Pembangunan Jalan Masyeta - Anajero - Merief - Morombui - Mekesefeb Tahap IV

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                         

Program       : Program Penyelenggaraan Jalan                         
Kegiatan      : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                  

Sub Kegiatan  : Pembangunan Jalan                                     

Pekerjaan     : Pembangunan Jalan Masyeta - Anajero - Merief - Morombui
                - Mekesefeb Tahap IV                                  

Lokasi        : Distrik Masyeta                                       
Sumber Dana   : Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Teluk Bintuni         

Tahun Anggaran : 2025                                                 

 Pembangunan/peningkatan jalan/jembatan pada umumnya dimaksudkan untuk

 membuka konektifitas, meningkatkan aksesibiltas untuk memperlancar arus

 barang dan penumpang ke tempat tujuan.                               

 Kebutuhan akan prasarana jalan/jembatan yang baik merupakan sesuatu yang
 diharapkan oleh masyarakat dan merupakan faktor penunjang lancarnya  

 perekonomian. Mengingat kondisi sarana jalan yang ada saat ini banyak

 kerusakan baik diakibatkan faktor alam, maupun faktor manusia dalam hal ini
 kendaraan sehingga perlu diadakan perbaikan dan peningkatan guna memenuhi

 kebutuhan lalu lintas yang makin tinggi. Di dalam proses perencanaan sebagai
 pedoman  untuk pelaksanaan perlu diperhatikan fakor-faktor, seperti  

 kenyamanan, keamanan, lingkungan serta faktor lain yang mendukung    

 perencanaan lebih matang dan terencana.                              

 Sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004   
 tentang Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang mempunyai

 peranan sangat penting dalam hal distribusi ekonomi mulai dari yang berskala

 lokal, regional maupun Nasional, berbangsa dan bernegara, yang ditujukan
 sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta untuk menghubungkan dan

 mengikat seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan
 tugas pokoknya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabuapeten   

 Manokwari bertanggung jawab di dalam penyelenggaraan jalan sebagaimana
 diamanatkan di dalam undang- undang tersebut. Dinas Pekerjaan Umum dan
 Penataan Ruang Kabupaten Teluk Bintuni berupaya untuk menciptakan    

 penyelenggaraan sistem jaringan jalan yang mampu menunjang, mendorong dan
 menggerakkan pengembangan wilayah dan kawasan, memiliki standar dan mutu

 yang berkualitas melalui pembangunan, pemeliharaan, dan untuk meningkatkan

 dan pengembalian kondisi sarana dan prasarana jalan dan jembatan.    

Maksud dan Tujuan                                                     

  a. Maksud Kegiatan                                                  
     Maksud dari pekerjaan ini adalah untuk melakukan pembangunan jalan

     lanjutan.                                                        

  b. Tujuan Kegiatan                                                  
     Tujuan utamanya adalah membuka akses jalan dan membuka konektifitas

     sejumlah kampung yang ada di Wilayah Kabupaten Teluk Bintuni.    

 Lingkup Pekerjaan                                                    

 Lingkup Kegiatan Pembangunan Jalan Masyeta - Anajero - Merief - Morombui -

 Mekesefeb Tahap IV ini adalah kegiatan lanjutan Pembangunan Ruas Jalan
 Masyeta - Anajero - Merief - Morombui – Mekesefeb dimulai dari sta 5+400.

 Dengan uraian kegiatan sebagaimana tertuang dalam Bill Of Quantuty (BQ)
 dengan ketentuan sesuai spesifikasi teknis dan syarat- syarat yang ditetapkan

 dalam Dokumen Kontrak serta Standar-standar yang berlaku.            

 Sumber Dana                                                          

     Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)
 Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2025, dengan Pagu anggaran sebesar

 Rp. 14.426.500.000,00.- (Empat Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta

 Lima Ratus Ribu Rupiah).                                             

     Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia
 atau tidak cukup tersedia dalam DPA Tahun Anggaran 2025, maka pengadaan

 Barang/Jasa dapat dibatalkan dan peserta pemilihan atau peserta yang ditunjuk

 sebagai Penyedia tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun. 
     Penandatanganan kontrak hanya dapat dilakukan setelah Peraturan  
 Daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 disahkan, DPA      

 Perubahan diterbitkan, dan dana kegiatan tersedia dalam APBD Perubahan
 dimaksud.                                                            

 Masa Pelaksanaan                                                     
 Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini diperkirakan 60 (enam puluh) hari

 kalender.