Pembangunan Saluran Drainase Di Wilayah Kelurahan Doromukti

BAB XII                                     
                    SYARAT- SYARAT TEKNIS                               

KEGIATAN      : KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN                         
SUB KEGIATAN  : PEMBANGUNAN  SARANA DAN PRASARANA  KELURAHAN            

PEKERJAAN     : Pembangunan Saluran Drainase Di Wilayah Kelurahan       
               Doromukti                                                

                           PASAL  1                                     
                     JENIS DAN MUTU BAHAN                               

1. Jenis dan mutu bahan yang akan digunakan harus diutamakan bahan-bahan
   produksi dalam negeri, sesuai Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan
   Koperasi, Menteri Perindustrian dan Menteri Penertiban Aparatur Negara
   tanggal 23 Desember 1980.                                            
2. Bahan-bahan bangunan/tenaga kerja setempat sesuai dengan lokasi yang 
   ditunjuk, bila bahan-bahan bangunan dan semua jenis memenuhi syarat teknis,
   sesuai dengan peraturan yang ada dianjurkan untuk dipergunakan dengan
   mendapatkan ijin dari Direksi (secara tertulis).                     

3. Bila bahan-bahan bangunan yang telah memenuhi spesifikasi teknis terdapat
   beberapa/bermacam-macam jenis (merk) diharuskan untuk memakai jenis dan
   mutu bahan sejenis.                                                  
4. Bahan-bahan yang telah ditetapkan jenisnya, dimana bahan-bahan bangunan
   tersebut mempunyai macam mutu, maka harus ditetapkan melaksanakan mutu
   1 (satu) untuk dipergunakan.                                         
5. Bila rekanan telah menandatangani / melaksanakan jenis dan mutu bahan
   untuk pekerjaan atau bagian pekerjaan tidak sesuai yang telah ditetapkan,
   bahan-bahan tersebut harus ditolak dan dikeluarkan dari lokasi pekerjaan paling
   lambat 24 jam setelah ditolak dan biaya menjadi tanggungan rekanan.  
6. Contoh-contoh yang dikehendaki oleh Pemberi Tugas atau wakilnya harus
   segera disediakan tanpa kelambatan atas biaya Pemborong dan harus sesuai
   dengan standart.                                                     
   Contoh-contoh tersebut diambil dengan cara begitu rupa hingga dapat dianggap
   bahwa bahan tersebut yang akan dipakai dalam pekerjaan nanti.        
   Contoh tersebut disimpan sebagai dasar penolakan bila ternyata bahan atau
   cara mengajukan yang dia pakai tidak sesuai dengan contoh baik kualitas

   maupun sifat-sifatnya.                                               
7. Bila dalam uraian dan syarat-syarat disebutkan nama pabrik pembuat dari suatu
   barang maka ini hanya dimaksudkan untuk menunjukkan kualitas dan tipe dari
   barang yang memuaskan Pemberi Tugas.                                 

                           PASAL  2                                     
                      URAIAN PEKERJAAN                                  

2.1 Penyediaan                                                          
   Pemborong harus menyediakan segala yang diperlukan untuk melaksanakan
   pekerjaan secara sempurna dan efisien dengan urutan yang teratur, termasuk
   semua alat-alat pembantu yang dipergunakan seperti andang-andang, mesin-
   mesin, alat-alat penarik dan sebagainya yang diperlukan oleh rekanan dan
   untuk semua alat-alat tersebut pada waktu pekerjaan selesai karena sudah
   tidak berguna lagi dan untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkannya.
2.2 Kualitas dan Kuantitas Pekerjaan                                    
   a. Kuantitas dan kualitas dari pekerjaan yang termasuk dalam harga kontrak
      harus dianggap seperti apa yang tertera dalam uraian dan syarat-syarat atau
      gambar dalam kontrak itu bagaimanapun dari apa yang tercantum dalam
      syarat-syarat ini.                                                

   b. Kekeliruan dalam pekerjaan atau kuantitas pengurangan bagian-bagian dari
      gambar dan uraian serta syarat-syarat tidak boleh merusak (membatalkan)
      kontrak ini, tetapi hendaknya diperbaiki dan dianggap suatu perubahan yang
      dikehendaki oleh Pemberi Tugas.                                   

   c. Segala pernyataan mengenai kuantitas pekerjaan yang mungkin sewaktu-
      waktu diberikan kepada pemborong, tidak boleh merupakan bagian dari
      kontrak ini dan harga-harga yang dimuat dalam daftar harga.       

   d. Harga kontrak tidak boleh disesuaikan atau dirubah dengan cara    
      bagaimanapun selain menuruti ketetapan yang tepat dari syarat-syarat ini,
      segala kekeliruan baik mengenai hitungan atau bukan perhitungan harga
      kontrak harus dianggap telah diterima oleh kedua belah pihak.     

                           PASAL  3                                     
                  GAMBAR-GAMBAR   PEKERJAAN                             

3.1 Gambar-gambar rencana pekerjaan yang terdiri dari gambar bestek, gambar
   detail konstruksi, gambar situasidan sebagainya yang telah dilaksanakan oleh
   Perencana telah disampaikan kepada rekanan beserta dokumen lainnya.  
   Rekanan tidak boleh merubah dan menambah tanpa mendapat persetujuan  
   tertulis dari Pemberi Tugas / Direksi. Gambar-gambar tersebut tidak boleh
   diberikan kepada pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan

   pemborongan ini atau dipergunakan untuk maksud-maksud lain.          

3.2 Gambar-gambar Tambahan                                              
   Bila Direksi menganggap perlu, maka Perencana harus membuat tambahan 
   gambar detail (gambar penjelasan) yang diperiksa dan disyahkan oleh Direksi,
   gambar-gambar tersebut menjadi milik Direksi.                        

3.3 Asbuilt Drawing                                                     
   Gambar yang sesuai sebagaimana yang dilaksanakan untuk semua pekerjaan
   yang belum terdapat dalam gambar-gambar baik penyimpangan atas perintah
   Pemberi Tugas atau tidak, Pihak Pengawas harus membuat gambar-gambar 
   yang sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan (Asbuilt Drawing)     
   Yang jelas memperhatikan perbedaan antara gambar-gambar kontrak dan  
   pekerjaan yang dilaksanakan. Gambar-gambar tersebut harus diserahkan 
   dalam rangkap 3 (tiga) dan semua biaya pembuatannya ditanggung oleh  
   rekanan.                                                             

3.4 Gambar-gambar ditempat pekerjaan                                    
   Rekanan harus menyimpan dipekerjaan satu rangkap gambar kontrak lengkap
   termasuk rencana kerja dan syarat-syarat, berita acara aanswijzing, time
   schedule, dalam keadaan baik (dapat dibaca dengan jelas) termasuk    
   perubahan-perubahan terakhir dalam masa pelaksanaan pekerjaan, agar  
   tersedia jika Pemberi Tugas sewaktu-waktu memerlukan.                
3.5 Contoh Barang / Barang yang ditawarkan                              
   a. Dalam masa pelaksanaan pekerjaan pembangunan bahan-bahan barang   
      yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan RKS dan berita acara   
      aanswijzing.                                                      
   b. Barang / bahan yang ditawarkan dalam harga satuan pekerjaan dan harga
      satuan bahan/upah adalah mengingat, rekanan harus menawarkan harga
      tersebut sesuai dengan RKS dan berita acara aanswijzing.          
   c. Contoh barang / bahan yang ditawarkan tidak dapat dipergunakan bila
      belum mendapat persetujuan Direksi secara tertulis.               

                           PASAL  4                                     
      PERATURAN  TEKNIS PEMBANGUNAN  YANG DIPERGUNAKAN                  

Berlaku dan mengikat didalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat ini :      

a. Pedoman Pelaksanaan APBN Keppres No. 18 Tahun 2000                   
b. Peraturan Beton Indonesia (PBI) Tahun 1955 / 1978                    
c. Peraturan Umum Pemeriksaan Bahan Bangunan (PUBB) NI. 3/56            
d. Peraturan Umum Instalasi Listrik Indonesia (PUIL) NI. 6/1972         
e. Peraturan Muatan Indonesia (PMI) NI. 18/1970                         
f. Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (PKKI) NI. 5/1961                
g. Peraturan Perburuhan di Indonesia (tentang pengarahan tenaga kerja) antara
   lain tentang larangan mempekerjakan anak-anak dibawah umur.          
h. Peraturan-peraturan Pemerintah setempat mengenai bangunan-bangunan.  

                           PASAL  5                                     
                  PENJELASAN RKS DAN GAMBAR                             

a. Bila terdapat perbedaan gambar, antara gambar rencana dan gambar detail,
   maka yang dipergunakan adalah gambar detail.                         
b. Bila terdapat skala gambar dan ukuran dalam gambar tidak sesuai, maka

   ukuran dengan angka dalam gambar yang diikuti.                       
c. Bila ukuran-ukuran jumlah yang diperlukan dan bahan-bahan / barang yang
   dipakai dalam RKS tidak sesuai dengan gambar maka RKS yang diikuti.  
d. Bila rekanan meragukan tentang perbedaan antara gambar-gambar yang ada
   baik mengenai mutu bahan yang dipakai maupun konstruksi dengan RKS,  
   maka rekanan berkewajiban untuk menyakan kepada Direksi / Pemberi Tugas
   secara tertulis.                                                     
e. Rekanan berkewajiban untuk mengadakan penelitian hal-hal tersebut diatas,
   setelah rekanan menerima dokumen dari Pemberi Tugas dan hal tersebut akan
   dibahas dalam rapat penjelasan.                                      
f. Sebelum melaksanakan pekerjaan rekanan diharuskan mengembalikan semua
   dokumen yang ada untuk disesuaikan dengan beriat acara rapat penjelasan.

                           PASAL 6                                      
                     JADWAL PELAKSANAAN                                 

Pada saat rekanan akan memulai pelaksanaan dilapangan atau setelah rekanan
menerima SPMK dari Pemberi Tugas harus segera mengadakan persiapan antara
lain : Pembuatan jadwal pelaksanaan berupa Bar Chart secara tertulis, berisi tahap-
tahap pelaksanaan pekerjaan, waktu yang direncanakan dan disesuaikan dengan
jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak.                             
Bar Chart tersebut selalu berada dilokasi, tempat pekerjaan untuk diikuti dengan
perkembangan hasil pelaksanaan pekerjaan dilapangan dengan diberikan tanda
garis tinta warna merah. Bila terdapat / terlihat adanya hambatan, semua pihak harus
segera mengadakan langkah-langkah untuk penanggulangan hambatan yang akan
terjadi.                                                                

                           PASAL 7                                      
                 KUASA PEMBORONG  DILAPANGAN                            

8.1 Pengawasan dan prosedur Pelaksanaan                                 
   Pemborong harus mengawasi dan memimpin pekerjaan dengan menggunakan  
   kecakapan dan perhatian penuh, dan harus semata-mata bertanggung jawab
   untuk semua alat-alat konstruksi, cara-cara tehnik urutan dan prosedur dan
   untuk mengkoordinasikan semua bagian yang berada dibawah kontrak.    

8.2 Pegawai Pemborong yang melaksanakan                                 
   a. Sebagai pimpinan sehari-hari pada pelaksanaan pekerjaan, pemborong

      harus dapat menyerahkan kepada seorang pelaksana yang ahli sesuai 
      dengan keahliannya, cakap yang diberi kuasa dengan penuh tanggung 
      jawab dan selalu berada ditempat pekerjaan.                       
   b. Sebagai penanggung jawab dilapangan pekerjaan pelaksanaan harus   
      mempelajari dan mendalami semua isi gambar bestek dan berita acara
      aanswijzing sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan baik konstruksi
      maupun kualitas bahan-bahan yang harus dilaksanakan.              
   c. Perubahan konstruksi maupun perubahan bahan-bahan bangunan dapat  
      dilaksanakan apabila ada ijin tertulis dari Direksi / Pimpinan Proyek
      berdasarkan rapat direksi, menyimpang dari hal tersebut menjadi tanggung
      jawab pemborong, untuk melaksanakan sesuai gambar bestek.         
   d. Direksi berhak menolak penunjukan seorang pelaksana dari pemborong
      berdasarkan pendidikan, pengalaman, tingkah laku dan kecakapan, dalam
      hal ini pemborong harus segera menempatkan pengganti pelaksana lain
      dengan persetujuan Direksi.                                       

                           PASAL 8                                      
          LAPORAN  MINGGUAN, HARIAN DAN BUKU DIREKSI                    

Penyedia Jasa harus membuat laporan bulanan, Mingguan / harian dan Buku Direksi
mengenai kemajuan pekerjaan. Laporan kemajuan pekerjaan tersebut sekurang-
kurangnya mengenai keterangan yang berhubungan dengan kejadian selama 1 
bulan dimana disediakan disalah satu kemajuan sebagai berikut :         

a. Laporan Mingguan, Harian meliputi :                                  
1. Jumlah pegawai / tenaga kerja yang dipekerjakan selama 1 bulan       
2. Uraian kemajuan pekerjaan pada akhir bulan                           
3. Bahan-bahan dan barang-barang perlengakapan yang telah masuk dan diterima
  ditempat pekerjaan                                                    
4. Keadaan cuaca                                                        
5. Kejadian khusus                                                      

6. Foto-foto ukuran kartu post sesuai dengan petunjuk Pejabat Pembuat Komitmen
7. Pengesahan Pejabat Pembuat Komitmen.                                 

b. Buku Direksi meliputi :                                              
1. Saran dan petunjuk lapangan dari Direksi                             
2. Tanggapan dari pelaksana lapangan yang mewakili Rekanan Pelaksana    
   Kegiatan.                                                            
3. Kunjungan tamu yang ada hubungan dengan Kegiatan.                    
4. Kunjungan tamu-tamu lain                                             
                           PASAL 9                                      
               JAMINAN DAN KESELAMATAN   BURUH                          

12.1 Air minum dan air untuk pekerjaan                                  
   a. Pemborong harus senantiasa menyediakan air minum yang cukup bersih
      ditempat pekerjaan untuk para pekerjanya.                         
   b. Air untuk keperluan bangunan selama pelaksanaan, dapat mempergunakan
      atau menyumbang pipa air yang telah ada dengan meteran air tersendiri
      (guna memperhitungkan pembayaran) atau air sumur yang bersih / jernih
      dan tawar, bila hal ini meragukan Direksi harus diperiksa pada laboratorium.
12.2 Kecelakaan                                                         
   Apabila terjadi kecelakaan tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan tersebut
   pada waktu pelaksanaan, pemborong harus segera mengambil tindakan yang
   perlu untuk keselamatan si korban dengan biaya pengobatan dan lain-lain

   menjadi tanggung jawab pemborong dan harus segera melaporkan kepada  
   jawatan perburuhan dan Direksi.                                      
12.3 Dilokasi pekerjaan harus disediakan peti obat-obatan untuk pertolongan
   pertama yang selalu tersedia setiap saat dan berada ditempat direksi keet /
   bouwkeet.                                                            

                           PASAL 10                                     
       SYARAT-SYARAT CARA  PEMERIKSAAN BAHAN  BANGUNAN                  

a. Pemborong harus selalu memegang teguh disiplin keras dan perintah yang baik
  antara pekerjanya dan tak akan mengerjakan tenaga yang tidak sesuai atau tidak
  mempunyai keahlian dalam tugas yang diserahkan kepadanya.             
b. Pemborong menjamin bahwa semua bahan bangunan dan perlengkapan yang  
  disediakan semurut kontrak dalam keadaan baru, dan bahwa semua pekerjaan
  akan berkualitas baik, bebas dari cacat. Semua pekerjaan yang tidak sesuai

  dengan standart ini dapat dianggap tidak effektif.                    
c. Dalam pengajuan penawaran pemborong harus memperhitungkan biaya-biaya
  pengujian / pemeriksaan berbagai bahan pekerjaan. Diluar jumlah tersebut
  pemborong tetap bertanggung jawab atas biaya-biaya pengiriman yang tidak
  memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki.                              

                           PASAL 11                                     
                     PEKERJAAN  TIDAK BAIK                              

a. Pemberi Tugas berhak mengeluarkan instruksi agar pemborong membongkar
  pekerjaan apa saja yang telah ditutup untuk diperiksa, atau mengatur untuk
  mengadakan pengujian bahan-bahan atau barang-barang baik yang sudah   
  maupun  yang belum  dimasukkan dalam pekerjaan atau yang sudah        
  dilaksanakan. Ongkos untuk pengerjaan dan sebagainya menjadi beban    
  pemborong, untuk disempurnakan sesuai kontrak.                        

b. Pemberi Tugas berhak mengeluarkan instruksi untuk menyingkirkan dari tempat
  pekerjaan, pekerjaan-pekerjaan, bahan-bahan atau barang-barang apa saja yang
  tidak sesuai dengan kontrak.                                          
c. Pemberi Tugas boleh (tetapi tidak dengan cara tidak adil atau menyusahkan)
  mengeluarkan perintah yang menghendaki pemecatan siapa saja dari pekerjaan.
                           PASAL 12                                     
               PEKERJAAN  TAMBAHAN  DAN KURANG                          

a. Pemborong berkewajiban sesuai dengan pekerjaan yang diterima menurut 
  ketentuan dalam AV pasal 2 ayat 3 dan menurut gambar-gambar detail yang
  telah disahkan oleh Direksi melaksanakan secara keseluruhan atau dalam
  bagian-bagian menurut persyaratan teknis untuk mendapatkan pekerjaan yang
  baik.                                                                 
  Pemborong selanjutnya berkewajiban pula tanpa tambahan biaya mengerjakan
  segala sesuatu demi kesempurnaan pekerjaan atau memakai bahan-bahan yang
  tepat, walaupun satu dan lain hal tidak dicantumkan dengan jelas dalam gambar
  dan bestek.                                                           
b. Pekerjaan tambah dan kurang hanya dapat dikerjakan atas perintah atau
  persetujuan secara tertulis dari Direksi. Selanjutnya perhitungan penambahan /

  pengurangan pekerjaan dilakukan atas dasar harga yang disetujui oleh kedua
  belah pihak, jika tidak tercantum dalam daftar harga upah dan satuan pekerjaan.
c. Pekerjaan tambah dan kurang tidak seijin Direksi secara tertulis, adalah tidak sah
  menjadii tanggung jawab pemborong sepenuhnya.                         

                           PASAL 13                                     
              CARA-CARA DAN SYARAT  PELAKSANAAN                         

Harga Satuan dan Harga Penawaran                                        
a. Dalam formulir surat penawaran, penawar harus melengkapi harga satuan
  meliputi segala perongkosan (overhead) keuntungan dan segala biaya namun
  yang dikenakan untuk pekerjaan semacam itu.                           
  Harga-harga tercantum harus dipakai dasar penentu nilai pekerjaan tambah atau
  kurang dari kontrak yang dilaksanakan atas berbagai perintah.         
b. Harga penawaran yang dicantumkan (disebut) dalam formulir surat penawaran

  hanya dicantumkan dalam rupiah. Jumlah harus dibulatkan dalam ribuan rupiah
  kebawah.                                                              

                           PASAL 14                                     
                PERMOHONAN  UNTUK PEMBAYARAN                            

Setelah Pemberi Tugas / Direksi menerima suatu permohonan tertulis dari 
pemborong untuk pembayaran, maka suatu berita acara kemajuan pekerjaan untuk
tiap tahap pembayaran yang tersebut diatas, dikeluarkan oleh pengawas dan
disaksikan oleh pejabat yang berwenang, apabila kemajuan fisik pekerjaan telah
memenuhi persyaratan sesuai kontrak.                                    

                           PASAL 15                                     
                         PAPAN  NAMA                                    

Penyedia Jasa harus melarang siapapun yang tidak berkepentingan memasuki
lapangan pekerjaan dan harus memasang papan nama kegiatan dilokasi pekerjaan.
                           PASAL 16                                     
                     PEKERJAAN PERSIAPAN                                

a. Sebelum rekanan pemborong mengadakan persiapan dilokasi, seyogyanya  
  memenuhi prosedur tentang tata cara perijinan / pekerjaan untuk mulai dengan
  persiapan-persiapan pekerjaan pada yang berwenang terutama tentang dimana
  harus meletakkan bahan-bahan bangunan, jalan masuk dan sebagainya     
  sehingga tidak mengganggu baik keamanan maupun ketertiban kantor.     
b. Pada saat mengadakan persiapan dan pengukuran Direksi lapangan sudah harus
  mulai aktif untuk mengadakan pengawasan sesuai dengan tugasnya.       
c. Untuk menghindari keraguan konstruksi, maka sebelum tiap-tiap bagian 
  pekerjaan dilaksanakan, diharuskan mendapatkan ijin tertulis dari Direksi
  lapangan.                                                             

                             PASAL  17                                  
                     PEKERJAAN  PENGUKURAN                              

Pengukuran ulang mutlak harus dilaksananakn oleh pihal ke II (Rekanan), hal
tersebut sangat perlu sekali untuk menjaga timbulnya perselisihan antara pihak ke II
dan pihak ke I. Rekanan dapat mengajukan permohonan ukur ulang atas pekerjaan
dimaksud.                                                               

                            PASAL  18                                   
                      PEKERJAAN  MOBILISASI                             

  1. Mobilisasi meliputi :                                              
     a. Mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan        
       dalampelaksanaanpekerjaan.                                       
     b. Mempersiapkan fasilitas seperti kantor, gudang dan sebagainya.  
     c. Mendatangkan personil dan tenaga kerja lapangan.                

  2. Mobilisasi peralatan terkait dan personil penyedia barang/jasa dapat
     dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.                 
  3. Mobilisasi paling lambat harus sudah dimulai dilaksanakan dalam waktu 30
     (tiga puluh) harikalender sejak diterbitkan SPMK.                  

                           PASAL  19                                    
            KESEHATAN  DAN KESELAMATAN  KERJA (K3)                      

Penerapan prinsip K3 di proyek sangat perlu diperhatikan dalam pekerjaan
konstruksi. Pelaksana konstruksi harus mengetahui dan menerapkan prinsip-
prinsip kerja sesuai ketentuan K3 dilingkungan proyek :                 
  a. Kelengkapan Administrasi K3 Setiap pelaksanaan pekerjaan konstruksi wajib
     memenuhi kelengkapan administrasi K3, yang bias dilihat di pedoman 
     peraturan K3.                                                      
  b. Penyusunan Safety Plan, Safety plan adalah rencana pelaksanaan K3 untuk

     proyek yang bertujuan agar dalam pelaksanaan nantinya proyek akan  
     aman   dari   kecelakaan  dan   bahaya   penyakit  sehingga        
     menghasilkanproduktivitas kerja yang tinggi.                       
  c. Pelaksanakan Kegiatan K3 di Lapangan, Kegiatan K3 di lapangan berupa
     pelaksanaan safety plan, melalui kerja sama dengan instansi yang terkait K3,
     yaitu depnaker, polisi dan rumah sakit.                            
Sarana peralatan yang melekat pada orang atau disebut perlengkapan perlindungan
diri (personalprotective equipment), diantaranya :                      
  ➢  Pelindung mata dan wajah Kaca mata safety ;                        
  ➢  Pelindung pendengaran;                                             
  ➢  Pelindung kepala atau helm ;                                       
  ➢  Pelindung kaki berupa sepatu dan sepatu boot;                      
  ➢  Pelindung tangan berupa sarung tangan;                             
  ➢  Peralatan P3K;                                                     
  ➢  Rambu-Rambu Peringatan, antara lain dengan fungsi peringatan bahaya,
     larangan memasuki area tertentu petunjuk untuk melapor (keluar masuk
     proyek), peringatan untuk memakai alat pengaman kerja peringatan ada
     alat/mesin yang berbahaya (untuk lokasi tertentu).                 

                            PASAL  20                                   
                        PEKERJAAN GALIAN                                

a. Pekerjaan disesuaikan dengan pengerukan dan kemiringannya pada gambar
  (Bestek).                                                             
b. Pengerukan Galian sebagian besar menggunakan alat berat dan sebagian kecil
  untuk finising menggunakan tenaga manusia / manual.                   
c. Bekas Galian dimasukan atau dikelompokan menjadi satu dan ditempatkan pada
  lokasi yang telah ditentukan/desesuaikan dengan gambar (Bestek).      
d. Volume untuk Galian disesuaikan dengan gambar (Bestek).              

                            PASAL  21                                   
            PEKERJAAN  SALURAN  DAN TUTUP SALURAN                       

1. Bahan-bahan pekerjaan saluran dan tutup saluran menggunakan beton sesuai

  dengan analisa yang ada dalam RAB, ukuran disesuaikan dengan RAB dan  
  Gambar Bestek sebelum pemasangan saluran beton harus mengajukan contoh –
  contoh guna mendapat persetujuan Direksi secara tertulis.             
2. Untuk pemasangan saluran dan tutup saluran menggunakan alat berat sehingga
  mudah untuk diatur sesuai dengan kemiringan pada gambar.              
3. Sebelum dipasang Beton U-dicth lapisan tanah atas diberi pasir urug untuk
  memudahkan pengaturan kemiringan sehingga aliran air dapat mengalir dengan
  lancer.                                                               
4. Pemasangan Tutup saluran harus rata dengan permukaan jalan           
5. Untuk Pekerjaan Pre cast Uditch & Cover Uditch harus sesuai spesifikasi SNI.

                            PASAL  22                                   
                    PEKERJAAN BAK KONTROL                               

1. Pekerjaan Bak kontrol biasanya terletak pada titik sudut saluran digunakan untuk
   membelokkan aliran air dengan kedalaman tertetntu agar aliran air dapat
   mengalir dengan cepat sehingga saluran drainase dapat berfungsi dengan
   maksimal.                                                            
                            PASAL  24                                   
               PEKERJAAN  PENGEMBALIAN  KONDISI                         

1. Pada Pekerjaan Grill saluran crossing jalan, berfungsi agar air dapat masuk
   dengan cepat ke dalam saluran.                                       

                            PASAL  23                                   
               PEKERJAAN  PENGEMBALIAN  KONDISI                         

2. Pada Pekerjaan Drainse yang mengenai jalan, baik jalan aspal maupun jalan cor
   harus di kembalikan sesuai dengan semula, apabila item pekerjaan tersebut
   terdapat dalam RAB & bestek Gambar.                                  
                           PASAL 24                                     
                   PEKERJAAN  PENYELESAIAN                              

Pemborong harus membersihkan lokasi kegiatan dari bekas material yang tidak
digunakan.                                                              

                           PASAL 25                                     
                 PEKERJAAN  YANG BELUM JELAS                            

Pekerjaan yang belum jelas dalam penjelasaan / pekerjaan yang akan dilaksanakan
dilapangan harus mengacu pada peraturan yang berlaku atau mengacu pada  
persyaratan teknis yang berlaku / perubahan terbaru. Sesuai dengan Persyaratan
Spesifikasi Umum Tahun 2018 untuk Pekerjaan Kontruksi Jalan dan Jembatan
sesuai Surat Edaran Nomor : 02 / SE / Db / 2018.                        

                           PASAL 26                                     
      PEMBERITAHUAN  PENYERAHAN  PEKERJAAN  YANG KESATU                 

Apabila dalam waktu pelaksanaan dalam kontrak atau tanggal baru akibat  
perpanjangan waktu sesuai dengan addendum kontrak telah berakhir, pemborong
harus segera menyerahkan hasil pekerjaannya kepada Pemberi Tugas secara 
tertulis dengan tembusan kepada Direksi.                                
Pemberi Tugas akan mengadakan rapat Direksi mengenai pekerjaan penyerahan
tersebut diatas berdasarkan :                                           
1. Kontrak Pemborongan                                                  
2. Surat Penyerahan pekerjaan dari pemborong                            

                           PASAL 27                                     
      PEMELIHARAAN  BANGUNAN  SEBELUM PENYERAHAN  KEDUA                 

Terhitung mulai tanggal diterimanya penyerahan pekerjaan yang kesatu hingga 180
( Seratus delapan puluh ) hari kalender kemudian adalah masa pemeliharaan yang
masih menjadi tanggung jawab pemborong sepenuhnya, antara lain :        
1. Keamanan dan penjagaan                                               
2. Penyempurnaan dan pemeliharaan                                       

3. Pembersihan                                                          
Apabila pemborong telah melaksanakan hal tersebut diatas sesuai dengan kontrak
maka penyerahan pekerjaan yang kedua dapat dilaksanakan seperti pada tata cara
(prosedur) pada penyerahan pekerjaan pertama.                           
                           PASAL 27                                     
                          P E N U T U P                                 

Hal-hal lain yang belum tercantum tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dan merupakan satu kesatuan, maka pemborong harus menyelenggarakan dan  
dianggap sebagai tertulis dalam RKS ini.                                

                                          Tuban,      2024              

                                            Mengetahui :                
                                    Kepala Kel. Doromukti Kec. Tuban    
                                               (PPK)                    

                                         LASMA  SIHITE, SH              
                                      NIP. 19691003 1991032 2 007