Pembangunan Rumah Layak Huni Di Distrik Abun

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                             

          PEMBANGUNAN  RUMAH LAYAK HUNI DI DISTRIK ABUN                 

A. PERSIAPAN PEKERJAAN                                                  
   Pada dasarnya untuk dapat memahami dan menghayati dengan sebaik-baiknya seluruh seluk

   beluk pekerjaan ini, Penyedia Jasa Konstruksi diwajibkan mempelajari secara seksama seluruh
   Gambar Kerja serta Spesifikasi Teknis. Di dalam hal terdapat ketidak jelasan, perbedaan-

   perbedaan dan atau kesimpangsiuran informasi di dalam pelaksanaan, Penyedia Jasa
   Konstruksi diwajibkan mengadakan pertemuan dengan Konsultan Supervisi dan Direksi

   Pelaksana untuk mendapat kejelasan pelaksanaan.                      

B. LINGKUP PEKERJAAN                                                    

   Pekerjaan ini harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi meliputi bagian-bagian
   pekerjaan yang dinyatakan dalam Gambar Kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta Buku

   Spesifikasi Teknis. Pekerjaan persiapan meliputi :                   
     1. Pembuatan papan nama proyek                                     

     2. Pekerjaan pembersihan proyek,                                   
     3. Dokumentasi,                                                    

     4. Shop dan As Built Drawing,                                      
     5. Pelaporan                                                       

C. MEMULAI KERJA                                                        

   Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah penandatanganan Kontrak dan Perintah
   Kerja Pelaksanaan Pekerjaan (SPK), Pihak Penyedia Jasa Konstruksi harus sudah memulai
   melaksanakan pembangunan fisik secara nyata di lapangan. Dan apabila dalam waktu 7 (tujuh)

   hari kalender Penyedia Jasa Konstruksi yang ditetapkan belum melaksanakan pembangunan fisik
   secara nyata di lapangan, maka akan diberlakukan ketentuan didalam Syarat syarat Umum dan

   Syarat syarat Khusus Kontrak.                                        

D. MOBILISASI                                                           
   Mobilisasi yang dimaksud adalah mencakup hal-hal sebagai berikut :   

   1. Transportasi peralatan konstruksi yang berdasarkan daftar alat-alat konstruksi yang
     diajukan bersama penawaran atau Peralatan konstruksi yang dibutuhkan lainya, dari tempat

     pembongkarannya ke lokasi dimana alat itu akan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan ini
   2. Pembuatan kantor Penyedia Jasa Konstruksi, gudang dan lain-lain di lokasi proyek untuk

     keperluan pekerjaan.3Dengan selalu disertai izin Konsultan Manajemen
     Konstruksi/Konsultan Pengawas, Penyedia Jasa Konstruksi dapat membuat berbagai
     perubahan, pengurangan dan/ atau penambahan terhadap alat-alat konstruksi dan

     instalasinya ( Pengambilan Keputusan harus melalui rapat koordinasi yang mengikut
     sertakan tim teknis dinas terkait                                  
   3. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dari pemberitahuan memulai kerja, Penyedia Jasa
     Konstruksi harus menyerahkan program mobilisasi kepada Konsultan Manajemen

     Konstruksi/Konsultan Pengawas untuk disetujui.                     

E. PAPAN NAMA PROYEK                                                    
   Bila diharuskan oleh Pemerintah Daerah setempat maka Penyedia Jasa Konstruksi harus

   memasang Papan Nama Proyek sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas biaya Penyedia Jasa
   Konstruksi ( sesuai dengan Angka Jumlah Penawaran Penyedia Jasa Konstruksi Pelaksana ).

F. KUASA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DILAPANGAN                            

   1. Di lapangan pekerjaan, Penyedia Jasa Konstruksi ‘wajib’ menunjuk seorang Kuasa
     Penyedia Jasa Konstruksi atau biasa disebut ‘Pelaksana’ yang cakap dan ahli untuk

     memimpin pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan mendapat kuasa penuh dari Penyedia
     Jasa Konstruksi, sebagaimana dipersyaratakan pada dokumen Pengadaan Penyedia Jasa
     Konstruksi.                                                        

   2. Pelaksana’ merupakan wakil Penyedia Jasa Konstruksi dilapangan.   
   3. Penyedia Jasa Konstruksi wajib memberi tahu secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen

     dan Konsultan Supervisi, nama dan jabatan ‘Pelaksana’ untuk mendapat persetujuan
   4. Bila di kemudian hari menurut pendapat Pejabat Pembuat Komitmen dan Konsultan

     MK/Konsultan Supervisi bahwa ‘Pelaksana’ dianggap kurang mampu atau tidak cukup cakap
     memimpin pekerjaan, maka akan diberitahukan kepada Penyedia Jasa Konstruksi secara

     tertulis untuk mengganti ‘Pelaksana’                               
   5. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan surat pemberitahuan, Penyedia Jasa

     Konstruksi harus sudah menunjuk ‘Pelaksana’ yang baru yang akan memimpin pelaksanaan
     pekerjaan.                                                         

G. RENCANA KERJA                                                        
   1. Sebelum mulai pelaksanaan pekerjaan di lapangan, Penyedia Jasa Konstruksi ‘wajib’

     membuat Rencana Kerja Pelaksanaan dari bagian-bagian pekerjaan berupa Network Planning,
     Bar-Chart dan S-Curve juga jadwal pengadaan Bahan, Peralatan dan Tenaga.

   2. Rencana Kerja tersebut harus sudah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Konsultan
     MK/Konsultan Pengawas, paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah Surat

     Keputusan Penunjukan (SPK) diterima Penyedia Jasa Konstruksi. Rencana Kerja yang
     telah disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi/Konsultan Pengawas akan disahkan

     oleh Pemberi Tugas/ Pemimpin/ Ketua Proyek.                        
   3. Penyedia Jasa Konstruksi wajib memberikan salinan Rencana Kerja rangkap 4 (empat) kepada

     Konsultan Manajemen Konstruksi/Konsultan Pengawas untuk diberikan kepada Pemilik
     Proyek/PPK                                                         

   4. Penyedia Jasa Konstruksi harus selalu dalam pelaksanaan pembangunan pekerjaan sesuai
     dengan Rencana Kerja tersebut di atas.                             
   5. Konsultan Pengawas akan menilai prestasi pekerjaan Penyedia Jasa Konstruksi berdasarkan
     Rencana Kerja tersebut                                             

H. KANTOR PROYEK, LOS KERJA, GUDANG BAHAN, PAGAR PROYEK DAN LAIN-       
   LAIN.                                                                

  1. Kantor Proyek/Direksi Keet                                         
     Penyedia Jasa Konstruksi harus menyediakan Kantor Proyek/Direksi Keet untuk keperluan

     kerja Direksi Lapangan/Konsultan Manajemen Konstruksi/Konsultan Pengawas dengan
     bahan semi permanen di lengkapi dengan kamar mandi/Toilet di setiap lokasi pembangunan

     dengan menggunakan bahan-bahan sebagai berikut : lantai diplester, dinding tripleks/ papan/
     asbes, rangka bangunan dari bahan kayu kelas III, atap dari bahan asbes/seng, pintu dari bahan

     papan kayu kelas III.                                              
  2. Kantor Penyedia Jasa Konstruksi, Los Kerja Dan Gudang Bahan        

     Penyedia Jasa Konstruksi atas biaya sendiri berkewajiban membuat kantor di lapangan, los
     kerja untuk para pekerja dan gudang bahan yang dapat dikunci untuk menyimpan barang-
     barang’                                                            

  3. Penyedia Jasa Konstruksi berkewajiban menjaga kebersihan los serta inventarisnya
  4. Pagar Proyek                                                       

     Untuk keamanan lapangan kerja, Penyedia Jasa Konstruksi menyiapkan pagar keliling untuk
     memagari sekelilingnya sehingga aman. Biaya untuk keperluan ini akan dimasukan di

     dalam K3 yang terdapat di penawaran kontrak. Volume pagar mempertimbangkan jalur
     sirkulasi keliling rencana bangunan kiri kanan, depan dan belakang minimal 6 m. Tinggi

     Pagar Proyek minimum 1,0 m dari permukaan tanah, memenuhi persyaratan kekuatan, atau
     sesuai dengan peraturan Pemerintah                                 

  5. Kantor Penyedia Jasa Konstruksi, gudang bahan, los-los kerja dan los lainnya yang dibuat
     dan dibiayai oleh Penyedia Jasa Konstruksi, setelah selesai pelaksanaan pembangunan/

     pekerjaan tersebut, harus segera dibongkar/ dibersihkan oleh pihak Penyedia Jasa
     Konstruksi, dan bahan-bahan bekasnya menjadi milik Penyedia Jasa Konstruksi.

I. PROGRAM RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (RK3)                
   Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2014 tentang Rencana

   Keselamatan dan Kesehatan Kerja (RK3) serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
   Perumahan Rakyat Permen no 21 tahun 2019 Pedoman Sistem Manajemen    

   KeselamatanKonstruksi. Maka Pelaksana Konstruksi wajib menyelenggarakan Program K3
   untukpembangunan bangunan gedung ini dengan ketentuan sebagai berikut :

   1. Setiap pekerjaan konstruksi harus memiliki petugas K3 yang memiliki lisensi Ahli K3
     Konstruksi sesuai dengan Permenaker R.I Nomor : PER.04/MEN/ 197 tentang P2K3 serta Tata

     cara penunjukan Ahli K3 dan Surat Dirjen Binwasnaker RI No. Kep. 20/DJPPK/VI/2004 tentang
     Sertifikat Kompetensi K3 bidang Konstruksi Bangunan dengan ketentuan sebagai berikut :

       a. Proyek dengan tenaga kerja > 100 orang atau pelaksanaan > 6 bulan harus memiliki
          1 Ahli Utama K3, AK3 Muda dan 2 AK3 Muda Konstruksi           
       b. Proyek dengan tenaga kerja < 100 orang atau pelaksanaan < 6 bulan harus memiliki
          AK3 Muda dan 1 AK3 Muda Konstruksi                            
       c. Proyek dengan tenaga kerja < 25 orang atau pelaksanaan < 3 bulan harus memiliki 1

          AK3 Muda Konstruksi.                                          

   2. Memastikan Rencana K3 Proyek sudah dibuat sesuai dengan standar dan dikirimkan kepada
     pihak yang berkepentingan. Rencana K3 proyek harus disetujui Pimpinan dan dimutakhirkan

     setiap ada perubahan;                                              
   3. Memastikan seluruh alat berat dan peralatan yang digunakan memiliki sertifikasi yang masih

     berlaku.                                                           
       ➢  Harus dilakukan inspeksi pramobilisasi sebelum diizinkan memasuki lokasi

          kegiatan;                                                     
       ➢  Alat harus diinspeksi oleh instansi pemerintah yang berwenang sebelum digunakan

          (riksa uji);                                                  
       ➢  Pastikan umur alat sesuai dengan persyaratan                  

   4. Memastikan perlindungan terhadap pihak ke-3 dan lingkungan sekitar sudah direncanakan
     dengan aman. Seluruh area konstruksi harus tertutup jaring pengaman selama

     masa konstruksi, dipastikan tidak ada potensi benda jatuh keluar area
   5. Memastikan seluruh alat berat dioperasikan oleh operator yang memiliki SIO (Surat Izin

     Operasi) dan masih berlaku. Hanya operator yang memiliki SIO (Surat Izin Operasi) yang
     boleh mengoperasikan alat berat                                    

   6. Dalam kondisi berbahaya harus mampu menghentikan pekerjaan. Lapor kepada
     penanggung jawab pekerjaan atau departemen terkait dan lakukan rapat persiapan (TBM)

     kembali.                                                           
   7. Melaksanakan inspeksi alat berat dan peralatan setiap akan digunakan dan melaksanakan

     inspeksi rutin K3.                                                 
   8. Membuat laporan berkala Kinerja K3 dan dilaporkan kepada pihak yang berwenang dan
     pihak yang berkepentingan. Laporan ke instansi pemerintah yang berwenang dan unit K3

     setiap minggu, memuat Kinerja K3, daftar alat berat dan operator, rencana, dan aktual K3.
   9. Pemakaian alat pelindung diri dalam proyek pembangunan wajib bagi semua personil yang

     ada di proyek. Pemakaian alat pelindung diri perorangan merupakan suatu keharusan dan setiap
     karyawan diharapkan untuk secara aktif memberikan saran- saran dalam menyeleksi alat

     pelindung diri yang digunakan dan membantu dalam melaksanakan program K3 pada
     proyek konstruksi ini. Alat-alat pelindung diri, perorangan terdiri dari :

        a. Pelindung Kepala                                             

        b. Pelindung Kaki                                               

        c. Pelindung Badan/Jatuh dari ketinggian                        

        d. Pelindung Wajah                                              

        e. Pelindung Mata                                               
        f. Pelindung Tangan                                             
        g. Pelindung Pendengaran                                        

        h. Pelindung Pernafasan                                         

        i. Pakaian Pelindung                                            

        j. Pakaian Kerja dan Kartu Identitas                            

  10. Papan Informasi K3                                                

     Semua proyek harus membuat papan informasi K3 yang berisi kinerja K3 dan informasi K3
     lainnya, papan informasi pekerjaan dan potensi bahaya pada setiap lokasi kerja, memasang
     rambu dan banner sesuai dengan potensi bahaya pada lokasi kerja.   

     Papan informasi ditempatkan di dua sisi yaitu pada bagian depan proyek dan bagian
     belakang proyek. Pada bagian depan proyek dengan rincian sebagai berikut :

          a. Bagian Depan                                               

          ➢ Statistik kecelakaan kerja, FR, SR, safe manhour, total manhour, LTI terakhir;

          ➢ Pekerjaan hari ini dan JSA;                                 

          ➢ Pekerjaan hari ini, penggunaan alat berat, lisensi dan nama penanggung jawab;
          ➢ Alur proses prosedur kerja aman setiap item pekerjaan;      

          ➢ Sisa waktu pelaksanaan proyek dan progress;                 

          ➢ Alur proses tanggap darurat dan no. telepon penting;        

          b. Bagian Belakang                                            

            Monitoring izin kerja dan dokumen oleh asuransi BPJS Proyek.

   11. Fasilitas Minimal Bahaya Keselamatan Kerja                       

     Proyek konstruksi harus merencanakan, menganggarkan, dan membuat fasilitas proteksi

     bahaya nyata yang ada di setiap pekerjaan konstruksi baik proyek bangunan maupun
     pekerjaan renovasi. Standar yang dibuat ini adalah standar minimum, setiap Penyedia Jasa
     Konstruksi dapat melakukan improvisasi atau menerapkan standar yang lebih tinggi.

     Pengelola Proyek akan melakukan inspeksi secara berkala dan mendadak untuk memastikan
     fasiltas proteksi bahaya dibuat dan dipelihara hingga memenuhi standar keselamatan kerja.

          a. Proteksi Area Galian                                       

            Area galian merupakan area yang sangat berbahaya jika tidak diberi rambu-
            rambu, sehingga akan mengurangi resiko kecelakaan di daerah ini.

J. TENAGA DAN SARANA KERJA                                              

   Penyedia Jasa Konstruksi harus menyediakan tenaga kerja yang ahli, bahan-bahan, peralatan

   berikut alat bantu lainnya untuk melaksanakan bagian-bagian pekerjaan serta mengadakan
   pengamanan, Manajemen Konstruksi ( MK )an dan pemeliharaan terhadap bahan-bahan, alat-

   alat kerja maupun hasil pekerjaan selama masa pelaksanaan berlangsung sehingga seluruh
   pekerjaan selesai dengan sempurna sampai dengan diserahterimakannya pekerjaan tersebut
   kepada Pemberi Tugas.                                                

     1. Tenaga Kerja /Tenaga Ahli                                       
       Tenaga Kerja dan Tenaga Ahli yang memadai dan berpengalaman dengan jenis dan volume

       pekerjaan yang akan dilaksanakan                                 
     2. Peralatan Bekerja                                               

       Menyediakan alat-alat bantu, seperti mesin las, alat-alat bor, alat-alat pengangkat dan
       pengangkut serta peralatan-peralatan lain yang benar-benar diperlukan dalam

       pelaksanaan pekerjaan ini.                                       
     3. Bahan-bahan Bangunan                                            

       Menyediakan bahan-bahan bangunan dalam jumlah yang cukup untuk setiap jenis
       pekerjaan yang akan dilaksanakan serta tepat pada waktunya (Bahan Yang digunakan

       Harus seusai Dengan RAB penawaran dan Dokumen Spesifikasi Teknis).
     4. Penyediaan Air dan Daya Listrik untuk Bekerja                   

       4.1. Air untuk bekerja harus disediakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi dengan membuat
          sumur pompa di tapak proyek atau disuply dari luar.           
       4.2. Air harus bersih, bebas dari bau, bebas dari lumpur, minyak dan bahan kimia

          lainnya yang merusak.                                         
       4.3. Penyedia Jasa Konstruksi harus membuat bak penampung air untuk bekerja yang

          senantiasa terisi penuh ( Minimum Kap.2 m3 ).                 
       4.4. Listrik untuk bekerja harus disediakan Penyedia Jasa Konstruksi dan diperoleh dari

          sambungan sementara PLN setempat selama masa pembangunan. Penggunaan
          Diesel untuk pembangkit tenaga listrik hanya diperkenankan untuk penggunaan

          sementara atas petunjuk Manajemen Konstruksi ( MK ).          

K. TANGGUNG – JAWAB JASA KONTRUKSI                                      
  1. Penyedia Jasa Konstruksi harus bertanggung-jawab penuh atas kualitas pekerjaan sesuai

     dengan ketentuan-ketentuan dalam RKS dan Gambar Kerja.             
  2. Kehadiran Konsultan Manajemen Konstruksi/Konsultan Pengawas selaku wakil Pemberi

     Tugas untuk melihat, mengawasi, menegur, atau memberi nasehat tidak mengurangi
     tanggung jawab penuh tersebut di atas.                             
  3. Penyedia Jasa Konstruksi bertanggung-jawab atas kerusakan lingkungan yang timbul akibat

     pelaksanaan pekerjaan. Penyedia Jasa Konstruksi berkewajiban memperbaikikerusakan
     tersebut dengan biaya Penyedia Jasa Konstruksi sendiri.            

  4. Bilamana terjadi gangguan yang dapat mempengaruhi pelaksanan pekerjaan, maka
     Penyedia Jasa Konstruksi berkewajiban memberikan saran-saran perbaikan kepada Pemberi

     Tugas melalui Konsultan Pengawas Apabila hal ini tidak dilakukan, Penyedia Jasa Konstruksi
     bertanggung-jawab atas kerusakan yang timbul.                      

  5. Penyedia Jasa Konstruksi bertanggung-jawab atas keselamatan tenaga kerja yang
     dikerahkan dalam pelaksanaan pekerjaan.                            

  6. Segala biaya yang timbul akibat kelalaian Penyedia Jasa Konstruksi dalam melaksanakan
     pekerjaan menjadi tangung-jawab Penyedia Jasa Konstruksi.          

  7. Selama pembangunan berlangsung, Penyedia Jasa Konstruksi harus menjaga keamanan
     bahan/material, barang milik Proyek, Konsultan Manajemen Konstruksi/Konsultan Pengawas
     dan milik Pihak Ketiga yang ada di lapangan, maupun bangunan yang dilaksanakannya sampai

     tahap serah terima. Bila terjadi kehilangan bahan-bahan bangunan yang telah disetujui, baik
     yang telah dipasang maupun belum; adalah tanggung jawab Penyedia Jasa Konstruksi dan tidak

     akan diperhitungkan dalam biaya pekerjaan tambah.                  
  8. Apabila terjadi kebakaran, Penyedia Jasa Konstruksi bertanggung-jawab atas akibatnya,

     baik yang berupa barang-barang maupun keselamatan jiwa.            
  9. Apabila pekerjaan telah selesai, Penyedia Jasa Konstruksi harus segera mengangkut bahan

     bongkaran dan sisa-sisa bahan bangunan yang sudah tidak dipergunakan lagi keluar lokasi
     pekerjaan Segala pembiayaannya menjadi tanggungan Penyedia Jasa Konstruksi