Perencanaan Teknis Jembatan & Deker Pada Ruas Jalan Alternatif Akses Kantor Bupati

PEMERINTAH      KABUPATEN      TALIABU                     
       DINAS  PEKERJAAN   UMUM   DAN  PENATAAN    RUANG               
           Jl. H. Nurokhmah Mus, Desa Bobong, Kec. Taliabu Barat Kode Pos 97794

                   KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)                         
               PERENCANAAN TEKNIS JEMBATAN & DEKER                    

            RUAS JALAN ALTERNATIF AKSES KANTOR BUPATI                 

                       URAIAN PENDAHULUAN                             

1. Latar Belakang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu dimaksudkan untuk
                 mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan,
                 pembangunan dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam
                 pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi
                 daerah, sehingga perlu perlu membentuk Undang-Undang tentang

                 Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara.

                 Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar
                 Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, Pasal 18A, Pasal
                 18B, Pasal 20 dan Pasal 21; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999;
                 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32
                 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-
                 Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun
                 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; dan Undang-Undang
                 Nomor 8 Tahun 2012.                                  

                 Dalam Undang-Undang ini diatur tentang: Pembentukan Kabupaten
                 Pulau Taliabu yang merupakan pemekaran dari Kabupaten
                 Kepulauan Sula terdiri atas 8 (delapan) kecamatan, yaitu Kecamatan
                 Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede,
                 Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Timur, Kecamatan

                 Taliabu Timur Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, dan Kecamatan
                 Tabona. Kabupaten Pulau Taliabu memiliki luas wilayah keseluruhan
                 ±1.469,93 km2 dengan jumlah penduduk ±56.135 jiwa pada tahun
                 2012 dan 71 (tujuh puluh satu) desa/kelurahan        

                 Berdasarkan Undang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa
                 konstruksi dan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2000, tentang
                 usaha dan peran masyarakat konstruksi serta keterbatasn personil
                 Dinas Pekerjaan Umum, maka untuk mengoptimalkan hasil program
                 tersebut diatas, maka perlu pelibatan konsultan dalam
                 melaksanakan Pekerjaan Perencanaan Teknis Jembatan dan
                 Deker pada ruas jalan Alternatif Akses Kantor Bupati.

2. Maksud dan Tujuan a. Tujuan umum dari paket program ini adalah Perencanaan Teknis
                    Jembatan dan Deker pada ruas jalan Alternatif Akses Kantor Bupati di
                    Kabupaten Pulau Taliabu dalam rangka menunjang kegiatan fisik
                    pembangunan jembatan.                             
                 b. Pelaksana/konsultan yang diserahi pekerjaan ini wajib menyediakan
                    jasa-jasanya semaksimal mungkin untuk melaksanakan pekerjaan
                    perencanaan teknis pembangunan jembatan yang dikerjakan oleh
                    rekanan pemenang tender sesuai dengan kerangka acuan kerja serta
                    berpedoman pada spesifikasi teknik yang berlaku sehingga
                    diperoleh hasil pekerjaan berupa dokumen kegiatan yang terdiri
                    gambar rencana dan engineer estimate sesuai dengan persyaratan
                    yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan guna pelaksanaan
                    pekerjaan dimaksud dokumen kegiatan yang terdiri gambar rencana
                    dan engineer estimate sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dan
                    dapat dipertanggungjawabkan guna pelaksanaan pekerjaan
                    dimaksud.                                         
 4. Sasaran      Sasaran Pengadaan Jasa Konsultan ini yaitu untuk melaksanakan
                 Perencanaan Teknis kegiatan meliputi survey investigasi, perencanaan
                 teknis, Rencana Anggaran Biaya, penggambaran,spesifikasi dan dokumen
                 teknis lainnya                                       

 5. Lokasi Kegiatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Jembatan dan Deker pada ruas jalan
                 Alternatif Akses Kantor Bupati berada di Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi
                 Maluku Utara.                                        

 6. Sumber Pendanaan Kegiatan Perencanaan Teknis Jembatan dan Deker pada ruas jalan
                 Alternatif Akses Kantor Bupati di Kabupaten Pulau Taliabu dibiayai dari
                 sumber dana APBD Perubahan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun Anggaran
                 2025.                                                

 7. Nama dan     Nama PA  : ENDRO SUDARMONO, S.Hut                    
                 Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
  Organisasi                                                          
                 Taliabu                                              
  Pengguna                                                            
  Anggaran (PA)                                                       
                         DATA PENUNJANG                               

 8. Data Dasar   Perolehan data dasar dapat dilakukan dengan menghubungi Dinas
                 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulau Taliabu dan
                 instansi- instansi terkait di daerah sehubungan dengan program
                 pembangunan sektoral/regional dan perencanaan pengembangan wilayah
                 di lokasi studi. Data dasar digunakan untuk persiapan desain ini bertujuan:
                 a. Mempersiapkan dan mengumpulkan data-data awal;    
                 b. Melakukan survey pendahuluan pada lokasi perencanaan.

 9. Standar Teknis a. Bridge Management System (BMS) 1992 bagian BDC (Bridge Design
                    Code) dengan revisi pada:                         
                 b. Bagian 2 dengan Pembebanan Untuk Jembatan (SK.SNI T-02-2005),
                    sesuai dKepmen PU No.498/KPTS/M/2005;             
                 c. Bagian 6 dengan Perencanaan Struktur Beton untuk Jembatan (SK.SNI
                    T-12-2004), sesuai Kepmen PU No. 260/KPTS/M/2004; 
                 d. Bridge Management System (BMS) 1992 bagian BDM (Bridge
                    Design Manual)                                    
                 e. Tata cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Jembatan Jalan Raya
                    SK.SNI T-14-1990-0.3                              

                 Studi-studi terdahulu yang ada dapat digunakan sebagai pedoman atau
 10.Studi-studi                                                       
  Terdahulu      referinsi untuk bahan masukan dalam perencanaan. Data-data tersebut
                 dapat dipakai sebagai data sekunder jika data terbaru belum ada, akan
                 tetapi data-data atau studi-studi tersebut masih dapat dipertanggung
                 jawabkan dari segi kebenaran dan keabsahan datanya.  
 11. Referensi Hukum a. Peraturan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan
                    Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang
                    Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;                 
                 b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021
                    Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
                    2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017
                    Tentang Jasa Konstruksi;                          
                 c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.04/PRT/M/2009, tentang
                    Sistem Manajemen Mutu;                            
                 d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor
                    1 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan
                    Konstruksi;                                       
                 e. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI
                    Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
                    Barang/Jasa Melalui Penyedia,                     
                          RUANG LINGKUP                               

 12. Lingkup Kegiatan 1.1 Survey Pendahuluan                          
                 Sasaran survey pendahuluan atau reconnaissance survey atau preliminary
                 survey adalah Pengumpulan informasi menyangkut jembatan dan
                 bangunan struktur yang ada, termasuk data sekunder dari berbagai
                 sumber yang relevan, untuk maksud menetapkan survey detail berikutnya
                 yang diperlukan. Pencatatan kondisi jembatan secara umum dan prakiraan
                 penyebab kerusakan yang telah terjadi dan mungkin akan terjadi.
                 Perkiraan secara umum tentang penanganan yang diperlukan, baik pada
                 perkerasan maupun pada pekerjaan-pekerjaan lainnya, seperti exvantion
                 joint, plat injak, drainase, jembatan, perbaikan oprit dan wing wall,
                 perbaikan geometri jembatan dan bangunan- bangunan struktur lainnya,
                 dan peningkatan keselamatan jembatan. Survey pendahuluan ini
                 mencakup juga survey topografi. Tujuan pengukuran topografi dalam
                 pekerjaan ini adalah mengumpulkan data koordinat dan ketinggian
                 permukaan tanah sepanjang rencana trase jembatan di dalam koridor
                 pengukuran (selebar 2 x 50 meter) untuk penyiapan peta topografi
                 dengan skala 1:1000 yang akan digunakan untuk perencanaan geometrik
                 jalan, serta 1:500 untuk perencanaan jembatan dan penanggulangan
                 longsoran. Keluaran survey ini berupa laporan pendahuluan yang memuat
                 gambaran lokasi dan kondisi jembatan dan bangunan-bangunan struktur
                 lainnya, lokasi yang membutuhkan perbaikan/peningkatan penampang
                 melintang.                                           
                 Gambar-gambar atau peta-peta yang menunjukkan sketsa jembatan,
                 batas-batas ruang milik jalan dan jembatan, kondisi alam tertentu yang
                 dapat atau akan mempengaruhi konstruksi jembatan, seperti misalnya
                 sungai, danau, laut, lembah, jurang, bukit, gunung, dan sebagainya, lokasi
                 bangunan-bangunan tertentu disekitar jembatan yang diperkirakan
                 dapat atau akan mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan konstruksi
                 maupun pelayanan lalulintas dan foto-foto lapangan, sesuai dengan
                 keperluan.                                           

                                       Bobong , Oktober 2025          
                                 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN             

                                  ENDRO SUDARMONO, S.Hut              
                                    NIP. 19750715 199703 1 005        

                              Perencanaan Jembatan & Deker Jalan Alternatif Akses Kantor Bupati 2025