Rehabilitasi 2 Ruang Kelas Sd Negeri 2 Rantodior (Dau)

URAIAN    SINGKAT                                 

                           PEKERAJAAN  :                                
         REHABILITASI 2 RUANG KELAS SD NEGERI 2 RANTODIOR               

 A. Latar Belakang                                                      
    Kabupaten Aceh Tenggara sebagai salah satu kabupaten di propinsi aceh yang memiliki potensi
    strategis baik dari sumber daya alam yang dimiliki maupun letak geografinya serta kemampuan
    Pemerintahannya dalam mengelola potensi daerah, sehingga kemajuan pembangunan di daerah saat
    ini sudah mulai dapat dirasakan oleh segenap penduduk daerah setempat pemerataannya baik dalam
    pembangunan infrastruktur / sarana dan prasarana, keamanan, ekonomi, pendidikan,kesehatan,
    sosial, budaya dan olah raga, agar lebih meningkatkan pelayanan dibidang pendidikan, maka
    dipandang perlu untuk meningkatkan fasilitas sarana REHABILITASI 2 RUANG KELAS SD
    NEGERI 2 RANTODIOR                                                  

 B. Maksud danTujuan                                                    
 a. Maksud:                                                             

 KerangkaAcuanKerja( KAK ) in imerupakan petunjuk bagi Konsultan Perencana yang memua masukan,
 azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterprestasikan kedalam
 pelaksanaan tugas Penyusunan REHABILITASI 2 RUANG KELAS SD NEGERI 2 RANTODIOR
 dengan kualifikasi perusahaan yang memiliki sub bidang BG 007 ( yang masih berlaku ) Atau OSS
 006                                                                    
 b. Tujuan:                                                             
 Tujuannya adalah membuat / menyusun REHABILITASI 2 RUANG KELAS SD NEGERI 2 RANTOR
 yang akan menghasilkan suatu bangunan gedung yang representatip, memenuhisyarat-syarat teknis yang
 ditetapkan dan dapat dipertanggungjawakan dari segiarsitektur, struktur (konstruksi). Sehingga mampu
 meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.                          

 C. Target/Sasaran                                                      
    Target dan sasaran yang ingin dicapai dalam pekerjaan REHABILITASI 2 RUANG KELAS SD
    NEGERI 2 RANTODIOR, yaitu untuk menghasilkananakdidikygberkualitas,memudahkan guru
    dalamproses belajarmengajar di Kab. Aceh Tenggara.                  
    Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi:

 D. Nama Organisasi Pengadaan Barang /Jasa                              
  a. Satuan Kerja : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan                     

  b. PA        : Julkifli. S.Pd, M.Pd                                   
  c. Nip       : 197003261993031001                                     
  d. Alamat PA : Jalan Kutacane-BlangkejerenDesa Tanah MerahKec. Badar  
  e. PPK       : Habibi, SS                                             

  f. Nip       : 198006212006041013                                     
  g. Alamat PPK : Jalan Kutacane – Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar
 E. DasarHukum                                                          

    1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang JasaKonstruksi;         
    2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018
       Tahun 2018;                                                      
    3. Dijen Ciptakarya Kementerian PUPR No. 24 Tahun 2008  Tentang     
       Rehabilitasi/Renovasi dan SD.SMP dan Madrasah;                   
    4. Peraturan Mendiknas Tentang Standar Sarana dan Prasarana Nomor 24 Tahun 2007;
    5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah;

    6. Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa
       Konstruksi melaluiPenyedia;                                      
    7. SuratEdaran No. 22/SE/M/2020 tentang Persyaratan Pemilihan dan Evaluasi
       Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Peraturan Menteri

       Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 14 tahun 2020 tentang Standart dan
       Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia;              
    8. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 1 Tahun 2023 Tanggala 30 Januari 2023
       TentangPenjabaranAnggaranPendapatandanBelanjaKabupaten Aceh Tenggara
       TahunAnggaran 2023;                                              

 F. Sumber Dana danPerkiraanBiaya                                       
    Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Kab. Aceh tenggaraTahun Anggaran

    2024 yang dialokasikan melalui Dinas Pendidikan dan KebudayaanTahun Anggaran 2024
    dengan rincian sebagai berikut :                                    
    Kegiatan ini dibiayai dari sumber Pendanaan (DAU) Kabupaten Aceh Tenggara, Utuk Membiayai
    REHABILITASI 2 RUANG KELAS SD NEGERI 2 RANTODIOR Tahun Anggaran 2024

    - Program    : PengelolaanPendidikan;                               
    - Kegiatan   : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah;             

    - Pekerjaan  : REHABILITASI 2 RUANG KELAS SD NEGERI 2 RANTODIOR;    
    -PaguAnggaran : Rp: 393.899.140,-                                   

                  (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh
                  sembilan ribu seratus empat puluh rupiah);            

    - HPS        : Rp: 393.852000,-                                     
                  (Tiga ratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua
                  ribu rupiah);                                         
 G. Pembiayaan                                                          

    1. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan
       ketentuan:                                                       

       a) Jenis Kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lumsum                
       b) Uang yang digunakan Rupiah                                    

       c) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasilpekerjaan;
       d) Pembayaran dilakukan dengan system termin                     

       e) Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;     
    2. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus
       persen) dan Berita Acara Serah Terima ditanda tangani.           
    3. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan

       pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran
       kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).    

    4. Bila terdapat ketidak sesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi

       alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk
       menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal

       yang sedang menjadiperselisihan.                                 
 H. Ruang Lingkup PekerjaanKonstruksi                                   

    1. Dalam pelaksanaan konstruksi gedung sudah termasuk pemeliharaan konstruksi.

    2. Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan yang telah
       disusun oleh perencana konstruksi (gambar teknis dan spesifikasi 

    3. teknis), dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat penjelasan

       pekerjaan/aanwijzing pelelangan, serta keten tuan teknis (pedoman dan standar

       teknis yang dipersyaratkan).                                     
    4. Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan kualitas masukan (bahan, tenaga,

       dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan), dan kualitas hasil
       pekerjaan, seperti yang tercantum dalam spesifikasiteknis.       

    5. Pelaksanaan konstruksi akan mendapatkan pengawasan dari penyedia jasa

       pengawasan konstruksi.                                           
    6. Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan
       Kerja (K3).                                                      

    7. Pelaksanaan kerja akan didahului dengan penandatangan Kontrak Kerja Pelaksanaan
       dan selanjutnya dibuat laporan kemajuan pekerjaan hingga berita acara serah terima

       pekerjaan yang dilanjutkan pemeriksaan pekerjaan oleh panitia penerima pekerjaan.

       Semua administrasi pelaksanaan konstruksi dan pengawasan mengikuti ketentuan
       yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

       Barang/JasaPemerintah berserta parturan perubahan Perpres Nomor: 12 Tahu 2021
       Serta Turunnya Perlem Nomor: 12 Tahun 2021                       

    8. Jangkawaktu pelaksanaan pekerjaan 120 (Seratus dua puluh) hari kalender

    9. Dalam masa pemeliharaan semua bahan yang digunakan, harus diuji coba sesuai
       fungsinya. Apabila terjadi kekurangan atau kerusakan, maka harus diperbaiki sampai

       berfungsi dengan sempurna. Masapemeliharaan 90 (Sembilan puluh) hari kalender
       terhitung sejak serah terima pertama pekerjaan konstruksi.       
        Memenuhi Spesifikasi Metode Konstruksi /Metode Pelaksanaan /MetodeKerja
      No.                                                               
                       URAIKAN    PEKERJAAN                             
                                                           Satuan       
      A.      REHABILITASI 2 RUANG KELAS SD NEGERI 2 RATODIOR           

       I.   Pekerjaan Persiapan                             Ls          
       II.  Pekerjaan Tanah dan Pondasi                     M3          

      III.  Pekerjaan Beton Bertulang                       M3          

      IV.   Pekerjangan Pasangan dan Pelesteran             M2          

      V.    Pekerjaan Kosen, Pintu, Jendela, Ventalsi dan Teralis M3    
      VI.   Pekerjaan Pelapis Lantai dan Dinding            M2          

     VII.   Pekerjaan Plafon                                M2          

     VIII.  PekerjaanAtap                                   M2          

      IX.   Pekerjaan Pengecatan                            M2          
      X.    Pekerjaan Lain-lain                             Ls          

     XI.    Pekerjaan Elektrikal                            Ls          

Demikian Spesifikasi/KAK ini dibuat untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan

                                   Kutacane, ……………  2024                
                                   Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)       

                                   Dto                                  

                                   Habibi, SS                           
                                   NIP: 198006212006041013