Pengawasan Pengaspalan Jalan Kuta Binjei - Alue Le Mirah (No. Ruas 20-016)

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                          

  PENGAWASAN PENGASPALAN JALAN KUTA BINJEI - ALUE IE MIRAH (NO RUAS 20 - 016)

                        (DBH SAWIT 2024)                               

1. Latar Belakang                                                      

   Jalan merupakan bagian dari sistem transportasi darat yang mempunyai peranan penting
   terutama dalam mendukung ekonomi, sosial, budaya, lingkungan politik serta pertahanan
   keamanan. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Timur adalah lembaga Pemerintah yang

   bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan jalan, wewenang pemerintah dalam
   penyelenggaraan jalan meliputi jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan Kabupaten.
   Penyelenggaraan jalan Kabupaten meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan
   pengawasan jalan. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib
   pengaturan, pembinaan dan pembangunan jalan. Pengawasan secara umum adalah melakukan
   evaluasi dan pengkajian pelaksanaan kegiatan, pengendalian fungsi dan manfaat, hasil
   penyelenggaraan harus memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Pengawasan jalan
   Kabupaten adalah meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan Kabupaten, pengendalian
   fungsi dan manfaat hasil. Pembangunan jalan Kabupaten ini harus dapat diwujudkan melalui

   kegiatan pengawasan teknis jalan. Oleh karena itu maka Pengawasan teknis jalan adalah
   melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan terhadap mutu, biaya dan waktu.

2. Maksud dan Tujuan                                                   

   Maksud : Untuk memberikan arahan dan sebagai pedoman dasar bagi penyedia jasa dalam
   melaksanakan pekerjaan Pengawasan Jalan.                            

   Tujuan : Untuk melaksanakan tertib administrasi baik secara administrasi proyek (fisik dan
   keuangan), pengendalian mutu pelaksanaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah

   disyaratkan dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kontrak.

3. Sasaran                                                             

   Terciptanya kualitas dan kuantitas yang baik pada kegiatan DBH Sawit khususnya Jalan di
   Kabupaten Aceh Timur.                                               

4. Lokasi Kegiatan                                                     

    Lokasi kegiatan berada pada jalan Kuta Binjei Kecamatan Julok menuju Alue Ie Mirah Kecamatan
    Indra Makmur (No Ruas 20 - 016) Kabupaten Aceh Timur.              

5. Sumber Pendanaan                                                    

   Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 159.600.000,- (Seratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu
   rupiah) dan bersumber dari Biaya DBH Sawit Tahun Anggaran 2024.     

6. Nama dan Organisasi Pengadaan                                       

   Nama Pekerjaan      : Pengawasan Pengaspalan Jalan Kuta Binjei - Alue Ie Mirah (No
                        Ruas 20 - 016).                                

    Kuasa Pengguna Anggaran/ : Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan
   Kuasa Pengguna Barang Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.        

7. Data Dasar                                                          

   Kontrak pekerjaan beserta kelengkapannya                            

8. Referensi Hukum                                                     

   Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah dan
   Undang-undang jasa konstruksi nomor 02 tahun 2017 beserta ketentuan lainnya yang terkait.

9. Lingkup Kegiatan                                                    

   a. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi jalan yang akan
      dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan.                      

   b. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan serta mengawasi
      ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi jalan.            
   c. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas dan laju
      pencapaian volume/realisasi fisik.                               
   d. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi
      selama pelaksanaan konstruksi jalan.                             
   e. Membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan .                        
   f. Meneliti gambar-gambar pelaksanaan (shop drawing) yang diajukan oleh pelaksana.
   g. Menyusun daftar cacat/kurang sebelum serah terima pekerjaan.     

   h. Membuat dan menyerahkan laporan pekerjaan.                       

10. Tanggung Jawab Pengawas                                            

   a. Konsultan Pengawas bertanggung jawab secara professional atas jasa pengawasan yang
      dilakukan sesuai dengan ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
   b. Secara Umum tanggung jawab konsultan adalah sebagai berikut :    
      1) Kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan dokumen pelaksanaan yang dijadikan
        pedoman serta peraturan standar dan pedoman teknis yang berlaku.
      2) Kinerja pengawas telah memenuhi standar hasil pengawasan yang berlaku

      3) Hasil evaluasi pengawasan dan dampak yang ditimbulkan         
      4) Penanggung jawab professional pengawasan adalah tidak hanya konsultan sebagai suatu
        perusahaan tetapi juga bagi para tenaga ahli professional pengawasan yang terlibat.

11. Kriteria                                                           

   Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas pada Uraian Singkat Pekerjaan ini
   harus memperhatikan persyaratan sebagai berikut :                   

   a. Persyaratan Umum Pekerjaan                                       
      Setiap bagian dari pekerjaan pengawasan harus dilaksanakan secara benar dan tuntas
      sampai dengan memberi hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh pemberi

      tugas.                                                           

   b. Persyaratan Objektif                                             
      Pelaksanaan pekerjaan pengawasan teknis konstruksi yang objektif untuk kelancaran
      pelaksanaan, baik yang menyangkut jenis, kualitas dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan
      sesuai standar hasil kerja pengawasan yang berlaku.              

   c. Persyaratan Fungsional                                           

      Pekerjaan pengawasan konstruksi fisik harus dilaksanakan dengan profesionalisme yang
      tinggi sebagai konsultan pengawas yang secara fungsional dapat mendorong peningkatan
      kinerja kegiatan.                                                

   d. Persyaratan Prosedural                                           
      Penyelesaian administrasi sehubungan dengan pekerjaan di lapangan harus dilaksanakan
      sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.               

   e. Persyaratan Teknis lainnya                                       
      Selain kriteria umum di atas, untuk pekerjaan pengawasan berlaku pula ketentuan-
      ketentuan seperti standar, pedoman dan peraturan yang berlaku antara lain :
      Ketentuan yang diberlakukan untuk pekerjaan yang bersangkutan, yaitu surat perjanjian
      pekerjaan pelaksanaan beserta kelengkapannya dan ketentuan-ketentuan sebagai dasar
      perjanjian yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
      Pengadaan barang/Jasa Pemerintah dan Undang-undang jasa konstruksi nomor 02 tahun
      2017 beserta ketentuan lainnya yang terkait.                     

12. Proses Pekerjaan Pengawasan                                        

   Konsultan pengawas harus membuat uraian kegiatan secara rinci yang sesuai dengan setiap
   bagian pekerjaan pengawasan pelaksanaan yang dihadapi di lapangan, secara garis besar adalah
   sebagai berikut :                                                   
   a. Pekerjaan Persiapan                                              
      1) Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan pengawasan
      2) Memeriksa jadwal pelaksanaan yang diajukan oleh pelaksana untuk selanjutnya
        diteruskan kepada pemberi tugas untuk mendapatkan persetujuan. 

   b. Pekerjaan Teknis Pengawasan di lapangan                          
      1) Melaksanakan pekerjaan pengawasan secara umum, pengawasan lapangan, koordinasi
        dan inspeksi kegiatan-kegiatan pembangunan agar pelaksanaan teknis yang dilakukan
        dapat secara terus menerus sampai dengan pekerjaan diserahkan untuk kedua kalinya.
      2) Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas dari bahan, peralatan dan
        perlengkapan selama pekerjaan pelaksanaan di lapangan atau di tempat kerja lainnya.
      3) Mengawasi kemajuan pelaksanaan, mengambil tindakan yang tepat dan cepat agar batas
        waktu pelaksanaan minimal sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
      4) Memberikan masukan pendapat teknis tentang penambahan atau pengurangan

        pekerjaan yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta pengaruh pada
        ketentuan kontrak, untuk mendapatkan persetujuan dari Pemberi Tugas.
      5) Memberi petunjuk, perintah sejauh tidak mengenai pengurangan dan penambahan biaya-
        biaya dan waktu pekerjaan serta tidak menyimpang dari kontrak, dapat langsung
        disampaikan kepada Pemborong, dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemberi Tugas.

      6) Memberi bantuan dan petunjuk kepada Penyedia Jasa dalam mengusahakan perijinan
        sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan.                     

   c. Konsultasi                                                       
      1) Melakukan konsultasi kepada Pemberi Tugas untuk membahas segala masalah dan
        persoalan yang timbul selama masa pembangunan.                 
      2) Mengadakan rapat apabila dianggap mendesak.                   

   d. Laporan                                                          
      1) Memberi laporan dan pendapat teknis administrasi dan teknis teknologis kepada Pemberi
        Tugas, mengenai volume, prosentase dan nilai bobot bagian-bagian pekerjaan yang akan
        dilaksanakan oleh Penyedia Jasa.                               
      2) Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata dilaksanakan, dan dibandingkan dengan
        jadwal yang telah disetujui.                                   
      3) Laporkan bahan-bahan bangunan yang dipakai, jumlah tenaga kerja dan alat yang
        digunakan.                                                     

      4) Memeriksa gambar-gambar kerja tambahan yang dibuat oleh Penyedia Jasa terutama
        yang mengakibatkan tambah atau berkurangnya pekerjaan, dan juga perhitungan serta
        gambar konstruksi yang dibuat oleh Penyedia Jasa (Shop Drawings).

   e. Dokumen                                                          
      1) Menerima dan menyiapkan Berita Acara sehubungan dengan penyelesaian pekerjaan di
        lapangan, serta untuk keperluan pembayaran angsuran.           
      2) Memeriksa dan menyiapkan daftar volume dan nilai pekerjaan di lapangan serta
        penambahan atau pengurangan pekerjaan guna keperluan pembayaran.

      3) Mempersiapkan formulir, laporan harian, mingguan dan bulanan, Berita Acara kemajuan
        pekerjaan, penyerahan pertama dan kedua serta formulir – formulir lainnya yang
        diperlukan untuk kebutuhan dokumen pembangunan.                

13. Informasi                                                          

   a. Untuk melaksanakan tugasnya, Konsultan Pengawas harus mencari sendiri informasi yang
      dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Pemberi Tugas termasuk melalui Uraian
      Singkat Pekerjaan ini.                                           

   b. Konsultan pengawas harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam
      pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Pemberi Tugas maupun yang dicari sendiri.
      Kesalahan pengawasan/kelalaian pekerjaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi
      tanggung jawab sepenuhnya dari Konsultan Pengawas.               

   c. Informasi pengawasan antara lain :                               
      1) Dokumen Pelaksanaan yaitu :                                   
        a) Dokumen Kontrak Pelaksanaan/ Penyedia Jasa                  
      2) Bar Chart dan S-Curve dari pekerjaan yang dibuat oleh Penyedia Jasa (setelah disetujui)

      3) Uraian Singkat Pekerjaan (KAK) Pengawasan.                    

      4) Peraturan-peraturan, standar dan pedoman yang berlaku untuk pekerjaan pengawasan
        teknis konstruksi, termasuk petunjuk teknis pengawasan mutu pekerjaan,
      5) Informasi lainnya.                                            

14. Keluaran                                                           

   Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Pengawas berdasarkan Uraian Singkat Pekerjaan ini
   adalah lebih lanjut akan diatur dalam Surat Perjanjian, yang minimal meliputi :
   a. Laporan Pendahuluan                                              
   b. Laporan Mingguan                                                 
   c. Laporan Bulanan                                                  
   d. Laporan Akhir                                                    
   e. Album Foto/Dokumentasi                                           

   f. Laporan Soft copy (flashdisk)                                    

15. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan                                

   Jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 150 (Seratus lima puluh) hari kalender sejak
   ditandatanganinya SPMK atau sesuai dengan masa pelaksanaan Konstruksi oleh Penyedia Jasa
   Konstruksi (Pelaksana Pekerjaan).                                   

16. Penutup                                                            

   Uraian Singkat Pekerjaan ini dibuat sebagai pedoman dan bahan tanggapan bagi Konsultan
   Pengawas untuk melaksanakan penawaran pekerjaan kepada pengguna jasa dan sekaligus
   sebagai pedoman untuk tugas nantinya apabila ditetapkan dan sebagai Konsultan Pengawas

   untuk Kegiatan Pengawasan Pekerjaan.