Inventarisasi Barang Milik Daerah

KERANGKA    ACUAN  KERJA  (KAK)                         

1  Latar Belakang                                                     

    Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan
    pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah

    satu aset yang paling vital yang dimiliki daerah guna menunjang operasional jalannya
    Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, Barang Milik Daerah harus dikelola dengan baik dan benar

    sehingga terwujud Pengelolaan Barang Milik Daerah yang transparan, efisien, akuntabel,
    ekonomis serta menjamin adanya kepastian nilai.                   

    Paradigma baru pengelolaan Barang Milik Daerah juga menekankan pada penciptaan nilai tambah
    dari Barang Milik Daerah yang dimiliki dan dikelola. Barang Milik Daerah yang berada dalam

    pengelolaan Pemerintah Daerah tidak hanya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah saja, tetapi
    juga termasuk aset pihak lain yang dikuasai Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan ataupun

    pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah. Pengelolaan Barang Milik Daerah harus
    ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi Pemerintah Daerah untuk
    melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Namun jika tidak dikelola dengan

    semestinya, Barang Milik Daerah tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset
    membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring

    waktu. Selain itu, Barang Milik Daerah pada umumnya akan dicantumkan dalam laporan
    keuangan khususnya di dalam neraca Pemerintah Daerah, yang apabila tidak dikelola dengan

    efektif dan efisien akan menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan akan merugikan daerah
    tersebut, sehingga tata kelola (good governance) yang baik dalam unsur pemerintahan tidak

    terlaksana. Untuk menunjang tata kelola yang baik, pengelolaan barang milik daerah harus
    dilaksanakan dengan baik mulai pada saat perencanaan dan penganggaran barang milik daerah

    hingga penatausahaan barang milik daerah itu sendiri.             
    Secara sederhana pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi 3 (tiga) fungsi utama, pertama

    Adanya perencanaan yang tepat, kedua pelaksanaaan/ pemanfaatan secara efektif dan efisien dan
    yang ketiga pengawasan (monitoring). Agar ketiga fungsi tersebut tercapai, salah satunya
    dibutuhkan data Barang Milik Daerah (BMD) yang akurat.            

   Atas hal tersebut diatas perlu untuk segera dilaksanakan Inventarisasi Barang Milik Daerah
   Pemerintah Kabupaten Tambrauw sampai dengan 31 Desember 2024. Langkah ini penting untuk

   mencapai pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tambrauw yang transparan
   dan akuntabel seperti yang diamanatkan dalam tata kelola yang baik (good governance). Hal

   ini juga sebagai langkah Pemerintah Kabupaten Tambrauw yang telah otonom dalam
   pengelolaan aset untuk memiliki manajemen Barang Milik Daerah yang lebih baik dan data

   yang pasti..                                                       

2  Maksud & Tujuan                                                    
   Maksud dari pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah adalah sebagai validasi data atas
   Barang Milik Daerah Kabupaten Tambrauw.                            

   Adapun tujuan dari kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah adalah untuk :
   a. Tersedianya Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tambrauw sampai dengan

      31 Desember 2024;                                               

   b. Tersedianya Dokumentasi Barang Milik Daerah untuk melengkapi data pada E-BMD
      Kemendagri;                                                     

   c. Memberihan gambaran tentang kondisi, lokasi dan penguasaan Barang Milik Daerah
      Pemerintan Kabupaten Tambrauw;                                  

   d. Tersedianya Daftar pengguna Tanah                               
   e. Tersedianya Daftar pengguna Kendaraan                           
   f. Tersedianya Daftar pengguna Bangunan                            

   g. Memberi kepastian tentang nilai untuk barang yang dalam penguasaan Pemerintah
      Kabupaten Tambrauw tetapi belum tercatat di neraca dan tidak diketahui harga

      perolehannya;                                                   
   h. Tersedianya informasi akurat yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan, penentuan

      kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pemeliharaan, penghapusan, pengendalian,
      pemanfaatan dan pengamanan Barang Milik Daerah.                 

3. Sasaran                                                            
   Barang milik Pemerintah Kabupaten Tambrauw yang meliputi:          
   a. Tanah                                                           

   b. Peralatan dan Mesin                                             
   c. Gedung dan Bangunan                                             
   d. Jalan, Irigasi dan Jaringan                                     
   e. Aset Tetap Lainnya                                              
   f. Konstruksi Dalam Pengerjaan                                     
   g. Aset Lainnya                                                    

4. Sumber Pendanaan                                                   
   Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan dana APBD Pemerintah Kabupaten Tambrauw
   Tahun Anggaran 2025                                                

5. Data Dasar                                                         
   a. Data Aset Tetap tercatat dalam SIMDA BMD per 31 Desember 2024   
   b. Data keuangan yang tercatat dalam SIPD Kemendagri per 31 Desember 2024
   c. Kontrak-Kontrak Belanja Modal maupun Belanja Barang dan Jasa    

6. Referensi Hukum                                                    
   a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
     (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara
     Republik Indonesia Nomor 4151);                                  

   b. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
     Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
     Nomor 4286);                                                     
   c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
     Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
     Nomor 4355);                                                     

   d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
     Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
     Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);                  
   e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
     Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
     Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

     Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32

     Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
     2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
   f. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw
     (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4940)
     sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penetapan

     Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
     Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw
     (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5416);
   g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
     sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, diubah
     kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang

     Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
     Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) dan terakhir diubah dengan
     Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah
     nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
     Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);         
   h. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

     sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang
     perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, diubah kembali dengan
     Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden
     Nomor 54 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155),
     diubah kembali dengan Peraturan Presiden No. 172 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga
     atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia

     Tahun 2014 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642),
     diubah kembali dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang perubahan ke empat
     atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia
     Tahun 2015 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655)
     dan diubah kembali dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang perubahan kelima
     atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia

     Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33),
     terakhir diubah Kembali dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang
     perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik
     Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);                                  
   i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
     Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547)

     sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024
     tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
     Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
     350);                                                            
   j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan
     Kodefikasi Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

     2083);                                                           
   k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan
     Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
     Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076).                                

7. Pelaksana Kegiatan                                                 
   Tim Pelaksana Inventarisasi Barang Milik Daerah:                   

   Adapun personil tim pelaksana Inventarisasi Barang Milik Daerah merupakan pihak kedua
   (penyedia jasa) dengan kriteria sebagai berikut :                  

                                        Pengalaman  Sertifikasi       
        Kebutuhan Tenaga Ahli Pendidikan Min.                         
                                         Kerja Min. Keahlian Min.     
              1                2            3          4              
   TENAGA AHLI                                                        

    1  Team Leader           Magister    10 Tahun     S.II            

    2  Quality Control                                                
                              Sarjana    10 Tahun     T.I             
    3  Penilai Pratama        Sarjana    6 Tahun      P.I             
    4  Penilai Pratama        SMA        4 Tahun      P.II            

    5  Penilai Pratama        SMA        3 Tahun      P.III           
   TENAGA PENDUKUNG                                                   

    1  Administrator          SMA        3 Tahun       -              
    2  Pelaksana Inspeksi                                             
                              SMA        3 Tahun                      

    Keterangan :                                                      
    Sekurang kurangnya salah satu dari tenaga ahli memiliki kompetensi K3 dengan dibuktikan
    dengan sertifikat K3 Umum                                         

8. Lingkup Pekerjaan                                                  

   a. Persiapan Pekerjaan                                             
     Dalam melakukan koordinasi dengan SKPD Pemerintah Kabupaten Tambrauw, tim
     pelaksana wajib melakukan penjelasan rincian/atau sosialisasi yang dikemas dalam acara
     sosialisasi, yang pelaksanaanya dilakukan pada awal, pertengahan dan akhir pelaksanaan
     pekerjaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tambrauw. Kebutuhan

     dukungan dan kerjasama antara Tim pelaksana dengan Pemerintah Kabupaten Tambrauw
     dapat disampaikan dalam cara Sosialisasi kepada Pemberi Kerja sesuai dengan jadual proses.

    b. Pekerjaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tambrauw, meliputi:
      1. Menyusun Daftar Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Tambrauw sampai dengan 31
        Desember 2024                                                 

      2. Membuat Daftar Barang Milik Daerah dalam kondisi Rusak Berat, Tidak dimanfaatkan
        dan dalam penguasaan pihak ketiga                             
      3. Membuat Daftar pengguna Tanah                                
      4. Membuat Daftar pengguna Kendaraan                            
      5. Membuat Daftar pengguna Bangunan                             
      6. Membuat Daftar Tanah yang sudah bersertifikat dan yang Belum Bersertifikat

      7. Mengeluarkan opini nilai pasar untuk barang yang dalam penguasaan Pemerintah
        Daerah tetapi belum tercatat di Neraca dan tidak diketahui harga perolehannya
      8. Membuat Laporan kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Tambrauw
        sampai dengan 31 Desember 2024.                               
      9. Menyerahkan laporan final                                    

   c. Pelaporan Pekerjaan                                             
      1. Laporan Draf (Perkembangan/Monitoring);                      
      2. Laporan Akhir;                                               

9. Keluaran                                                           

    a. Soft copy Daftar Inventaris;                                   

    b. Soft copy Kartu Inventaris Barang (KIB)                        
    c. Soft copy Foto-foto Aset                                       
    d. Soft copy Scan dokumen pendukung: bukti kepemilikan dan atau dokumen teknis;
    e. Soft copy Daftar Barang Baik dan Rusak Ringan;                 
    f. Soft copy Daftar Barang Rusak Berat;                           
    g. Soft copy Daftar pengguna Tanah;                               

    h. Soft copy Daftar pengguna Kendaraan;                           
    i. Soft copy Daftar pengguna Bangunan;                            
    j. Soft copy Daftar Tanah yang sudah bersertifikat dan yang Belum Bersertifikat.

10. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa                         

    a. ATK                                                            
    b. Kamera                                                         
    c. Notebook/PC                                                    
    d. Hard disk                                                      
    e. Kertas Kerja                                                   
      Lapangan                                                        

    f. Printer                                                        
    g. Peralatan Inventarisasi/Pendataan Barang Milik Daerah          
    h. GPS                                                            
    i. Alat komunikasi                                                
    j. Alat pendukung lainnya yang diperlukan                         

11. Peralatan dan Material dari Pemerintah Kabupaten Tambrauw:        
   a. Data Dasar rincian aset daerah Pemerintah Kabupaten Tambrauw.   
   b. Data yang berhubungan dengan LKPD Pemerintah Kabupaten Tambrauw.

12. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan                               

   Pekerjaan konsultasi dilaksanakan dalam kurun waktu 120 (Seratus dua puluh) hari
   kalender, terdiri dari tahapan sebagai berikut:                    
   1. Persiapan                                                       
   2. Pelaksanaan Pekerjaan                                           
   3. Laporan Draf (Perkembangan/Monitoring)                          
   4. Laporan Akhir                                                   

13. Sistem Pelaporan                                                  
   a. Laporan Draf (Perkembangan/Monitoring)                          
     Laporan Draft memuat hasil sementara pelaksanaan pekerjaan. Waktu laporan ditentukan
     oleh pihak Pemerintah Kabupaten Tambrauw, diserahkan sebanyak 1 (satu) buku laporan.

   b. Laporan Akhir                                                   
      Laporan Akhir memuat:                                           
     1. Soft copy Daftar Inventaris;                                  
     2. Soft copy Kartu Inventaris Barang (KIB)                       
     3. Soft copy Foto-foto Aset                                      

     4. Soft copy Scan dokumen pendukung: bukti kepemilikan dan atau dokumen teknis;
     5. Soft copy Daftar Barang Baik dan Rusak Ringan;                

     6. Soft copy Daftar Barang Rusak Berat;                          
     7. Soft copy Daftar pengguna Tanah;                              
     8. Soft copy Daftar pengguna Kendaraan;                          
     9. Soft copy Daftar pengguna Bangunan;                           
     10. Soft copy Daftar Tanah yang sudah bersertifikat dan yang Belum Bersertifikat.