Penyusunan Materi Teknis Rdtr Kpn Di Tahuna Dan Marore

URAIAN  SINGKAT                                   

                 PAKET  PEKERJAAN                                   

       PENYUSUNAN    MATERI  TEKNIS  RDTR KPN                       

               DI TAHUNA  DAN MARORE                                

                  (KONTRAKTUAL)                                     

              TAHUN   ANGGARAN   2023                               

                    SATUAN  KERJA                                   

         DIREKTORAT   JENDERAL   TATA RUANG                         

      KEMENTERIAN    AGRARIA  DAN  TATA  RUANG/                     

           BADAN   PERTANAHAN    NASIONAL                           
              URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                              

Kawasan Perbatasan Negara merupakan bagian dari Wilayah Negara yang 

terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara
tetangga. Terkait batas wilayah negara di laut pada kawasan perbatasan tersebut
berada di kecamatan terluar. Kawasan perbatasan negara merupakan salah satu
kawasan strategis nasional yang wilayah penataan ruangnya diprioritaskan karena
mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara

serta pertahanan dan keamanan negara. Untuk itu penting disusun rencana tata
ruang kawasan perbatasan negara yang berperan sebagai alat operasionalisasi
RTRWN  dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di kawasan
perbatasan negara.                                                  

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Tata
Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi

Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Dan Provinsi
Kalimantan, yang dimaksud cakupan kawasan perbatasan negara di Provinsi
Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi
Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan meliputi kawasan yang berada di laut.
Kawasan perbatasan darat di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo,

Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan
meliputi kecamatan yang memiliki garis pantai tersebut, gugus kepulauan; atau
PKSN. Terkait kebijakan untuk mewujudkan kawasan fungsi pertahanan dan
keamanan negara untuk menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban wilayah

negara, salah satunya dilakukan dengan pengembangan sistem pusat    
permukiman perbatasan negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara
di kawasan perbatasan negara. Salah satu strateginya yaitu pengembangan
sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagai pusat pertahanan dan

keamanan negara di Kawasan Perbatasan Negara, meliputi:             
a.  mengembangkan PKSN sebagai pusat pelayanan utama yang memiliki  
    fungsi kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan

    ekspor/antar pulau, promosi, simpul transportasi, dan industri pengolahan
    serta didukung prasarana permukiman;                            
b.  mengembangkan PKW dan/atau kota distrik sebagai pusat pelayanan 
    penyangga yang memiliki fungsi simpul transportasi regional, dan

    perdagangan regional, serta didukung prasarana permukiman; dan  
c.  mengembangkan pusat pelayanan pintu gerbang yang memiliki fungsi
    pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan
    antar negara, pertahanan dan keamanan negara serta didukung prasarana
    permukiman.                                                     

Pada tahun 2018 telah dilakukan penyusunan materi teknis RDTR KPN Tahuna
dan Marore, namun belum dilanjutkan pada tahap legislasi karena keterbatasan

jumlah pengajuan Program Penyusunan (Progsun). Mengingat PKSN Tahuna
merupakan amanat salah satu proyek prioritas 18 PKSN pada RPJMN 2020-
2024, pada tahun 2023 perlu dilakukan penyusunan materi teknis RDTR KPN
Tahuna dan Marore untuk dapat diajukan pada tahap fasilitasi legislasi (fasleg).
Penyusunan tersebut mencakup penyesuaian terhadap kebijakan Peraturan

Perundang-undangan di Pusat dan Daerah, serta kondisi eksisting di lapangan.
Peraturan Perundang-Undangan yang dimaksud meliputi:                
  1) Peraturan Menteri ATR/Ka.BPN No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman 
     Penyusunan, Peninjauan Kembali, dan Revisi Rencana Tata Ruang  

     Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, dan
     Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara;           
  2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
     Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian    
     Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Sinkronisasi Program     

     Pemanfaatan Ruang (SPPR);                                      
  3) Peraturan Menteri ATR/Ka.BPN No. 14 Tahun 2021 tentang Pedoman 
     Penyusunan Basis Data Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi,     
     Kabupaten, dan Kota serta Peta Rencana Detail Tata Ruang       

     Kabupaten/Kota;                                                
  4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
     Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan
     Penataan Ruang;                                                

  5) Peraturan Menteri ATR/Ka.BPN No. 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
     Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang;  
  6) Peraturan Menteri ATR/Ka.BPN No. 05 Tahun 2022 tentang Tata Cara
     Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan
     Rencana Tata Ruang;                                            

  7) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan
     dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau; dan                       
  8) RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten, dan RPJMD.