Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah)

PEMERINTAH   KOTA  SURAKARTA                       

       DINAS   PERUMAHAN        DAN   KAWASAN       PERMUKIMAN           
                        SERTA     PERTANAHAN                             

                      Jalan Yosodipuro No.164 Telp/Fax (0271) 644320     
                         E-mail : [email protected]         
                                 SURAKARTA                               
                                    57139                                

                   URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                              

    KEGIATAN PENINGKATAN  KUALITAS KAWASAN  PERMUKIMAN KUMUH             
               DENGAN  LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA                     
        PEKERJAAN PENANGANAN   KAWASAN  PERMUKIMAN  KUMUH                
     KELURAHAN  MOJO KECAMATAN  PASAR KLIWON  KOTA SURAKARTA             
             (BANTUAN KEUANGAN  PROVINSI JAWA TENGAH)                    
SKPD  DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN   PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN          
                         KOTA SURAKARTA                                  
                       TAHUN ANGGARAN  2023                              

   1. LATAR BELAKANG :                                                   
     Salah satu permasalahan pembangunan di perkotaan adalah munculnya arus
     urbanisasi yang semakin deras diakibatkan ketimpangan laju pembangunan di
     kota dibandingkan dengan di desa. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi sosial
     demografis di kawasan kumuh seperti kepadatan penduduk yang tinggi, kondisi

     lingkungan yang tidak layak huni dan tidak memenuhi syarat serta minimnya
     fasilitas umum dan fasilitas sosial berupa fasilitas pendidikan, kesehatan dan
     sarana prasarana sosial budaya. Dilihat dari sisi pemanfaatan ruang permukiman,
     permukiman kumuh diartikan sebagai permukiman yang tidak layak huni karena
     ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas

     bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Penggunaan
     ruang para permukiman kumuh tersebut seringkali berada pada suatu ruang yang
     tidak sesuai dengan fungsi aslinya sehingga berubah menjadi fungsi permukiman,
     seperti muncul kantung-kantung permukiman pada daerah sempadan untuk

     kebutuhan ruang terbuka hijau atau lahan-lahan yang tidak sesuai dengan
     peruntukkannya (squatters).                                         
     Kondisi di atas juga terjadi di Kota Surakarta. Beberapa kawasan permukiman di
     wilayah Kota Surakarta mengalami penurunan kualitas sehingga mencapai taraf
     kekumuhan dengan berbagai tingkatan dengan jenis karakteristik kekumuhan.

     Berdasarkan SK Kumuh Kota Surakarta Tahun 2020 luasan kumuh masih sekitar
     135,971 ha dan hingga akhir tahun 2022 masih menyisakan luasan kumuh seluas
     87,277 ha. Untuk itu masih diperlukan kolaborasi pendanaan dalam rangka
     penuntasan kawasan kumuh di Kota Surakarta. Wilayah kawasan kumuh yang

     masih cukup luas berada di Kelurahan Jebres, yaitu dengan luasan kumuh awal
     sebesar 12,426 ha. Hingga tahun 2023 ini wilayah kumuh di Kelurahan Jebres
     belum banyak mendapatkan intervensi penanganan kumuh baik itu melalui
     anggaran pemerintah kota maupun pemerintah pusat, salah satunya di RW 36
     Kelurahan Jebres dengan luas deliniasi 2,761 ha. Untuk itu diperlukan

     penanganan kumuh di Kelurahan Jebres dan permasalahan yang perlu segera
     ditangani pada kawasan ini adalah terkait jalan dan drainase.       
     Kerangka Acuan Kerja ini disusun untuk mendapatkan penyedia jasa konsultasi
     yang berkompeten dalam melaksanakan pekerjaan perencanaan teknis sehingga

     pekerjaan Penanganan Kawasan Kumuh Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres
     Kota  Surakarta ini dapat  terlaksana dengan baik  dan  dapat       
     dipertanggungjawabkan.                                              
2. MAKSUD DAN TUJUAN :                                                   

      ➢ Maksud                                                           
        Maksud disusunnya Kerangka Acuan Kerja ini adalah sebagai pedoman untuk
        pelaksanaan pekerjaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh        
        Kelurahan Mojo Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta terutama dalam hal
        peningkatan kualitas jalan lingkungan dan saluran lingkungan sebagai bagian

        dari indikator kumuh yang perlu segera ditangani                 
      ➢ Tujuan                                                           
        Tujuan dari kegiatan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan
        Mojo Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta ini adalah untuk meningkatkan

        kualitas jalan dan saluran lingkungan yang berada dalam kawasan kumuh RW
        4 dan RW 6 Kelurahan Mojo Kota Surakarta sehingga dapat mengurangi
        luasan kawasan kumuh yang ada di Kota Surakarta.                 

   3. TARGET/ SASARAN :                                                  

     Target/ Sasaran pekerjaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan
     Mojo Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta ini adalah jalan lingkungan dan
     saluran lingkungan di kawasan kumuh RW 4 dan RW 6 Kelurahan Mojo Kota
     Surakarta                                                           

   4. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN :                                  
       1) Ruang lingkup/ batasan lingkup pengadaan pekerjaan konstruksi: 
          Peningkatan kualitas jalan lingkungan dan saluran lingkungan   
       2) Lokasi pengadaan pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan di :

          kawasan kumuh RT 01, 02, 03 dan 04 RW 6, dan RT 02 RW 4 Kelurahan
          Mojo Kota Surakarta                                            

   5. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN  PEKERJAAN  :                             
     Jangka waktu pelaksanaan pengadaan konstruksi : 120 (Seratus dua puluh) hari
     kalender