Penyusunan Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (Rispam) Kabupaten Pulau Taliabu

URAIAN   SINGKAT  PEKERJAAN                              

1. Latar Belakang                                                         
    Pemenuhan kebutuhan air minum rumah tangga masyarakat daerah kabupaten/kota yang

terus semakin meningkat seiring dengan pertambahan penduduk, dilakukan dengan

pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Kewajiban untuk mengembangkan
SPAM tersebut pada dasarnya adalah merupakan tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota.

Namun, mengingat masih sangat terbatasnya sumber daya manusia yang ada di kabupaten, maka
baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi harus dapat memberikan dukungan dan

bantuan teknis pembinaan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dari daerah tersebut dalam

upayanya melaksanakan penyelenggaraan SPAM secara optimal, menyeluruh, berkelanjutan dan
dilakukan secara terpadu dengan prasarana dan sarana sanitasi pada setiap tahapan

penyelenggaraannya.                                                       
    Regulasi terhadap pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada prinsipnya adalah

bertujuan untuk terciptanya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas, berkuantitas

dan berkontinuitas kepada publik dengan harga yang terjangkau, tercapainya kepentingan yang
seimbang antara masyarakat konsumen air minum dan tercapainya kepentingan yang seimbang

antara masyarakat konsumen air minum dan penyedia jasa pelayanan air minum serta
meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum (sesuai Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16

Tahun 2005 Tentang Pengembangan SPAM).                                    
    Perkembangan suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh tersedianya sistem prasarana dan

sarana yang menunjang untuk segala aktifitasnya, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.
Apabila sistem prasarana dan sarana yang ada tidak cukup memadai maka perkembangan wilayah

tersebut akan terhambat. Sistem prasarana dan sarana air bersih merupakan salah satu hal yang

paling penting diperlukan untuk menunjang perkembangan suatu wilayah. Dari segi kuantitas,
sistem penyediaan air bersih harus mampu melayani seluruh penduduk yang ada di wilayah
tersebut terutama pada saat “jam puncak”, dan aliran air harus bisa melayani penduduk secara

terus menerus (kontinu). Sedangkan dari segi kualitas air yang didistribusikan kepada penduduk
harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik dari aspek fisik, kimia

maupun mikrobiologi.                                                      

    Dalam rangka memenuhi kebutuhan air untuk masyarakat, khususnya di Kabupaten Pulau
Taliabu, maka harus dilakukan kajian yang bersifat terus menerus dan menyeluruh agar

permasalahan kekurangan air tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Salah satu kajian
tersebut diantaranya adalah dengan mengkaji potensi-potensi sumber air yang dapat dijadikan

sebagai air bersih atau air minum baik air permukaan, air tanah dangkal, air tanah dalam dan mata

air di sejumlah daerah yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro.
    Pengelolaan yang baik, berawal dari perencanaan yang baik, secara teknis, keuangan,

kelembagaan, dan sosial budaya. Untuk itu perlu dilakukan perencanaan dasar dan pedoman yang
selanjutnya disusun dalam bentuk rencana induk sistem penyediaan air minum dengan harapan

dapat menghasilkan butir-butir penting dalam penyediaan air minum, dalam rangka memberikan

gambaran dan untuk lebih terarahnya pembangunan prasarana dan sarana air bersih yang akan
dibangun.                                                                 

    Kabupaten Pulau Taliabu telah menyusun Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air
Minum (RISPAM) Wilayah Siau pada Tahun 2016 dan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air

Minum Wilayah Pulau Taliabu Pada Tahun 2019. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum  dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor                       

27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, RISPAM ditinjau

setiap 5 (lima) tahun sekali. Berdasarkan hasil scoring dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah
Sulawesi Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta

Karya, dokumen RISPAM Kabupaten Taliabu, di Wilayah Kabupaten Taliabu nilai scoring
minimum, maka direkomendasikan untuk melakukan review terhadap Dokumen RISPAM

tersebut.                                                                 

    Hasil review RISPAM ini diharapkan nantinya dapat melengkapi dan memantapkan ploting
tahapan rencana pengembangan SPAM di wilayah administrasi Kabupaten Taliabu.

2. Maksud dan Tujuan                                                      

    Pada tahun 2020 Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat menetapkan target bahwa di tahun 2024 rumah tangga memiliki akses air
minum layak 100%, dengan memanfaatkan sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh

Kabupaten Pulau Taliabu serta sumber dana lainnya sesuai dengan PP 16/2005 bahwa Air
Minum menjadi tanggung jawab bersama.                                     

    Penyusunan Dokumen Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)
di Kabupaten Pulau Taliabu adalah dalam rangka untuk menunjang            
peningkatan pelayanan air minum sejalan dengan program SDG’S (Sustainable Development
Goals) dimana setengah dari penduduk yang belum memperoleh pelayanan air minum yang aman

dapat memperoleh akses pelayanan air minum.                               
    Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka maksud dari kegiatan penyusunan Dokumen

Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Pulau Taliabu, adalah:

  1. Mengidentifikasi kebutuhan air minum pada daerah studi perencanaan.  
  2. Mengetahui program yang dibutuhkan untuk pencapaian target pelayanan SPAM yang

     terukur pada setiap tahapan rencana (per 5 tahun).                   
  3. Memberikan masukan bagi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam upaya

     mengembangkan prasarana dan sarana air minum di Kabupaten Pulau Taliabu melalui

     program yang berkelanjutan serta terpadu dengan prasarana dan sarana sanitasi
     lingkungan.                                                          

  4. Mengevaluasi, updating data dan informasi terbaru mengenai kebutuhan air masyarakat
     dan keberadaan sumber air di Wilayah Kabupaten Pulau Taliabu.        

  5. Mengevaluasi potensi sumber air baku bagi penyediaan air bersih yang bersumber dari air

     permukaan, air tanah dangkal dan air tanah dalam serta mata air di Kabupaten Pulau
     Taliabu.                                                             

  6. Mengevaluasi dan menyusun perencanaan dasar penyediaan dan pemanfaatan air baku.
  7. Menganalisa kebutuhan investasi dalam penyediaan sarana air bersih.  

    Sedangkan tujuan dari kegiatan penyusunan Dokumen Review Rencana Induk Sistem

Penyediaan Air Minum di Kabupaten Pulau Taliabu adalah:                   
  1. Menghasilkan review dokumen rencana induk pengembangan SPAM, yang akan menjadi

     pedoman penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayah studi perencanaan
     Kabupaten Pulau Taliabu hingga 20 tahun kedepan (2042) dan nantinya dilegalkan dan

     ditetapkan oleh Peraturan Bupati Kabupaten Pulau Taliabu.            

  2. Memperoleh gambaran terhadap proyeksi penduduk, proyeksi kebutuhan air, rencana
     pemenuhan air baku, rencana jaringan pipa utama, rencana pembiayaan, kelembagaan dan

     rencana perlindungan terhadap air baku untuk jangka panjang.         
  3. Mengetahui program yang dibutuhkan untuk pencapaian target pelayanan SPAM di

     Kabupaten Pulau Taliabu.                                             

  4. Memberikan informasi bagi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam upaya
     mengembangkan prasarana dan sarana air minum di Kabupaten Pulau Taliabu melalui

     program yang terpadu dan berkelanjutan.                              
  5. Tersedianya pedoman bagi pengambilan dan pemanfaatan sumber air bersih.

  6. Terpenuhinya kebutuhan air bersih dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang

     memenuhi persyaratan air minum bagi masyarakat sepanjang tahun.      
3. Sasaran                                                                
    Berdasarkan maksud dan tujuan tersebut diatas, maka sasaran kegiatan ini adalah untuk

memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang Dokumen Review Rencana Induk Sistem
Penyediaan Air Minum (RISPAM) di Kabupaten Pulau Taliabu, agar upaya pengelolaan sumber

daya air secara terpadu, efisien dan berkelanjutan (suistanable) yang dapat memenuhi kebutuhan

air untuk kegiatan manusia, meliputi:                                     
  1. Tersedianya sumber-sumber air baku yang bisa dimanfaatkan untuk pemenuhan

     kebutuhan air bersih yang bersumber dari air permukaan, air tanah dangkal dan air tanah
     dalam serta mata air.                                                

  2. Tersedianya peta digital potensi sumber-sumber air bersih di Kabupaten Pulau Taliabu
     dalam format SIG (Sistem Informasi Geografis).                       

  3. Tersusunnya rencana pengelolaan air bersih bagi masyarakat.          
  4. Tersusunnya rencana anggaran investasi dalam penyediaan sarana air bersih.

4. Lokasi Pekerjaan                                                       

    Lokasi pekerjaan adalah di Kabupaten Pulau Taliabu.                   

5. Sumber Pendanaan                                                       

    Pendanaan kegiatan penyusunan Dokumen Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air
Minum (RISPAM) di Kabupaten Pulau Taliabu bersumber dari APBDP Kabupaten Pulau

Taliabu Tahun 2025 yang tercantum pada DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Pulau Taliabu Kabupaten Pulau Taliabu yaitu sebesar Rp. 400.000.000, (Empat
Ratus Juta Rupiah).                                                       

6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)                     

    Nama PPK    : Endro Sudarmono,S.Hut                                   

    Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulau Taliabu

7. Standar Teknis                                                         
    Dokumen Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) ini harus

memenuhi beberapa kriteria teknis, diantaranya adalah:                    

1) Periode Perencanaan                                                    
   Periode perencanaan suatu sistem air bersih perlu disinkronkan dengan tahapan perencanaan

   induk kota dengan jangkauan waktu selama 20 tahun. Perencanaan tersebut harus dibagi
   dalam beberapa tahapan dimana periode setiap tahapan adalah 5 tahun dengan

   memperhitungkan peningkatan pelayanan.                                 
2) Pedoman Perencanaan                                                    
     NO           INDIKATOR            TARGET PERENCANAAN                 

      1  Tingkat Konsumsi Air               80-190 L/Org/Hr               
      2  Hidran Kebakaran Harus ada           1 WTP/unit                  

      3  Sumber Air Baku Air Permukaan, Mata Air ≥ 0,25 Liter/detik       
      4  Tekanan Air di titik kritis distribusi utama ≥ 10 m kolom air    

      5  Kualitas Air Bersih            Layak untuk dipakai/konsumsi      
      6  Waktu Pengoperasian                  12-24 Jam                   

3) Kebutuhan Air Bersih                                                   
   Kebutuhan air bersih ditentukan berdasarkan:                           

   a. Penduduk yang dilayani (domestik)                                   

   b. Tingkat pemakaian air per kapita per hari                           
   c. Kebutuhan non domestik (jasa, komersial, industri, sosial, dll)     

4) Pengembangan Air Baku                                                  
   Dikaji semua potensi sumber air baku yang ada, namun dalam tahapan pembangunan

   didasarkan pada investasi yang paling murah dan kelayakan teknisnya (keandalan,

   kelestarian, dan upaya pengamanan). Penggunaan air tanah hanya dipertimbangkan pada
   keadaan khusus.                                                        

5) Komponen Utama Sistem                                                  
   Komponen utama sistem penyediaan air bersih harus mampu untuk mengalirkan air agar

   dapat memenuhi hari maksimum dan kemampuan jaringan distribusi untuk memenuhi

   kebutuhan jam puncak dari kebutuhan rata-rata atau ditentukan dari hasil survey daerah
   pelayanan. Komponen utama sistem penyediaan air bersih meliputi:       

   - Intake/ Sumber air baku                                              
   - Transmisi                                                            

   - Instalasi Pengolahan Air (IPA)                                       

   - Reservoir                                                            
   - Jaringan distribusi utama                                            

6) Kualitas Air                                                           
   Kualitas air yang diterima pelanggan harus memenuhi standar air bersih berdasarkan

   Peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku.                              
7) Tekanan Air                                                            

   Tekanan maksimum dalam pipa pada umumnya dibatasi sekitar 80 meter kolom air tekanan

   minimum umumnya dibatasi 10 meter kolom air.                           
8) Kaidah teknis penyusunan REVIEW RISPAM Ditjen Cipta Karya.             
        KAIDAH TEKNIS                                                     
                                                        SUMBER DATA       
      PENYUSUNAN REVIEW     CARA PERHITUNGAN  ANALISIS                    
            RISPAM                                                        
    I. PENDAHULUAN                                                        
    1.1 Latar Belakang                                                    
    1.2 Maksud dan Tujuan                                                 

    1.3 Sasaran                                                           
    1.4 Lingkup Kegiatan                                                  

    1.5 Keluaran                                                          
    1.6 Sistematika Penulisan                                             

       Laporan                                                            

    II. KONDISI UMUM         Jelaskan keadaan daerah: geografis Kabupaten Dalam
       DAERAH                (dataran rendah, pegunungan), Angka Badan Pusat

                             geologis, hidrologis, topografis, Statistik, 
    2.1 Karakteristik Fisik Daerah klimatologis. Manfaatkan data RTRW (Dinas

    2.2 Penggunaan Lahan     sekunder. Harus ada peta-peta PUPR)          

    2.3 Kondisi Sarana dan Prasarana kab/kota, kecamatan, berisi batas    
    2.4 Kondisi Sosial Ekonomi administrasi, kawasan perumahan,           

    2.5 Fungsi dan Peran Kabupaten industri, pendidikan, fasum, fasos,    
    2.6 Kondisi Keuangan Daerah jalan, dll.                               

                             Sebutkan sarana dan prasarana yang          

                             ada, meliputi: pengelolaan air               
                             limbah, persampahan, drainase,               

                             listrik, telepon, jalan, daerah wisata.      
                             Jelaskan kondisi sosial, ekonomi,           

                             dan budaya masyarakat setempat,              

                             buatkan tabel-tabelnya: Produk               
                             Domestik Regional Bruto (PDRB),              

                             pekerjaan, adat-tradisi-budaya,              
                             migrasi (urbanisasi), industri, dll.         

                             Uraikan sarana kesehatan dan                

                             sanitasi lingkungan, statistik               
                             kesehatan, insidensi sakit, angka            

                             kelahiran, kematian, data penyakit           
                             menular lewat air (pemula atau               

                             waterborne deseases), dan penyakit           

                             yg diakibatkan oleh kekurangan air           
                             seperti penyakit gangguan kulit              

                             (water ralated deseases).                    
        KAIDAH TEKNIS                                                     
                                                        SUMBER DATA       
      PENYUSUNAN REVIEW     CARA PERHITUNGAN  ANALISIS                    
            RISPAM                                                        
                             Uraikan dan tabelkan semua                  
                             penataan ruang dan lahan, rencana            
                             pengembangan kota, perubahan tata            

                             guna lahan.                                  
                             Uraikan data kependudukan, yang             

                             meliputi jumlah penduduk,                    
                             kepadatan, dan penyebarannya,                

                             dirinci per kecamatan / kelurahan /          

                             desa (dalam bentuk tabel).                   
    III. KONDISI SPAM        3.1 Sistem Teknis:       PDAM, BPS,         

       EKSISTING KABUPATEN  * Jelaskan data tingkat pelayanan Bappelitbangda,
                             (coverage area) air minum (PDAM, Dinas PUPRPKP

    3.1 Umum                 UPTD/BLU, KSM, BUS, Koperasi) Kabupaten, Dinas

    3.2 Aspek Teknis        * Jelaskan data tingkat konsumsi air Kesehatan
    3.2.1 SPAM PDAM Kabupaten (liter/orang/hari)       Kabupaten, Dinas   

    3.2.1.1 SPAM Ibukota Kabupaten - Tingkat konsumsi JP Perindagnaker,   
       *Jaringan Perpipaan (JP) - Tingkat konsumsi BJP DPMPTSP,           

       *Bukan Jaringan Pipa (BJP) * Jelaskan NRW/ ATR/ kebocoran air. BPKPD

    3.2.1.2 SPAM Ibu Kota    Untuk JP Ibukota Kabupaten,                 
        Kecamatan (IKK)      diuraikan secara detail meliputi:            

       *JP                    (1) Unit Air Baku                           
    3.2.1.3. SPAM Perdesaan   (2) Unit Produksi                           

       *JP                    (3) Unit Distribusi                         

       *BJP (Terlindungi & Tak (4) Unit Pelayanan                         
         Terlindungi)        Dibuat peta wilayah perkotaan dan           

    3.2.2 SPAM Lembaga Pengelola perdesaan, daerah mana yang sudah        
        Non PDAM             terlayani SPAM dan yang belum                

    3.2.2.1 SPAM Ibukota Kabupaten terlayani JP maupun BJP terlindungi.   
       *Jaringan Perpipaan (JP)  Untuk BJP Ibukota Kabupaten,            

       *Bukan Jaringan Pipa (BJP) diuraikan dalam bentuk tabulasi         

    3.2.2.2 SPAM IKK         berikut ini:                                 
        * JP                                                              
                            a. Kelembagaan PDAM yang sudah                
    3.2.2.3 SPAM Perdesaan                                                
                             ada yang meliputi struktur                   
       *Jaringan Perpipaan (JP)                                           
                             organisasi, tugas/wewenang masing-           
       *Bukan Jaringan Pipa (BJP)                                         
                             masing personil yang sudah di-SK-            
        KAIDAH TEKNIS                                                     
                                                        SUMBER DATA       
      PENYUSUNAN REVIEW     CARA PERHITUNGAN  ANALISIS                    
            RISPAM                                                        
    3.3 Aspek Non Teknis     kan oleh Bupati/Walikota (sebagai            
    3.3.1 Aspek Keuangan     Pembina PDAM).                               
    3.3.2 Aspek Kelembagaan  Badan usaha atau lembaga yang                

    3.3.3 Aspek Pengaturan   mengurus JP non PDAM yang                    
                             ditetapkan oleh Bupati.                      

    3.4 Kendala dan Permasalahan Lembaga pengelola SPAM PDAM ,            
    3.4.1 Aspek Teknis       swasta/Badan Usaha Swasta atau Bappelitbangda,

    3.4.2 Aspek Non Teknis   KSM (Kelompok Swadaya     Dinas PUPR         

                             Masyarakat). Pengurus distribusi air Kabupaten, Dinas
                             minum TA (terminal air), HU Kesehatan        

                             (hidran umum) yang ditetapkan oleh Kabupaten,
                             Direktur PDAM             DPMPTSP            

                            b. Peraturan tentang pembentukan              

                             PDAM, BUS, Koperasi, kelompok                
                             masyarakat dan peraturan pelayanan.          

                            c. Identifikasi pola pembiayaan               
                             pembangunan prasarana SPAM                   

                             (APBN, APBD, Pamsimas, PDAM,                 

                             Swadaya Masyarakat) Indentifikasi            
                             pembiayaan operasional SPAM                  

                             Kinerja pengelola SPAM                       
                             (manajemen, teknis dan keuangan)             

    IV. STANDAR / KRITERIA   4.1 dan 4.2              Permen PU          

       PERENCANAAN          * Berisi standar dan kriteria yang akan 18/2007,
                             digunakan dalam pengembangan Permen PU       

    4.1 Standar Kebutuhan Air SPAM                     01/2010            
    4.1.1 Kebutuhan Domestik * Parameter yang perlu diperhatikan :        

    4.1.2 Kebutuhan Nondomestik kondisi eksisting arah                    

                             pengembangan kota                            
    4.2 Kriteria Perencanaan * Cara menentukan Standar kebutuhan          

    4.2.1 Unit Air Baku      Domestik                                     
    4.2.2 Unit Transmisi    *JP Domestik                                  

    4.2.3 Unit Produksi     Air yang terdistribusikan oleh                
    4.2.4 Unit Distribusi   pengelola SPAM dikurangi tingkat              

    4.2.5 Unit Pelayanan    kebocoran, dibagi dengan jumlah jiwa          
        KAIDAH TEKNIS                                                     
                                                        SUMBER DATA       
      PENYUSUNAN REVIEW     CARA PERHITUNGAN  ANALISIS                    
            RISPAM                                                        
    4.3 Periode Perencanaan terlayani (asumsi 1 SR= …. orang,             
                            sesuaikan data BPS setempat; asumsi           
    4.4 Kriteria Daerah Layanan 1 HU= ±100 Orang atau sesuaikan           

                            data eksisting pemanfaatan HU).               
                            Jika tidak ada sistem                         

                            Kebutuhan air dilakukan perbandingan          
                            dengan wilayah tingkat karakteristik          

                            yang sama.                                    

                            * BJP Domestik                                
                            Disamakan dengan perhitungan                  

                            kebutuhan JP Domestik                         
                            Cara menentukan Standar kebutuhan             

                            non-domestik                                  

                            Non Domestik                                  
                            Standar kebutuhan JP Non Domestik ,           

                            yaitu tambahan 15% dari kebutuhan air         
                            domestik sesuai dengan Permen PU              

                            No. 18/2007 atau sesuai dengan                

                            kebutuhan non-domestik yang                   
                            direncanakan                                  

                            Standar kebutuhan air domestik dan            
                            non-domestik.                                 

                            Domestik perkotaan: 120 - 150 l/o/h           

                            (liter per orang per hari) sesuai dengan      
                            Permen PU No. 18/2007                         

                            Domestik perdesaan: minimal 60 l/o/h          
                            sesuai denganPermen PU No. 18/2007.           

                            Non-domestik: Tambahan 15% x                  

                            kebutuhan domestik sesuai dengan              
                            Permen PU No. 18/2007 disesuaikan             

                            kebutuhan spesifik lokasi/daerah.             
                            Pilih sumber air baku yang memenuhi           

                            syarat kualitas (Permenkes No 492             

                            tahun 2010),                                  
        KAIDAH TEKNIS                                                     
                                                        SUMBER DATA       
      PENYUSUNAN REVIEW     CARA PERHITUNGAN  ANALISIS                    
            RISPAM                                                        
                            kuantitas (jika debit minimum pada            
                            akhir musim kemarau melebihi                  
                            kebutuhan air pada                            

                            periode perencanaan) dan kontinyuitas         
                            (cek debit akhir musim kemarau). Pilih        

                            debit yang memenuhi kebutuhan                 
                            proyeksi 15-20 tahun.                         

                            Transmisi air baku dan transmisi air          

                            olahan (menggunakan saluran tertutup          
                            dengan pipa kecuali air baku boleh            

                            dengan saluran terbuka yang                   
                            terlindungi).                                 

                            Sistem pengolahan air:                        

                              (1) Pengolahan Lengkap,                     
                              (2) Pengolahan Parsial.                     

                            Pola sistem distribusi:                       
                              (1) Pola Cabang,                            

                              (2) Pola Cincin.                            

                            Periode perencanaan antara 15 – 20            
                            tahun dan dievaluasi setiap 5 tahun.          

                            Daerah yang diprioritaskan daerah             
                            rawan air, tinggi kepadatan                   

                            penduduknya, daerah strategis (wisata,        

                            industri, perkantoran).                       
                            Upayakan daerah yang BJP tak                  

                            terlindungi dijadikan BJP terlindungi         
                            atau diubah menjadi JP dengan                 

                            parameter sosial ekonominya.                  
    V. PROYEKSI KEBUTUHAN    Uraian mengacu pada data RTRW RTRW, PDAM    

       AIR                   terbaru, disertai peta RTRW (.shp)           

    5.1 Rencana Pemanfaatan Ruang pemanfaatan ruang dan Peta rencana      
    5.2 Rencana Daerah Pelayanan pengembangan.                            

    5.3 Proyeksi Jumlah Penduduk  Pembuatan blok pelayanan yang          
    5.4 Proyeksi Kebutuhan Air disesuaikan dengan kondisi                 

       Minum                 topografi, sebaran penduduk, dan             
        KAIDAH TEKNIS                                                     
                                                        SUMBER DATA       
      PENYUSUNAN REVIEW     CARA PERHITUNGAN  ANALISIS                    
            RISPAM                                                        
                             peruntukan daerah (wisata, industri,         
                             perkantoran) kemudian dipetakan.             
                             Data demografi 10 tahun terakhir.           

                             Sebaran dan kepadatan penduduk.              
                             Proyeksi menggunakan dataproyeksi            

                             penduduk dari data sekunder (misal           
                             RTRW)                                        

                             Kebutuhan air minum menggunakan             

                             parameter:                                   
                            (1) tingkat pelayanan,                        

                            (2) tingkat konsumsi air,                     
                            (3) penurunan kehilangan air                  

    VI. POTENSI AIR BAKU     Sebutkan semua air permukaan yang PUPR      

                             ada: sungai, danau, waduk, embung, PDAM      
    6.1 Potensi Air Permukaan muara baik tulisan maupun berupa            

    6.2 Potensi Air Tanah    peta. Debit rerata musim hujan &             
    6.3 Neraca Air           kemarau dan debit minimumnya.                

    6.4 Alternatif Sumber Air Baku Kualitas air musim hujan &             

    6.5 Perizinan            kemarau.                                     
                             Idem untuk air tanah. Catat juga            

                             elevasi sumber air (broncaptering),          
                             intake dan jaraknya dari daerah              

                             pelayanan tulisan dan Peta.                  

                             Neraca air: Debit yang sudah                
                             dimanfaatkan, debit sisa, potensi            

                             yang masih bisa dimanfaatkan, data           
                             curah hujan 5 tahun terakhir.                

                             Pilihan sumber air yang digunakan.          

                             Kaji secara teknis pemanfatannya,            
                             secara eknomis, dan aman bagi                

                             lingkungan, kualitas air menjadi             
                             pertimbangan dalam pemilihan                 

                             sumber air yang digunakan usulan             

                             izin pemanfaatan air baku (SIPA)             
                             dan debit yang dimanfaatkan, bagi            

                             lokasi pengambilan yang belum ada            
        KAIDAH TEKNIS                                                     
                                                        SUMBER DATA       
      PENYUSUNAN REVIEW     CARA PERHITUNGAN  ANALISIS                    
            RISPAM                                                        
                             SIPA-nya, uraikan tata-cara proses           
                             pembuatan SIPA.                              
    VII.RENCANA INDUK DAN    Jelaskan rencana pola pemanfaatan Analisis  

        PRA DESAIN           ruang wilayah pengembangan                   
        PENGEMBANGAN         pelayanan (zonasi) serta tingkat             

        SPAM                 pelayanannya.                                

                             Jelaskan rencana pengembangan               
    7.1 Rencana Pola Pemanfaatan SPAM meliputi pentahapan 5               

       Ruang Wilayah Studi   tahunan SPAM Perkotaan dan                   
    7.2 Pengembangan Wilayah/ Perdesaan termasuk unit-unit                

       Daerah Pelayanan (Zonasi) pelayanannya (unit produksi,             
    7.3 Tingkat Pelayanan    distribusi dan pelayanan).                   

                             Jelaskan kapasitas pelayanan                

    7.4 Rencana Pentahapan   pengembangan perkotaan (ibukota              
       Pengembangan (5 tahunan) kabupaten dan masing-masing IKK,          

    7.4.1 Sistem Zona Pelayanan A… baik IKK pengembangan maupun           
    7.4.2 Sistem Zona Pelayanan B… IKK baru, termasuk prioritas dan       

    7.4.3 Sistem Zona Pelayanan C… urgensinya dalam pentahapan            

                             pengembangan SPAM) termasuk                  
    7.5 Kebutuhan Air        BJP, juga dijelaskan pengembangan            

    7.5.1 Klasifikasi Pelanggan perdesaan termasuk prioritas dan          
    7.5.2 Kebutuhan Air Domestik urgensinya dalam pentahapan              

    7.5.3 Kebutuhan Air Non  pengembangan SPAM baik JP                    

       Domestik              maupun BJP                                   
    7.5.4 Kehilangan Air     Jelaskan kiat-kiat penurunan                

    7.5.5 Rekapitulasi Kebutuhan Air kebocoran berdasarkan informasi      
                             dari data eksisting SPAM.                    

   7.6 Alternatif Rencana    Buatlah peta pengembangan SPAM              

      Pengembangan           dengan peta dasar dari peta RTRW             
    7.6.1 Sistem Zona Pelayanan terbaru.dan Peta Struktur Ruang dan       

        A…                   Pola Ruang dan Peta Rencana Sistem           
    7.6.2 Sistem Zona Pelayanan Pelayanan.                                

        B…                                                                
    7.6.3 Sistem Zona Pelayanan                                           

        C…                                                                
        KAIDAH TEKNIS                                                     
                                                        SUMBER DATA       
      PENYUSUNAN REVIEW     CARA PERHITUNGAN  ANALISIS                    
            RISPAM                                                        
   7.7 Penurunan Tingkat Kebocoran                                        
    7.7.1 Penurunan Kebocoran                                             
         Teknis                                                           

    7.7.2 Penurunan Kebocoran                                             
         Non Teknis                                                       

   7.8 Potensi Sumber Air Baku                                            

    7.8.1 Perhitungan Water                                               

         Balance                                                          
    7.8.2 Rekomendasi Sumber Air                                          

         yang Digunakan                                                   

   7.9 Keterpaduan dengan Sarana                                          

      Sanitasi                                                            
    7.9.1 Potensi Pencemar Air                                            

         Baku                                                             
    7.9.2 Rekomendasi                                                     

         Pengamanan Sumber Air                                            

         baku                                                             

    7.10 Perkiraan Kebutuhan Biaya                                        
    VIII. ANALISIS KEUANGAN  Besaran rencana biaya / investasi RAB (konsep

    8.1 Kebutuhan Investasi dan yang dibutuhkan yang dituangkan teknis    

       Sumber Pendanaan.     dalam rencana anggaran biaya pengembangan    
    8.1.1 Kebutuhan Investasi pengembangan SPAM. Pola  SPAM), BPS,        

    8.1.2 Sumber Pendanaan   Investasi disesuaikan dan dilakukan Kebijakan tarif
    8.1.3 Pentahapan Sumber  dengan rencana pentahapannya daerah          

       Pendanaan             termasuk sumber pendanaan Setempat,          
    8.2 Dasar Penentuan Asumsi disesuaikan dengan peraturan dan Bank Indonesia,

       Keuangan.             ketentuan yang ada seperti PP 16/2005,       

    8.3 Analisa Kelayakan    pendanaan sumber dari APBN SDA, Permen PU    
    8.3.1 Tahap I            produksi dari APBN DJCK, dan 18/2007,        

    8.3.2 Tahap II,          distribusi jaringan dari APBN/APBD Permendagri
    8.3.3 Tahap…             I, atau distribusi jaringan pelanggan 23/2006,

    8.3.4 Affordability      bisa didapat dari APBD II/PDAM Analis        

    8.3.5 Sensitivity Analysis                                            
        KAIDAH TEKNIS                                                     
                                                        SUMBER DATA       
      PENYUSUNAN REVIEW     CARA PERHITUNGAN  ANALISIS                    
            RISPAM                                                        
                             Asumsi-asumsi yang berhubungan              
                             langsung dan tidak langsung dengan           
                             perhitungan proyeksi keuangan                

                             /finansial seperti: Indeks / tingkat         
                             inflasi, tahun dasar proyeksi, jangka        

                             waktu proyeksi, tingkat suku                 
                             bunga/diskon faktor/BI rate, tingkat         

                             inflasi, kebijakan kenaikan tarif            

                             (yang diharapkan), masa tenggang             
                             pembayaran bunga dan cicilan, loan           

                             disbursement, dan kebijakan lainnya.         
                             Analisis kelayakan keuangan dinilai         

                             dengan melihat kelayakan                     

                             keuangan/finansial untuk investasi           
                             pengembangan RI SPAM yaitu                   

                             besaran IRR, NPV, PayBack                    
                             Periode, sensitivity analysis, BCR.          

                             Investasi disebut layak untuk                

                             diimplementasikan apabila : IRR >            
                             diskon faktor/BI Rate dan NPV                

                             positif                                      
    IX. PENGEMBANGAN         Bentuk altermatif kelembagaan PP 16/2005,   

        KELEMBAGAAN          pengelolaan SPAM: BUMD (Badan Permendagri No.

        PELAYANAN AIR        Usaha Milik Daerah /PDAM), 61/2007,          
        MINUM                BUMS (Badan Usaha Milik Swasta), Permendagri No.

                             Koperasi, BLU (Badan Layanan 2/2007,         
    9.1 Organisasi           Umum), KSM (kelompok Swadaya Kepmendagri No. 

    9.1.1 Bentuk Badan Pengelola Masyarakat)           130/2003           

    9.2 SDM                  Struktur organisasi kelembagaan             
    9.2.1 Jumlah             yang diperlukan, uraikan tugas dan           

    9.2.2 Kualifikasi        tanggung jawabnya.                           
    9.3 Pelatihan            Struktur organiasi pengelolaan              

    9.4 Perjanjian Kerja sama SPAM (BUMD) yaitu:                          
    9.4.1 Tujuan            * Regulator: Kepala Daerah                    

    9.4.2 Organisasi Mitra yang * Operator penyelenggara: Direksi         

        Terlibat             /Pengawas.                                   
        KAIDAH TEKNIS                                                     
                                                        SUMBER DATA       
      PENYUSUNAN REVIEW     CARA PERHITUNGAN  ANALISIS                    
            RISPAM                                                        
    9.4.3 Mekanisme Kesepakatan  SDM yang dibutuhkan untuk               
                             operasi/rawat SPAM: sarjana teknik           
                             lingkungan, teknik mesin/elektro,            

                             teknik sipil, ekonomi, hukum, dll            
                             (sesuai dengan kebutuhan).                   

                             Sesuaikan latar belakang pendidikan          
                             dengan job deskripsi dari struktur           

                             organisasi.                                  

8. Referensi Hukum                                                        
    Dasar hukum yang berhubungan dengan kegiatan Dokumen Review Rencana Induk Sistem

Penyediaan Air Minum (RISPAM) di Kabupaten Pulau Taliabu adalah:          

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1971 tentang Pengairan;                   
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

   Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);                        

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara

   Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
   Nomor 4725);                                                           

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
   Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran

   Negara Republik Indonesia Nomor 5059);                                 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

   Republik Indonesia Nomor 5188);                                        
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan

   Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

   16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);           
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik

   Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   4859);                                                                 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan

   Sumber Daya Air(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);                        
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem
   Pengelolaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345,

   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);               
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 tentang Kebijakan dan Stategi

   Pengembangan SPAM;                                                     
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009 tentang SPAM bukan Jaringan

   Perpipaan;                                                             
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan

   Kualitas Air Minum;                                                    

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan
   Sistem Penyediaan Air Minum, Rencana Induk SPAM;                       

9. RUANG LINGKUP PEKERJAAN                                                

    Ruang lingkup substansi pekerjaan penyusunan Dokumen Review Rencana Induk Sistem

Penyediaan Air Minum (RISPAM), adalah sebagai berikut:                    
 a. Melakukan kajian kebutuhan air bersih bagi masyarakat untuk proyeksi 20 (dua puluh) tahun

   ke depan berdasarkan tingkat pertumbuhan penduduk, karena merupakan dasar perencanaan
   penentuan biaya investasi.                                             

 b. Melakukan kajian potensi sumber-sumber air baku dari air permukaan, air tanah dangkal dan
   air tanah dalam serta mata air.                                        

 c. Menganalisa kualitas air baku.                                        

 d. Melakukan penataan zonasi air tanah.                                  
 e. Membuat peta potensi sumber-sumber air baku (jaringan perpipaan dan sarana air minum)

   kondisi eksisting, dalam format GIS.                                   
 f. Melakukan kajian air tanah hasil pendugaan geolistrik berdasarkan korelasi geologi dan

   geohidrologi.                                                          

 g. Menyusun rencana pengelolaan air bersih bagi masyarakat.              

                                      Taliabu, 23 September 2025          
                                             Ditetapkan,                  
                                      Pejab at Pembuat Komitmen           

                                       ENDRO SUDARMONO  S. Hut            
                                        NIP. 19750715 199703 1 005