Pembangunan Jembatan Lece-Lecenge (No. Ruas 002) Kec. Majauleng

URAIAN    PEKERJAAN                                

      UMUM                                                                

      1. Pekerjaan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota          
      2. Setiap konstruksi fisik harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya sehingga mampu
        memenuhi fungsi secara optimal                                    
      3. Setiap konstruksi fisik harus direncanakan dan dirancang dengan sebaik-baiknya,
        sehingga dapat memenuhi kriteria teknis yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria
        administrasi bagi konstruksi fisik                                
      4. Pemberi jasa konstruksi untuk konstruksi fisik perlu diarahkan secara baik dan
        menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya teknis yang memadai dan layak
        diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional        
      5. Spesifikasi Teknis untuk pekerjaan konstruksi perlu disiapkan secara matang sehingga
        mampu mendorong perwujudan karya konstruksi/bangunan jalan dan jembatan yang
        sesuai dengan kepentingan                                         
  I.  LATAR BELAKANG                                                      

      1. Pekerjaan Pembangunan Jembatan merupakan pekerjaan yang terintegrasi dari ke
        daerah lainnya yang berada diKabupaten Wajo;                      
      2. Pemerintah Kabupaten Wajo Dalam Hal Ini, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan
        Ruang Kabupaten Wajo bermaksud untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan
        Jembatan Kabupaten Wajo, dalam upaya untuk menjaga agar jaringan jalan tetap dalam
        keadaan/kondisi yang baik dan mengusahakan agar jalan yang bersangkutan tidak
        bertambah rusak agar dapat menunjang perkembangan perekonomian, dan menyediakan
        prasarana yang cukup bila terjadi adanya perubahan pola pengangkutan di masa yang
        akan datang;                                                      
      3. Berdasarkan Undang-undang nomor 02 tahun 2017, tentang jasa konstruksi dan
        Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2011, tentang usaha dan peran masyarakat
        konstruksi, maka dalam pelaksanaan pekerjaan ini harus melibatkan pihak pelaku jasa
        konstruksi yakni Kontraktor                                       
  II. MAKSUD DAN TUJUAN                                                   
      Maksud :                                                            

      1. Spesifikasi Teknis ini merupakan petunjuk bagi Pelaksana Konstruksi yang memuat
        masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta
        diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas pembangunan;         
      2. Dengan penugasan ini diharapkan pelaksana konstruksi dapat melaksanakan tanggung
        jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai Spesifikasi
        Teknis ini                                                        
      Tujuan :                                                            
      Untuk mempercepat arus penumpang dan barang sehingga meningkatkan interaksi antara
      wilayah yang berkonstribusi langsung terhadap peningkatan perekonomian masyarakat
      Kabupaten Wajo.                                                     

 III. SASARAN                                                             

      Tersedianya jasa konstruksi dalam proses pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan
      dengan biaya yang wajar dalam melaksanakan pekerjaan kegiatan penyelenggaraan jalan
      kabupaten/kota secara profesional dan tepat waktu serta tepat mutu. 
 IV. NAMA LOKASI DAN KEGIATAN                                             

      Nama Paket Pekerjaan pada Kegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten/kota, sub. kegiatan
      Pembangunan Jembatan                                                
     Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2024:                                  
     Pembangunan Jembatan Lece-Lecenge (No. Ruas 002) Kec. Majauleng      
                       URAIAN    PEKERJAAN                                

  V.  SUMBER PENDANAAN/JUMLAH ANGGARAN                                    
      Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Wajo
      dengan Jumlah                                                       
      Pagu : Rp. 2.000.000.000,-                                          
     Pembangunan Jembatan Lece-Lecenge (No. Ruas 002) Kec. Majauleng      

 VI. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN                         
      Nama Pejabat Pembuat Komitmen: DR. YASSER, ST.,MT                   
      Proyek/Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Penataan Ruang
      Kabupaten Wajo                                                      
 VII. DATA DASAR                                                          
      Sebagai Data Dasar dalam Kegiatan adalah Desain Teknis dan Dokumen Kontrak.

VIII. STANDAR TEKNIS                                                      
      Spesifikasi Umum Bina Marga 2022                                    

 IX. REFERENSI HUKUM                                                      
      Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
      sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
      Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
      Pemerintah, Perpres nomor 12 tahun 2021 beserta aturan turunannya, Syarat-Syarat Umum
      dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Dokumen Pemilihan, dan dokumen Kontrak
  X.  KEGIATAN PEMBANGUNAN                                                
      Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Pelaksana Konstruksi dapat diuraikan sebagai
      berikut :                                                           
     1. Dalam pelaksanaan konstruksi jalan sudah termasuk pemeliharaan konstruksi.
     2. Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen yang telah disusun oleh
        perencana konstruksi (gambar teknis dan spesifikasi teknis), dengan segala tambahan
        dan perubahannya pada saat penjelasan pekerjaan/aanwijzing pelelangan, serta
        ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis yang dipersyaratkan) 
     3. Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan kualitas masukan (bahan, tenaga, dan
        alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan), dan kualitas hasil pekerjaan,
        seperti yang tercantum dalam spesifikasi teknis                   
     4. Pelaksanaan konstruksi akan mendapatkan pengawasan dari penyedia jasa
        pengawasan konstruksi;                                            
     5. Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan
        Kerja (K3);                                                       
     6. Pelaksanaan kerja akan didahului dengan penandatangan Kontrak Kerja Pelaksanaan
        dan selanjutnya dibuat laporan kemajuan pekerjaan hingga berita acara serah terima
        pekerjaan yang dilanjutkan pemeriksaan pekerjaan oleh panitia penerima pekerjaan.
        Semua administrasi pelaksanaan konstruksi dan pengawasan mengikuti ketentuan yang
        tercantum dalam Perpres 16 tahun 2018 beserta perubahannya dan petunjuk teknis
        pelaksanaannya                                                    
     7. Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan
        konstruksi fisik. Di dalam masa pemeliharaan ini penyedia jasa konstruksi berkewajiban
        memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan kekurangan yang terjadi selama masa
        konstruksi;                                                       
     8. Dalam masa pemeliharaan semua bahan yang digunakan, harus diuji coba sesuai
        fungsinya. Apabila terjadi kekurangan atau kerusakan, maka harus diperbaiki sampai
        berfungsi dengan sempurna;                                        
     9. Masa pemeliharaan Pembangunan Jembatan ini minimal selama 180 (Seratus delapan
        puluh) Hari kalender terhitung sejak serah terima pertama pekerjaan konstruksi;
     10. Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap ini adalah :     
        a. Konstruksi fisik yang sesuai dengan dokumen pelaksanaan konstruksi;
        b. Dokumen hasil pelaksanaan konstruksi meliputi :                
           ✓                                                              
             Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as build drawings);
           ✓                                                              
             Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi fisik
                       URAIAN    PEKERJAAN                                

           ✓                                                              
             Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik dengan pelaksana konstruksi,
             pekerjaan pengawasan oleh pelaksana pekerjaan, beserta segala
             perubahan/addendumnya;                                       
           ✓                                                              
             Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan konstruksi
             fisik oleh pelaksana konstruksi, serta laporan akhir pelaksanaan, dan laporan
             akhir pengawasan berkala oleh pelaksana pekerjaan;           
           ✓                                                              
             Laporan Back Up Volume Pekerjaan (Quality dan Quantity);     
           ✓                                                              
             Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima I
             (PHO) dan II (FHO), pemeriksaan pekerjaa n, dan berita acara lain yang
             berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik;               
           ✓                                                              
             Foto-foto dokum entasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan
             konstruksi fisik.                                            
 XI. TANGGUNG  JAWAB PELAKSANA KONSTRUKSI                                 
      A. Pelaksana konstruksi bertanggung jawab secara profesional atas jasa pelaksanaan
        konstruksi yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku;
      B. Secara umum tanggung jawab pelaksana konstruksi adalah sebagai berikut:
        1. Hasil dari pekerjaan pembangunan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan
          standar yang berlaku;                                           
        2. Hasil dari pekerjaan pembangunan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi
          batasan-batasan yang telah diberikan oleh proyek, termasuk melalui KAK ini, seperti
          dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang
          diwujudkan;                                                     
        3. Hasil dari pekerjaan pembangunan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan,
          standar, dan pedoman teknis konstruksi jalan yang berlaku baik dari segi Kualitas
          maupun kuantitasnya                                             
 XII. WAKTU PELAKSANA PEKERJAAN                                           
      Waktu pelaksanaan pekerjaan untuk kegiatan pembangunan ini adalah:  
     Pembangunan Jembatan Lece-Lecenge (No. Ruas 002) Kec. Majauleng      
         = 150 (Seratus Lima Puluh) Hari Kalender;                        
XIII. PERKIRAAN TOTAL BIAYA PEKERJAAN                                     
      Berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Total Biaya Pekerjaan ini adalah
      = Rp. 2.000.000.000,- (Sudah termasuk                               
      PPN) Biaya tersebut secara umum meliputi                            
      biaya :                                                             
      1.  Divisi 1 Umum                                                   
      2.  Divisi 2 Sistem Manajemen Keselamatan dan Konstruksi (SMKK)     
      3.  Divisi 4 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik                        
      4.  Divisi 5 Struktur Bangunan Bawah                                
      5.  Divisi 6 Struktur Bangunan Atas                                 
      6.  Divisi 7 Pekerjaan Oprit dan Struktur Banguna Pelengkap Lainnya 
XIV. PROGRAM  KERJA                                                       
      Pelaksana konstruksi harus segera menyusun program kerja minimal meliputi:
      1. Jadwal kegiatan secara terperinci;                               
      2. Alokasi tenaga yang lengkap dengan tingkat keahliannya maupun jumlah tenaga untuk
         melaksanakan pekerjaan, serta harus mendapat persetujuan dari Pemberi Tugas;
      3. Konsep penanganan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota  
 XV. PERUSAHAAN                                                           
      Pekerjaan Konstruksi Kualifikasi Usaha Menengah yang memiliki SBU Subklasfikasi SI003
      Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api,
      dan Landas Pacu Bandara atau BS001 Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan