisik kegia tahun tahun tahun tahun
tan/
DAS Kab/ Koordinat
Tipe
bangu
Kota Geo-
-nan
grafis
1 Penatagunaan sumber
daya air
2 Penyediaan sumber daya
air
3 Penggunaan sumber
daya air
4 Pengembangan sumber
daya air
5 Pengusahaan sumber
daya air
Lampiran - Hal | 10
ASPEK : Pengendalian Daya Rusak Air
No. Sub Aspek Stra- Upaya Desain Dasar Perki- Prakiraan Waktu Pelaksanaan Lembaga
tegi raan Kelayakan /Instansi
Terpi- Biaya Pelaksana *)
Non Fisik Jenis Ukuran Lokasi Teknis Ekonomi 0-5 6-10 11-15 16-20
lih
Fisik kegia tahun tahun tahun tahun
tan/
DAS Kab/ Koordinat
Tipe
bangu
Kota Geo-
-nan
grafis
1 Pencegahan
2 Penanggulangan
3 Pemulihan
ASPEK : Sistem Informasi Sumber Daya Air
No. Sub Aspek Stra- Upaya Desain Dasar Perki- Prakiraan Waktu Pelaksanaan Lembaga
tegi raan Kelayakan /Instansi
Terpi- Biaya Pelaksana *)
Non Fisik Jenis Ukuran Lokasi Teknis Ekonomi 0-5 6-10 11-15 16-20
lih
Fisik kegia tahun tahun tahun tahun
tan/
DAS Kab/ Koordinat
Tipe
Kota Geo-
bangu
grafis
nan
1 Peningkatan peran
Pemerintah dan
Pemda
2 Penyediaan
Informasi yang akurat,
benar dan tepat waktu
serta dapat di akses
oleh berbagai pihak
Lampiran - Hal | 11
ASPEK : Pemberdayaan dan Pengawasan
No. Sub Aspek Stra- Upaya Desain Dasar Perki- Prakiraan Waktu Pelaksanaan Lembaga
tegi raan Kelayakan /Instansi
Terpi- Biaya Pelaksana *)
Non Fisik Jenis Ukuran Lokasi Teknis Ekonomi 0-5 6-10 11-15 16-20
lih
Fisik kegia tahun tahun tahun tahun
tan/
DAS Kab/ K oordinat
Tipe
Kota Geo-
bangu
grafis
nan
1 Upaya Pemerintah dan
pemerintah daerah
dalam pemberdayaan
para pemilik
kepentingan dan
kelembagaan sumber
daya air untuk
meningkatkan kinerja
pengelolaan sumber
daya air:
a. Melibatkan peran
masyarakat dalam
kegiatan
perencanaan,
pelaksanaan
konstruksi,
pengawasan dan
O&P sumber daya air
b. Pendidikan,
pelatihan,
penelitian dan
pengembangan
serta
pendampingan
2 Peningkatan
kemampuan swadaya
masyarakat pengguna
air atas prakarsa sendiri
*) Lembaga/instansi yang dimaksud adalah Lembaga/Instansi yang bertanggung jawab mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan.
Lampiran - Hal | 12