Pengawasan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Smpn 8

URAIAN           SINGKAT                                  
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                    PEKERJAAN                                            
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
            DINAS  CIPTA  KARYA   DAN  TATA RUANG                        
                                                                         
                                                                         
                 KOTA   TANGERANG    SELATAN                             
                                                                         
                                                                         
                                                                         
   NAMA PEKERJAAN   : PENGAWASAN PENINGKATAN SARANA DAN                  
                      PRASARANA SMPN 8                                   
                                                                         
   NAMA KEGIATAN    : PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH         
                      DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN              
                      MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK      
                      FUNGSI BANGUNAN GEDUNG                             
                                                                         
                                                                         
   NAMA SUB KEGIATAN : PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN, PELESTARIAAN DAN        
                      PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK                 
                      KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA        
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                   TAHUN   ANGGARAN      2024                            
                   KERANGKA  ACUAN KERJA (KAK)                           
                                                                         
     PEKERJAAN : PENGAWASAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SMPN 8      
                                                                         
                  Setiap pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung yang dilakukan oleh
1. LATAR BELAKANG                                                        
                  Penyedia Jasa Konstruksi harus mendapatkan pengawasan secara teknis
                  dilapangan, agar rencana teknis yang telah disiapkan dan digunakan sebagai
                  dasar pelaksanaan konstruksi dapat berlangsung tepat mutu, tepat waktu, tepat
                  biaya, dan tertib administrasinya;                     
                  Pelaksanaan pengawasan lapangan harus dilakukan oleh Penyedia Jasa
                  pemberi jasa pengawasan yang kompeten, dan dilakukan secara penuh waktu
                  dengan menempatkan tenaga-tenaga ahli pengawasan di lapangan sesuai
                  kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan;                  
                  Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi bertujuan secara umum mengawasi
                  pekerjaan konstruksi, dari segi masukan, proses dan produk kegiatan. Kinerja
                  pengawasan lapangan sangat ditentukan oleh kualitas komitmen dan intensitas
                  pengawasan, serta yang secara menyeluruh dapat melakukan kegiatannya
                  berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disepakati;
                  Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan bagian lingkup dari
                  Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi. Pemegang Anggaran adalah Dinas
                  Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini adalah
                  Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan.
                                                                         
                                                                         
2. MAKSUD DAN     a. Maksud                                              
  TUJUAN                                                                 
                  Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Penyedia Jasa
                  Pengawasan Konstruksi yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan
                  proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterprestasikan kedalam
                  pelaksanaan tugas pengawasan;                          
                  b. Tujuan                                              
                  Dengan penugasan ini diharapkan Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi
                  dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan
                  keluaran yang memadai sesuai KAK ini.                  
                                                                         
                                                                         
                  Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Sarana dan Prasarana SMPN 8
3. TARGET/SASARAN                                                        
                                                                         
4. NAMA ORGANISASI   ▪ Satuan Kerja : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang
  PENGADAAN            Selatan;                                          
  BARANG/JASA                                                            
                     ▪ PPK : Kepala Bidang Bangunan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
                       Kota Tangerang Selatan;                           
                       Kegiatan : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah
                       Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan
                       Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;           
                     ▪ Sub Kegiatan : Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan
                       Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis
                       Daerah Kabupaten/Kota;                            
                       Pekerjaan : Pengawasan Peningkatan Sarana dan Prasarana
                       SMPN 8.                                           
5. SUMBER DANA DAN a. Sumber Dana dari keseluruhan pekerjaan pengawasan didapat dari
  PERKIRAAN BIAYA    APBD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2024;    
                  b. Untuk pelaksanaan pekerjaan Pengawasan ini diperlukan biaya Rp.
                     256.410.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus
                                                                         
                     Sepuluh Ribu Rupiah) termasuk pajak dan keuntungan dan mengikuti
                     pedoman dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan
                     Rakyat Nomor : 22/PRT/M/2018 tanggal 15 Oktober 2018, tentang
                     Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Peraturan Menteri Pekerjaan
                     Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020
                     Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui
                     Penyedia, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
                     Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem
                     Manajemen Keselamatan Konstruksi, Peraturan Lembaga Nomor 12
                     Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
                     Pemerintah Melalui Penyedia, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
                     2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
                     2002 Tentang Bangunan Gedung, dan peraturan presiden republik
                     indonesia nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan Atas Peraturan
                     Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
                     Pemerintah :                                        
                                                                         
                                                                         
                          a. Untuk biaya Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi,
                            kewajaran biaya pada rincian biaya langsung personel
                            untuk personel inti tenaga ahli didasarkan pada ketentuan
                            peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
                            standar remunerasi tenaga ahli yang ditetapkan Menteri
                            Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik
                            Indonesia                                    
                          b. Besarnya biaya Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi
                            merupakan biaya tetap dan pasti.             
                          c. Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjian
                            pekerjaan pengawasan yang dibuat oleh Kepala Dinas Atau
                            Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Cipta Karya dan Tata
                            Ruang Kota Tangerang Selatan dengan Penyedia Jasa
                            Pengawasan Konstruksi.                       
                          d. Biaya pekerjaan Pengawasan dan tata cara pembayaran
                            diatur secara kontraktual, meliputi komponen sebagai berikut
                                                                         
                            :                                            
                             - Honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, termasuk :
                              I. Pengadaan materi dan penggandaan laporan,
                              II. Pelaporan hasil rapat-rapat,           
                              III. Penyedian bahan dan ATK,              
                             IV. Pajak dan iuran lainnya,                
                              V. Biaya tinggal selama pekerjaan berlangsung,
                             VI. dan biaya lainnya.                      
                          e. Pembayaran biaya Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi
                            adalah berdasarkan pada prestasi kemajuan pekerjaan
                            pengawasan.                                  
                  a. Lingkup Pekerjaan Paket Pengawasan Peningkatan Sarana dan Prasarana
6. RUANG LINGKUP                                                         
                    SMPN 8 di Kota Tangerang Selatan adalah :            
  PENGADAAN/LOKASI                                                       
  DAN DATA DAN                                                           
                     1. Mengawasi dan menyetujui pemakaian bahan, peralatan, tenaga
  FASILITAS                                                              
                        kerja, dan metoda dan produk pelaksanaan, serta mengawasi
  PENUNJANG                                                              
                        ketepatan waktu, mutu dan biaya pekerjaan konstruksi;
                     2. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas,
                        kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik;
                     3. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan
                        persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi;
                     4. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat
                        laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan
                        masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan
                        bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh Penyedia Jasa
                        Konstruksi;                                      
                     5. Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan,pemeliharaan
                        pekerjaan, serah terima pertama dan kedua pekerjaan konstruksi;
                     6. Menyetujui program kerja harian/mingguan dan gambar-gambar
                        pelaksanaan (Shop Drawing) yang diajukan oleh Penyedia Jasa
                        Konstruksi;                                      
                     7. Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (As-
                        Built Drawing) sebelum serah terima pertama;     
                     8. Melakukan peninjauan dan peningkatan Sistem Manajemen
                        Keselamatan Konstruksi (SMKK) dalam rangka pengendalian resiko
                        yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja
                        yang aman, efisien dan produktif;                
                     9. Tenaga Ahli (Team Leader) Memiliki kemampuan dalam memahami
                        Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi yang selanjutnya
                        disebut K3 Konstruksi untuk menjamin dan melindungi keselamatan
                        dan Kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan
                        kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi;
                     10. Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima pertama,
                        mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan dan laporan
                        akhir pekerjaan pengawas bersama-sama dengan Dinas;
                     11. Bersama Konsultan Perencana menyusun petunjuk pemeliharaan
                        dan penggunaan bangunan gedung;                  
                  b. Lokasi Paket Pengawasan Peningkatan Sarana dan Prasarana SMPN 8
                     di Kota Tangerang Selatan;                          
                  c. Untuk melaksanakan tugasnya Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi
                     harus mencari sendiri informasi yang dibutuhkan selain dari informasi
                     yang diberikan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang
                     Selatan, termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja ini; 
                  d. Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi harus memeriksa kebenaran
                     informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang
                     berasal dari Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang
                     Selatan, maupun yang dicari sendiri. Kesalahan pengawasan/kelalaian
                     pekerjaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung
                     jawab sepenuhnya dari Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi;
                  e. Informasi pengawasan antara lain :                  
                      a.Dokumen pelaksanaan yaitu :                      
                        I. Gambar-gambar pelaksanaan;                    
                        II. Rencana Kerja dan Syarat-syarat;             
                       III. Berita Acara Aanwijzing sampai dengan penunjukan Penyedia
                          Jasa Konstruksi;                               
                       IV. Dokumen Kontrak Pelaksanaan/Penyedia Jasa Konstruksi.
                      b.Bar Chart dan S-Curve serta Net Work Planning dari pekerjaan yang
                       dibuat oleh Penyedia Jasa Konstruksi (setelah disetujui);
                      c.Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan;           
                      d.Peraturan-peraturan, standar dan pedoman yang berlaku untuk
                       pekerjaan pengawasan teknis konstruksi termasuk petunjuk teknis
                       simak pengawasan mutu pekerjaan dll;              
                      e.Program mutu kontrak;                            
                                                                         
                      f.Informasi lainnya;                               
                      g.Program alih teknologi;                          
                      h.Staf/Tim Teknis pelaksanaan pekerjaan;           
                      i. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan
                       akan mengangkat petugas sebagai wakilnya yang bertindak sebagai
                       Tim Teknis untuk pengawas, pendamping dalam pelaksanaan
                       pekerjaan ini.                                    
                                                                         
7. SERTIFIKASI dan                                                       
  SERTIFIKAT BADAN     No     Jenis      SBU         Keterangan          
  USAHA                                                                  
                                                                         
                       1  Jasa Pengawas RE201 atau (kualifikasi kecil)   
                          Pekerjaan      RK001                           
                          Konstruksi                                     
                          Bangunan                                       
                          Gedung atau                                    
                                                                         
                          Jasa Rekayasa                                  
                          Konstruksi                                     
                          Bangunan                                       
                          Gedung Hunian                                  
                          dan Non Hunian                                 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                  a. Kontrak Waktu Penugasan.                            
8. KONTRAK KERJA                                                         
  YANG DIGUNAKAN