Pembangunan Gedung Kantor Distrik Kebar Timur

URAYAN SINGKAT PEKERJAAN                              

PEKERJAAN   : PEMBANGUNAN KANTOR DISTRIK SENOPI                           
LOKASI      : DISTRIK KEBAR TIMUR KABUPATEN TAMBRAUW                      

SUMBER DANA : OTSUS DTI                                                   
TAHUN ANGGARAN : 2023                                                     

    URAIAN UMUM                                                           
    1.1.1. Dalam pelaksanaan pekerjaan, Kontraktor Pelaksana harus melaksanakan sesuai

          dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak yang antara lain terdiri dari :
          - Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)                         

          - Gambar-gambar bestek, detail dan gambar konstruksi, berikut keputusan direksi
            lapangan.                                                     

          - Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing)                          
    1.1.2. Bila terjadi ketidaksesuaian antara gambar rencana dan keadaan di lapangan, maka
          Kontraktor Pelaksana diharuskan berkonsultasi dengan direksi lapangan.

    1.1.3. Kontraktor Pelaksana harus menyerahkan contoh bahan untuk masing-masing
          pekerjaan guna mendapat persetujuan direksi.                    

    1.1.4. Kelalaian atau kekurang telitian dalam hal ini tidak dapat dijadikan dasar untuk
          mengajukan klaim dikemudian hari.                               

1.2. LINGKUP PEKERJAAN                                                    
    Pekerjaan meliputi pengadaan secara memadai untuk tenaga ahli, alat-alat bantu dan bahan

    material sesuai jenis pekerjaan. Pekerjaan terdiri dari :             
    - Pekerjaan Persiapan                                                 

    - Pekerjaan Struktur                                                  
    - Pekerjaan Arsitektur                                                

    - Lain-Lain                                                           

1.3. PERATURAN TEKNIS                                                     
    1.3.1. Untuk pelaksanaan pekerjaan ini digunakan peraturan-peraturan seperti tercantum

          di bawah ini :                                                  
          1. Peraturan-peraturan Umum (Algemene Voorwarden)               
          2. Persyaratan Umum Bahan Bangunan di Indonesia (PUBI-1982)     

          3. Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (PKKI-NI-51961)          
          4. Peraturan Direktorat Jenderal Perawatan Departemen Tenaga Kerja,
            Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja.                        

          5. Persyaratan Umum dari Dewan Teknik Pembangunan Indonesia 9DTPI 1980)
          6. Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan gedung Negara

            oleh Departemen Pekerjaan Umum.                               
    1.3.2. Jika ternyata pada Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ini terdapat kelainanperbedaan

          terhadap peraturan-peraturan sebagaimana dinyatakan didalam ayat (1) di atas,
          maka Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ini yang mengikat.         

1.4. PEMAKAIAN UMUM                                                       
    1.4.1. Kontraktor Pelaksana tetap bertanggung jawab dalam menepati semua ketentuan

          yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat serta Gambar Kerja berikut
          tambahan dan perubahannya.                                      

    1.4.2. Kontraktor Pelaksana wajib memeriksa kebenaran dari ukuran-ukuran keseluruhan
          maupun bagian-bagiannya dan segera memberitahukan kepada Konsultan

          Pengawas tentang setiap perbedaan yang ditemukannya di dalam Rencana Kerja
          dan Syarat serta Gambar Kerja dalam pelaksanaan.                
    1.4.3. Kontraktor Pelaksana baru diijinkan membetulkan kesalahan gambar dan

          melaksanakannya setelah ada persetujuan tertulis dari Konsultan pengawas atau
          Direksi.                                                        

    1.4.4. Pengambilan ukuran-ukuran yang keliru dalam pelaksanaan, didalam hal apapun
          menjadi tanggungjawab Kontraktor Pelaksana, karenanya Kontraktor Pelaksana

          diwajibkan mengadakan pemeriksaan secara komprehensif terhadap gambar-
          gambar dan dokumen yang ada.                                    

1.5. KONDISI LAPANGAN                                                     
    1.5.1. Sebelum memulai pekerjaan, Kontraktor Pelaksana harus benar-benar memahami

          kondisikeadaan lapangan pekerjaan atau hal-hal lain yang mungkin akan
          mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan dan harus sudah memperhitungkan segala

          akibatnya.                                                      
    1.5.2. Kontraktor Pelaksana harus memperhatikan secara khusus mengenai pengaturan
          lokasi tempat bekerja, penempatan material, pengamanan dan kelangsungan

          operasi selama pekerjaan berlangsung.                           
    1.5.3. Kontraktor Pelaksana harus mempelajari dengan seksama seluruh bagian gambar,
          RKS dan agenda-agenda dokumen lelang, guna penyesuaian dengan kondisi

          lapangan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.     

1.6. KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN                                            
    1.6.1. Selama berlangsungnya pembangunan, gudang dan bagian dalam bangunan yang

          dikerjakan harus tetap bersih dan tertib, bebas dari bahan bekas, tumpukan tanah
          dan lain-lain.                                                  
    1.6.2. Kelalaian dalam hal ini dapat menyebabkan Konsultan Pengawas atau Direksi

          memberi perintah menghentikan seluruh pekerjaan dan Kontraktor Pelaksana harus
          menanggung seluruh akibatnya.                                   

    1.6.3. Penimbunan bahan-bahan yang ada dalam gudang-gudang maupun yang berada di
          alam bebas, harus diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu kelancaran dan

          keamanan pekerjaanumum dan juga agar memudahkan jalannya pemeriksaan serta
          penelitian bahan-bahan oleh Konsultan Pengawas/Direksi maupun oleh Pemberi

          Tugas.                                                          
    1.6.4. Kontraktor Pelaksana wajib membuatkan Kamar mandi serta WC untuk pekerja pada
          tempat-tempat tertentu yang disetujui oleh Konsultan Pengawas demi terjaminnya

          kebersihan dan kesehatan dalam pekerjaan.                       
    1.6.5. Para pekerja Kontraktor Pelaksana tidak diperkenankan untuk :  

          a. Menginap ditempat pekerjaan kecuali dengan ijin Konsultan Pengawas atau
            Direksi.                                                      

          b. Memasak ditempat bekerja kecuali ijin Konsultan dan Direksi. 
          c. Membawa masuk penjual-penjual makanan, buah, minum, roko dan sebagainya

            ketempat pekerjaan.                                           
          d. Keluar masuk dengan bebas.                                   
    1.6.6. Peraturan lain mengenai ketertiban akan dikeluarkan oleh Konsultan Pengawas atau

          Pengelola Teknis Pekerjaan (PTP) pada waktu pelaksanaan)        

1.7. PEMERIKSAAN DAN PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL                            
    1.7.1. Bila dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat yang disebutkan nama dan pabrik
          pembuatan dari suatu material/bahan, maka dal ini dimaksudkan bahwa spesifikasi

          teknis dari material tersebut yang digunakan dalam perencanaan dan untuk
          menunjukan material/bahan yang digunakan dan untuk mempermudah Kontraktor
          Pelaksana mencari material barang tersebut.                     

    1.7.2. Setiap penggantian spesifikasi teknis dari material, nama dan pabrik pembuat dari
          suatu bahan/barang harus disetujui oleh Konsultan Pengawas yang telah

          dikoordinasikan terlebiih dahulu dengan Konsultan Perencana dan bila tidak
          ditentukan dalam RKS serta Gambar Kerja, maka bahan dan barang tersebut

          diusahakan dan disediakan oleh kontraktor Pelaksana yang harus mendapatkan
          persetujuan dahulu dari Konsultan Perencana melalui Konsultan Pengawas/Direksi.
    1.7.3. Contoh material yang akan digunakan dalam pekerjaan harus segera disediakan

          atas biaya Kontraktor Pelaksana, setelah disetujui Konsultan Pengawas/Direksi,
          harus dinilai bahwa material tersebut yang akan dipakai dalam pelaksanaan

          pekerjaan nanti dan telah memenuhi syarat spesifikasi teknis perencanaan.
    1.7.4. Contoh material tersebut, disimpan oleh Konsultan Pengawas, Pengelola Teknis

          Pekerjaan atau Pemberi Tugas untuk dijadikan dasar penolakan bila ternyata bahan
          dan barang yang dipakai tidak sesuai kualitasnya, sifat maupun spesifikasi

          teknisnya.                                                      
    1.7.5. Dalam pengajuan harga penawaran, Kontraktor Pelaksana harus sudah memasukan
          sejauh keperluan biaya untuk pengujian berbagai material. Tanpa mengingat jumlah

          tersebut, Kontraktor Pelaksana tetap bertanggung jawab pula atas biaya pengujian
          material yang tidak memenuhi syarat atas Perintah Pemberi Tugas/Konsultan

          Pengawas.                                                       
    1.7.6. Bahan-bahan yang tidak sesuai dan tidak memenuhi syarat-syarat atau kualitas jelek

          yang dinyatakan afkir ditolak oleh Konsultan Pengawas, harus segera dikeluarkan
          dari lapangan pekerjaan selambat-lambatnya dalam tempo 2x24 jam dan tidak

          boleh dipergunakan.                                             
          - Apabila sesudah bahan-bahan tersebut dinyatakan ditolak oleh konsultan
            Pengawas dan ternyata masih dipergunakan oleh kontraktor Pelaksana, maka

            Konsultan Pengawas wajib memerintahkan pembongkaran kembali kepada
            kontraktor Pelaksana dimana segala kerugian yang disebabkan oleh

            pembongkaran tersebut, menjadi tanggung jawab Kontraktor Pelaksana
            sepenuhnya.                                                   
          - Jika terdapat perselisihan dalam pelaksanaan tentang pemeriksaan kualitas dari
            bahan-bahan tersebut, Konsultan Pengawas berhak meminta kepada Kontraktor

            Pelaksana untu mengambil contoh-contoh dari bahan-bahan tersebut dan
            memeriksakannya ke Laboratorium Penelitian Bahan-Bahan milik pemerintah,
            yang mana segala biaya pemeriksaan tersebut menjadi tanggungan Kontraktor

            Pelaksana.                                                    
          - Sebelum ada kepastian dari laboratorium tentang baik atau tidaknya kualitas

            bahan-bahan tersebut, Kontraktor Pelaksana tidak diperkenankan melanjutkan
            pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan bahan-bahan tersebut.    

1.8. PERBEDAAN DALAM DOKUMEN LAMPIRAN KONTRAK                             

    1.8.1. Jika terdapat perbedaan-perbedaan antara Gambar Kerja dan Rencana Kerja dan
          Syarat-Syarat ini, maka Kontraktor Pelaksana harus mananyakannya secara tertulis
          kepada Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana harus mentaati keputusan

          tersebut.                                                       
    1.8.2. Ukuran-ukuran yang terdapat dalam gambar yang terbesar dan terakhirlah yang

          berlaku dan ukuran dengan angka adalah yang harus diikuti dari pada ukuran skala
          dari gambar-gambar, tapi jika mungkin ukuran ini harus diambil dari pekerjaan yang

          sudah selesai.                                                  
    1.8.3. Apabila ada hal-hal yang disebutkan pada Gambar Kerja, RKS atau dokumen yang
          berlainan dan atau bertentangan, maka ini harus diartikan bukan untuk

          menghilangkan satu terhadap yang lain tetapi untuk menegaskan masalahnya.
          Kalau terjadi hal ini, maka yang diambil sebagai patokan adalah yang mempunyai

          bobot teknis dan atau yang mempunyai biaya yang tinggi.         
    1.8.4. Apabila terdapat perbedaan antara :                            

          - Gambar arsitektur dengan gambar struktur, maka yang dipakai sebagai acuan
            dalam ukuran fungsional adalah gambar arsitektur, sedangkan untuk jenis dan

            kualitas bahan dan barang adalah gambar struktur.             
          - Gambar arsitektur dengan gambar sanitasi, maka yang dipakai sebagai acuan
            dalam ukuran kualitas dan jenis bahan adalah gambar sanitasi, sedangkan

            untuk ukuran fungsional adalah Gambar Arsitektur.             
          - Gambar arsitektur dengan gambar elektrikal, maka yang dipakai sebagai acuan

            dalam ukuran fungsional adalah gambar arsitektur, sedangkan untuk ukran
            kualitas dan bahan adalah gambar elektrikal.                  
1.9. GAMBAR KERJA (SHOP DRAWING)                                          

    1.9.1. Jika terdapat kekurang jelasan dalam gambar kerja, atau diperlukan gambar
          tambahan/gambar detail, atau untuk memungkinkan Kontraktor Pelaksana
          melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, maka

          Kontraktor Pelaksana harus membuat gambar tersebut dan dibuat rangkap 3 (tiga).
          Gambar tersebut atas biaya Kontraktor Pelaksana dan harus disetujui Konsultan

          Pengawas.                                                       
    1.9.2. Gambar kerja hanya dapat berubah apabila diperintahkan secara tertulis oleh

          Pemberi Tugas, dnegan mengikuti penjelasan dan pertimbangan dari Konslutan
          Perencana dan Konsultan Pengawas.                               
    1.9.3. Perubahan rencana ini harus dibuat gambarnya yang sesuai dengan apa yang

          diperintahkan oleh Pemberi Tugas atau konsultan, yang jelas memperhatikan
          perbedaan antara gambar kerja dan gambar perubahan rencana.     

    1.9.4. Gambar tersebut harus diserahkan kepada konsultan Pengawas untuk disetujui
          sebelum dilaksanakan.                                           

1.10. GAMBAR SESUAI PELAKSANAAN ( AS-BUILT DRAWING )                      

    1.10.1. Termasuk semua yang belum terdapat dalam gambar kerja baik karena
          penyimpangan, perubahan atas perintah Pemberi Tugas atau Konsultan, maka
          Kontraktor Pelaksana harus membuat gambar-gambar yang sesuai dengan apa yang

          telah dilaksanakan, yang jelas memperlihatkan perbedaan antara gambar kerja dan
          pekerjaan yang dilaksanakan.                                    

    1.10.2. Gambar tersebut harus diserahkan dalam rangkap 5 (lima) berikut gambar aslinya
          yang biaya pembuatannya ditanggung oleh Kontraktor Pelaksana.