Rencana Induk Drainase

URAIAN   PEKERJAAN                                  

                          KEGIATAN                                      

               RENCANA    INDUK    DRAINASE                             

      DINAS   BINA   MARGA   DAN   SUMBER    DAYA   AIR                 

                 KABUPATEN     TANGERANG                                

              APBD   TAHUN   ANGGARAN      2025                         
A. Tahap Persiapan                                                      
   1) Persiapan administrasi dan teknis                                 
   2) Mobilisasi personil, penyediaan kantor/studio, peralatan kantor, peralatan survei,
     kendaraan operasional, dan lain-lain.                              

B. Tahap Pengumpulan Data dan Informasi                                 
   1) Data spasial                                                      
   2) Data hidrologi                                                    
   3) Data hidrolika dan bangunan pelengkap                             
   4) Data sarana dan prasarana kota lainnya                            

C. Tahap Pengolahan Data dan Analisis                                   

   1) Inventarisasi Kondisi Sistem Drainase Eksisting                   
     Inventarisasi kondisi sistem drainase eksisting dilakukan dengan langkahlangkah
     sebagai berikut:                                                   
     a. Membuat inventarisir peta pembagian sistem, sub-sistem drainase 
        berdasarkan peta topografi dan kondisi aktual di lapangan.      
     b. Menyusun besaran daerah pengaliran (catchment area dalam Ha) saluran,
        sungai, menjadi sub-sub sistem daerah pengaliran.               
     c. Inventarisir panjang saluran (dalam “m”) dan nama badan air penerimanya
        dari setiap saluran yang ada.                                   
     d. Inventarisir semua komponen sistem drainase, baik saluran permasalahan
        maupun bangunan pendukungnya, jika data tidak tersedia, ukur dimensi
        saluran dan/atau segmen saluran, serta bangunan lainnya dengan kondisi
        dilapangan.                                                     

   2) Analisis kondisi eksisting yaitu:                                 
     a. Analisis kapasitas sistem drainase eksisting: kapasitas saluran, segmen
        saluran, dan bangunan pendukungnya.                             
     b. Membadingkan analisis kapasitas eksisting dengan kapasitas rencana yang
        ada jika kapasitas eksisting lebih besar atau sama dengan kapasitas awal,
        maka komponen sistem drainase yang bersangkutan masih aman,     
        sebaliknya perlu dilakukan tindakan.                            

   3) Analisis kebutuhan:                                               
     a. Analisis rencana saluran sesuai topografi dan rencana tata guna lahan
        dan/atau tata ruang. Dalam penataan jaringan saluran drainase diusahakan
        sebanyak mungkin mengikuti pola eksisting dan alur alam. Kembangkan
        sistem gravitasi, sistem pompa hanya dipakai kalau tidak ada alternatif lain.
     b. Analisis kala ulang pada masing-masing saluran dan/atau segmen saluran
        sesuai dengan klasifikasi kota dan orde saluran.                
     c. Analisis hujan kawasan dan intensitas hujan sesuai dengan kala ulang yang
        diperlukan.                                                     
     d. Analisis debit rencana masing-masing saluran dan/atau segmen saluran
        dengan metode yang sesuai, untuk sistem pompa dan/ atau sistem polder
        perlu dihitung hidrograf banjir.                                
     e. Analisis perbedaan antara kapasitas saluran existing dengan rencana.
        Apabila lebih besar atau sama dengan debit rencana, maka saluran yang ada
        dapat digunakan. Apabila saluran existing lebih kecil dari rencana, maka
        saluran tersebut perlu ada tindakan.                            
     f. Tindakan yang dilakukan diarahkan untuk penurunan debit, dengan 
        mengimplementasikan fasilitas pemanenan air hujan. Jika dengan tindakan
        ini kapasitas saluran masih lebih kecil dari debit yang akan terjadi, baru
        dilakukan peningkatan kapasitas.                                
   4) Analisa Solusi                                                    
     Dari peta genangan, kemudian dibuat beberapa Membuat rencana alternatif
     pemecahan atau solusi dan dipilih satu alternatif yang paling efisien dan efektif.
     Alternatif itu yang dijadikan dasar untuk perencanaan detail dan penyusunan
     program tahunan.                                                   

   5) Menyusun Usulan Sistem Drainase Perkotaan                         
     Menyusun usulan sistem drainase perkotaan dilaksanakan dengan Langkah
     langkah                                                            
     sebagai berikut:                                                   
     a. Menyusun pola aliran dan sistem drainase kota dengan alternatif sistem.
     b. Membuat urutan prioritas sub sistem drainase. Dari pola aliran system
        drainase, kemudian disusun prioritas subsistemnya berdasarkan kebutuhan
        daerah tangkapan masing-masing.                                 
     c. Menentukan debit rencana (m3/detik) dari masing-masing saluran. Debit
        masing-masing saluran telah dihitung pada saat menganalisis kebutuhan.
     d. Merencanakan bentuk-bentuk penampang dan bangunan pelengkapnya  
        pada masing-masing saluran. Sebaiknya dalam perencanaan baru atau
        normalisasi digunakan penampang ekonomis, sedangkan untuk pekerjaan
        rehabilitasi digunakan bentuk profil lama dengan dimensi yang berbeda.
     e. Menentukan luas lahan yang akan dibebaskan. Untuk pekerjaan baru, jika
        lebar lahan yang dibebaskan tergantung dari lebar atas saluran, ditambah
        lebar tanggul apabila ada tanggul dan ditambah lebar jalan inspeksi di kiri
        kanan saluran, tergantung kebutuhan dan luas lahan yang dibebaskan, lebar
        lahan yang dibebaskan kali panjang saluran. Untuk pekerjaan normalisasi,
        lebar yang dibebaskan dikurangi lebar atas saluran yang ada.    
     f. Memperkirakan besar biaya ganti rugi lahan. Apabila lahan yang akan
        dibebaskan telah diketahui, maka harga satuan besarnya ganti rugi dapat
        diperkirakan.                                                   

  6) Menyusun Usulan Prioritas                                          
     Langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun usulan prioritas adalah
     sebagai berikut:                                                   
     a. Menyusun tabel skala prioritas berdasarkan parameter sebagai berikut :
        • Parameter genangan, meliputi tinggi genangan, luas genangan,  
          frekuensi genangan dalam satu tahun dan lama genangan terjadi.

        • Kriteria parameter genangan.                                  
        • Parameter ekonomi, dihitung perkiraan kerugian atas fasilitas ekonomi
          yang ada, seperti: kawasan industri, fasum, fasos, perkantoran,
          perumahan, daerah pertanian dan pertamanan.                   
        • Kriteria kerugian/kerusakan ekonomi.                          
        • Parameter gangguan sosial dan fasilitas pemerintah, seperti: kesehatan
          masyarakat, keresahan sosial dan kerusakan lingkungan dan kerusakan
          fasilitas pemerintah.Kriteria gangguan sosial dan fasilitas pemerintah.
        • Parameter kerugian dan gangguan transportasi. Kriteria kerugian dan
          gangguan transportasi.                                        
        • Parameter kerugian pada daerah perumahan.                     
        • Parameter kerugian hak milik pribadi/rumah tangga.            
          Jumlahkan nilai semua parameter untuk masing-masing sub sistem
          drainase atau komponen drainase yang dinilai.                 
     b. Menginvetarisir jumlah nilai pada masing-masing sub sistem drainase atau
        komponen drainase dari nilai tertinggi ke nilai terendah. Nilai tertinggi
        menempati prioritas pertama dan nilai terendah menempati prioritas
        terakhir.                                                       
     c. Menyusun kegiatan berdasarkan hasil penilaian yang menjadi tahapan
        mendesak (5 tahun), menengah (10 tahun), dan panjang (25 tahun),
        kemudian disusun jangka waktu pelaksanaannya: jadwal tahunan, jangka
        pendek 5 tahun, menengah 10 tahun dan jangka panjang 25 tahun.  
   7) Menyusun usulan biaya meliputi hal sebagai berikut:               
     a. Menghitung besaran biaya pembangunan yang dibutuhkan untuk seluruh
        pembangunan atau perbaikan sistem drainase yang diusulkan sesuai
        tahapan.                                                        
     b. Menyusun rencana sumber-sumber pembiayaan yang diharapkan. Dalam
        item pekerjaan pembangunan atau perbaikan harus dicantumkan sumber
        dana yang akan diinvestasikan, misalnya sumber dana dari : APBN, APBD,
        Pembiayaan Luar Negeri, Pinjaman Luar Negeri/Loan dan Hibah.    
     c. Menghitung besaran biaya operasi dan pemeliharaan seluruh sistem drainase
        pertahun. Biasanya biaya operasi dan pemeliharaan diambil 10% dari biaya
        pembangunannya.                                                 
     d. Mengidentifikasi besaran biaya yang dapat ditanggung oleh masyarakat,
        swasta atau instansi lain. Untuk mengidentifikasi biaya yang akan
        ditanggung oleh masyarakat perlu ada diskusi dan koordinasi dengan
        pemakai fasilitas yang dibangun oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah.
     e. Mengusulkan kegiatan untuk meningkatkan sumber pembiayaan. Sumber
        pembiayaan untuk pembangunan fasilitas drainase umumnya disediakan
        oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, swasta berkenan turut
        membiayai pembangunan fasilitas drainase hanya pada daerah - daerah
        khusus misalnya real estate atau pengembang. Mereka membangun fasilitas
        drainase pada daerahnya sendiri atas izin Pemerintah Daerah dan 
        mengalirkannya ke fasilitas milik Pemerintah Daerah di luar lokasi mereka.
        Untuk meningkatkan sumber pembiayaan fasilitas drainase sebaiknya
        melibatkan pengembang atau real estate atau instansi lain baik swasta
        maupun pemerintah yang mempunyai masalah dengan fasilitas drainase.

   8) Menyusun Jadwal Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase              
     Membuat jadwal kegiatan pembangunan sistem drainase dilakukan sebagai
     berikut:                                                           
     a. Menentukan jadwal prioritas zona yang akan ditangani. Pada setiap daerah
        penentuan prioritas zona berbeda-beda, tergantung dari kondisi daerahnya
        memberikan bobot pada parameter genangan. Ada daerah yang       
        memberikan bobot yang lebih besar pada parameter ekonomi dan daerah
        lain parameter transportasi dan seterusnya.                     
     b. Menentukan zona sistem drainase yang akan dikerjakan. Pelaksanaan fisik
        zona sistem drainase sebaiknya dari hilir menuju ke hulu atau sebaliknya.

     c. Menentukan waktu pembuatan studi kelayakan.                     
     d. Menentukan waktu pembuatan rencana teknik.                      
     e. Menentukan waktu pelaksanaan pembangunan fisik.                 
     f. Menentukan waktu kegiatan operasional dan pemeliharaan dimulai. 

   9) Kelembagaan                                                       
     Untuk mendukung pengembangan sistem drainase perkotaan perlu diusulkan
     langkah-langkah sebagai berikut:                                   
     a. Bentuk kelembagaan:                                             
        • Menentukan pembagian berdasarkan tupoksi instansi yang berwenang
          menangani sistem drainase.                                    
        • Mengusulkan peningkatan fungsi organisasi pengelola. Sebelum  
          mengusulkan peningkatan fungsi organisasi pengelola drainase, 
          sebaiknya konsultan melakukan survei kepada instansi atau dinas yang
          terkait yang mengelola drainase dan dinas lain yang ada hubungannya
          dengan drainase dan berkoordinasi dengan Bappeda setempat dan juga
          mengadakan perbandingan dengan Pemerintah Daerah lainnya      
          mengenai pengelolaan drainase. Konsultan harus mempelajari dengan
          seksama untuk:                                                
          -  Kota metropolitan apakah perlu membentuk dinas baru atau   
             memperkuat dinas yang ada dengan menambah sub-dinas drainase,
             yang fungsinya khusus menangani drainase.                  
          -  Kota besar apakah perlu membentuk dinas baru atau memperkuat
             dinas yang ada dengan menambah sub-dinas drainase, yang    
             fungsinya khusus menangani drainase.                       
          -  Kota sedang dan kecil tidak perlu membentuk dinas baru, cukup
             memperkuat dinas yang ada dengan menambah sub- dinas drainase
             pada dinas yang terkait yang ada hubungannya dengan drainase.
        • Mengusulkan koordinasi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana
          kota lainnya. Perlu ada koordinasi antara dinas yang menangani drainase
          dengan dinas lainnya, misalnya dengan dinas yang menangani    
          persampahan, dengan dinas yang menangani pertamanan dan       
          keindahan kota dan dinas lainnya yang ada dalam Pemda.        
        • Mengusulkan koordinasi dengan dinas atau balai yang menangani 
          sungai-sungai yang berada di Kabupaten Tangerang terkait menangani
          operasi dan pemeliharaan sungai Balai Besar Wilayah Sungai Cisadane
          Ciliwung dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciujung Cidanau Cidurian.

     b. Mengusulkan mekanisme dan peningkatan partisipasi masyarakat dan
        swasta. Konsultan dalam menyusun master plan drainase atau out line plan
        drainase perlu menyiapkan mekanisme dan peningkatan partisipasi 
        masyarakat dan swasta.                                          

   10) Kerangka Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan      
      Kerangka Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan, dilakukan
      sesuai dengan sistematika sebagai berikut:                        
      1.  Pendahuluan                                                   
          1.1  Latar Belakang                                           
          1.2  Tujuan Studi                                             
          1.3  Ruang Lingkup Studi                                      
                1.3.1 Ruang Lingkup Spasial                             
                1.3.2 Ruang Lingkup Material                            

      2.  Deskripsi Daerah Studi                                        
          2.1  Lokasi                                                   
          2.2  Kondisi Fisik Daerah Studi                               
                2.2.1. Luas Daerah Studi                                
                2.2.2. Topografi dan Geologi                            

                2.2.3. Kondisi Tanah dan tata Guna Lahan                
                2.2.4. Hidrologi dan Hidrogeologi                       
          2.3  Kondisi Sosekbudkesmas                                   
                2.3.1. Demografi                                        
                2.3.2. Kegiatan ekonomi                                 
                2.3.3. Budaya dan adat istiadat                         
                2.3.4. Kesehatan Masyarakat                             
          2.4  Kondisi dan Permasalahan Drainase yang Ada               
                2.4.1 Kondisi Sistem Drainase yang Ada                  
                2.4.2 Permasalahan drainase (genangan, sampah, sedimentasi,
                    operasi dan pemeliharaan, penegakan hukum, dll)     
               2.4.3 Identifikasi Penyebab Banjir                       
          2.5  Perkiraan Pengembangan Yang Akan Datang                  
                2.5.1 Proyeksi penduduk                                 
                2.5.2 Rencana Tata Ruang Wilayah                        
                2.5.3 Rencana Pengembangan Infrastruktur Kota           

      3.  Standar dan Kriteria Perencanaan                              
          3.1  Standar yang digunakan                                   
          3.2  Kriteria Hidrologi                                       
          3.3  kriteria Hidrolika                                       
          3.4  Kriteria Kesehatan                                       
          3.6  Kriteria Lingkungan                                      
          3.7  Kriteria Sosial Ekonomi                                  

      4.  Analisis dan Perencanaan                                      
          4.1  Pengumpulan Data                                         
          4.2  Inventarisasi Sistem Drainase dan Bangunan Pendukungnya  
          4.3  Evaluasi Sistem Drainase Eksisting                       
                4.3.1 Analisis Hidrologi                                
                4.3.2 Analisis Hidrolika                                
                4.3.3 Simpulan Hasil Evaluasi                           
          4.4  Perencanaan Sistem Drainase                              
               4.4.1 Pembagian Sistem, Sub Sistem Drainase              
               4.4.2 Analisis Debit Banjir Kondisi Mendatang tanpa fasilitas
                     Pemanenan Air Hujan (PAH)                          
               4.4.3 Analisis Debit Banjir Kondisi Mendatang dengan fasilitas
                     Pemanenan Air Hujan (PAH)                          
               4.4.4 Penyusunan Sistem Drainase dengan Optimalisasi     
                     Sistem Drainase yang Ada                           
                4.4.5 Analisis Biaya (Investasi dan OP)                 
          4.5.  Penyusunan Skala Prioritas Untuk Studi Selanjutnya, Rencana
                Rinci dan Pelaksanaan                                   
          4.6.  Penyusunan Rencana Implementasi                         
          4.7.  Penyusunan SOP                                          
          4.8.  Penyiapan Institusi dan Kelembagan                      

      5.  Konsep dan Rancangan                                          
          5.1  Konsep dan Rencana Tindak                                
          5.2  Penanganan Jangka Panjang                                
          5.3  Penanganan Jangka Menengah                               
          5.4  Penanganan Jangka Panjang                                

                                   Tigaraksa, 26 Februari 2025          
                                  Kepala Bidang Sumber Daya Air         

                                           Selaku,                      
                                   Pejabat Pembuat Komitmen             

                                            TTD                         

                                 RIJAL MUHAMMAD FIKRI, S.T., M.T        
                                   NIP. 19701111 199803 1 001