Penyusunan Kajian Sanksi Administratif Penataan Ruang

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                              
                                                                          
                                                                          
                                                                          
     Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang I Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan
                                                                          
Penataan Ruang bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui Penilaian Pelaksanaan KKPR
dan Pemyataan Mandiri Pelaku UMK, Penilaian Perwujudan RTR, Pemberian Insentif dan Disinsentif,
Pengenaan Sanksi Administratif dan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang. Pengenaan Sanksi
Administratif dilakukan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang.
Adapun bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang meliputi tidak menaati RTR yang telah ditetapkan
                                                                          
yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang
dalam RTR dan menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.                         
                                                                          
     Pada pasal 132 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang I Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 21 Tahun 2021 diamanatkan bahwa Bupati I Wali Kota melaksanakan pengenaan sanksi
administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten I kota yang menjadi
kepentingan pemerintah daerah kabupaten I kota. Dalam menjalankan amanat peraturan perundang-
                                                                          
undangan yang berlaku tersebut maka perlu dilakukan Penyusunan Dokumen Kajian Sanksi
Administratif.                                                            
                                                                          
     Penyusunan Dokumen Kajian Sanksi Administratif ini agar memperhatikan kriteria pengenaan
sanksi administratif. Adapun pengenaan sanksi administratif dikenakan berdasarkan kriteria besar
atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang, nilai manfaat
pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang dan/atau kerugian publik
                                                                          
yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.