Penyusunan Materi Teknis Rdtr Kpn Di Melonguane

URAIAN  SINGKAT                                   

                 PAKET  PEKERJAAN                                   

       PENYUSUNAN    MATERI  TEKNIS RDTR  KPN                       

                  DI MELONGUANE                                     

                  (KONTRAKTUAL)                                     

              TAHUN   ANGGARAN    2023                              

                    SATUAN  KERJA                                   

         DIREKTORAT   JENDERAL   TATA RUANG                         

      KEMENTERIAN    AGRARIA  DAN  TATA  RUANG/                     

           BADAN   PERTANAHAN    NASIONAL                           
              URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                              

Kawasan Perbatasan Negara merupakan bagian dari Wilayah Negara yang 

terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara
tetangga. Terkait batas wilayah negara di laut pada kawasan perbatasan tersebut
berada di kecamatan terluar. Kawasan perbatasan negara merupakan salah satu
kawasan strategis nasional yang wilayah penataan ruangnya diprioritaskan karena
mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan

negara serta pertahanan dan keamanan negara. Untuk itu penting disusun
rencana tata ruang kawasan perbatasan negara yang berperan sebagai alat
operasionalisasi RTRWN dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan
di kawasan perbatasan negara.                                       

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Tata
Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi

Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Dan Provinsi
Kalimantan, yang dimaksud cakupan kawasan perbatasan negara di Provinsi
Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi
Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan meliputi kawasan yang berada di laut.
Kawasan perbatasan darat di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo,

Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan
meliputi kecamatan yang memiliki garis pantai tersebut, gugus kepulauan; atau
PKSN. Terkait kebijakan untuk mewujudkan kawasan fungsi pertahanan dan
keamanan negara untuk menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban wilayah

negara, salah satunya dilakukan dengan pengembangan sistem pusat    
permukiman perbatasan negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara
di kawasan perbatasan negara. Salah satu strateginya yaitu pengembangan
sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagai pusat pertahanan dan

keamanan negara di Kawasan Perbatasan Negara, meliputi:             
a. mengembangkan PKSN sebagai pusat pelayanan utama yang memiliki fungsi
   kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan ekspor/antar

   pulau, promosi, simpul transportasi, dan industri pengolahan serta didukung
   prasarana permukiman;                                            
b. mengembangkan PKW  dan/atau kota distrik sebagai pusat pelayanan 
   penyangga yang memiliki fungsi simpul transportasi regional, dan 

   perdagangan regional, serta didukung prasarana permukiman; dan   
c. mengembangkan pusat pelayanan pintu gerbang yang memiliki fungsi 
   pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan
   antar negara, pertahanan dan keamanan negara serta didukung prasarana
   permukiman.                                                      

Pada tahun 2019 telah dilakukan penyusunan materi teknis dan RPerpres RDTR
KPN di Melonguane, namun belum dilanjutkan pada tahap legislasi karena

keterbatasan jumlah pengajuan Program Penyusunan (Progsun). Mengingat

RDTR KPN Melonguane merupakan salah satu amanat RPJMN tahun 2020-2024,
pada tahun 2023 perlu dilakukan penyusunan materi teknis dan RPerpres RDTR

KPN Melonguane untuk dapat diajukan pada tahap fasilitas legislasi (fasleg).
Penyusunan tersebut mencakup penyesuaian terhadap kebijakan Peraturan
Perundang-Undangan di Pusat dan Daerah, serta kondisi eksisting di lapangan.
Peraturan Perundang-Undangan yang dimaksud meliputi:                

  1) Peraturan Menteri ATR/Ka.BPN No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman 
     Penyusunan, Peninjauan Kembali, dan Revisi Rencana Tata Ruang  
     Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, dan
     Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara;           

  2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
     Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian    
     Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Sinkronisasi Program     
     Pemanfaatan Ruang (SPPR);                                      
  3) Peraturan Menteri ATR/Ka.BPN No. 14 Tahun 2021 tentang Pedoman 

     Penyusunan Basis Data Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi,     
     Kabupaten, dan Kota serta Peta Rencana Detail Tata Ruang       
     Kabupaten/Kota;                                                
  4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

     Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan
     Penataan Ruang;                                                
  5) Peraturan Menteri ATR/Ka.BPN No. 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
     Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang;  

  6) Peraturan Menteri ATR/Ka.BPN No. 05 Tahun 2022 tentang Tata Cara
     Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan
     Rencana Tata Ruang;                                            
  7) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan
     dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau; dan                       

  8) RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten, dan RPJMD.