| 0015178460731000 | Rp 177,068,588 | 89.49 | |
| 0020505699731000 | Rp 178,186,635 | 89.54 | |
| 0921566097736000 | Rp 189,810,000 | 91.87 | |
| 0032078214731000 | Rp 207,444,848 | 92.25 | |
CV Meraki Sasana Karya | 05*6**2****35**0 | - | - |
| 0809020720731000 | - | - | |
| 0025314832731000 | - | - | |
| 0014349351731000 | - | - | |
| 0020431292731000 | - | - | |
CV Majra | 05*1**3****35**0 | - | - |
| 0018603084731000 | - | - | |
| 0028093185711000 | - | - |
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Ir. P.H.M. Noor No.13B RT.04 Pembataan Kec. Tanjung
Kode Pos 71571 Telp.(0526) 2021508 Fax.(0526) 2021508, 2021496
Website : www.pu.tabalongkab.go.id E-mail : [email protected]
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
JASA KONSULTANSI
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TABALONG
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN
NAMA PPK : H. Sabani Hasbi , S.ST
NAMA PAKET : PENGAWASAN TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN
WIRANG - KINARUM – UPAU
LOKASI : KECAMATAN HARUAI DAN UPAU
TAHUN ANGGARAN 2024
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota
Pekerjaan : PENGAWASAN TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN WIRANG - KINARUM – UPAU
URAIAN PENDAHULUAN
1) Latar Belakang 1. Pada pengadaan bangunan sipil, selain pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh
pihak kontraktor, demi kelancaran pelaksanaan dan mengarahkan proses
pelaksanaan pekerjaan di lapangan serta mengurangi adanya deviasi akibat
penyimpangan yang mungkin terjadi maka diperlukan suatu tindakan pengawasan.
2. Secara umum pengawasan pelaksanaan fisik di lapangan ditugaskan kepada
Pihak Ketiga, yaitu kepada Konsultan Pengawas.
3. Konsultan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang
menyangkut aspek mutu, waktu dan biaya dan bertanggung jawab atas semua
kegiatan teknis yang dikerjakan oleh pihak kontraktor.
4. Konsultan Pengawas bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan Pejabat
Pembuat Komitmen. Dalam kegiatan operasionalnya Konsultan Pengawas
melakukan koordinasi kepada Pihak Pengelola Kegiatan dalam menentukan arah
pekerjaan pengawasan.
2) Maksud dan Tujuan 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi konsultan perencana
yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi
dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas pengawasan
2. Dengan penugasan ini diharap konsultan pengawas dapat melaksanakan
tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai
sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini
3) Sasaran Terlaksananya kelancaran pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kontraktor
Pelaksana/Pemborong, yang menyangkut kualitas, kuantitas, biaya, waktu dan
ketetapan pekerjaan, sehingga hasil akhir berupa jalan dan kelengkapannya yang
sesuai dengan dokumen kontrak dan telah diterima dengan baik oleh Pengguna
Anggaran dan kelancaran penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan
pekerjaan di lapangan serta penyelesaian kelengkapan dokumen proyek.
4) Lokasi Kegiatan Kecamatan Haruai Dan Upau Kabupaten Tabalong.
5) Sumber Pendanaan Untuk pelaksanaan pekerjaan Pengawasan Teknis Pemeliharaan Jalan
Wirang - Kinarum – Upau ini disediakan dana dengan HPS sebesar Rp.
216.139.400,00 (Dua Ratus Enam Belas Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu
Empat Ratus Rupiah) dari pagu sebesar Rp. 216.400.000,- ((Dua Ratus Enam
Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten
Tabalong Tahun 2024 melalui DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Tabalong pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan
Pemeliharaan Berkala Jalan.
6) Nama dan Nama Pejabat Pembuat Komitmen : H. Sabani Hasbi , S.ST / NIP. 19730625
Organisasi Pejabat 199703 1 002
Pembuat Komitmen
(PPK) Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong
DATA PENUNJANG
7) Data Dasar Dokumen Kontrak pekerjaan yang akan diawasi
8) Standar Teknis Dokumen Spesikasi Teknis Bina Marga beserta NSPM terkait yang disebutkan atau
diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan
9) Studi-Studi ----
Terdahulu
10) Referensi Hukum Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta peraturan –
peraturan terkait.
RUANG LINGKUP
11) Lingkup Kegiatan Lingkup pekerjaan pengawasan meliputi pengawasan pelaksanaan baik mengenai
kualitas, kuantitas maupun ketepatan waktu pekerjaan. Lingkup tugas yang harus
dilakukan oleh Konsultan Pengawas adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku,
khususnya Dokumen Kontrak, Pedoman Spesifikasi Umum Bidang Jalan dan Jembatan
dan NSPM Jalan dan Jembatan.
12) Keluaran 1. Pengawasan kelancaran pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan oleh
Kontraktor Pelaksana/Pemborong, yang menyangkut kualitas, kuantitas, biaya,
waktu, dan ketetapan pekerjaan, sehingga hasil akhir berupa jalan dan
kelengkapannya yang sesuai dengan dokumen pelaksanaan dan telah diterima
dengan baik oleh Pengguna Anggaran dan kelancaran penyelesaian administrasi
yang berhubungan dengan pekerjaan di lapangan serta penyelesaian kelengkapan
dokumen proyek.
2. Dokumen yang dihasilkan selama proses pengawasan adalah :
1. Laporan Pendahuluan
2. Laporan Bulanan (Monthly Report)
3. Laporan Akhir (Final Report)
3. Konsultan Pengawas diminta menghasilkan keluaran yang lengkap sesuai dengan
kebutuhan proyek. Kelancaran pelaksanaan proyek yang berhubungan dengan
pekerjaan pengawasan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Konsultan.
13) Peralatan, 1. Dokumen kontrak kontraktor dan konsultan
Material, Personil 2. Peralatan ukur
dan Fasilitas dari 3. Layanan informasi
Pejabat Pembuat
Komitmen
14) Peralatan dan 1. Peralatan kantor
Material dari 2. Alat transportasi Roda 2 /roda 4 (kendaraan bermotor roda dua untuk medan Berat)
Penyedia Jasa 3. Peralatan ukur berupa waterpass dll
Konsultansi 4. Kamera dan bahan dan peralatan lainnya
5. Peralatan K3 Saat Survey ke lapangan :
- Topi / Helm Safety
- Sepatu Safety
- Rompi Safety
Pengadaan Perlengkapan tersebut tanpa ada pembayarana tersendiri dan sudah
termasuk dalam pembayaran biaya personal / kontrak secara keseluruhan.
15) Lingkup Lingkup pekerjaan pengawasan meliputi pengawasan pelaksanaan baik mengenai
Kewenangan
kualitas, kuantitas maupun ketepatan waktu pekerjaan. Lingkup tugas yang harus
Penyedia Jasa
dilakukan oleh Konsultan Pengawas adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
Secara umum tugas konsultan pengawas meliputi :
1. Pekerjaan pengamanan untuk kelancaran pelaksanaan, baik dalam hal mutu bagian
pekerjaan, ketertiban pekerjaan, maupun perselisihan.
2. Pengaturan penggunaan bahan untuk pekerjaan, baik mengenai asal bahan,
penilaian/penelitian bahan dan status, larangan/penggunaan bahan
3. Penyelesaian administrasi di lapangan, mengenai penyerahan pekerjaan,
penyimpangan dari rencana, perhitungan pekerjaan lebih atau kurang dan
perpanjangan waktu pelaksanaan (amandemen kontrak)
4. Penyusunan gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as built drawing) untuk
kelengkapan dokumen pembangunan.
16) Jangka Waktu 90 ( Sembilan puluh ) Hari kalender dan atau tergantung masa kerja kontraktor yang
Penyelesaian diawasi.
Kegiatan
17) Personil Posisi Kualifikasi/Pengalaman Jumlah
Orang
Tenaga Ahli :
1. Team Leader 1. S1 Teknik Sipil Ahli / Ahli 1
Teknik Jalan – SKA Ahli
Teknik Jalan- Madya /SKK
Ahli MadyaTeknik Jalan / 3
Tahun
Tenaga Teknis
1. Asisten Ahli (Quality 1. S1/D3 Teknik Sipil /1 1
Engineer)
Tahun
2. Petugas K3
2. S1/D3/SMA derajat/ 1
1
Tahun (Sertifikat Petugas
K3)
3. Inspector / Pengawas
3. S1/D3/SMA derajat/ 1
Lapangan 1
Tahun
Tenaga Pendukung
1.. S1/D3/SMA derajat/ 1
1.Administrasi/Operator
1
Tahun
Komputer
1. V
18) Persyaratan
Klasifikasi Bidang Usaha : Pengawasan Pekerjaan Konstruksi
Kualifikasi
Sub. Kualifikasi : Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil
Transportasi (RE-202) atau Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil
Transportasi ( RK – 003 )
Kualifikasi Bidang Usaha : Kecil
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari :
19) Jadwal Tahapan
Pelaksanaan
a. Persiapan Pelaksanaan
Kegiatan
1. Administrasi dan Koordinasi
2. Pemeriksaan Kondisi Lapangan
3. Penentuan Titik Awal Pelaksanaan
4. Rapat Pra Pelaksanaan
b. Tahap Pelaksanaan
1. Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi
2. Pengukuran dan Perhitungan Kuantitas
3. Pemeriksaan Kualitas Bahan
4. Pertemuan / Rapat Lapangan
5. Bantuan Teknis Review Desain
6. Pengawasan Thd Anggaran
7. Pemeriksaan Progres untuk MC
c. Persiapan Serah Terima
1. Menyusun Final Quantity
2. Pemeriksaan Akhir Kondisi Lapangan
3. Penelitian Addendum Penutup
4. Penelitian Asbuilt Drawing
d. Tahap Akhir Pengawasan
1. Penyusunan Laporan Akhir
Laporan
20) Laporan Laporan Pendahuluan memuat : informasi jadwal rencana kerja dan tahapan
Pendahuluan pelaksanaan pekerjaan secara lengkap dan terperinci termasuk kuantitas masing-
masing pekerjaan serta personil-personil pendukung konsultan yang telah disetujui
aktif di lapangan. Informasi terakhir yang berhubungan dengan pekerjaan yang
diawasinya, rencana kerja konsultan termasuk jadwal mobilisasi konsultan dan
sebagainya. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya : 15 (lima belas) hari sejak
SPMK diterbitkan sebanyak ( 3 ) eksemplar buku laporan.
21) Laporan Bulanan Laporan Bulanan memuat : tentang deskripsi singkat mengenai kemajuan kegiatan
kontraktor, keadaan cuaca juga permasalahan yang dialami oleh kontraktor/konsultan
bila ada (menyangkut administrasi, teknik atau keuangan) disertai dengan rekomendasi
bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut.
Ringkasan kemajuan bulanan (progress summary) paling lambat setiap tanggal 1 (satu)
bulan berikutnya yang dihitung pada tanggal 25 bulan berjalan.
Buku laporan kemajuan bulanan paling lambat tanggal 7 (tujuh) pada bulan berikutnya
sebanyak 6 (Enam ) eksemplar buku laporan.
Jadwal pengiriman laporan diatur sebagai berikut :
a) Ringkasan kemajuan bulanan (progress summary) paling lambat setiap tanggal 7
(tujuh) pada bulan berikutnya. Pengiriman ditujukan kepada PPK.
b) Buku laporan kemajuan bulanan paling lambat setiap tanggal 7
(tujuh) pada bulan berikutnya dan disertai tanda terima dari PO (Project Officer)
paket yang bersangkutan.
Secara substansional Laporan Bulanan sekurang- kurangnya terdiri dari:
i. Visualisasi progress pekerjaan tiap bulan dengan menggunakan video
udara;
ii. Surat pengantar;
iii. Satu halaman "Progress Summary", rangkuman status fisik dan keuangan dari
proyek dan identifikasi permasalahan yang berdampak pada kemajuan keluaran
pekerjaan;
iv. Organisasi Proyek termasuk organisasi PPK fisik, Penyedia, dan Konsultan.
v. Uraian kegiatan pengawasan pekerjaan pada bulan terkait dengan kinerja hasil
pekerjaan.
vi. Uraian hasil inspeksi pemenuhan tingkat layanan jalan pada bulan terkait.
vii. Jadwal Pelaksanaan dilengkapi “S” Curve.
viii. Laporan hasil penjaminan mutu pekerjaan.
ix. Laporan progress keluaran hasil pekerjaan dan keuangan termasuk besarnya
denda (jika ada).
x. Evaluasi dan rekomendasi terkait dengan kinerja pekerjaan.
22) Laporan Akhir Laporan Akhir memuat : memuat catatan harian pengawas (berupa buku harian),
deskripsi secara ringkas dan jelas mengenai metoda pelaksanaan konstruksi, realisasi
biaya pekerjaan, perubahan-perubahan kontrak yang terjadi, lokasi-lokasi sumber
material, hasil pengujian mutu pekerjaan, personel konsultan dan kontraktor yang
terlibat, pelaksanaan pengawasaan konstruksi, rekomendasi tentang cara
pemeliharaan dikemudian hari dan segala permasalahan yang mungkin timbul pada
pekerjaaan yang baru saja dilaksanakan serta saran-saran tentang perbaikan yang
perlu dilakukan pada proyek-proyek berikutnya untuk pekerjaan yang serupa/sejenis
yang akan ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten
Tabalong bersama-sama dengan Gambar Terbangun sebenarnya (as built drawing)
dan dilengkapi dengan foto dokumentasi proyek.
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya : Pada akhir masa layanan jasa atau
segera setelah pelaksanaan “Provisional Hand Over” dari pekerjaan fisik yang diawasi
hari kerja/bulan sebanyak 3 (tiga) eksemplar buku laporan.
Hal-Hal Lain
23. Produksi dalam Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam
Negeri
wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan
pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
24. Persyaratan Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan
Kerjasama
kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi:
A. Persyaratan Umum Pekerjaan
Setiap bagian pekerjaan pengawasan harus dilaksanakan secara benar dan
tuntas dan memberikan hasil yang baik yang telah ditetapkan oleh Pihak
Pengguna Anggaran.
B. Persyaratan Obyektif
Menyangkut pekerjaan pengaturan dan pengamanan yang obyektif untuk
kelancaran pelaksanaan pekerjaan ditinjau dari segi macam, kualitas dan
kuantitas dari setiap bagian pekerjaan.
C. Persyaratan Fungsional
Persyaratan fungsional yang menyangkut mutu, dan biaya pekerjaan harus
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan profesionalisme yang tinggi sebagai
Konsultan Pengawas.
D. Persyaratan Prosedural
Yaitu penyelesaian administratif sehubungan dengan pekerjaan di lapangan
harus dilaksanakan dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
E. Selain persyaratan di atas, Konsultan Pengawas dalam melakukan tugas juga
harus mengacu dan berpedoman pada peraturan yang berlaku, antara lain:
1) Ketentuan yang berlaku dalam Surat Perjanjian Kerja
2) Peraturan Pembangunan Pemerintah Daerah Setempat
3) NSPM teknis yang berlaku
25. Pedoman Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut:
Pengumpulan
1. Untuk melaksanakan tugasnya, Konsultan Pengawas harus mencari sendiri
Data Lapangan
infomasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan dalam Kerangka
Acuan Kerja ini.
2. Konsultan Pengawas harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan
dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Pihak Pengelola Kegiatan
maupun yang dicarinya sendiri. Kesalahan pengawasan sebagai akibat dari
kesalahan informasi menjadi tanggung jawab Konsultan Pengawas
3. Informasi pengawasan pada umumnya terdiri atas :
a. Dokumen Pelaksanaan dari Pekerjaan, yaitu ;
• Gambar-gambar pelaksanaan
• Rencana Kerja dan Syarat-syarat
• Berita Acara Penjelasan sampai dengan penunjukan Kontraktor
Pelaksana
• Penawaran Kontraktor Pelaksana
b. Bar chart dan s curve serta network planning dari pekerjaan yang dibuat
oleh Kontraktor Pelaksana (setelah disetujui)
c. Pengarahan penugasan pekerjaan pengawasan
d. Peraturan-peraturan, standar dan pedoman yang berlaku untuk pekerjaan
pengawasan pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan
e. Dan lain-lain yang diperlukan di lapangan
26. Alih Pengetahuan Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan
pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil
proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen.
27. Uraian Tugas Konsultan Pengawas harus merinci kegiatannya, yang secara garis besar uraian
tugasnya sebagai berikut :
1) PERSIAPAN
a. Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan konsep perkerjaan pengawasan.
b. Mengecek dan selanjutnya diteruskan kepada Pengguna Anggaran untuk
disetujui, mengenai jadwal waktu pelaksanaan yang diajukan oleh Kontraktor
Pelaksana/ Pemborong (time schedule/bar chart dan s curve serta network
planning).
2) PEKERJAAN TEKNIS
a. Melaksanakan pengawasan umum, pengawasan lapangan, koordinasi dan
inspeksi kegiatan-kegiatan pembangunan agar pelaksanaan teknis maupun
administratif yang dilakukan dapat secara terus-menerus sampai dengan
pekerjaan diserahkan untuk kedua kalinya.
b. Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas dari bahan atau
komponen bangunan peralatan dan perlengkapan selama pekerjaan
pelaksanaan di lapangan atau di tempat kerja lain.
c. Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil tindakan yang tepat dan
cepat agar batas waktu pelaksanaan sesuai dengan jadwal
d. Memberikan petunjuk, perintah penambahan atau pengurangan pekerjaan
dan harus menyampaikan kepada Pihak Pengelola Kegiatan.
e. Memberikan petunjuk, perintah sejauh tidak mengenai penambahan dan
pengurangan biaya dan waktu serta tidak timpang dari kontrak serta dapat
langsung disampaikan kepada Kontraktor Pelaksana dengan diberitahukan
kepada Pengguna Anggaran.
f. Memberikan bantuan dan petunjuk kepada Kontraktor Pelaksana dalam
mengusahakan perizinan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan.
3) KONSULTASI
a. Melakukan konsultasi dengan Pihak Pengelola Kegiatan untuk membicarakan
masalah dan persoalan yang timbul selama masa pekerjaan.
b. Mengadakan rapat berkala sedikitnya dua kali dalam sebulan dengan Pihak
Pengelola Kegiatan, Perencana dan Kontraktor Pelaksana dengan tujuan
untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul dalam pelaksanaan.
Untuk kemudian membuat ikhtisar rapat dan mengirimkan kepada semua
pihak yang bersangkutan serta sudah diterima paling lambat 1 minggu
kemudian.
4) LAPORAN
a. Memberikan laporan dan nasehat kepada Pihak Pengelola Kegiatan
mengenai volume prosentase dan nilai bobot bagian atau seluruh pekerjaan
yang telah dilaksanakan dan membandingkan dengan apa yang tercantum
dalam dokumen lelang.
b. Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata dilaksanakan dan dibandingkan
dengan jadwal yang telah disetujui.
c. Melaporkan bahan-bahan bangunan yang dipakai, jumlah tenaga kerja dan
alat yang dipergunakan.
5) DOKUMEN
a. Memeriksa gambar-gambar kerja tambahan yang dibuat oleh Kontraktor
Pelaksanan terutama yang mengakibatkan tambah atau kurangnya pekerjaan
dan juga perhitungan serta gambar konstruksi yang dibuat oleh kontraktor
pelaksana (shop drawing)
b. Menerima dan menyiapkan Berita Acara sehubungan dengan penyelesaian
pekerjaan di lapangan serta untuk keperluan pembayaran angsuran.
c. Memeriksa dan menyiapkan daftar volume dan nilai pekerjaan serta
penambahan atau pengurangan pekerjaan guna keperluan pembayaran.
d. Membantu menyiapkan formulir laporan harian, mingguan, bulanan, Berita
Acara Kemajuan Pekerjaan, dokumen MC (montly certicificate) dan Berita
Acara Penyerahan Sementara dan Akhir Pekerjaan serta formulir-formulir
lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik.
Pejabat Pembuat Komitmen
H. Sabani Hasbi , S.ST
NIP. 19730625 199703 1 002