III.1.7 Konsultasi Review Penyusunan Klhs Rdtr Kelapa Dua - Curug

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                        
      III.1.7 Konsultasi Review Penyusunan KLHS RDTR Kelapa Dua -   
                                                                    
                            Curug                                   
                                                                    
                                                                    
1. Latar Belakang                                                   
                                                                    
   Berdasarkan Undang Undang No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan
   Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam tahap perencanaan perlindungan dan
   pengelolaan lingkungan hidup diperlukan adanya penyusunan Kajian Lingkungan
   Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis,
   menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan
                                                                    
   berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/
   atau KRP. Pelaksanaan KLHS dilaksanakan untuk mengkaji RTRW, RDTR, RPJMD,
   dan KRP yang berdampak.                                          
                                                                    
   Pada Tahun Anggaran 2025 ini merupakan review penyusunan pada tahun sebelumnya
   sekaligus finalisasi dari KLHS Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Kelapa
   Dua – Curug.                                                     
                                                                    
2. Tujuan                                                           
   Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah :          
   a) Untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan
     terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau KRP;    
   b) Meningkatkan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan lain dalam
     penyelenggaraan KLHS dan membina penerapan KLHS di seluruh wilayah
                                                                    
     Kabupaten Tangerang;                                           
   c) Sebagai salah satu bahan dalam merekomendasikan arah kebijakan dan strategi
     pengelolaan lingkungan dan tata ruang di Kabupaten Tangerang melalui gambaran
     dan kondisi potensi ketersediaan sumber daya alam;             
   d) Sebagai salah satu syarat bagi pengesahan RDTR menjadi Peraturan Kepala
     Daerah (dalam hal ini Peraturan Bupati).                       
                                                                    
3. Ruang Lingkup :                                                  
                                                                    
   a) Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan;                   
   b) Isu PB yang paling strategis;                                 
                                                                    
   c) Isu PB Prioritas                                              
4. Keluaran :                                                       
                                                                    
  a) Dokumen KLHS;                                                  
                                                                    
  b) Berkas Lampiran yang memuat Berita Acara, SK Pokja dan Rekapitulasi hasil
     pekerjaan.