Identifikasi Perumahan Di Lokasi Rawan Bencana Provinsi

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA                

A. LATAR BELAKANG                                                       

  Dalam rangka melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan rakyat
  dan membangun basis data perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan   

  Permukiman Provinsi Sumatera Utara, dibutuhkan pendataan perumahan di daerah
  rawan bencana di Provinsi Sumatera Utara.                             

  Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka diperlukan pengadaan kegiatan Identifikasi
  Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi.                           

B. MAKSUD DAN TUJUAN                                                    
  Maksud : melakukan pendataan perumahan pada Satuan Kerja Dinas Perumahan dan

  Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.                           
  Tujuan : tersedianya data perumahan di daerah rawan bencana di Provinsi Sumatera

  Utara.                                                                

C. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN                         

  Nama Pejabat Pembuat Komitmen : Bustami Rangkuti, S.T., M.T.          
  OPD : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara. 

D. ALAMAT PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN                                      

  Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 10, Pangkalan Masyhur, Medan.

E. SUMBER PENDANAAN                                                     

  Dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024, sebesar Rp 529.999.999,- (lima
  ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus

  sembilan puluh sembilan rupiah) sudah termasuk PPN.                   

F. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN                                   

  150 (seratus lima puluh) hari kalender.                               

G. LINGKUP PEKERJAAN                                                    

  1. Pekerjaan Persiapan, meliputi:                                     
     a. Melakukan mobilisasi dan penugasan personil                     
     b. Menyusun metodologi dan program kerja                           
     c. Menyusun time-schedule untuk selanjutnya didiskusikan dengan Pengguna Jasa

       untuk mendapat persetujuan                                       
  2. Koordinasi/diskusi, meliputi:                                      
     a. Koordinasi dengan OPD tingkat provinsi, dalam rangka mendapatkan informasi
       awal atau hasil studi terkait kawasan permukiman                 
     b. Koordinasi dengan unsur pemerintah kabupaten/kota, dalam rangka 
       mendapatkan informasi yang lebih spesifik – juga hasil studi – tentang kondisi dan

       potensi kawasan permukiman.                                      
  3. Pengumpulan data, meliputi:                                        

     a. Data sekunder, meliputi peraturan perundangan, studi terdahulu, citra satelit,
       peta-peta dan data statistik;                                    
     b. Data primer, meliputi peta hasil survey, foto dokumentasi, video dsb.

  4. Analisis, minimal meliputi:                                        
     a. Analisis kebencanaan, bertujuan untuk mendapatkan pola dan persebaran

       kerawanan bencana;                                               
     b. Analisis tata ruang, diarahkan untuk mendapatkan pola ruang bencana dan pola
       ruang permukiman secara bersamaan;                               

     c. Analisis bangunan, diarahkan untuk mendapatkan persebaran dan jumlah
       bangunan menurut fungsinya.                                      

  5. Ekspose sebanyak 3 (tiga) kali, terdiri dari ekspose laporan pendahuluan, expose
     laporan antara dan ekspose laporan akhir;                          

  6. Rapat kerja / diskusi dengan Pengguna Jasa / Dinas Perumahan dan Kawasan
     Permukiman Provsu secara reguler;                                  

  7. Penyusunan dan pencetakan laporan (laporan pendahuluan, laporan antara, dan
     laporan akhir).