Penyusunan Kajian Risiko Bencana (Krb)

KERANGKA   ACUAN  KERJA                              
                                  (KAK)                                      

               Pekerjaan: Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)             

                              Uraian Pendahuluan1                            
   1. Latar Belakang Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu kabupaten di Provinsi
                    Lampung yang memiliki posisi strategis dan kondisi geografis yang
                    kompleks. Wilayah Kabupaten Tanggamus berada di bagian barat daya

                    Pulau Sumatera, dengan topografi yang bervariasi mulai dari wilayah
                    pesisir, dataran rendah, hingga daerah perbukitan dan pegunungan.
                    Kabupaten Tanggamus memiliki kondisi geografis yang sangat beragam
                    dan kompleks, yang secara langsung memengaruhi potensi dan
                    karakteristik bencana di wilayah ini. Secara astronomis, Kabupaten
                    Tanggamus terletak 5 05’Lintang Utara dan 5 56’ Lintang Selatan dan
                    antara 104 18’-105 12’ Bujur Timur yang dilalui oleh dua garis ekuator.
                    Dengan luas wilayah 4.654,96 km2 yaitu 2.855,46 km2 adalah daratan dan

                    1.799,5 km2 adalah Lautan yang menjadikan wilayah pesisirnya sangat
                    rentan terhadap ancaman gempa bumi dan tsunami akibat keberadaan
                    zona subduksi lempeng Indo-Australia dan Eurasia di barat daya Pulau
                    Sumatera.                                                

                    Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu kabupaten di lampung yang
                    termasuk daerah rawan bencana. Dengan melihat keadaan wilayah,
                    Kabupaten Tanggamus termasuk dalam wilayah yang mempunyai potensi
                    bencana yang cukup berisiko. Potensi bencana yang mungkin terjadi di
                    Kabupaten Tanggamus adalah bencana banjir, gempa bumi, tsunami, tanah
                    longsor, cuaca ekstrem, gelombang tinggi serta bencana kebakaran hutan
                    dan lahan.                                               

                    Permasalahan dan isu strategis daerah rawan bencana di Kabupaten
                    Tanggamus juga menyangkut dalam permasalahan sosial yang menyangkut
                    dalam permasalahan bidang penataan ruang. Pemaduan dan penyelarasan
                    arah penyelenggaraan penanggulangan bencana pada suatu kawasan
                    membutuhkan dasar yang kuat dalam pelaksanaannya. Kebutuhan ini

                    terjawab dengan kajian risiko bencana. Kajian risiko bencana merupakan
                    perangkat untuk menilai kemungkinan dan besaran kerugian akibat
                    ancaman yang ada. Dengan mengetahui kemungkinan dan besaran
                    kerugian, fokus perencanaan dan keterpaduan penyelenggaraan
                    penanggulangan bencana menjadi lebih efektif. Dapat dikatakan kajian
                    risiko bencana merupakan dasar untuk menjamin keselarasan arah dan
                    efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana pada suatu daerah.

                    Untuk mewujudkan upaya pengelolaan penanggulangan bencana yang
                    lebih baik dalam mengurangi dampak risiko yang kemungkinan timbul,
                    Pemerintah Kabupaten Tanggamus perlu melakukan penyusunan kajian
                    risiko bencana. Kajian risiko bencana digunakan sebagai dasar dalam upaya
                    penanggulangan bencana. Kajian ini merupakan perangkat untuk menilai

                    kemungkinan dan besaran kerugian akibat ancaman yang ada. Dengan

     KAK Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Tanggamus Hal.1/11 
                 mengetahui kemungkinan dan besaran kerugian, fokus perencanaan dan
                 keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi lebih
                 efektif. Pada tingkat perundang-undangan, penyusunan KRB didasari oleh
                 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan    
                 Bencana, yang menekankan pentingnya pengurangan risiko bencana
                 sebagai bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana secara
                 menyeluruh. Selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor
                 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana,

                 yang mengatur mekanisme penyusunan kajian risiko sebagai dasar dalam
                 perencanaan.                                                
                 Kajian risiko bencana merupakan mekanisme terpadu untuk memberikan
                 gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan

                 menganalisis tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan kapasitas daerah. Hal
                 tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
                 Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
                 Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah
                 Kabupaten/Kota. Analisa bahaya, kerentanan, dan kapasitas disusun
                 berdasarkan kondisi daerah Kabupaten Tanggamus dengan mengacu
                 kepada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
                 Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko   

                 Bencana menjadi pedoman utama bagi penyusunan kajian yang   
                 menjelaskan konsep, prinsip, serta tahapan analisis bahaya, kerentanan,
                 kapasitas, dan risiko secara sistematis maupun teknis/aplikatif yang
                 mengacu pada Modul Teknis Penyusunan Kajian Risiko Bencana Versi 1.0
                 tahun 2019.                                                 

                 Dokumen kajian risiko bencana merupakan dasar untuk menjamin
                 keselarasan arah dan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan
                 bencana pada suatu daerah. Penyusunan kajian risiko bencana menjadi
                 salah satu upaya dasar yang penting dilakukan oleh setiap daerah. Hasil
                 kajian risiko bencana akan digunakan sebagai dasar bagi Pemerintah
                 Kabupaten Tanggamus untuk penyusunan Rencana Penanggulangan 
                 Bencana Kabupaten Tanggamus lima tahunan.                   

                 Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanggamus perlu
                 menyusun Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB). Dengan adanya 
                 dokumen ini, maka Pemerintah Kabupaten Tanggamus memiliki dasar
                 dalam menyusun dan mengambil kebijakan untuk upaya penanggulangan

                 bencana di Kabupaten Tanggamus dengan melakukan perencanaan 
                 penanggulangan yang dimulai dengan menyusun kajian risiko bencana.

2. Maksud dan     1. Maksud dari kegiatan ini adalah                         
   Tujuan          a. Melakukan kajian terkait tingkat ancaman, tingkat kerentanan,
                     tingkat kapasitas, tingkat risiko bencana dan kebijakan 
                     penanggulangan bencana                                  
                   b. Menyusun Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tanggamus
                     mengacu pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan

                     Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian
                     Risiko Bencana                                          

  KAK Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Tanggamus Hal.2/11    
                      c. Menyusun Peta Risiko Bencana Kabupaten Tanggamus mengacu
                        pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
                        Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko
                        Bencana                                              

                     2. Sedangkan tujuan kegiatan ini adalah :               
                       a. Tersedianya informasi terkait Tingkat Risiko Bencana yang memuat
                        Tingkat Ancaman, Tingkat Kerentanan dan Tingkat Kapasitas

                       b. Tersedianya informasi terkait potensi dampak negatif yang mungkin
                        timbul berdasarkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan
                        akibat suatu potensi bencana yang melanda yang terlihat dari
                        potensi jumlah jiwa yang terpapar, kerugian harta benda, dan
                        kerusakan lingkungan.                                
                       c. Tersedianya informasi dasar untuk menyusun kebijakan
                        penanggulangan bencana yang merupakan mekanisme untuk
                        mengarusutamakan penanggulangan bencana dalam rencana

                        pembangunan                                          
                       d. Tersedianya informasi dasar untuk melakukan aksi pendampingan
                        maupun intervensi teknis langsung ke komunitas terpapar untuk
                        mengurangi risiko bencana                            
                       e. Tersedianya informasi dasar untuk menyusun aksi praktis dalam
                        rangka kesiapsiagaan, menyusun rencana dan jalur evakuasi, dan
                        pengambilan keputusan daerah tempat tinggal.         
                       f. Tersusunnya Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tanggamus

                       g. Tersedianya Peta Risiko Bencana yang memuat Peta Kerentanan,
                        Peta Ancaman, dan Peta Kapasitas                     

   3. Sasaran       Sasaran utama dari kegiatan ini adalah :                 
                    a. Berkurangnya risiko bencana yang terlihat dari semakin kecilnya
                      ancaman kawasan, berkurangnya kerentanan kawasan yang terancam
                      dan meningkatnya kapasitas kawasan yang terancam.      

                    b. Tercapainya efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana
                      untuk setiap bencana yang mengancam dengan dukungan yang tepat
                      baik anggaran maupun teknis dari nasional hingga tingkat
                      kabupaten/kota.                                        
                    c. Tercapainya optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana
                      dengan berfokus kepada perlakuan beberapa parameter risiko dengan
                      dasar yang jelas dan terukur.                          
                    d. Tercapainya keselarasan arah kebijakan penyelenggaraan

                      penanggulangan bencana antara pemerintah pusat, provinsi dan
                      kabupaten/kota dalam kesatuan tujuan                   
                    e. Tersedianya informasi yang akurat dan terpercaya kepada pemerintah
                      dan pemangku kepentingan lainnya untuk pengambilan keputusan
                      yang efektif dalam penanggulangan bencana              
                    f. Terciptanya masyarakat yang tanggap bencana, siaga bencana dan
                      tangguh bencana.                                       

   4. Sistematika   Dokumen KRB ini disusun berdasarkan sistematika penulisan yang secara
      Penulisan     umum  dimuat dalam panduan pengkajian risiko bencana. Dalam

     KAK Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Tanggamus Hal.3/11 
                 penyusunan dokumen ini dijabarkan melalui outline/kerangka penulisan
                 mengikuti struktur penulisan sebagai berikut:               
                 Ringkasan Eksekutif                                         
                 Ringkasan ini memaparkan seluruh hasil pengkajian dalam bentuk
                 rangkumnan dari tingkat risiko bencana pada suatu daerah. Selain itu,
                 ringkasan ini juga memberikan gambaran umum berbagai rekomendasi

                 kebijakan yang perlu diambil oleh suatu daerah untuk menekan risiko
                 bencana di daerah tersebut.                                 
                 Bab I : Pendahuluan                                         
                 Bab ini menekankan arti strategis dan pentingnya pengkajian risiko
                 bencana. Penekanan perlu pengkajian risiko bencana merupakan dasar
                 untuk penataan dan perencanaan penanggulangan bencana yang matang,

                 terarah dan terpadu dalam pelaksanaannya.                   
                 Bab II : Kondisi Kebencanaan                                
                 Memaparkan kondisi wilayah yang pernah terjadi dan berpotensi terjadi
                 yang menunjukkan dampak bencana yang sangat merugikan (baik dalam
                 hal korban jiwa maupun kehancuran ekonomi, infrastruktur dan
                 lingkungan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir). Selain itu secara singkat

                 akan memaparkan data sejarah kebencanaan daerah dan potensi bencana
                 daerah yang didasari oleh data informasi bencana Indonesia dan daerah.
                 Bab III: Pengkajian Risiko Bencana                          
                 Berisi hasil pengkajian risiko bencana untuk setiap bencana yang ada pada
                 suatu daerah yang memaparkan indeks dan tingkat bahaya, penduduk
                 terpapar, kerugian fisik, ekonomi, kerusakan lingkungan dan kapasitas

                 untuk setiap bencana di lingkup kajian.                     
                 Bab IV: Rekomendasi                                         
                 Bagian ini menguraikan rekomendasi tindakan penanggulangan bencana
                 daerah sesuai kajian tingkat kapasitas daerah berdasarkan Kajian Indikator
                 Ketahanan Daerah pada Rencana Nasional Penanggulangan Bencana.

                 Bab V : Penutup                                             
                 Memberikan kesimpulan akhir terkait tingkat risiko bencana dan kebijakan
                 yang direkomendasikan serta kemungkinan tindaklanjut dari dokumen
                 yang sedang disusun.                                        
5. Lokasi Pekerjaan Lokasi pekerjaan ini adalah wilayah Kabupaten Tanggamus, Provinsi
                 Lampung                                                     

6. Sumber          Sumber pendanaan bagi pekerjaan ini adalah Anggaran Pendapatan dan
   Pendanaan       Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus.                
 7. Nama dan       Nama Pejabat Pembuat Komitmen : IRVAN WAHYUDI, S.T,M.M    
    Organisasi Pejabat Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus
    Pembuat                                                                  
    Komitmen                                                                 
                             Data Penunjang2                                 

 8. Data Dasar     a) Dokumen RTRW Kab. Tanggamus                            
                   b) Dokumen RPJPD Kab. Tanggamus                           
                   c) Dokumen RPJMD Kab. Tanggamus                           
                   d) Literatur / studi terdahulu.                           

  KAK Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Tanggamus Hal.4/11    
    9. Standar Teknis Dalam pelaksanaan kegiatan ini penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)
                      mengacu pada :                                         
                      1. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2
                        Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.

    2. Studi-studi    Dapat dilengkapi dengan studi terdahulu mengenai pengkajian risiko
       Terdahulu      bencana.                                               

    3. Referensi Hukum Peraturan Perundang-undangan yang menjadi pedoman pelaksanaan
                      kegiatan ini adalah:                                   
                         a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
                            Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
                            47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
                            4286).                                           
                         b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
                            Perencanaan Pembangunan Nasional.                

                         c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
                            Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali
                            dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 UU Nomor 24
                            Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal terkait pasal
                            35, pasal 36, pasal 40 ayat (1) dan ayat (2).    
                         d) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
                            Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
                            (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

                            Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
                         e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana
                            Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
                         f) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
                            Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
                            Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
                            Nomor 4723).                                     
                            a. Pasal 4 huruf c yang menyatakan bahwa “menjamin

                              terselenggaranya penanggulangan bencana secara 
                              terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh”.
                            b. Pasal 6 menekankan tanggungjawab Pemerintah dalam
                              penyelenggaraan penanggulangan bencana.        
                            c. Pasal 35 huruf a bahwa penyusunan perencanaan 
                              penanggulangan bencana dilakukan dalam situasi tidak
                              terjadi bencana.                               
                            d. Pasal 36 ayat 1 bahwa perencanaan penanggulangan

                              bencana ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah
                              sesuai dengan kewenangannya.                   
                            e. Pasal 40 ayat 1 dan ayat 2 yang menyatakan Rencana
                              Penanggulangan Bencana ditinjau secara berkala.
                              Penyusunan RPB tersebut dikoordinasikan oleh Badan.
                         g) Undang-UndangNomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
                         h) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
                            Daerah.                                          

                         i) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
                            Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

     KAK Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Tanggamus Hal.5/11 
                         Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
                         Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
                         Republik Indonesia Nomor 4817).                     
                      j) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang    
                         Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
                         Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran
                         Negara Republik Indonesia Nomor 4828).              
                      k) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan

                         dan Pengelolaan Bantuan Bencana Penanggulangan Bencana.
                      l) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta
                         Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non‐Pemerintah
                         dalam Penanggulangan Bencana.                       
                      m) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
                         Daerah.                                             
                      n) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018
                         tentang Standar Pelayanan Minimal.                  

                      o) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007
                         tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan
                         Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi.         
                      p) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2007
                         tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana
                         Longsor.                                            
                      q) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

                         Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentang
                         Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
                         Rencana Pembangunan Daerah.                         
                      r) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15
                         Tahun 2011 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Gunung api,
                         Gerakan Tanah, Gempa bumi, dan Tsunami.             
                      s) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101
                         Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada

                         Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah 
                         Kabupaten/Kota.                                     
                      t) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
                         Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
                         Penanggulangan Bencana.                             
                      u) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
                         Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan
                         Bencana.                                            

                      v) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
                         Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko
                         Bencana.                                            
                      w) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
                         Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas
                         Daerah dalam Penanggulangan Bencana.                

  KAK Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Tanggamus Hal.6/11    
                                Ruang Lingkup                                

   4. Lingkup Pekerjaan a) Persiapan Umum                                    
                      Persiapan umum menyangkut penyiapan kegiatan dan adminisitrasi
                      kegiatan, penentuan mekanisme pekerjaaan, identifikasi pemangku
                      kepentingan yang terlibat.                             
                    b) Pengumpulan Data                                      
                      •  Pengumpulan data primer                             

                      Pengumpulan data primer umumnya dilakukan dalam untuk kajian
                      kapasitas, yaitu untuk penilaian indeks kapasitas daerah (IKD) dan
                      indeks kesiapsiagaan desa (IKM). Verifikasi Lapangan merupakan salah
                      satu cara dalam pengambilan data dan prosedur yang harus dilakukan
                      dalam pembuatan peta tematik. Verifikasi Lapangan dilakukan dengan
                      fokus dititik beratkan pada dua hal utama, yaitu daerah potensi
                      ancaman dan pemukiman beserta infrastrukturnya.        
                      Verifikasi lapangan juga dilakukan untuk mendapatkan data langsung

                      terkait sejarah, tingkat kerawanan dan tingkat kerentanan bencana
                      yang ada di daerah. Dengan demikian, pemetaan risiko bencana dapat
                      dilakukan lebih detail dan tervalidasi dengan baik.    
                      •  Pengumpulan data sekunder                           
                      Pengumpulan data sekunder umumnya dilakukan untuk data 
                      pendukung, yaitu data yang berada pada masing-masing instansi yang
                      berada di Kabupaten Tanggamus.                         

                    c) Penyusunan peta bahaya dan kerentanan                 
                      •  Peta Bahaya                                         
                      Peta Bahaya mengacu kepada peta-peta yang dikeluarkan oleh wali
                      data sebagaimana termaktub dalam Perpres 9/2016 dan Keputusan
                      Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 27 Tahun 2019 Tentang
                      Wali Data Informasi Geospasial Tematik. Dalam hal wali data yang
                      bersangkutan tersebut belum mengeluarkan peta, penyusun dapat
                      merekomendasikan metodologi tertentu sesuai dengan     

                      perkembengan ilmu pengetahuan yang ada dengan berdiskusi dengan
                      wali data.                                             
                      •  Peta Kerentanan                                     
                      Kerentanan disusun untuk empat komponon yaitu sosial, ekonomi,
                      fisik, dan lingkungan.                                 
                    d) Validasi Lapangan                                     
                      Validasi lapangan dilakukan untuk menilai akurasi model/peta yang
                      didapat. Pada saat validasi lapangan, dapat juga dilakukan penilaian

                      Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat (IKM).                 
                    e) Penyusunan Peta Kapasitas                             
                      Peta kapasitas untuk level kabupaten/kota tersusun dari dua
                      komponen, yaitu komponen ketahanan daerah dan komponen 
                      kesiapsiagaan masyarakat.                              
                      •  IKD                                                 
                      IKD mengukur kapasitas pemerintah daerah dalam mengahadapi
                      bencana.                                               

     KAK Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Tanggamus Hal.7/11 
                   •  IKM                                                    
                   Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat (IKM) menunjukkan kapasitas
                   masyarakat dalam menghadapi bencana.                      
                 f) Draft #1 Dokumen Kajian Risiko Bencana                   
                   Berdasarkan kajian bahaya, kerentanan, kapasitas, dan risiko disusun
                   Draft #1 Dokumen Kajian Risiko Bencana. Pengolahan data dapat
                   mengacu modul teknis yang dikeluarkan oleh BNPB.          
                 g) Diskusi Publik                                           

                   Diskusi publik ditujukan untuk menyampaikan hasil kajian dan untuk
                   memperoleh masukan dari seluruh pemangku kepentingan.     
                 h) Riview BNPB                                              
                   Tahapan ini merupakan proses penyampaian hasil yang disusun oleh
                   daerah kepada BNPB. Tujuannya adalah untuk melihat kesesuaian hasil
                   dengan acuan dan pedoman yang dikeluarkan oleh BNPB dan untuk
                   integrasi data.                                           
                 i) Asistensi                                                

                   Asistensi merupakan proses dikusi mengenai proses dan hasil yang
                   sudah dihasilkan. Tujuan asistensi adalah untuk mendapatkan solusi
                   mengenai suatu kendala yang ditemui serta melihat capaian pekerjaan
                   yang sudah dihasilkan.                                    
                 j) Finalisasi                                               
                   Tahapan ini berisi finalisasi terhadap masukan-masukan pada saat
                   asistensi, diskusi publik, atau review BNPB. Pada tahapan ini juga

                   dirancang pengesahan dokumen dan proses legalisasi berupa 
                   peraturan kepala daerah atau peraturan daerah.            
                   Sistematika Penulisan Dokumen                             
                   Dokumen Peta Risiko Bencana disusun berdasarkan sistematika
                   penulisan yang secara umum dimuat dalam panduan pengkajian risiko
                   bencana.                                                  
                   Kajian risiko bencana menghasilkan empat hal yaitu:       
                   1. Dokumen KRB                                            

                   2. Album Peta                                             
                   3. Matriks tabulasi                                       
                   4. Data spasial                                           
5. Keluaran        Keluaran dari kegiatan ini adalah :                       
                   a) Laporan Pendahuluan (A4)                               
                   b) Dokumen Kajian Risiko Bencana (A3)                     
                   c) Peta Risiko Bencana A1                                 
                   d) Suplemen Peta Risiko Bencana (A3)                      

                   e) SSD Eksternal 1 TB                                     
6. Peralatan, Material, Peralatan, material, personil, dan fasilitas yang disediakan oleh Pejabat
   Personil dan Fasilitas Pembuat Komitmen yang dapat digunakan oleh penyedia jasa adalah:
   dari Pejabat    1. Literatur, laporan dan data                            
   Pembuat Komitmen 2. Kumpulan laporan dan data sebagai hasil studi terdahulu
                   3. Staf teknis untuk asistensi / pendamping survey lapangan
                   4. Surat tugas atau surat pengantar guna memperoleh data/informasi
                      yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini

  KAK Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Tanggamus Hal.8/11    
   7. Peralatan dan   Konsultan wajib menyediakan semua tenaga dan peralatan yang sudah
      Material dari   disediakan dan diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan ini.
      Penyedia Jasa                                                          
      Konsultansi                                                            

   8. Lingkup         Konsultan diberikan kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan
      Kewenangan      seluruh pemangku kepentingan kegiatan                  

      Penyedia Jasa                                                          
   9. Jangka Waktu    Pekerjaan ini dilaksanakan selama (90) Sembilan Puluh hari kalender.
      Penyelesaian                                                           
      Pekerjaan                                                              

     10. Personil                                                            

                                      Kualifikasi               Jumlah OB    
       Tenaga Ahli                                                           
       1 (satu) orang a. Pendidikan minimal Sarjana (S-1) Perencanaan Wilayah Kota 3 OB
       Team Leader / Ahli / Teknik Sipil universitas negeri / swasta yang terakreditasi
       Kebencanaan      oleh BAN-PT/Dikti.                                   
                     b. Memiliki Sertifikat Keahliah (SKK) Ahli Muda dengan  
                        pengalaman 5 Tahun yang dilengkapi dengan bukti referensi
                        kerja.                                               
                     c. Memiliki integritas, loyalitas, tanggung jawab yang tinggi
                        terhadap pekerjaan.                                  
       1 (satu) orang a. Pendidikan minimal Sarjana (S-1) Teknik Sipil universitas 3 OB
       Ahli Infrastruktur negeri / swasta yang terakreditasi oleh BAN-PT/Dikti.
                     b. Memiliki Sertifikat Keahliah (SKK) Ahli Muda dengan  
                        pengalaman 2 Tahun yang dilengkapi dengan bukti referensi
                        kerja.                                               
                     c. Memiliki integritas, loyalitas, tanggung jawab yang tinggi
                        terhadap pekerjaan.                                  
       Tenaga Pendukung/ Penunjang                                           
       1 (satu) orang a. Pendidikan minimal S1 semua jurusan dari universitas 3 OB
       Asisten Ahli     negeri/ swasta yang terakreditasi oleh BAN-PT / Dikti.
                     b. Memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun            
                     c. Selain bertugas sebagai asisten juga membantu        
                        menggambar peta (drafter)                            

                     d. Memiliki integritas, loyalitas, tanggung jawab yang tinggi
                        terhadap pekerjaan.                                  
       2 (dua) orang e. Pendidikan minimal setingkat SLTA dari sekolah negeri/ 6 OB
       Surveyor         swasta yang terakreditasi oleh BAN-PT / Dikti.       
                     a. Memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun            
                     b. Memiliki integritas, loyalitas, tanggung jawab yang tinggi
                        terhadap pekerjaan.                                  

      11. Jadwal Tahapan   Tahapan kegiatan ini adalah sebagai berikut:      
         Pelaksanaan Pekerjaan 1. Tahap Persiapan                            
                             -  Menyusun Program  Kerja, alokasi tenaga dan  
                                konsepsi/metodologi.                         

     KAK Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Tanggamus Hal.9/11 
                          -  Membuat dan memeriksa Jadwal Pelaksanaan Bar Chart dan
                             selanjutnya diteruskan kepada Pengelola Kegiatan untuk
                             mendapatkan persetujuan.                        

                        2. Tahap Pelaksanaan                                 
                          -  Pertemuan dengan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah
                             Kabupaten Tanggamus  khususnya pada  Badan      
                             Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus

                             dalam rangka menyepakati ruang lingkup dan Metodologi
                             Pelaksanaan Kegiatan.                           
                          -  Pembagian tugas beberapa tenaga ahli terhadap kegiatan
                             pekerjaan yang akan dilaksanakan.               
                          -  Perumusan penyusunan dokumen laporan terhadap   
                             pelaksanaan kegiatan pekerjaan.                 

                        3. Tahap Pelaporan                                   

                          -  Memberikan laporan dan pendapat teknis administrasi dan
                             teknologis kepada Pemberi Pekerja/Kuasa Pejabat Pembuat
                             Komitmen/Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana

                             Kegiatan atau Pengelola Kegiatan mengenai presentase dan
                             nilai bobot bagian-bagian kegiatan yang akan dilaksanakan.

                                  Laporan                                    

   12. Laporan Pendahuluan Laporan Pendahuluan pekerjaan Penyusunan Dokumen Kajian Risiko
                        Bencana (KRB) Kabupaten Tanggamus meliputi metode, gambaran
                        lokasi kajian dan teknis pelaksanaan kegiatan serta jadwal penugasan
                        dan pelaksanaan kegiatan. Laporan Pendahuluan harus diserahkan
                        selambat- lambatnya pada 30 (tiga puluh) hari kalender setelah
                        penandatanganan SPMK kegiatan, dan diserahkan kepada Pengguna
                        Anggaran/Kuasa Pengguna  Anggaran/Pejabat Pembuat    
                        Komitmen/Tim Pengawas Swakelola atau Pengelola Kegiatan

                        sebanyak 3 (tiga) buku laporan dalam format A4. Dalam tahap
                        penyusunan laporan pendahuluan dilakukan asistensi dengan BNPB
                        untuk mendapatkan masukkan dan saran dalam hal tinjauan proses,
                        hasil-hasil rumusan dan sinkronisasi kebijakan daerah dan nasional
                        yang berkaitan dengan penyusunan Kajian Risiko Bencana
    13. Dokumen   Kajian Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Tanggamus
       Risiko Bencana   merupakan laporan tahap akhir atau laporan final dari hasil perbaikan
                        presentasi / ekspose. Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB)

                        Kabupaten Tanggamus harus diserahkan selambat-lambatnya pada 90
                        (sembilan puluh) hari kalender setelah penandatanganan SPMK
                        kegiatan, dan diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen
                        sebanyak 5 (lima) buku laporan dalam format A3.      
    14. Peta Risiko Bencana Peta Risiko Bencana Kabupaten Tanggamus merupakan dokumen
                        yang berisikan peta ancaman bencana, peta kerentanan daerah dan
                        peta kapasitas daerah. Peta Risiko Bencana ini harus diserahkan

                        selambat-lambatnya pada 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah

  KAK Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Tanggamus Hal.10/11   
                           penandatanganan SPMK kegiatan, dan diserahkan kepada Pejabat
                           Pembuat Komitmen sebanyak 2 (dua) album peta dalam format A1.
       15. Suplemen Peta Risiko Suplemen Peta Risiko Bencana berupa Matriks Tabulasi berisikan
          Bencana          nama desa, jenis ancaman, tingkat risiko, ancaman, kerentanan
                           berupa keterpaparan jiwa, harta benda dan lingkungan serta kapasitas
                           sampai level desa/kelurahan pada setiap jenis bahaya. Matriks
                           Tabulasi harus diserahkan selambat-lambatnya pada 90 (sembilan

                           puluh) hari kalender setelah penandatanganan SPMK kegiatan, dan
                           diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebanyak 2 (dua) buku
                           laporan dalam format A3                           
       16. SSD Eksternal 1 TB SSD Eksternal 1 TB berisikan softcopy dari seluruh hasil pekerjaan yang
                           telah dilaksanakan sebanyak 1 (satu) unit dan diserahkan kepada
                           Pejabat Pembuat Komitmen di akhir kontrak.        

                                    Hal-Hal Lain                             

       17. Produksi dalam Negeri Semua Pekerjaan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus
                           dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dengan
                           semaksimal mungkin memanfaatkan produk dalam negeri (jika
                           diperlukan penunjang), kecuali ditetapkan lain pada angka 4 KAK

                           dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

       18. Persyaratan     Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk
          Kerjasama        pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut
                           harus dipatuhi:                                   

       19. Pedoman         Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan yang

          Pengumpulan Data berlaku                                           
          Lapangan                                                           

       20. Alih Pengetahuan Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk
                           menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih
                           pengetahuan kepada personil satuan kerja Pejabat Pembuat
                           Komitmen berikut: ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan
                           dengan PPK                                        

                                                 PENGGUNA ANGGARAN           
                                             KEPALA BADAN PENANGGULANGAN     
                                                BENCANA KAB. TANGGAMUS       

                                                 IRVAN WAHYUDI, S.T,M.M      
                                                NIP. 1980723 200604 1 012    

     KAK Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Tanggamus Hal.11/11