Penyusunan Materi Teknis Rdtr Kpn Di Saumlaki Dan Larat

URAIAN  SINGKAT                                   

                 PAKET  PEKERJAAN                                   

       PENYUSUNAN    MATERI  TEKNIS  RDTR KPN                       

               DI SAUMLAKI  DAN LARAT                               

                  (KONTRAKTUAL)                                     

              TAHUN   ANGGARAN    2023                              

                    SATUAN  KERJA                                   

         DIREKTORAT   JENDERAL   TATA RUANG                         

      KEMENTERIAN    AGRARIA  DAN  TATA  RUANG/                     

           BADAN   PERTANAHAN    NASIONAL                           
                 URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                           

Kawasan Perbatasan Negara merupakan bagian dari Wilayah Negara yang 
terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara
tetangga. Terkait batas wilayah negara di laut pada kawasan perbatasan tersebut

berada di kecamatan terluar yang berbatasan dengan negara tetangga. Kawasan
perbatasan negara merupakan salah satu kawasan strategis nasional yang
wilayah penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat
penting secara nasional terhadap kedaulatan negara serta pertahanan dan

keamanan negara. Untuk itu penting disusun rencana tata ruang kawasan
perbatasan negara yang berperan sebagai alat operasionalisasi RTRWN dan
sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan

negara. Saat ini Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Maluku
telah ditetapkan dalam Peraturan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2015
tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku.
Berdasarkan Perpres 33/2015, yang dimaksud cakupan kawasan perbatasan

negara di Maluku meliputi Kawasan Perbatasan Negara yang mencakup kawasan
perbatasan di darat dan kawasan perbatasan di laut. Kawasan perbatasan di darat
meliputi kawasan yang berada di kecamatan pada sisi dalam sepanjang batas

wilayah Negara Indonesia dengan Negara Timor Leste. Kawasan perbatasan di
laut meliputi kawasan sisi dalam garis batas yurisdiksi, garis batas Laut Teritorial
Indonesia dalam hal tidak ada batas yurisdiksi, dan/atau Garis Batas Klaim
Maksimum dalam hal garis batas negara belum disepakati dengan Negara Timor

Leste dan Negara Australia, hingga garis pantai termasuk kecamatan yang
memiliki garis pantai tersebut; atau seluruh kecamatan pada gugus kepulauan,
atau hingga perairan dengan jarak 24 mil laut dari garis pangkal kepulauan.

Wilayah yang berbatasan langsung, yaitu antara lain PKSN Saumlaki dan Larat di
Gugus Kepulauan Tanimbar. Terkait kebijakan untuk mewujudkan pertumbuhan
ekonomi Kawasan Perbatasan Negara yang mandiri salah satunya dilakukan
melalui pengembangan ekonomi Kawasan Perbatasan Negara yang dilakukan

secara sinergis dengan kawasan pengembangan ekonomi dalam sistem klaster.
Sehubungan dengan agenda kerja prioritas Presiden RI bahwa pembangunan
kawasan perbatasan diprioritaskan, maka diperlukan penanganan yang lebih

diutamakan untuk kawasan perbatasan tersebut.                       
Pada tahun 2018 telah dilakukan penyusunan materi teknis dan RPerpres RDTR
KPN di Saumlaki dan Larat, namun belum dilanjutkan pada tahap legislasi karena
keterbatasan jumlah pengajuan Program Penyusunan (Progsun). Mengingat

RDTR KPN Saumlaki dan Larat merupakan salah satu amanat RPJMN tahun 
2020-2024 serta adanya Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela
yang tertuang dalam Perpres 56/2018 tentang PSN, pada tahun 2023 perlu

dilakukan penyusunan materi teknis dan RPerpres RDTR KPN Saumlaki dan Larat
untuk dapat diajukan pada tahap fasilitas legislasi (fasleg). Penyusunan tersebut

mencakup penyesuaian terhadap kebijakan Peraturan Perundang-Undangan di
Pusat dan Daerah, serta kondisi eksisting di lapangan. Peraturan Perundang-

Undangan yang dimaksud meliputi:                                    
  1) Peraturan Menteri ATR/Ka.BPN No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman 
     Penyusunan, Peninjauan Kembali, dan Revisi Rencana Tata Ruang  
     Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, dan

     Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara;           
  2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
     Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian    
     Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Sinkronisasi Program     
     Pemanfaatan Ruang (SPPR);                                      

  3) Peraturan Menteri ATR/Ka.BPN No. 14 Tahun 2021 tentang Pedoman 
     Penyusunan Basis Data Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi,     
     Kabupaten, dan Kota serta Peta Rencana Detail Tata Ruang       
     Kabupaten/Kota;                                                

  4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
     Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan
     Penataan Ruang;                                                
  5) Peraturan Menteri ATR/Ka.BPN No. 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
     Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang;  

  6) Peraturan Menteri ATR/Ka.BPN No. 05 Tahun 2022 tentang Tata Cara
     Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan
     Rencana Tata Ruang;                                            
  7) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan

     dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau; dan                       
  8) RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten, dan RPJMD.