Lanjutan Tahap II Rehabilitasi Kantor Disbunnak - Perawatan Gedung Sederhana Kerusakan Sedang

SPESIFIKASI    TEKNIS                               

                     SPESIFIKASI PROSES / KEGIATAN                       

 Program     : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
 Kegiatan    : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Sub Kegiatan : Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya
 Pekerjaan   : Lanjutan Tahap II Rehabilitasi Kantor Disbunnak-Perawatan Gedung Sederhana
              Kerusakan Sedang                                           
 Lokasi      : Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong                           
 Tahun Anggaran : Tahun 2025                                             
URAIAN SPESIFIKASI TEKNIS                                                
  a. Ketentuan Umum.                                                     
  b. Ruang Lingkup Pekerjaan .                                           
  c. Metode Pelaksanaan Pekerjaan                                        
  d. Syarat-Syarat Bahan yang Dipergunakan dalam Pelaksanaan Pekerjaan   
  e. Macam, Jenis, Kapasitas dan Jumlah Peralatan Utama Minimal yang diperlukan dalam Pelaksanaan Pekerjaan
  f. Jangka Waktu Pelaksanaan                                            
  g. Syarat Syarat Pengujian Bahan dan Hasil Produk                      
  h. Kriteria Kinerja Produk (Output performance) yang diinginkan        
  i. Tata Cara Pengukuran dan Tata Cara Pembayaran                       
LAMPIRAN SPESIFIKASI TEKNIS                                              
  a. Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi                               
  b. Spesifikasi Metode Konstruksi/ Metode Pelaksanaan/Metode Kerja      

UMUM                                                                     
  a. Ketentuan Umum                                                      
     Spesifikasi Teknis ini disusun dengan berpedoman pada Spesifikasi Umum Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
     Perumahan Rakyat NOMOR 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara Republik Indonesia
     dimana secara umum Spesifikasi Umum 2018 ini memuat tentang pengaturan ketentuan mutu bahan, ketentuan umum
     peralatan, percobaan penghamparan, petunjuk pelaksanaan, pengendalian mutu untuk mencapai target mutu yang
     disyaratkan, dan tata cara pengukuran dan pembayaran                
     Uraian spesifikasi teknis ini disusun dan ditetapkan sesuai jenis pekerjaan yang akan ditenderkan, yaitu :
     Program     : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
     Kegiatan    : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
     Sub Kegiatan : Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya
     Pekerjaan   : Lanjutan Tahap II Rehabilitasi Kantor Disbunnak-Perawatan Gedung
                   Sederhana Kerusakan Sedang                            
  b. Ruang Lingkup Pekerjaan                                             
     Lingkup pekerjaan pada paket pekerjaan Lanjutan Tahap II Rehabilitasi Kantor Disbunnak-Perawatan Gedung
     Sederhana Kerusakan Sedang, ini dengan berpedoman pada Spesifikasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
     Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara Republik Indonesia.
     Ruang Lingkup Pekerjaan sebagai berikut :                           
     1. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi                          
     2. Pekerjaan Persiapan                                              
     3. Pekerjaan Tanah Dan Pondasi                                      
     4. Pekerjaan Srtuktur Beton                                         
     5. Pekerjaan Dinding                                                
     6. Pekerjaan Atap                                                   
     7. Pekerjaan Lantai                                                 
     8. Pekerjaan Plafon                                                 
     9. Pekerjaan Kusen Pintu Jendela                                    
     10. Pekerjaan Elektrikal                                            
     11. Pekerjaan Sanitasi                                              
     12. Pekerjaan Interior                                              
     13. Pekerjaan Cat – Catan                                           
     Kontraktor Pelaksana juga dituntut harus melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pendukung yang diatur di dalam pasal-
     pasal selanjutnya di dalam bab ini, yang terdiri dari :             
     1. Penyediaan tenaga                                                
     2. Pembuatan rencana jadual pelaksanaan & Metode Pelaksanaan        
     3. Penyediaan perlengkapan dan penjagaan keamanan                   
     4. Penyediaan peralatan                                             
     5. Penyediaan bahan                                                 
     6. Pembuatan shop drawing (Gambar Pelaksanaan)                      
     7. Pembuatan gambar sesuai pelaksanaan (As built Drawing)           
     8. Pembenahan/perbaikan kembali lingkungan sekitar dan pembersihan lokasi
     Dengan demikian maka seluruh standar rujukan, persyaratan bahan, peralatan yang digunakan, metode pelaksanaan
     pekerjaan, pengendalian mutu dan pengujian di lapangan, serta pengukuran dan pembayaran harus berpedoman pada
     Spesifikasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NOMOR 22/PRT/M/2018 tentang
     Pembangunan Bangunan Gedung Negara Republik Indonesia, sesuai dengan nomor seksi pekerjaan yang ditenderkan
     ini dan atau nomer seksi pekerjaan yang berkaitan. Dan juga Berpedoman pada Permen PUPR No 14 Tahun 2025 Pada
     pasal 21 ayat 1dan 2.                                               

  c. Metode Pelaksanaan Pekerjaan                                        
     Metode Pelaksanaan Pekerjaan mengacu pada Spesifikasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
     tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara Republik Indonesia. sesuai dengan nomor seksi pekerjaan yang
     dilaksanakan dan nomor seksi pekerjaan yang berkaitan.              
  d. Jangka Waktu Pelaksanaan                                            
     Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjan ini Berpedoman pada Permen PUPR No 14 Tahun 2025 Pada pasal 21 ayat 1dan
     2. Jangka Waktu.pela ksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi 45 (Empat Puluh Lima) hari kalender terhitung sejak
     ditandatanganinya SPMK dan masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi selama 180 (seratusdelapanpuluh) hari
     kalender terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pertama (Provisional Hand Over/PHO).

  e. Macam, Jenis, Kapasitas dan Jumlah Peralatan Utama Minimal yang diperlukan dalam Pelaksanaan Pekerjaan
     No. Jenis Alat       Kapasitas Jlh Status Kepemilikan (milik/sewa beli/sewa)
     1   Dump Truck       3,5 Ton 1 Unit Bisa Milik Sendiri atau sewa /dukungan
     2   Concrete Mixer / Beton Molen 0,3 m3 1 Unit Bisa Milik Sendiri atau sewa /dukungan
     3   Batching Plan    3 HP    1 Unit Bisa Milik Sendiri atau sewa /dukungan
     4   Truck Mixer      3 m3    1 Unit Bisa Milik Sendiri atau sewa /dukungan
     5   Scafollding      1,7 m   3 Unit Bisa Milik Sendiri atau sewa /dukungan
  Catatan Peralatan :                                                    
  -  Untuk sewa harus melampirkan perjanjian sewa bersayarat (bukan surat dukung) sebagaimana terlampir Permen PUPR
     Nomor 14 Tahun 2020                                                 
  -  Syarat dukungan peralatan utama                                     
  -  Peralatan yang ditawarkan untuk digunakan wajib :                   
     1) Dalam kondisi baik, laik fungsi dan dapat ditempatkan secara penuh saat pelaskanaan proyek.
     2) Memiliki bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKP, Invoice) untuk peralatan dengan status kepemilikan
       milik sendiri.                                                    
     3) Memiliki bukti pembayaran Sewa Beli (contoh invoice uang muka , angsuran) untuk peralatan dengan status sewa
       / beli ; dan/atau surat perjanjian sewa untuk peralatan status sewa.
  -  Untuk peralatan-peralatan tersebut harus disampaikan dan ditunjukkan kondisinya dengan disertai pemeriksaan fisik
     peralatan dan keaslian dokumen kepemilikan/bukti perjanjian sewa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebelum
     melaksanakan penandatangan kontrak. Apabila penyedia jasa tidak dapat menunjukkan peralatan dan bukti
     kepemilikannya yang disyaratkan, PPK akan menunda dan bahkan menangguhkan tahapan pelaksanaan kontrak
     terhadap pemenang tender, dan akan melaksanakan pemeriksaan kepada pemenang tender cadangan (apabila ada).
     Semua Peralatan dalam kondisi baik dan bisa digunakan sebagai mana mestinya untuk mendukung pekerjaan. Khusus
     untuk peralatan Nomor 3, jarak masksimum posisi alat tersebut dari lokasi pekerjaan tidak lebih dari 100 km.

  f. Syarat-Syarat Bahan yang Dipergunakan dalam Pelaksanaan Pekerjaan   
     Mengacu pada Spesifikasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pembangunan
     Bangunan Gedung Negara Republik Indonesia, sesuai dengan nomor seksi pekerjaan yang dilaksanakan dan nomor
     seksi pekerjaan yang berkaitan. Dan juga Berpedoman pada Permen PUPR No 14 Tahun 2025 Pada pasal 21 ayat
     1dan 2.                                                             

  g. Syarat Syarat Pengujian Bahan dan Hasil Produk                      
     Mengacu pada Spesifikasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pembangunan
     Bangunan Gedung Negara Republik Indonesia, sesuai dengan nomor seksi pekerjaan yang dilaksanakan dan nomor
     seksi pekerjaan yang berkaitan. Dan juga Berpedoman pada Permen PUPR No 14 Tahun 2025 Pada pasal 21 ayat
     1dan 2.                                                             
  h. Kriteria Kinerja Produk (Output performance) yang diinginkan        
     Mengacu pada Spesifikasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pembangunan
     Bangunan Gedung Negara Republik Indonesia, sesuai dengan nomor seksi pekerjaan yang dilaksanakan dan nomor
     seksi pekerjaan yang berkaitan. Dan juga Berpedoman pada Permen PUPR No 14 Tahun 2025 Pada pasal 21 ayat
     1dan 2.                                                             

  i. Tata Cara Pengukuran dan Tata Cara Pembayaran                       
     Mengacu pada Spesifikasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pembangunan
     Bangunan Gedung Negara Republik Indonesia, sesuai dengan nomor seksi pekerjaan yang dilaksanakan dan nomor
     seksi pekerjaan yang berkaitan. Dan juga Berpedoman pada Permen PUPR No 14 Tahun 2025 Pada pasal 21 ayat
     1dan 2.                                                             
  j. Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi                               
     Spesifikasi teknis bahan yang akan digunakan dalam pekerjaan sebagaimana terlampir. Setiap jenis bahan bangunan
     konstruksi yang tergolong sebagai bahan berbahaya dan beracun (B3), seperti cat, thinner, gas acetylene, BBM, BBG,
     bahan peledak, dll, harus diberi penjelasan bahayanya, cara pengangkutan, penyimpanan, penggunaan, pengendalian
     risiko dan cara pembuangan limbahnya sesuai dengan prosedur dan/atau peraturan perundangan yang berlaku;
     Informasi tentang penanganan B3 dapat diperoleh dari Lembar Data Keselamatan Bahan (Material Safety Data Sheet)
     yang diterbitkan oleh pabrik pembuatnya, atau dari sumber-sumber yang berkompeten dan/ atau berwenang.
  k. Spesifikasi Peralatan Konstruksi dan Peralatan Bangunan:            
     Alat dan perkakas yang digunakan harus dipastikan telah diberi sistem perlindungan atau kelengkapan pengaman untuk
     mencegah paparan (expose) bahaya secara langsung terhadap tubuh pekerja; Informasi tentang jenis, cara
     penggunaan/pemeliharaan/pengamanannya alat dan perkakas dapat diperoleh dari manual produk dari pabrik
     pembuatnya, ataupun dari pedoman/peraturan pihak yang kompeten.     

  l. Spesifikasi Proses/Kegiatan:                                        
     Pokja Pemilihan (yang bersertifikat Ahli/petugas K3 Konstruksi atau dengan melibatkan Ahli K3/Petugas K3 Konstruksi)
     harus menilai kesesuaian identifikasi bahaya dari setiap tahapan kegiatan yang sudah ditetapkan oleh PPK;
     Setiap proses/kegiatan harus dilengkapi dengan prosedur kerja, system perlindungan terhadap pekerja, perlengkapan
     pengaman, dan rambu rambu peringatan dan kewajiban pekerja menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai
     dengan potensi bahaya pada proses tersebut;                         
     Setiap jenis proses/kegiatan pekerjaan yang berisiko tinggi, atau pekerjaan yang berisiko tinggi pada keadaan yang
     berbeda, harus lebih dulu dilakukan analisis keselamatan pekerjaan (Job Safety Analysis) dan tindakan
     pengendaliannya;                                                    
     Setiap proses/kegiatan yang berbahaya harus melalui prosedur izin kerja lebih dulu dari penanggung-jawab proses dan
     Ahli K3 Konstruksi;                                                 
     Setiap proses dan kegiatan pekerjaan hanya boleh dilakukan oleh tenaga kerja dan/atau operator yang telah terlatih
     dan telah mempunyai kompetensi untuk melaksanakan jenis pekerjaan/tugasnya, termasuk kompetensi melaksanakan
     prosedur keselamatan dan kesehatan kerja yang sesuai pada jenis pekerjaan/tugasnya tersebut.
  m. Spesifikasi Metode Konstruksi/ Metode Pelaksanaan/Metode Kerja      
     Analisis Keselamatan Pekerjaan/Job Safety Analysis (JSA) harus dilakukan terhadap setiap metode konstruksi/ metode
     pelaksanaan pekerjaan, dan persyaratan teknis untuk mencegah terjadinya kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja;
     Metode kerja harus disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan dengan menggunakan peralatan, perkakas,
     material dan konstruksi sementara, yang sesuai dengan kondisi lokasi/tanah/cuaca, dan dapat dikerjakan oleh pekerja
     dan operator yang terlatih; Persyaratan teknis yang harus dipenuhi penyedia dalam menyusun dan menggunakan
     metode kerja dapat meliputi penggunaan alat utama dan alat bantu, perkakas, material dan konstruksi sementara
     dengan urutan kerja yang sistematis, guna mempermudah pekerja dan operator bekerja dan dapat melindungi pekerja,
     alat dan material dari bahaya dan risiko kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja;

     Setiap metode kerja/konstruksi yang diusulkan penyedia, harus dianalisis keselamatan pekerjaan/Job Safety Analysis
     (JSA), diuji efektivitas pelaksanaannya dan efisiensi biayanya. Jika semua faktor kondisi lokasi/tanah/cuaca, alat,
     perkakas, material, urutan kerja dan kompetensi pekerja/operator telah ditinjau dan dianalisis, serta dipastikan dapat
     menjamin keselamatan, kesehatan dan keamanan konstruksi dan pekerja/operator, maka metode kerja dapat disetujui,
     setelah dilengkapi dengan gambar dan prosedur kerja yang sistematis dan/atau mudah dipahami oleh pekerja/operator;
     Setiap tahapan pelaksanaan konstruksi utama yang mempunyai potensi bahaya tinggi harus dilengkapi dengan metode
     kerja yang didalamnya sudah mencakup analisis keselamatan pekerjaan/Job Safety Analysis (JSA). Misalnya untuk
     pekerjaan di ketinggian, mutlak harus digunakan perancah, lantai kerja (platform), papan tepi, tangga kerja, pagar
     pelindung tepi, serta alat pelindung diri (APD) yang sesuai antara lain helm dan sabuk keselamatan agar pekerja
     terlindung dari bahaya jatuh. Untuk pekerjaan saluran galian tanah berpasir yang mudah longsor dengan kedalaman 1,5
     meter atau lebih, mutlak harus menggunakan turap dan tangga akses bagi pekerja untuk naik/turun;
     Setiap metode kerja harus melalui analisis dan perhitungan yang diperlukan berdasarkan data teknis yang dapat
     dipertanggungjawabkan, baik dari standar yang berlaku, atau melalui penyelidikan teknis dan analisis laboratorium
     maupun pendapat ahli terkait yang independen.                       
  n. Spesifikasi Personil Manajerial                                     
     No. Tingkat Pendidikan Jabatan dalam pekerjaan yang akan Pengalaman Profesi / Sertifikat
         Minimal             diusulkan     Kerja (tahun) Keahlian/Keterampilan
     1   SMA Sederajat Pelaksana Bangunan Gedung 2 Tahun SKK Pelaksana Interior
     2   SMA Sederajat Petugas Sistem Manajemen Keselamatan 0 Tahun Sertifikt Petugas K3
                     Konstruksi                    konstruksi            
     Catatan :                                                           
     1. Kompetensi personel manajerial meliputi tingkat pendidikan dan pengalaman bekerja sesuai dengan jenis
       pekerjaan yang ditenderkan.                                       
     2. Sertifikat Kompetensi Kerja dibuktikan saat rapat persiapan penunjukan penyedia.
     3. Pengalaman kerja dihitung berdasarkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi tugas.
     4. Pengalaman yang disampaikan tanpa melampirkan daftar riwayat hidup atau referensi maka tidak dapat dihitung
       sebagai pengalaman.                                               
     5. Pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditenderkan (bukan
       berdasarkan jabatan yang ditawarkan).                             
     6. Pengalaman kerja dihitung per tahun tanpa memperhatikan lamanya pelaksanaan konstruksi (dihitung berdasarkan
       Tahun Anggaran)...                                                
     Setiap kegiatan/pekerjaan perancangan, perencanaan, perhitungan dan gambar-gambar konstruksi, penetapan
     spesifikasi dan prosedur teknis serta metode pelaksanaan/ konstruksi/kerja harus dilakukan oleh tenaga ahli yang
     mempunyai kompetensi yang dipersyaratkan, baik pekerjaan arsitektur, struktur/sipil, mekanikal, elektrikal, plumbing
     dan penataan lingkungan maupun interior dan jenis pekerjaan lain yang terkait;
     Setiap tenaga ahli tersebut pada di atas harus mempunyai kemampuan untuk melakukan proses manajemen risiko
     (identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko) yang terkait dengan disiplin ilmu dan pengalaman
     profesionalnya, dan dapat memastikan bahwa semua potensi bahaya dan risiko yang terkait pada bentuk rancangan,
     spesifikasi teknis dan metode kerja/konstruksi tersebut telah diidentifikasi dan telah dikendalikan pada tingkat yang dapat
     diterima sesuai dengan standar teknik dan standar K3 yang berlaku; Setiap kegiatan/pekerjaan pelaksanaan,
     pemasangan, pembongkaran, pemindahan, pengangkutan, pengangkatan, penyimpanan, perletakan, pengambilan,
     pembuangan, pembongkaran dsb., harus dilakukan oleh tenaga ahli dan tenaga terampil yang berkompeten
     berdasarkan gambar gambar, spesifikasi teknis, manual, pedoman dan standar serta rujukan yang benar dan sah atau
     telah disetujui oleh tenaga ahli yang terkait; Setiap tenaga ahli dan tenaga terampil dibidang K3 Konstruksi di atas harus
     melakukan analisis keselamatan pekerjaan (job safety analysis) setiap sebelum memulai pekerjaannya, untuk
     memastikan bahwa potensi bahaya dan risiko telah diidentifikasi dan diberikan tindakan pencegahan terhadap
     kecelakaan kerja dan/atau penyakit di tempat kerja;                 
  o. Kualifikasi, Klasifikasi dan Sub Klasifikasi pekerjaan              
     Kualifikasi : Kecil                                                 
     Klasifikasi : Bangunan Gedung                                       
     Sub Klasifikasi : BG002 - Konstruksi Gedung Perkantoran             

                                        Tanjung, Oktober 2025            
                                        Pejabat Pembuat Komitmen         
                                             TA 2025,                    

                                         H. SYAM'ANI, SP. MP             
                                       NIP. 19750504 200003 1 012        

Paraf Hierarki                                                           

 1  Sekretaris                                                           

 2  Kepala Bidang Prasarana