| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0761032630543000 | Rp 425,352,000 | 70.6 | 90.6 | - | |
| 0013753256061000 | - | - | - | Skor kualifikasi tidak memenuhi ambang batas sesuai yang di persyaratkan | |
| 0840542179609000 | - | - | - | Skor kualifikasi tidak memenuhi ambang batas sesuai yang di persyaratkan | |
| 0022652663541000 | - | - | - | - | |
| 0955221122603000 | - | - | - | Skor kualifikasi tidak memenuhi ambang batas sesuai yang di persyaratkan | |
| 0868554437544000 | - | - | - | Skor kualifikasi untuk Unsur Pengalaman Perusahaan tidak memenuhi ambang batas sesuai yang di persyaratkan | |
| 0755489507524000 | - | - | - | Skor kualifikasi tidak memenuhi ambang batas sesuai yang di persyaratkan | |
| 0734401771517000 | - | - | - | Tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi | |
| 0027002369609000 | - | - | - | Skor kualifikasi tidak memenuhi ambang batas sesuai yang di persyaratkan | |
| 0315392357542000 | - | - | - | Tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi | |
| 0316083807517000 | - | - | - | - | |
| 0312945199424000 | - | - | - | Skor kualifikasi tidak memenuhi ambang batas sesuai yang di persyaratkan | |
| 0313154577517000 | - | - | - | Skor kualifikasi tidak memenuhi ambang batas sesuai yang di persyaratkan | |
| 0025141326525000 | - | - | - | Skor kualifikasi tidak memenuhi ambang batas sesuai yang di persyaratkan | |
| 0858799125018000 | - | - | - | - | |
Karya Duta Sentosa | 08*3**5****32**0 | - | - | - | - |
Rekakarya Gunatama | 04*8**0****57**0 | - | - | - | - |
| 0012459517532000 | - | - | - | - | |
| 0722400751529000 | - | - | - | - | |
PT Redesign Primanusantara | 03*4**9****42**0 | - | - | - | - |
| 0815124847606000 | - | - | - | - | |
PT Faam Consultant | 00*1**4****23**0 | - | - | - | - |
| 0318237682532000 | - | - | - | - | |
| 0869365569518000 | - | - | - | - |
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Menteri Supeno No. 10 Telp./ Fax. (0271) 714898
Website : dlh.surakart a.go.id E-mail : dlh@surakarta.go.id
SURAKARTA
K ode Pos 57139
KERANGKA ACUAN KERJA
PENGADAAN JASA KONSULTANSI
PEKERJAAN :
BELANJA JASA KONSULTAN PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH (KLHS RPJPD)
SUB KEGIATAN :
PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS RPJPD/RPJMD
KEGIATAN :
PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
(KLHS) KABUPATEN/KOTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023
I. URAIAN KEGIATAN/PEKERJAAN
1. LATAR BELAKANG
Pada Pasal 201 ayat (8) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang – Undang sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang –
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang –
Undang menyebutkan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam
pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Ketentuan tersebut
didukung dengan adanya Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor :
550/5112/Bangda tanggal 5 Juli 2022 perihal Pembuatan dan Pelaksanaan
KLHS RPJMD dan KLHS RPJPD yang di dalamnya memuat arahan
Pemerintah Daerah untuk menganggarkan kegiatan pembuatan dan
pelaksanaan KLHS RPJMD dan KLHS RPJPD pada APBD 2023
sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta melaporkan perkembangan pembuatan dan
pelaksanaan KLHS RPJMD dan KLHS RPJPD setiap triwulan atau sewaktu
– waktu dibutuhkan kepada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri.
Pemerintah Kota Surakarta melalui Perangkat Daerah di bidang
perencanaan mulai menyusun Rancangan Awal Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Surakarta Tahun 2025 – 2045 pada
Tahun Anggaran 2023.
Sesuai dengan amanat Pasal 15 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk
memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan
terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana,
dan/atau program. Selanjutnya Pasal 15 ayat (2) menjelaskan lebih lanjut
bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke
dalam penyusunan atau evaluasi :
a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rinciannya, rencana
pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan
jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, kabupaten/kota; dan
b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan
dampak dan/atau lingkungan hidup di suatu wilayah.
Berdasarkan hal tersebut diatas, guna memastikan bahwa muatan yang
ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kota Surakarta telah mempertimbangkan aspek lingkungan hidup maka
Pemerintah Kota Surakarta melalui Perangkat Daerah di bidang lingkungan
hidup berkewajiban menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
sebagai dasar penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Surakarta Tahun 2025 – 2045 Tahun
Anggaran 2023.
2. MAKSUD DAN TUJUAN
a. Maksud penyusunan KLHS RPJPD Kota Surakarta diantaranya :
(1) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum
pada Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor : 550/5112/
Bangda tanggal 5 Juli 2022 perihal pembuatan dan pelaksanaan
KLHS RPJMD dan KLHS RPJPD bahwa Pemerintah Daerah untuk
menganggarkan kegiatan pembuatan dan pelaksanaan KLHS
RPJMD dan KLHS RPJPD pada APBD Tahun Anggaran 2023.
(2) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD) Kota
Surakarta adalah untuk memastikan bahwa prinsip – prinsip
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi
dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Surakarta Tahun 2025 –
2045. Hasil dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) yang telah terintegrasi dengan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS) tersebut dijadikan pedoman bakal calon Kepala
Daerah Kota Surakarta guna menyusun visi, misi, dan program
serta dapat menyelaraskan arah kebijakan dan sasaran pokok
pembangunan tahap pertama RPJPD Tahun 2025 – 2045 dengan
RPJMD Tahun 2025 – 2030.
b. Tujuan penyusunan KLHS RPJPD Kota Surakarta diantaranya :
(1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Surakarta yang merupakan dokumen perencanaan daerah yang
memuat arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan untuk
periode 20 (dua puluh) tahun telah berlandaskan pada karakter
lokal wilayah dan kearifan lokal (local wisdom).
(2) Untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah
menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi
dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan
berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/atau kompensasi program
dan kegiatan.
(3) Untuk memastikan bahwa prinsip saling ketergantungan
(interdepensi), prinsip keseimbangan (equilibrium), dan prinsip
keadilan (justice) telah dijadikan rujukan dalam menentukan
Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Surakarta.
3. SASARAN
a. Mengidentifikasi isu strategis pembangunan berkelanjutan;
b. Mengkaji pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan
daerah terhadap lingkungan hidup di Kota Surakarta;
c. Merumuskan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau
program pembangunan daerah;
d. Merumuskan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan;
e. Merumuskan dan menyepakati integrasi Kajian Lingkungan Hidup
Strategis ke dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kota Surakarta Tahun 2025 – 2045.
4. LOKASI KEGIATAN
Ruang lingkup wilayah kajian dan perencanaan adalah seluruh wilayah
administrasi Kota Surakarta.
5. SUMBER PENDANAAN
Biaya pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS
RPJPD) dibebankan pada APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023.
6. TENAGA AHLI DAN PENDUKUNG
Penyedia Jasa berkewajiban menyediakan tenaga ahli dan tenaga
pendukung sesuai dengan kebutuhan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD)
Kota Surakarta. Spesifikasi kebutuhan tenaga ahli dan tenaga pendukung
meliputi :
a. Tenaga Ahli
(1) Ahli Lingkungan (Team Leader) (1 orang)
Ahli lingkungan yang dibutuhkan adalah tenaga ahli dengan
pendidikan minimal Sarjana (S-1) Program Studi Teknik
Lingkungan atau Ilmu Lingkungan lulusan Universitas Negeri atau
Swasta yang telah terakreditasi, serta telah berpengalaman di
bidangnya terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan
minimal 8 (delapan) tahun.
Tenaga Ahli Lingkungan diutamakan memiliki Sertifikat Keahlian
(SKA) yang masih berlaku serta memiliki sertifikat pelatihan
penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
(2) Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (1 orang)
Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota yang dibutuhkan adalah
tenaga ahli dengan pendidikan minimal Sarjana (S-1) Program
Studi Planologi atau Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK)
lulusan Universitas Negeri atau Swasta yang telah terakreditasi,
serta telah berpengalaman di bidangnya terkait lingkungan dan
perencanaan pembangunan minimal 5 (lima) tahun.
Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota diutamakan memiliki
Sertifikat Keahlian (SKA) yang masih berlaku
(3) Ahli Sarana Prasarana Perkotaan (1 orang)
Ahli Sarana Prasarana Perkotaan yang dibutuhkan adalah tenaga
ahli dengan pendidikan minimal Sarjana (S-1) Program Studi
Teknik Sipil Universitas Negeri atau Swasta yang telah
terakreditasi, serta telah berpengalaman di bidangnya terkait
lingkungan dan perencanaan pembangunan minimal 5 (lima) tahun.
(4) Ahli Ekonomi (1 orang)
Ahli Ekonomi yang dibutuhkan adalah tenaga ahli dengan
pendidikan minimal Sarjana (S-1) Program Studi Ekonomi
Pembangunan lulusan Universitas Negeri atau Swasta yang telah
terakreditasi, serta telah berpengalaman di bidang pemberdayaan
masyarakat serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
minimal 5 (lima) tahun.
(5) Ahli Sosial (1 orang)
Ahli Sosial yang dibutuhkan adalah tenaga ahli dengan pendidikan
minimal Sarjana (S-1) Program Studi Ilmu Sosial dan Politik lulusan
Universitas Negeri atau Swasta yang telah terakreditasi, serta telah
berpengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat serta
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup minimal 5 (lima)
tahun.
(6) Ahli Kesehatan Masyarakat (1 orang)
Ahli Kesehatan Masyarakat yang dibutuhkan adalah tenaga ahli
dengan pendidikan minimal Sarjana (S-1) Program Studi
Kedokteran atau Kesehatan Masyarakat lulusan Universitas Negeri
atau Swasta yang telah terakreditasi, serta telah berpengalaman di
bidang pemberdayaan masyarakat serta perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup minimal 5 (lima) tahun.
(7) Ahli Tata Kelola Pemerintahan (1 orang)
Ahli Tata Kelola Pemerintahan yang dibutuhkan adalah tenaga ahli
dengan pendidikan minimal Sarjana (S-1) Program Studi
Administrasi Negara Universitas Negeri atau Swasta yang telah
terakreditasi serta telah berpengalaman minimal 5 (lima) tahun.
b. Tenaga Pendukung
(1) Administrator ( 1 orang)
Tenaga Administrator memiliki latar belakang pendidikan minimal
SMA atau sederajat.
(2) Juru Gambar (1 orang)
Tenaga Juru Gambar memiliki latar belakang pendidikan minimal
Sarjana (S-1) Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan
Kota atau Geografi.
Tenaga Juru Gambar yang dibutuhkan telah memiliki Sertifikat
Sistem Informasi Geografi (SIG).
(3) Surveyor Basis Data (3 orang)
Tenaga Surveyor Basis Data memiliki latar belakang pendidikan
minimal Sarjana (S-1) Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah
dan Kota/Ilmu Lingkungan/Teknik Lingkungan.
(4) Operator Komputer (1 orang)
Tenaga Operator Komputer memiliki latar belakang pendidikan
minimal SMA atau sederajat.
7. PERALATAN
Peralatan minimal yang dimiliki oleh Penyedia Jasa untuk menunjang
pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD)
antara lain :
NO JENIS PERALATAN JUMLAH
Peralatan Kantor
1. Laptop 3
2. Komputer 2
3. Printer Colour A4 2
4. Printer Colour A3 1
5. Kamera 1
Peralatan Lapangan
1. Telepon 1
2. Kendaraan roda 2 2
3. Kendaraan roda 4 2
II. WAKTU
1. Jangka waktu yang dibutuhkan pada proses pengadaan jasa konsultansi
dengan metode seleksi yaitu 60 (enam puluh) hari kalender.
2. Jangka waktu yang dibutuhkan pada pelaksanaan pekerjaan Belanja Jasa
Konsultan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD) yaitu 150 (seratus
lima puluh) hari kalender dimana dalam tenggat waktu tersebut Penyedia
Jasa menyerahkan laporan sesuai yang telah disepakati.
Rancangan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (KLHS RPJPD)
APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPT
NO URAIAN KEGIATAN
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
1. Pemahaman terhadap
Kerangka Acuan Kerja
dan Kontrak Kerja
2. Studi banding
penyusunan Kajian
Lingkungan Hidup
Strategis Rencana
Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (KLHS
RPJPD) ke Kota Kediri
3. Penyusunan metode
dan rencana kerja oleh
Penyedia Jasa
4. Identifikasi
kebutuhan data
penyusunan KLHS
RPJPD Kota
Surakarta
Inventarisasi data
APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPT
NO URAIAN KEGIATAN
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
(data primer dan
data sekunder)
5. Pengolahan data dan
informasi hasil
inventarisasi
6. Kick off meeting
7. Identifikasi isu strategis
pembangunan
berkelanjutan di Kota
Surakarta (daftar
panjang isu strategis
pembangunan
berkelanjutan)
8. Konsultasi Publik I
9. Perumusan isu strategis
pembangunan
berkelanjutan
10. Focus Group
Disscussion I
11. Perumusan
alternatif proyeksi
kondisi pencapaian
tujuan
pembangunan
berkelanjutan
Perumusan skenario
target dan sasaran
pencapaian
pembangunan
berkelanjutan untuk
Rencana Jangka
Panjang Daerah
(RPJPD) Kota
Surakarta (jangka
waktu 20 tahun)
12. Penyusunan
rekomendasi
pencapaian Tujuan
Pembangunan
Berkelanjutan
13. Konsultasi Publik II
14. Integrasi hasil KLHS
RPJPD Kota Surakarta
ke dalam penyusunan
Rancangan Awal
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Surakarta
Tahun 2025 – 2045
15. Focus Group
Discusssion II
16. Penyusunan laporan
terdiri dari :
Laporan akhir/utama
KLHS RPJPD Kota
Surakarta
Ringkasan Eksekutif
KLHS RPJPD Kota
Surakarta
Dokumen Tahapan
Proses Penyusunan
KLHS RPJPD Kota
Surakarta
Album Peta A3
17. Pembahasan Laporan
Akhir/Utama
18. Proses pra validasi
KLHS RPJPD Kota
Surakarta oleh
Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah
19. Diskusi masukan pra
validasi KLHS
RPJPD Kota
Surakarta
Perbaikan dokumen
sesuai dengan
masukan dan hasil
diskusi
20. Proses validasi KLHS
RPJPD Kota Surakarta
APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPT
NO URAIAN KEGIATAN
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
oleh Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah
21. Perbaikan dokumen
sesuai dengan masukan
hasil validasi
22. Penyusunan laporan
KLHS RPJPD Kota
Surakarta sesuai
dengan pedoman untuk
mendapatkan surat
validasi dari Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah
23. Serah terima pekerjaan
dari Penyedia Jasa
kepada Pengguna
Anggaran
III. SPESIFIKASI TEKNIS BARANG/JASA
1. REFERENSI HUKUM
Referensi hukum sebagai dasar penyusunan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD)
Kota Surakarta meliputi :
a. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
b. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
c. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
d. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang –
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemeritahan Pusat dan Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
h. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
i. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan
RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005 – 2025;
o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2018 – 2023;
p. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
q. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta
Tahun 2005 – 2025;
r. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021 – 2041;
s. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
dan
t. Referensi hukum lainnya yang dapat dijadikan dasar penyusunan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (KLHS RPJPD) Kota Surakarta.
2. DATA DASAR
Data dasar penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD) Kota Surakarta
meliputi :
a. Dokumen Sustainable Development Goals (SDGs);
b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (KLHS RPJPN) Tahun 2005 – 2025;
c. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (KLHS RPJMN) Tahun 2020 – 2024;
d. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (KLHS RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 –
2025;
e. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 –
2023;
f. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (KLHS RPJPD) Kota Surakarta Tahun 2005 – 2025;
g. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kota Surakarta pada 4 (empat)
periode terakhir;
h. Kajian Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API) Kota
Surakarta;
i. Surakarta Dalam Angka dalam 5 (lima) tahun terakhir;
j. Kajian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Surakarta dalam 5 (lima)
tahun terkahir;
k. Kajian Gas Rumah Kaca (GRK) Kota Surakarta dalam 5 (lima) tahun
terakhir;
l. Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) atau Informasi
Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kota Surakarta
dalam 5 (lima) tahun terakhir;
m. Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)
Kota Surakarta Tahun 2022;
n. Kajian Daya Tampung Beban Pencemar Sungai Kota Surakarta Tahun
2017;
o. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah (KLHS
RTRW) Kota Surakarta Tahun 2017;
p. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang (KLHS
RDTR) Kota Surakarta Tahun 2022;
q. Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(RPPLH) Kota Surakarta Tahun 2022;
r. Kajian Penyusunan Profil Kehati Tahun 2022;
s. Kajian Penyusunan Masterplan RTH Kota Surakarta Tahun 2022;
t. Kajian tentang Pangan; dan
u. Data dasar lainnya disesuaikan dengan kebutuhan penyusunan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (KLHS RPJPD) Kota Surakarta.
3. TAHAPAN PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (KLHS
RPJPD) KOTA SURAKARTA
a. Melaksanakan pengkajian pembangunan berkelanjutan melalui
identifikasi, pengumpulan dan analisis data yang mencakup :
(1) Kondisi umum daerah;
(2) Capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang relevan;
(3) Pembagian peran antara Pemerintah, Pemerintah Daerah,
Organisasi Masyarakat, Filantropi, Pelaku Usaha, serta Akademisi
dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang – undangan.
Proses pengkajian pembangunan berkelanjutan tersebut diatas dapat
menghasilkan rumusan isu – isu strategis pembangunan berkelanjutan.
b. Melaksanakan perumusan skenario pembangunan berkelanjutan berupa
alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan pembangunan
berkelanjutan berupa target pencapaian tujuan pembangunan
berkelanjutan sesuai dengan masa berakhirnya kajian RPJPD berupa :
(1) Tanpa upaya tambahan (diperoleh dari hasil proyeksi yang
menunjukan target tujuan pembangunan berkelanjutan pada posisi
yang dipertahankan dan sama atau telah melampaui target yang
ditetapkan secara nasional).
(2) Dengan upaya tambahan (disusun dengan memperhatikan
pencapaian target tanpa upaya tambahan; pencapaian target yang
ditetapkan secara nasional; potensi, daya saing dan inovasi daerah;
daya dukung dan daya tampung daerah; dan pertimbangan lain
sesuai dengan kebutuhan daerah)
c. Merumuskan rekomendasi pencapaian tujuan pembangunan
berkelanjutan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
d. Melaksanakan pendokumentasian selama masa pekerjaan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (KLHS RPJPD) Kota Surakarta.
4. TAHAPAN DISKUSI ATAU PEMBAHASAN
Adapun tahapan diskusi/pembahasan yang dilakukan adalah sebagai
berikut:
a. Studi banding penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana
Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD) ke Kota Kediri
Kegiatan studi banding dilaksanakan sebelum pekerjaan dimulai sebagai
langkah memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam penyusunan
KLHS RPJPD dengan daerah yang memiliki kesamaan dalam hal
karakteristik wilayah. Kegiatan studi banding melibatkan peserta
sejumlah 20 (dua puluh) orang dengan fasilitas yang disediakan oleh
penyedia jasa antara lain moda transportasi dan uang harian perjalanan
dinas.
b. Kick off Meeting
Kegiatan pada Kick off meeting yaitu pemaparan bab pendahuluan
laporan utama Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD) Kota Surakarta,
pengumpulan data informasi serta menyusun skenario pelaksanaan
konsultasi publik. Kick off meeting melibatkan peserta penilaian dan
evaluasi hasil kick off meeting sejumlah 60 (enam puluh) orang dengan
fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa diantaranya paket seminar
kit (goodie bag atau tote bag, binder ukuran A5, bolpoin gel, flashdisk
USB 3.0 kapasitas 32 GB, dan tumbler tupperware kapasitas 750 ml),
fotokopi materi, biaya jamuan makan minum minimal di hotel bintang 4 (1
kali coffee break dan 1 kali makan) serta uang transportasi.
c. Konsultasi Publik I
Kegiatan pada konsultasi publik I yaitu membuat daftar panjang isu
strategis pembangunan berkelanjutan. Konsultasi publik I melibatkan
peserta penilaian dan evaluasi hasil konsultasi publik sejumlah 70 (tujuh
puluh) orang yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Jawa Tengah selaku dinas vertikal, unsur organisasi perangkat
daerah serta non pemerintahan (akademisi, pelaku usaha, organisasi
masyarakat, filantropi dan pihak terkait lainnya). Fasilitas yang diberikan
diantaranya fotokopi materi, biaya jamuan makan minum minimal di hotel
bintang 4 (1 kali coffee break dan 1 kali makan) serta uang transportasi.
d. Focus Group Disscussion I
Kegiatan pada Focus Group Discussion I yaitu menyepakati isu utama,
tantangan dan kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Focus Group Discussion I melibatkan peserta penilaian dan evaluasi
hasil Focus Group Disscussion sejumlah 60 (enam puluh) orang
sebagaimana tercantum pada SK Tim Kelompok Kerja Penyusunan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (KLHS RPJPD) Kota Surakarta. Fasilitas yang diberikan
diantaranya fotokopi materi, biaya jamuan makan minum minimal di hotel
bintang 4 (1 kali coffee break dan 1 kali makan) serta uang transportasi.
e. Konsultasi Publik II
Kegiatan pada konsultasi publik II yaitu menyepakati rekomendasi hasil
penyusunan skenario. Konsultasi publik II melibatkan peserta penilaian
dan evaluasi hasil konsultasi publik sejumlah 70 (tujuh puluh) orang yang
terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa
Tengah selaku dinas vertikal, unsur organisasi perangkat daerah serta
unsur non pemerintahan (akademisi, pelaku usaha, organisasi
masyarakat, filantropi dan pihak terkait lainnya). Fasilitas yang diberikan
diantaranya fotokopi materi, biaya jamuan makan minum minimal di hotel
bintang 4 (1 kali coffee break dan 1 kali makan) serta uang transportasi.
f. Focus Group Discussion II
Kegiatan pada Focus Group Discussion II yaitu mengintegrasikan hasil
KLHS RPJPD Kota Surakarta ke dalam Rancangan Awal Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Surakarta Tahun
2025 – 2045. Focus Group Discussion II melibatkan peserta penilaian
dan evaluasi hasil focus group discussion sejumlah 60 (enam puluh)
orang sebagaimana tercantum pada SK Tim Kelompok Kerja
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD) Kota Surakarta. Fasilitas yang
diberikan diantaranya fotokopi materi, biaya jamuan makan minum
minimal di hotel bintang 4 (1 kali coffee break dan 1 kali makan) serta
uang transportasi.
g. Laporan Akhir/Utama
Kegiatan pada laporan akhir/utama yaitu pelaporan hasil akhir
pelaksanaan pekerjaan penyusunan KLHS RPJPD Kota Surakarta.
Laporan akhir/utama melibatkan peserta penilaian dan evaluasi hasil
laporan akhir sejumlah 60 (enam puluh) orang sebagaimana tercantum
pada SK Tim Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS
RPJPD) Kota Surakarta. Fasilitas yang diberikan diantaranya fotokopi
materi, biaya jamuan makan minum minimal di hotel bintang 4 (1 kali
coffee break dan 1 kali makan) serta uang transportasi.
h. Rapat finalisasi pekerjaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD) Kota Surakarta
dilakukan oleh internal Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta untuk
memastikan seluruh Saran, Pendapat dan Tanggapan (SPT) dari tim
telah diakomodir dalam dokumen. Rapat finalisasi melibatkan peserta
sejumlah 25 (dua puluh lima) dengan perolehan fasilitas diantaranya
fotokopi materi, biaya makan minum (snack dan makan) dan uang
transportasi.
i. Pengiriman draft dokumen pra validasi Kajian Lingkungan Hidup
Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS
RPJPD) untuk di verifikasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Jawa Tengah. Pengiriman draft dokumen melibatkan peserta
sejumlah 5 (lima) orang dengan fasilitas yang disediakan oleh penyedia
jasa yaitu moda transportasi serta uang harian perjalanan dinas ke Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
j. Rapat pra validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD) Kota Surakarta
merupakan penilaian awal dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD) Kota
Surakarta ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Rapat pra
validasi melibatkan peserta sejumlah 15 (lima belas) orang termasuk
moda transportasi, fotokopi materi, biaya jamuan makan dan minum
rapat serta uang harian perjalanan dinas ke Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
k. Pengiriman draft dokumen validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD) untuk
di verifikasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa
Tengah. Pengiriman draft dokumen melibatkan peserta sejumlah 5 (lima)
orang dengan fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa yaitu moda
transportasi serta uang harian perjalanan dinas ke Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
l. Rapat validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD) Kota Surakarta
merupakan penilaian dokumen akhir setelah adanya perbaikan dokumen
hasil pra validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD) Kota Surakarta
ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Rapat validasi melibatkan peserta
sejumlah 15 (lima belas) orang termasuk moda transportasi, fotokopi
materi, biaya jamuan makan dan minum serta uang harian perjalanan
dinas ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
m. Pengiriman dokumen final Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD) Kota Surakarta
ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
Pengiriman dokumen final melibatkan peserta sejumlah 5 (lima) orang
dengan fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa yaitu moda
transportasi serta uang harian perjalanan dinas ke Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
5. SISTEMATIKA PENULISAN
a. Sistematika Laporan Utama Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD) Kota Surakarta
sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum
1.3 Maksud, Tujuan dan Sasaran
1.4 Ruang Lingkup
1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah
1.4.2 Ruang Lingkup Materi
1.5 Kerangka Pikir
1.6 Sistematika Penulisan KLHS RPJPD Kota Surakarta
BAB II KONDISI UMUM KOTA SURAKARTA
2.1 Kondisi Geografis Kota Surakarta
2.1.1 Wilayah Administrasi
2.1.2 Demografi
2.1.3 Topografi
2.1.4 Hidrologi
2.1.5 Klimatologi
2.1.6 Geologi
2.1.7 Penggunaan Lahan
2.2 Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Kota Surakarta
3.2.1 Analisis Kondisi Ekonomi Daerah
3.2.2 Analisis Kondisi Sosial Daerah
3.2.3 Analisis Kondisi Kemasyarakatan
3.2.4 Kondisi Daya Saing Daerah
3.2.5 Kondisi Pelayanan Umum
2.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
3.3.1 Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung
Lingkungan Hidup
3.3.2 Kinerja Jasa Lingkungan
3.3.3 Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam
3.3.4 Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi
terhadap Perubahan Iklim
3.3.5 Tingkat Ketahanan dan Potensi
Keanekaragaman Hayati
3.3.6 Analisis Kualitas dan Daya Tampung Air Sungai
3.3.7 Kondisi dan Analisis Daya Tampung Sampah
3.3.8 Risiko Bencana
3.3.9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
3.3.10 Neraca Sumber Daya Alam
2.4 Gambaran Keuangan Daerah dalam Pencapaian
Indikator TPB
3.4.1 Kinerja Keuangan Daerah (Data Keuangan
Pemerintah dan Non Pemerintah)
3.4.2 Kinerja Keuangan dalam Pencapaian Indikator
TPB
BAB IV ANALISIS CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
3.1 Kondisi Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan
3.1.1 Realisasi Pencapaian Target Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan
3.1.2 Analisis Perbandingan antara TPB Nasional
dan TPB Daerah
3.1.3 Analisis Proyeksi Pencapaian Target TPB
sampai akhir RPJPD 2005 - 2025
3.2 Rekapitulasi Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan
3.2.1 Rekapitulasi Pencapaian TPB Berdasarkan
Tujuan
3.2.2 Rekapitulasi Pencapaian TPB berdasarkan
Organisasi Perangkat Daerah
3.2.3 Peran Para Pihak dalam Pencapaian TPB
BAB V PERUMUSAN ALTERNATIF SKENARIO DAN
REKOMENDASI
4.1 Skenario TPB Tanpa Upaya Tambahan
4.2 Skenario TPB Dengan Upaya Tambahan
4.3 Penentuan Isu Strategis, Permasalahan dan Sasaran
Strategis Daerah
4.3.1 Isu Strategis Daerah
4.3.2 Permasalahan Daerah
4.3.3 Sasaran Strategis Daerah
4.4 Penyusunan Rekomendasi Program
4.4.1 Rekomendasi Program Berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah
4.4.2 Rekomendasi Program Berdasarkan Aspirasi
Masyarakat
BAB VI PENUTUP
5.1 Kesimpulan
5.2 Saran
b. Sistematika Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) Kajian
Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (KLHS RPJPD) Kota Surakarta sesuai dengan buku panduan
penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD) yang disusun oleh Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
c. Pada Dokumen Tahapan Proses Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS
RPJPD) Kota Surakarta paling sedikit memuat :
(1) Tahapan proses penyusunan KLHS RPJPD Kota Surakarta;
(2) SK Kelompok Kerja KLHS RPJPD Kota Surakarta;
(3) Penjaminan kualitas;
(4) Pendokumentasian kegiatan meliputi :
(a) Berita acara
(b) Notulen
(c) Foto
(d) Undangan acara
(e) Daftar hadir
(f) Kerangka Acuan Kerja
(5) Pengintegrasian KLHS RPJPD kedalam Rancangan Awal Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Surakarta
Tahun 2025 – 2045
(6) Bukti pemenuhan stantar kompetensi tenaga ahli
6. KELUARAN
a. Buku I - Laporan Utama Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD) Kota
Surakarta
b. Buku II - Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) Kajian
Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (KLHS RPJPD) Kota Surakarta
c. Buku III - Dokumen Tahapan Proses Penyusunan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(KLHS RPJPD) Kota Surakarta
d. Album Peta A3 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD) Kota
Surakarta
e. Paparan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD) Kota Surakarta
7. PRODUK AKHIR YANG HARUS DISERAHKAN KEPADA PENGGUNA
JASA
a. Laporan Pendahuluan sejumlah 5 (lima) buku
b. Laporan Antara sejumlah 5 (lima) buku
c. Buku I - Laporan Akhir (Utama) sejumlah 7 (tujuh) buku
d. Buku II - Ringkasan Eksekutif sejumlah 7 (tujuh) buku
e. Buku III - Dokumen Tahapan Proses Penyusunan KLHS RPJPD Kota
Surakarta sejumlah 7 (tujuh) buku
f. Album Peta A3 KLHS RPJPD Kota Surakarta sejumlah 7 (tujuh) buku
g. Soft file yang memuat seluruh laporan dalam bentuk Flashdisk OTG
32 GB sejumlah 7 (tujuh) buah dan External Hardisk USB 3.0 1 TB
sejumlah 1 (satu) buah
h. Container Box Besar sejumlah 1 (satu) buah
8. BIAYA
Biaya pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Penyusunan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS
RPJPD) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) termasuk
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% sesuai dengan DPA SKPD
Nomor : 2-11.01.000 dan Kode Rekening : 5.1.02.02.09.0014
9. KETENTUAN LAIN
a. Calon penyedia jasa wajib memiliki dan melampirkan pemenuhan
standar kompetensi tenaga ahli dalam penyusunan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD);
b. Bagi penyedia jasa yang telah dinyatakan sebagai pemenang lelang
diwajibkan melampirkan berkas saat penandatanganan kontrak,
diantaranya :
1) Pernyataan penyedia (self declared) perhitungan TKDN pekerjaan
Belanja Jasa Konsultan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS
RPJPD);
2) Surat bebas temuan dari Inspektorat
c. Apabila terdapat perubahan regulasi terkait penyusunan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (KLHS RPJPD) yang berdampak pada hal – hal yang tercantum
pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) maka Penyedia Jasa wajib
menyesuaikan; dan
d. Penyedia Jasa berkewajiban mendampingi selama proses penyusunan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (KLHS RPJPD) Kota Surakarta sampai dokumen