Rekonstruksi /Peningkatan Kapasitas Struktur Ruas Jalan Yali

RENCANA   KERJA  DAN  SYARAT-SYARAT                         

A.  INFORMASI PEKERJAAN                                                 

1. Dasar Hukum                                                          

  1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974. Mengenai Pokok-Pokok Pemerintahan Di daerah;
  2. Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;

  3. Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang;            

  4. Undang-Undang No. 23 TH 1997 Tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan
     Hidup;                                                             

  5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.                   
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

     Angkutan Jalan;                                                    

  7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;          
  8. Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan

     Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;                                
  9. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pembangunan Jalan Dalam

     Rangka Percepatan                                                  

  10. Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.                       
  11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

     Barang/Jasa Pemerintah;                                            
  12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

     untuk Percepatan                                                   

  13. Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat;      
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak

     Lingkungan Hidup;                                                  
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan;           
  17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan

     Sistem Manajemen                                                   

  18. Keselamatan dan Kesehatan Kerja;                                  
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa

     Konstruksi;                                                        
  20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan
     Pelaksanaan Undang- undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa konstruksi

  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
     Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

     Keuangan Daerah;                                                   

  22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 Tentang Persyaratan
     Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan.                

  23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan
     Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;                

  24. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun

     2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
  25. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 14/2019 tentang Pengadaan Barang dan

     Jasa di Provinsi Papua                                             
  26. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 46/2021 tentang sikap OAPPengadaan

     Barang dan Jasa di Provinsi Papua                                  

  27. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun
     2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

  28. Perpres No 17 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan pembangunan percepatan
     kesejahteraan provinsi Papua dan papua Barat                       

B.  STANDAR TEKNIS                                                      

  1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan

     Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;                
  2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 21/PRT/M/2019

     Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;           
  3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016

     tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;     

  4. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/SE/M/2019
     tentang Petunjuk Teknis Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan

     Konstruksi.                                                        
  5. Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor 05/SE/Db/2019 tentang
     Pelaksanaan Pengadaan dan Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Jasa Konstruksi di

     Direktorat Jenderal Bina Marga.                                    
  6. Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor 06/SE/Db/2019 tentang

     Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (

     Revisi 1).                                                         
  7. Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor 02/SE/Db/2018 tentang

     Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan.
  8. Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor 02/SE/Db/2018 tentang

     Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan.

  9. Standar Prosedur Pelaksanaan (SOP) Pre Award Meeting Nomor DJBM/SMM/PP/05
     Tanggal 19 Juli 2012, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum.

  10. Standar Prosedur Pelaksanaan (SOP) Pre Construction Meeting Nomor 
     DJBM/SMM/PP/15 Tanggal 19 Juli 2012, Direktorat Jenderal Bina Marga,

     Kementerian Pekerjaan Umum.                                        

  11. Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan
     Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/Db/2016 tentang Prosedur Standar Pelaksanaan

     Perubahan (Adendum) Kontrak.                                       
  12. Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan

     Perumahan Rakyat Nomor 07/SE/Db/2015 tentang Tata Cara Penanganan Kontrak

     Kritis.                                                            
  13. Standar Prosedur Pelaksanaan (SOP) Show Cause Meeting Nomor DJBM/SMM/PP/16

     Tanggal 19 Juli 2012, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum.

  a. Menilai kesesuaian identifikasi bahaya dari setiap tahapan kegiatan yang sudah

     ditetapkan oleh Pengguna Jasa;                                     
  b. Setiap proses/kegiatan harus dilengkapi dengan prosedur kerja, sistem perlindungan

     terhadap pekerja, perlengkapan pengamanan, dan rambu-rambu peringatan dan
     kewajiban pekerja menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan potensi

     bahaya pada proses tersebut;                                       

  c. Setiap jenis proses/kegiatan pekerjaan resiko tinggi, atau pekerjaan yang berisiko tinggi
     pada keadaan yang berbeda, harus lebih dulu dilakukan analisis keselamatan pekerjaan

     (Job Safety Analysis) dan tindakan pengendaliannya;                
  d. Setiap proses/ kegiatan yang berbahaya harus melalui prosedur izin kerja lebih dulu dari
     penanggung jawab proses dan Ahli K3/Petugas K3 Konstruksi;         

  e. Setiap proses dan kegiatan pekerjaan hanya boleh dilakukan oleh tenaga kerja dan/atau
     operator yang terlatih dan telah mempunyai kompetensi untuk melaksanakan jenis

     pekerjaan/tugasnya, termasuk kompetensi melaksanakan prosedur keselamatan dan

     Kesehatan kerja yang sesuai pada jenis pekerjaan/tugasnya tersebut.

C.  Spesifikasi Metode Konstruksi/ Metode Pelaksanaan/ Metode Kerja     
  a. Analisis Keselamatan Pekerjaan/Job Safety Analysis (JSA) harus dilakukan

     terhadap setiap metode konstruksi/ metode pelaksanaan pekerjaan, dan persyaratan

     teknis untuk mencegah terjadinya kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja;
  b. Metode kerja harus disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan dengan

     menggunakan peralatan, perkakas, material dan konstruksi sementara, yang sesuai
     dengan kondisi lokasi/tanah/cuaca, dan dapat dikerjakan oleh pekerja dan operator yang

     terlatih;                                                          

  c. Persyaratan teknis yang harus dipenuhi penyedia dalam menyusun dan menggunakan
     metode kerja dapat meliputi penggunaan alat utama dan alat bantu, perkakas, material

     dan konstruksi sementara dengan urutan kerja yang sistematis, guna mempermudah
     pekerja dan operator bekerja dan dapat melindungi pekerja, alat dan material dari

     bahaya dan risiko kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja;       

  d. Setiap metode kerja/konstruksi yang diusulkan penyedia, harus dianalisis keselamatan
     pekerjaan/Job Safety Analysis (JSA), diuji efektivitas pelaksanaannya dan efisiensi

     biayanya. Jika semua faktor kondisi lokasi/tanah/cuaca, alat, perkakas, material, urutan
     kerja dan kompetensi pekerja/operator telah ditinjau dan dianalisis, serta dipastikan

     dapat menjamin keselamatan, kesehatan dan keamanan konstruksi dan  
     pekerja/operator, maka metode kerja dapat disetujui, setelah dilengkapi dengan

     gambar dan prosedur kerja yang sistematis dan/atau mudah dipahami oleh

     pekerja/operator;                                                  
  e. Setiap tahapan pelaksanaan konstruksi utama yang mempunyai potensi bahaya tinggi

     harus dilengkapi dengan metode kerja yang didalamnya sudah mencakup analisis
     keselamatan pekerjaan/Job Safety Analysis (JSA). Misalnya untuk pekerjaan di

     ketinggian, mutlak harus digunakan perancah, lantai kerja (platform), papan tepi,

     tangga kerja, pagar pelindung tepi, serta alat pelindung diri (APD) yang sesuai antara
     lain helm dan sabuk keselamatan agar pekerja terlindung dari bahaya jatuh. Untuk
     pekerjaan saluran galian tanah berpasir yang mudah longsor dengan kedalaman 1,5
     meter atau lebih, mutlak harus menggunakan turap dan tangga akses bagi pekerja untuk

     naik/turun;                                                        
  f. Setiap metode kerja harus melalui analisis dan perhitungan yang diperlukan

     berdasarkan data teknis yang dapat dipertanggung- jawabkan, baik dari standar yang

     berlaku, atau melalui penyelidikan teknis dan analisis laboratorium maupun pendapat
     ahli terkait yang independen.                                      

  g. Pekerjaan Utama sesuai dengan mata pembayaran utama yang pokok dan penting
     yang nilainya 80% (delapan puluh per seratus) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung

     mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.           

  h. Pekerjaan Penunjang adalah mata pembayaran diluar mata pembayaran utama, sesuai
     point g diatas.                                                    

                                        Sumohai, Rabu 07 Februari 2024  
                                                       Disetujui :