Dokumen Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (Rp2kpkpk) Kota Tidore Kepulauan

URAIAN SINGKAT PENYUSUNAN  RENCANA PENCEGAHAN  DAN             

 PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN  KUMUH  DAN PERMUKIMAN              
        KUMUH  (RP2KPKPK) KOTA TIDORE KEPULAUAN                     

Lokasi permukiman kumuh berdasarkan SK Walikota Tidore Kepulauan Nomor 47.1 Tahun
2022 terdapat 24 lokasi permukiman kumuh yang tersebar di kecamatan Tidore Utara,

kecamatan Tidore Selatan, Kecamatan Oba, Kecamatan Oba Selatan, Kecamatan Oba
Utara dan Kecamatan Oba Tengah. Berdasarkan kajian dan evaluasi terhadap lokasi
permukiman berdasarkan SK Walikota, cenderung keseleruhan lokasi permukiman kumuh

yang diferivikasi merupakan kawasan yang berada di Kawasan pesisir, Kawasan ekonomi,
sempadan sungai, diatas air dan daerah dataran rendah.              

Perkembangan kawasan permukiman kumuh Kota Tidore Kepulauan dipengaruhi oleh

beberapa faktor, antara lain sebagai berikut: (1) pertambahan jumlah penduduk, (2)
urbanisasi. Disamping itu penyebab lain berkembangnya kawasan permukiman kumuh

adalah faktor ekonomi seperti kemiskinan dan krisis ekonomi serta faktor bencana. Faktor
ekonomi mendorong bagi pendatang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Dengan keterbatasan pengetahuan, keterampilan dan modal, maupun adanya persaingan
yang sangat ketat, maka pendatang tersebut hanya dapat tinggal dan membangun
rumah dengan kondisi yang sangat minim. Disisi lain pertambahan jumlah pendatang

yang sangat banyak mengakibatkan PEMDA tidak mampu menyediakan hunian yang
layak. Disisi lain faktor bencana dapat pula menjadi salah satu pendorong perluasan

kawasan kumuh..                                                     

   1. Lingkup Kegiatan                                              
     Lingkup Kegiatan yang ditetapkan dalam pelaksanaan pekerjaan ini dibagi

menjadi 8 tahap, yaitu:                                             

   a. Tahap Persiapan                                               
Tahap persiapan merupakan kegiatan sebelum tim turun ke lapangan, meliputi :

   1) Melakukan Sosialisasi dan konsolidasi untuk mendapatkan data sekunder serta

     pemahaman terhadap maksud penyusunan RP2KPKPK;                 
   2) Menyusun rencana kerja tim, termasuk pembagian peran tiap tenaga ahli dalam

     melibatkan partisipasi aktif kelompok swadaya masyarakat;      
   3) Menyiapkan data profil Permukiman Kumuh dan dokumen pendukung lainnya yang
     mengacu kepada SK Penetapan Kawasan Kumuh disertai detil data statistik yang

     diperlukan pada masing-masing indikator;                       
   4) Overview kebijakan Daerah, yang berkaitan dengan penanganan Perumahan

     Kumuh dan Permukiman Kumuh dan melakukan Identifikasi Kesesuaian
     permukiman eksisting terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah, Status Tanah

     Permukiman, Peta Rawan Bencana, Pembangunan sektoral permukiman, serta
     dokumen-dokumen lain yang mendukung atau berkaitan dengan penanganan
     Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.                          

 b. Tahap Survei                                                    
Tahap survei merupakan kegiatan mengumpulkan data, meliputi :       

   1) Menyusun desain survey awal kegiatan yang mencakup kebutuhankebutuhan

     data dan informasi awal yang dibutuhkan, serta penyiapan format untuk
     kebutuhan baik di lapangan maupun pengolahan data dan informasi terkait

     kondisi kawasan;                                               
   2) Mengumpulkan data-data primer maupun sekunder terkait isu strategis,

   3) potensi, dan permasalahan mengenai penanganan perumahan kumuh dan
     permukiman kumuh.                                              
   4) Melakukan wawancara semi-terstruktur dengan beberapa narasumber utama yang

     memiliki kompetensi yang terkait dengan penanganan permukiman kumuh.
   5) Melibatkan partisipasi aktif Kelompok Swadaya Masyarakat dalam melakukan

     survei/pemetaan swadaya/survey kampung sendiri di permukiman kumuh.
   6) Verifikasi lokasi permukiman kumuh sesuai SK Penetapan Kawasan Kumuh,

   7) deliniasi kawasan dan cakupan pelayanan infrastruktur pada lokasi permukiman
     kumuh.                                                         
   8) Melakukan pemutakhiran dan penajaman profil kawasan kumuh melalui survey

     kebutuhan yang detail (by name, by address) dengan pemetaan sebaran
     kebutuhan pelayanan infrastruktur menurut indikator kekumuhan. 

   9) Melakukan koordinasi dengan kelembagaan masyarakat setempat yang terlibat
     dalam proses penyelenggaraan pembangunan kawasan permukiman.   

   10) Melakukan pengukuran lapangan lengkap atas kondisi batas lahan pembangunan,
     kondisi landsekap, kondisi topografi dan keteknikan lainnya yang berpengaruh

     terhadap penyusunan desain kawasan dan DED untuk pelaksanaan fisik

 c. Tahap Kajian                                                    
Tahap kajian merupakan kegiatan telaahan data primer dan sekunder, meliputi :

  1) Melakukan analisis dan pemetaan terhadap isu strategis kawasan, potensi,
    permasalahan dan tantangan dalam kaitannya dengan pembangunan Perumahan

    dan Kawasan permukiman.                                         
  2) Melakukan overview terhadap dokumen-dokumen perencanaan dan    

    pengaturan/studi yang terkait seperti Rencana Tata Ruang, SPPIP dan RPKPP
    (RP2KPKPK yang saat ini berjalan), Perencanaan Teknis Sektoral dalam lingkup
    kegiatan ke-Cipta Karya-an, kebijakan daerah dalam penanganan kumuh serta SK

    Bupati tentang Kawasan Kumuh Kabupaten.                         
  3) Melakukan kajian terhadap konsep, strategi penanganan permukiman kumuh di

    kawasan terpilih, keterkaitan antar kawasan, serta penetapan sasaran output dan
    outcome.                                                        

  4) Melakukan analisis yang melibatkan partisipasi aktif Kelompok Swadaya Masyarakat
    dalam merumuskan metode penanganan permukiman kumuh yang paling tepat dan
    implementatif sesuai dengan kebutuhan sektor keterpaduan pelaksanaan program,

    serta dampak yang ditimbulkan dari dilaksanakannya / indikasi implementasi
    program penanganan kumuh.                                       

  5) Melakukan penetapan kawasan kumuh prioritas berdasarkan kriteria, indikator,
    parameter serta pembobotan sesuai dengan buku panduan.          

  6) Penyusunan Pra-Desain Kawasan, meliputi: Masterplan kawasan perencanaan,
    konsep rancangan dan detail desain, pra-rancangan arsitektur, pra-rancangan

    penghijauan dan tata ruang luar, pra-rancangan struktur,pra-rancangan sistem
    mekanikal dan elektrikal, denah, tampak, potongan, jaringan utilitas dan rencana
    perhitungan konstruksi /Sipil untuk fasilitas prioritas.        

7)  Melakukan analisa dan pendampingan terhadap kebijakan pemerintah
    kota/kabupaten terkait penanganan kumuh (ditunjang data spasial,

    numerik/statistik, dan kondisi sosial, ekonomi, fisik lapangan) 

 d. Tahap Focus Group Discussion (FGD)                              

Tahap FGD dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan perkuatan Kelompok Swadaya
Masyarakat dan Tim Teknis Pemerintah Kabupaten/Kota berkaitan dengan kegiatan

Perencanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh Perkotaan meliputi:                                           

   1) Pelaksanaan FGD dilakukan minimal 2 (dua) kali selama masa pelaksanaan
     kegiatan ini.                                                  
   2) Pelaksanaan FGD dilakukan pelaksanaan kegiatan ini untuk mencapai kesepakatan

     lintas pemangku kepentingan terhadap strategi dan indikasi program/ kegiatan
     penanganan kumuh di kawasan-kawasan prioritas.                 
   3) FGD diadakan untuk memberikan pemahaman yang berkaitan dengan kebijakan,

     penetapan kawasan prioritas kumuh, kesadaran terhadap lingkungan kumuh,
     dukungan infrastruktur ke-Cipta Karya-an, strategi dan pola penanganan

     permukiman kumuh, penyusunan kertas kerja kelompok swadaya masyarakat,
     dan metode dokumentasi kegiatan.                               

 e. Tahap Perumusan                                                 

Tahapan perumusan merupakan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, meliputi:

1) Menyusun Rencana Kegiatan Pembangunan sektor ke-Cipta Karyaan berupa:

    a) Strategi operasional penanganan kumuh hingga 0% (melalui pola pencegahan
      dan peningkatan kualitas permukiman)                          
    b) Kajian konsep dan merumuskan strategi teknis penanganan kumuh dari

      aspek sosial, ekonomi dan analisa pembiayaan melalui analisa potensi
      peningkatan kualitas kawasan.                                 
    c) Konsep penanganan permukiman kumuh secara tematik berdasarkan kondisi

      kawasan, analisis keterkaitan antar kawasan, dan pola penanganan pemukiman
      kumuh.                                                        
    d) Skenario pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dalam
      upaya mengurangi luasan kumuh kabupaten/ kota.                

    e) Strategi dan memorandum program keterpaduan sektor ke-Cipta Karyaan
      dalam penanganan kawasan pemukiman kumuh perkotaan disesuaikan dengan
      konsep penanganan.                                            

    f) Kesinambungan antara rencana pemerintah dan Rencana Aksi Komunitas
      (CAP) dalam penanganan kawasan permukiman.                    

    g) Indikasi program investasi dan pembiayaan lintas pemangku kepentingan
      dalam pencapaian kumuh 0% hingga 2027.                        
    h) Tata cara pengendalian tahapan pelaksanaan dan pembiayaan tiap tahun.

    i) Peta Perencanaan Penanganan Permukiman kumuh skala 1:5000 dan 1:1000
      untuk jangka waktu tahun 2022-2027                            
    j) Desain Kawasan permukiman kumuh pada kawasan prioritas.      

2)  Menyusun Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan
    Permukiman Kumuh Tingkat Masyarakat (Perencanaan Partisipatif), berupa:

    a) Susunan kelembagaan masyarakat sesuai kesepakatan pembentukan

      kelembagaan.                                                  
    b) Rumusan prioritas kebutuhan berdasarkan pemberdayaan masyarakat

      dengan metode yang paling tepat dan implementatif bagi masyarakat. c)

    Rencana Kerja Masyarakat dalam skala lingkungan.                

 f. Tahap Penyusunan Desain Teknis                                  
Tahap penyusunan detail desain dilaksanakan melalui :               

1)  Penyusunan peta rinci kawasan/site plandengan tingkat kedetailan peta yang
    cukup untuk menjelaskan detil konsep penanganan dan perencanaan infrastruktur

    kawasan.                                                        

2) Pengambilan dokumentasi foto udara/film visual (air view) yang dapat

    menggambarkan kondisi kawasan serta foto kondisi eksisting yang 
    disandingkan/digabungkan dengan desain rencana penanganan (visualisasi).

3) Rencana rinci pola penanganan kawasan pemukiman kumuh            

    (pencegahan/pemugaran/ peremajaan/ pemukiman kembali) beserta strategi

    keterpaduan sektor ke-Cipta Karya-an.                           

4)  Daftar rencana komponen infrastruktur yang dibutuhkan untuk penanganan
    permukiman kumuh untuk jangka waktu tahun 2022-2027.            

5) Tata cara pengendalian tahapan pelaksanaan dan pembiayaan tiap tahun.

6)  Peta Perencanaan Penanganan Permukiman kumuh skala 1:5000 dan 1:1000

    untuk jangka waktu tahun 2022-2027.                             

7)  Pengukuran dan survey investigasi terhadap kondisi lapangan dan perencanaan
    komponen infrastruktur dalam upaya meningkatkan kualitas kawasan permukiman

8)  Menyusun desain kawasan dan desain teknis komponen infrastruktur di kawasan

    prioritas (dilengkapi gambar, RAB, dan RKS); gambar disajikan secara detail dalam
    skala 1:50, 1:20 dan 1:10.                                      

9)  Penyusunan Desain Kawasan, meliputi: Masterplan kawasan perencanaan, konsep

    rancangan dan detail desain, rancangan arsitektur, rancangan penghijauan dan
    tata ruang luar, rancangan struktur,rancangan sistem mekanikal dan elektrikal,
    denah, tampak, potongan, jaringan utilitas dan rencana perhitungan konstruksi

    /Sipil untuk fasilitas prioritas.                               

10) Memastikan readiness criteria (kepastian lahan, desain, kondisi fisik, kondisi
    sosial, kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah kota/kabupaten, dsb) terpenuji dan

    dapat ditindaklanjuti dalam waktu dekat.                        
 g. Tahap Penyusunan Laporan                                        
Tahap penyusunan laporan merupakan kegiatan penyusunan laporan mulai dari laporan

pendahuluan, antara, dan akhir, meliputi :                          

   1) Laporan hasil diskusi pembahasan dalam tahapan kegiatan penyusunan Laporan
     Pendahuluan, Laporan Draft Akhir dan Laporan Akhir dengan melibatkan berbagai
     instansi terkait dan (Pokja PKP).                              

   2) Masing-masing tahapan dalam penyusunan laporan dengan gambaran hasil
     rumusan dan analisis data/informasi yang diperoleh dari pelaksanan survey

     FGD, dan masukan serta saran dalam pembahasan laporan bersama Tim Teknis
     dan pihak terkait lainnya.                                     

   3) Merumuskan kesimpulan sebagai landasan dari finalisasi Dokumen Profil
     Perencanaan Kawasan Kumuh Perkotaan dan DED permukiman kumuh.  

   4) Menyusun dokumen perencanaan siap lelang dan DED masing-masing komponen
     infrastruktur yang akan dilaksanakan di tahun selanjutnya      
   5) Profil update terkait hasil survey dan investigasi terhadap kondisi eksisting

     permukiman kumuh (by name by address) beserta dokumentasi dan analisa isu
     strategis, potensi, permasalahan dan tantangan dalam penanganan permukiman

     kumuh.                                                         
   6) Matriks strategi operasional, program, dan indikasi kegiatan serta indikasi biaya

     dan peran stakeholders dalam pencapaian kota/kabupaten bebas kumuh sesuai
     targetnya.                                                     

                                  Tidore, 14 Mei 2025               
                         Pejabat Penandatangan Kontrak              
                    Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan       

                          Kota Tidore Kepualauan                    

                         BUDI T. MUSTAFA, SE                        

                          PEMBINA TK.I / IV.b                       
                        NIP. 19750805 200003 1 007