Jasa Konsultansi Non Konstruksi -Tipe 8 (Sub Fasilitasi Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Keuangan Dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi - Kajian Potensi Pendapatan Retribusi Daerah)

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                           
JASA KONSULTANSI NON KONSTRUKSI TIPE-8 KAJIAN POTENSI PENDAPATAN RETRIBUSI
                            DAERAH                                     
                                                                       
                                                                       
Ruang      : Ruang Lingkup pekerjaan Jasa Konsultansi Non Konstruksi Tipe-8
Lingkup      Kajian Potensi Pendapatan Retribusi Daerah adalah mencakup
Pekerjaan    beberapa aspek yang penting untuk memahami dan menganalisis
             bagaimana potensi pendapatan retribusi daerah yang berkontribusi
             pada kemandirian fiskal daerah, meliputi:                 
             a. Mengidentifikasi jenis-jenis retribusi daerah;         
             b. Menganalisis potensi pendapatan retribusi daerah;      
                                                                       
             c. Menganalisis efektivitas pengelolaan retribusi daerah; 
             d. Menganalisis dampak potensi pendapatan retribusi daerah
                terhadap pembangunan daerah;                           
                                                                       
             e. Menganalisis tantangan dan hambatan dalam pengelolaan  
                retribusi daerah;                                      
             f. Mengidentifikasi elektronifikasi yang perlu dibangun guna
                                                                       
                optimalisasi pengelolaan retribusi daerah;             
             g. Melakukan survey primer dibeberapa titik potensial retribusi untuk
                memetakan potensi secara langsung;                     
             h. Melakukan In-depth interview atau wawancara mendalam dengan
                                                                       
                dinas terkait dan pengelola obyek retribusi;           
             i. Melaksanakan FGD dan konsultasi publik dengan dinas dan instansi
                terkait dengan obyek retribusi;                        
                                                                       
             j. Menyusun strategi peningkatan pendapatan retribusi daerah;
             k. Melakukan evaluasi dan kebijakan dan regulasi terkait retribusi
                daerah;                                                
             l. Menyusun rekomendasi kebijakan terkait peningkatan potensi
                                                                       
                pendapatan retribusi daerah.